Bahwa tanah tersebut telah memiliki alas hak yang terkuat dan tersempurnayakni Sertifikat berupa Buku Tanah Hak Milik No. 481 atas nama PemegangHak Kasianus Ambarita yang diterbitkan Kantor Pertanahan Nasional melaluiKantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli tengah pada tanggal 29 Mei 1998 diPandan. Dalam hal demikian, bukankah seharusnya dalam gugatan ini BadanPertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengan ikutdijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ?.

e Bahwa tanah tersebut telah memiliki alas hak yang terkuat dan tersempurnayakni Sertifikat berupa Buku Tanah Hak Milik No. 481 atas nama PemegangHak Kasianus Ambarita yang diterbitkan Kantor Pertanahan Nasional melaluiKantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli tengah pada tanggal 29 Mei 1998 diPandan. Dalam hal demikian, bukankah seharusnya dalam gugatan ini BadanPertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengan ikutdijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ?.

Penggugatdalam Konvensi atas halhal sebagai berikut :1.Bahwa seluruh dalildalil yang diuraikan oleh Tergugat I,II,III dan Tergugat IVdalam Konvensi (dk)/Penggugat sampai IV dalam Rekonvensi (d.r), mohondianggap diulangi dalam gugatan Rekonvensi ini dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;Bahwa Para Penggugat Rekonvensi bersama masyarakat sejak tahun 1996telah menguasai dan mengolah lahan di Desa Sumber Jaya Para PenggugatRekonvensi telah mempunyai atas hak terkuat

Hal ini dilihat dari Putusan Judex Facti yangmembatalkan Sertifikat Hak Milik (SAHM) yang dimiliki oleh ParaTergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, nyatanyata telahbertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyebutkanbahwasannya Hak Milik merupakan hak terkuat, Hak Milik yang diperolehPara Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam perkara a quo berasal datiTanah Negara, oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengerjakanatau membiarkan tanah terlantar yaitu sejak tahun 1997 sampai pada tahun2013

Juga sudah menjadiadat dan kebiasaan masyarakat setempat bahwa ruma gorga hanyadapat dimiliki oleh pemilik tanah atau sipukka huta, namun hukum adatyang masih berlaku ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh JudexFacti di tingkat pertama dan juga tingkat banding;Bahwa Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria yang menyatakan bahwa:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam

Nomor 1177 K/Pdt/2016kemudian dapat mewariskan, sebab hanya hak milik saja yang dapatdiwariskan secara turun temurun;Bahwa karena telah terbukti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013adalah salah untuk diterapbkan dalam perkara a quo maka layak dan patutdalam hukum jika Sertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013 dapat dijadikansebagai alat bukti terkuat dan terpenuh;Bahwa karena Sertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013 dijadikan sebagaialat bukti terkuat dan terpenuh maka segala bukti berupa surat

berdasarkankesepakatan almarhum Syaharuddin, Tergugat Konvensi, Turut TergugatKonvensi dan Turut Tergugat Konvensi II, akan tetapi kesepakatan tersebutbelum bentuk tertulis sehingga Penggugat Konvensi belum memiliki danmenguasai secara penuh (Milkul Tam) terhadap objek perkara a quo, danbelum disertifikatkan;Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo, Penggugat,Tergugat dan Turut Tergugat II masing masing memiliki hak yang sama sesualdengan bagiannya masingmasing, baik secara turun temurun, terkuat

, Hal 49 dari 62 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan sertifikat merupakan surattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai datafisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukurdan buku tanah hak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pasalpasal tersebut mengatur betapa penting danberharganya menguasai hak atas tanah dengan title hak milik yang secarahukum memiliki Kedudukan yang terkuat

PenggugatRekonvensi, Turut Penggugat Rekonvensi dan Turut Penggugat RekonvensiIl, akan tetapi kesepakatan tersebut belum dituangkan secara tertulis, sehinggaTergugat Rekonvensi belum memiliki dan menguasai secara penuh (Milkul Tam)terhadap objek perkara a quo dan belum disertifikatkan;Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo, TergugatRekonvensi, Penggugat Rekonvensi, dan Turut Penggugat Rekonvensi IImasingmasing memiliki hak yang sama sesuai dengan bagiannya masingmasing, baik secara turun temurun, terkuat

tentang Pokok Agraria;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997, menyatakan sertifikat merupakan surattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai datafisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukurdan buku tanah hak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pasalpasal tersebut mengatur betapa penting danberharganya menguasai hak atas tanah dengan title hak milik yang secarahukum memiliki kKedudukan yang terkuat

Hadi Bustam dan atau Para Penggugat tidak ataubelum memanfaatkan objek sengketa sejak pembelian objek sengketadimaksud, namun menurut hukum hak atas objek sengketa dimaksud tidakakan hilang karenanya, mengingat kedudukan hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh, sebagaimana ketentuan Pasal 20 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi: Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangHalaman 5 dari 34 hal.Put.

.:8) Bahwa sebagai pemilik yang sah atas objek tanah sengketa,Penggugat kemudian memiliki bukti Kepemilikan berupa SHM 00552/2014sebagai bukti kKepemilikan yang sah, terkuat dan terpenuh;9) Bahwa sampai saat diajukannya gugatan ini SHM 00552/2014belum pernah dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap, sehingga secara hukum SHM 00552/2014 haruslahdipandang sebagai bukti kepemilikan yang mempunyai kekuatan hukummengikat;10) Bahwa sebelum dibeli oleh Penggugat, memang di atas

Kaidah FikihOlS Lo le olS Lo sli, Lo VIArtinya : Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah adaMenimbang, bahwa posita angka 5 (lima) Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalamKutipan Buku Nikah Nomor 0447/18/XII/2017 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai tanggal 18 Desember2017, kemudian berdasarkan penjelasan Penggugat dan keterangan saksidibawah sumpahnya menyatakan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugatselama

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 dan Peraturan MenteriDalam Negeri No. 5 Tahun 1973, yang menegaskan antara lain sebagai tandabukti hak atas tanah yang terkuat pembuktian yuridisnya adalah Sertifikat hakatas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional,satu lain halmendasarkan Yurisprudensi MARI No.34/K/SIP/1960 tanggal 10 Februari 1960Jo.

Terakhir karenamerupakan salah satu alasan terkuat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonanini;Bahwa pada sekitar bulan Juli Agustus 2011, Termohon membawa semua barangbarang miliknya dari rumah dan pergi bersama dengan seorang lakilaki bernama AdiPratama. Termohon memutuskan pergi dari kediaman bersama dengan meninggalkanPemohon dan anaknya bernama XXXX untuk tinggal di Kosnya di Jalan BratangGede 6E Nomor 34, Surabaya.

Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yangtelah ada.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan permohonan Isbat NikahPenggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahterdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islamantara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gambiran padatanggal 20 September 1991 yang menikahkan bernama Syamsuri dan yangbertindak sebagai wali nikah ayah Penggugatbernama Simuh, terjadi pula ijabdan kabul

Putusan NO. 1921 /Pdt.G/2020 /PATA.Juli 2020 sehingga selama itu Tergugat tidak dapat menafkahiPenggugat dan hal itu merupakan alasan terkuat Penggugatuntuk melakukan perceraian .. BahwaPerselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terusmenerus hingga sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak adakomunikasi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;.

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa status Penggugat dengan Tergugattelah diakui danterdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri bahkan telahmempunyai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai sehingga keduanyadianggap tetap dalam ikatan perkawinan sebagaimana kaidah ushul yangberbunyi :SLs gle GIS Le els JueArtinya : Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah ada atas apayang telah

Umumserta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik; Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi; Ad. 2 Unsur dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; Sa eEEE Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilaiapakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya MajelisHakim akan mendefinisikan terlebin dahulu halhal sebagai berikut: Memiliki: hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat

oleh karena itugugatan Penggugat rekonpensi tersebut formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonpensi tersebutTergugat rekonpensi telah menyampaikan jawaban pada pokoknya Tergugatrekonpensi tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat rekonpensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan hak asuhanak kepada Penggugat Rekonpensi dan anak tersebut sekarang beradadalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan pasal 174 HIR.Pengakuan tersebut merupakan bukti terkuat

Bangunan sebagaimanadisebut dalam sertifikat Hak milik No.255 dan 256 menjadi Hak Pelawan I dan II/Para Pembanding bersama dengan ahli waris lainnya dalam hal ini Terlawan II danIUl/Terbanding I dan III, dan dengan demikian gugatan Pelawan I dan II/ParaPembanding pada petitum 4 cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan karenatelah sejalan dengan ketentuan Undangundang ( Undangundang No.5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria ) Pasal 20 (1) Hak milik adalah hakturun temurun, terkuat

Karena sertifikat hak milik adalahtanda bukti kepemilikan tanah yang terkuat, teroenuh dan turun temurun sehingga yang dapat dilakukan apabila terobukti adanya cacaddalam penerbitanya dibatalkan atau dicabut, dan yang berhakmembatalkan atau mencabut sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;2.

Demikian tahapanpengaturan tentang bukti kepemilikan hak atas tanah, dimana menurut ketentuanhukum tersebut pentingnya pendaftaran adalah untuk memberikan kepastian hukumdan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, agardengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yangbersangkutan, yang nantinya kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atastanah yang merupakan bukti yang terkuat, sepanjang tidak ada bukti lawan yangmenyatakan sebaliknya,(Pasal 19 ayat

BAIQ RUMAYAT atas tanah tersebut telah tercatat secarasah menurut hukum dengan adanya Sertifikat Hak Milik yang semula tercatat atasnama Baiq Rumayat kemudian peralihan hak milik tersebut beralih kepada Nyoman Nirka yang dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli dihadapan Notarissehingga menurut hemat Majelis Hakim bahve bukti kepemilikan sertifikatmerupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidak ada yangmembuktikan sebaliknya demikian juga Akta Jual Beli tersebut merupakan AktaOtentik karena

Nyoman Nirkamemperoleh tanah karena membeli dari Tergugat .Baiq Rumayat dan telahdisertifikatkan oleh BPN sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahve buktikepemilikan sertifikat merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidakada yang membuktikan sebaliknya, demikian juga mengenai Akta Jula Beli tersebutyang dibuat dihadapan notaris tersebut merupakan Akta Otentik karena dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang dan dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu, sesuai dengan Pasal

Baiq Rumayat dan telahdisertifikatkan oleh BPN sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahve buktikepemilikan sertifikat merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidakada yang membuktikan sebaliknya, demikian juga mengenai Akta Jula Beli tersebutyang dibuat dihadapan Notaris tersebut merupakan Akta Otentik karena dibuat dalambentuk yang ditentukan undangundang dan dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu, sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi

BAIQRUMAYAT memperoleh tanah berdasarkan pemberian dan tidak ada kaitannyadengan Para Penggugat juga kepemilikan Tergugat Konpensi BAIQ RUMAYATatlas tanah tersebut telah tercatat secara sah menurut hukum dengan adanyaSertifikat Hak Milik yang semula tercatat atas nama Baiq Rumayat kemudianperalihan hak milik tersebut beralih kepada Nyoman Nirka yang dibuktikan denganadanya Akta Jual Beli dihadapan Notaris sehingga menurut hemat Majelis Hakimbahwa bukti kepemilikan sertifikat merupakan bukti yang terkuat

alat bukti SHM No. 1028 isinya merupakankebohonganTANGGAPAN> Bahwa sekali lagi Para Terbanding nyatakan bahwa keberatan ParaPembanding adalah sangat tidak benar dan keliru, oleh karena ParaPembanding dalam menginterpretasikan Pertimbangan Hukum PutusanHakim Pengadilan Negeri Mataram tidak secara utuh melainkan dipenggalpenggal, dipersepsikan menurut selera Para Pembanding, dikacaukan,dikurangi bahkan ditambah sehingga menghasilkan persepsi yang keliru;> Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat

dilarangmembatalkan surat keputusan tata usaha Negara in casu Sertifikat Hak MilikNomor 107 atas nama Beddu Tanna, dengan demikian Putusan bandingadalah salah menerapkan hukum beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkatkasasi Mahkamah Agung ;Maka dinyatakannya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama BedduTanna tidak nempunyai kekuatan hukum, padahal Sertifikat Hak Milik Nomor107 sesuai ketentuan hukum Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 sebagai bukti hak atas tanah sengketa yang terkuat

Pdt/2011/PT Sultratersebut ;Sebaliknya masih berkenaan dengan pengenaan beban pembuktian kepadaTergugat yang menyangkali dalil gugatan Penggugat, secara hukum berhasilmembuktikan haknya diatas tanah sengketa, sesuai bukti yang diajukandimuka persidangan mulai dari T1, T2,T3, T4, T5, T6, T7,T8, T9,T10sampai dengan T35 dan ditambah dengan 3(tiga) orang saksi, kKhusus buktiT1 Sertifikat Hak Milik Nomor 107 an,Beddu Tanna (ayah Tergugatl) sesuaiketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan bukti yang terkuat

UndangUndang Nomor 2Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan akta Notarismerupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna, terkuat dan terpenuh sepanjang belum atau tidak terdapatpembuktian sebaliknya di depan persidangan.

Penyelesaian sengketa ini meliputi penyelesaiansengketa melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD)dan RUPS maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, bukanmelakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bukanmerupakan sengketa tata usaha negara;Bahwa dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 Tentang Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa akta otentiksebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan pentingdalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan

Walaupun sengketa tersebut tidak dapatdihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentikyang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberSsumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai denganapa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Sebagai alat buktitertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam AktaNotaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapatmembuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapanpersidangan pengadilan;Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu yang ditentukan oleh undangundang yang berlaku;8.Bahwa dalam sub bahasan ini, Tergugat berpendapat bahwa gugatanPenggugat secara formil administratif telah lewat waktu berdasarkanPasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014