Napi;Menimbang, bahwa di sisi lain untuk membantah dalil Penggugat,Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I yang berupa sertifikatHak Milik No. 276 Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, KabupatenBondowoso, atas nama Sugiarto Mustafa Suwaniy, yang merupakan sertifikatatas tanah obyek sengketa ;Menimbang, bahwa Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (pasal 20 ayat 1 UU No. 5 20 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria).

Sehinggasertifikat tersebut merupakan bukti terkuat bahwa tanah obyek sengketaadalah milik Sugiarto Mustafa Suwaniy (Tergugat I);Menimbang, bahwa memang berdasarkan bukti surat bertanda P.2dan P.5 terungkap fakta bahwa terhadap akta no. O42 tertanggal 07September 2009 atas nama Sugiarto Mustafa Suwaniy ditangguhkanpenerbitannya untuk sementara waktu. Namun yang ditangguhkan hanyalahakta, bukan terhadap sertifikatnya.

Olance yang seyogyanya, yang sejatinya memilikihak terpenuh dan terkuat atas tanah blok Olance.Oleh karena itulah Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuksegera mengembalikan dan melepaskan tanah di blok Olance tersebutdan menyerahkan kepada Para Penggugat yang merupakan pihak satu satunya yang sah secara hukum sebagai pemegang hak terpenuh danterkuat atas tanah yang berada di blok Olance tersebut.Berdasarkan itu semua, maka kami Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri

untuk memutuskanbahwa penguasaan tanah tersebut yang dilakukan oleh orang tua ParaTergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum karena telah di lakukandengan cara cara licik dan merampas hak secara paksa serta tidaksesuai dengan ketentuan hukum yang seharusnya dan atau sepatutnya,memohon pula kepada Majelis Hakim yang mulia memutuskan danmemerintahkan agar tanah di blok Olance tersebut segera diserahkandengan secara sukarela kepada yang berhaknya yaitu Para Penggugatyang memiliki hak terpenuh dan terkuat

Asep Fahrudin danatau ahli warisnya/para tergugat tidak memenuhi unsurunsursebagaimana di atur dalam Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata,karena tidak dilakukan oleh para pihak yang sah dan cakap secarahukum, sudah seharusnya jual beli tanah A Quo tersebutdilakukan oleh H.Asep Fahrudin dan atau ahli waris / para tergugat dilakukandengan atau bersama pihak yang merupakan pemilik hak atastanah yang akan dibelinya yakni para Penggugat yangmerupakan pemegang hak terpenuh dan terkuat atas tanah blokolan tersebut

Ali Yuzar menerangkan sepengetahuan saksisaksibahwa tanah tersebut milik Tgk Hasan bahwa Tergugattergugat telah menguasaidan memiliki tanah objek perkara sampai dengan sekarang dan didalam tanahsengketa tersebut terdapat rumah milik Tergugat I telah menanam tanaman kerasberupa pohon Kelapa dan Kweni dan sudah menjadi hak milik sesuai denganUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Hukum AgrariaPasal20 ayat (1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan penuh yang dapatdipunyai

tanah Tergugat tergugat telah dilakukansertifikasi sesuai dengan hukum tanah yang berlaku di Indonesia semua tanah harusdidaftarkan untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap orang; Tergugat tergugatdidasari alas hak yang sah telah mengajukan permohonan Sertifikasi pada tanggal 25Mei 2009 untuk kepastian hak sesuai dengan Undangundang yang berlaku di bidangPertanahan yaitu UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Hukum AgrariaPasal 20 yang berbunyi sebagai beriku: Hak milik adalah hak turun temurun,terkuat

FAKTA HUKUM :Bahwa Tanah Hak Milik tersebut sudah dikuasai secara TurunTemurun sejak jaman Marga dan merupakan warisan leluhur ;Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah secara turun temurunSeluruh lokasi yang berdekatan dengan PGD1, terkuat danterpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, sebagaimanatertuang dalam Pasal 20 UUPA ;Bahwa pada tahun 1996 Pihak Tergugat mulai memasuki LokasiObjek Gugatan a quo dan bertemu dengan Penggugat ;Halaman 11 dari 109 Hal.

Bahwa terkait pembebasan tanah objek sengketa dalam perkaraaquo, dimana Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat adalahpemilik tanah berdasarkan unsur Pasal 20 UndangUndangPokok Agraria (UUPA) : turun temurun, terkuat, dan terpenuhi.Dalin Penggugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan olehkarena dapat diterangkan bahwa ketentuan Paal 20 UUPAbeserta penjelasannya adalah identik dengan kepemilikanSertifikat Hak Milik (SHM) dan bukan ditujukan untuk hal yangberkaitan dngan sifat hukum adat dan fungsi

dari tiaptiap hak.Penggunaan kata terkuat dan terpenuhi adalah sebagaipembeda dari produk hukum kepemilikan tanah lainnya sepertihak guna usaha, hak guna bangunan, dan lainlain.

Pasal20 UUPA:(1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6.(2) Hak milik dapat beralih dan dialinkan kepada pihak lain Penjelasan Pasal 20 UUPA :Dalam Pasal ini disebutkan sifatsifat daripada hak milik yangmembedakannya dengan hakhak lainnya. Hak milik adalahhak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah.

Katakata Terkuat dan Terpenuh itu bermaksudHalaman 82 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukan,bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai oranghak miliklah yang ter (artinya : paling) kuat dan terpenuh.16.

Karena sertifikat hak milik adalahtanda bukti kepemilikan tanah yang terkuat, teroenuh dan turun temurun sehingga yang dapat dilakukan apabila terobukti adanya cacaddalam penerbitanya dibatalkan atau dicabut, dan yang berhakmembatalkan atau mencabut sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;2.

oleh karena itugugatan Penggugat rekonpensi tersebut formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonpensi tersebutTergugat rekonpensi telah menyampaikan jawaban pada pokoknya Tergugatrekonpensi tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat rekonpensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan hak asuhanak kepada Penggugat Rekonpensi dan anak tersebut sekarang beradadalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan pasal 174 HIR.Pengakuan tersebut merupakan bukti terkuat

Bangunan sebagaimanadisebut dalam sertifikat Hak milik No.255 dan 256 menjadi Hak Pelawan I dan II/Para Pembanding bersama dengan ahli waris lainnya dalam hal ini Terlawan II danIUl/Terbanding I dan III, dan dengan demikian gugatan Pelawan I dan II/ParaPembanding pada petitum 4 cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan karenatelah sejalan dengan ketentuan Undangundang ( Undangundang No.5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria ) Pasal 20 (1) Hak milik adalah hakturun temurun, terkuat

Sesuai dengan Pasal 20 UUPA secarategas menyatakan bahwa "hak milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah." Berkenaan dengan itu,Orang Tua Para Penggugat telah memiliki tanah objek gugatan sejakHal. 2 dari 25 hal. Put.

Ketentuantersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 20 UUPA yang menyebutkan :"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6".

Bahwa sesuai aturan kepemilikan tanah yang diatur olehundangundang pokok agraria tahun 1960 pasal 20 ayat (1) hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah "Yopasal 6" hak atas tanah mempunyai fungsi sosial", seperti yang kami lakukanmenanami tanaman keras pohon mangga, pohon durian, pohon langsat, pohonkelapa dan lainlain pada beberapa tahun yang silam di kebun kelolaan Tergugat.Sungguh tidak benar dan tidak rasional jika Penggugat mengakui tanah milik

dilarangmembatalkan surat keputusan tata usaha Negara in casu Sertifikat Hak MilikNomor 107 atas nama Beddu Tanna, dengan demikian Putusan bandingadalah salah menerapkan hukum beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkatkasasi Mahkamah Agung ;Maka dinyatakannya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas nama BedduTanna tidak nempunyai kekuatan hukum, padahal Sertifikat Hak Milik Nomor107 sesuai ketentuan hukum Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 sebagai bukti hak atas tanah sengketa yang terkuat

Pdt/2011/PT Sultratersebut ;Sebaliknya masih berkenaan dengan pengenaan beban pembuktian kepadaTergugat yang menyangkali dalil gugatan Penggugat, secara hukum berhasilmembuktikan haknya diatas tanah sengketa, sesuai bukti yang diajukandimuka persidangan mulai dari T1, T2,T3, T4, T5, T6, T7,T8, T9,T10sampai dengan T35 dan ditambah dengan 3(tiga) orang saksi, kKhusus buktiT1 Sertifikat Hak Milik Nomor 107 an,Beddu Tanna (ayah Tergugatl) sesuaiketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan bukti yang terkuat

BAIQ RUMAYAT atas tanah tersebut telah tercatat secarasah menurut hukum dengan adanya Sertifikat Hak Milik yang semula tercatat atasnama Baiq Rumayat kemudian peralihan hak milik tersebut beralih kepada Nyoman Nirka yang dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli dihadapan Notarissehingga menurut hemat Majelis Hakim bahve bukti kepemilikan sertifikatmerupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidak ada yangmembuktikan sebaliknya demikian juga Akta Jual Beli tersebut merupakan AktaOtentik karena

Nyoman Nirkamemperoleh tanah karena membeli dari Tergugat .Baiq Rumayat dan telahdisertifikatkan oleh BPN sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahve buktikepemilikan sertifikat merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidakada yang membuktikan sebaliknya, demikian juga mengenai Akta Jula Beli tersebutyang dibuat dihadapan notaris tersebut merupakan Akta Otentik karena dibuatdalam bentuk yang ditentukan undangundang dan dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu, sesuai dengan Pasal

Baiq Rumayat dan telahdisertifikatkan oleh BPN sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahve buktikepemilikan sertifikat merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidakada yang membuktikan sebaliknya, demikian juga mengenai Akta Jula Beli tersebutyang dibuat dihadapan Notaris tersebut merupakan Akta Otentik karena dibuat dalambentuk yang ditentukan undangundang dan dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu, sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi

BAIQRUMAYAT memperoleh tanah berdasarkan pemberian dan tidak ada kaitannyadengan Para Penggugat juga kepemilikan Tergugat Konpensi BAIQ RUMAYATatlas tanah tersebut telah tercatat secara sah menurut hukum dengan adanyaSertifikat Hak Milik yang semula tercatat atas nama Baiq Rumayat kemudianperalihan hak milik tersebut beralih kepada Nyoman Nirka yang dibuktikan denganadanya Akta Jual Beli dihadapan Notaris sehingga menurut hemat Majelis Hakimbahwa bukti kepemilikan sertifikat merupakan bukti yang terkuat

alat bukti SHM No. 1028 isinya merupakankebohonganTANGGAPAN> Bahwa sekali lagi Para Terbanding nyatakan bahwa keberatan ParaPembanding adalah sangat tidak benar dan keliru, oleh karena ParaPembanding dalam menginterpretasikan Pertimbangan Hukum PutusanHakim Pengadilan Negeri Mataram tidak secara utuh melainkan dipenggalpenggal, dipersepsikan menurut selera Para Pembanding, dikacaukan,dikurangi bahkan ditambah sehingga menghasilkan persepsi yang keliru;> Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah yang terkuat

No. 146/Desa Labuan Bajo, bertanggal 22 Februari 1982, yangmenurut hukum bukti kongkrit sebagai legalitas tertinggi dan terkuat atas hakkepemilikan tanah sepanjang tidak dinyatakan cacat yuridis dan dibatalkanoleh Kantor BPN atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).Hal 6 dari 10 hal. Put.

SktMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 berupa SertifikatHak Milik, yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hakkepemilikan atas tanah yang terkuat, terungkap fakta bahwapemegang hak atas tanah adalah WAHYONO (Alm) suami pemohon.Menimbang, bahwa anakanak pemohon termasuk anakpemohon yang bernama Vita Nursanti, yang tidak bisa hadir dantelah mengirim Surat Pernyatan yang menyatakan bahwa ia setujudengan dijualnya sebidang tanah Hak Milik atasnama WAHYONO(Alm) adalah ayah dari Vita Nursanti

UndangUndang Nomor 2Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan akta Notarismerupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna, terkuat dan terpenuh sepanjang belum atau tidak terdapatpembuktian sebaliknya di depan persidangan.

Penyelesaian sengketa ini meliputi penyelesaiansengketa melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD)dan RUPS maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, bukanmelakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bukanmerupakan sengketa tata usaha negara;Bahwa dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 Tentang Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa akta otentiksebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan pentingdalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan

Walaupun sengketa tersebut tidak dapatdihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentikyang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberSsumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai denganapa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Sebagai alat buktitertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam AktaNotaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapatmembuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapanpersidangan pengadilan;Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu yang ditentukan oleh undangundang yang berlaku;8.Bahwa dalam sub bahasan ini, Tergugat berpendapat bahwa gugatanPenggugat secara formil administratif telah lewat waktu berdasarkanPasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014

Putusan NO. 1921 /Pdt.G/2020 /PATA.Juli 2020 sehingga selama itu Tergugat tidak dapat menafkahiPenggugat dan hal itu merupakan alasan terkuat Penggugatuntuk melakukan perceraian .. BahwaPerselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terusmenerus hingga sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak adakomunikasi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;.

Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yangtelah ada.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan permohonan Isbat NikahPenggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahterdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islamantara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gambiran padatanggal 20 September 1991 yang menikahkan bernama Syamsuri dan yangbertindak sebagai wali nikah ayah Penggugatbernama Simuh, terjadi pula ijabdan kabul

berdasarkankesepakatan almarhum Syaharuddin, Tergugat Konvensi, Turut TergugatKonvensi dan Turut Tergugat Konvensi II, akan tetapi kesepakatan tersebutbelum bentuk tertulis sehingga Penggugat Konvensi belum memiliki danmenguasai secara penuh (Milkul Tam) terhadap objek perkara a quo, danbelum disertifikatkan;Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo, Penggugat,Tergugat dan Turut Tergugat II masing masing memiliki hak yang sama sesualdengan bagiannya masingmasing, baik secara turun temurun, terkuat

, Hal 49 dari 62 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan sertifikat merupakan surattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai datafisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukurdan buku tanah hak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pasalpasal tersebut mengatur betapa penting danberharganya menguasai hak atas tanah dengan title hak milik yang secarahukum memiliki Kedudukan yang terkuat

PenggugatRekonvensi, Turut Penggugat Rekonvensi dan Turut Penggugat RekonvensiIl, akan tetapi kesepakatan tersebut belum dituangkan secara tertulis, sehinggaTergugat Rekonvensi belum memiliki dan menguasai secara penuh (Milkul Tam)terhadap objek perkara a quo dan belum disertifikatkan;Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo, TergugatRekonvensi, Penggugat Rekonvensi, dan Turut Penggugat Rekonvensi IImasingmasing memiliki hak yang sama sesuai dengan bagiannya masingmasing, baik secara turun temurun, terkuat

tentang Pokok Agraria;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997, menyatakan sertifikat merupakan surattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai datafisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukurdan buku tanah hak yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pasalpasal tersebut mengatur betapa penting danberharganya menguasai hak atas tanah dengan title hak milik yang secarahukum memiliki kKedudukan yang terkuat

;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa HakMilik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hak atas tanahmempunyai fungsi sosial), demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuanketentuan Mengenai PemberianHak Atas Tanah disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hak atas tanah yang terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang dan

badanbadan hukum, sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960;Menimbang, bahwa dari konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimanadiuraikan diatas, pada pokoknya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hak Milik atastanah adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, Hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secarahakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugatoleh siapapun

, pun demikian halnya dengan proses balik namayang dilakukan oleh Pejabat dari Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng dari atasnamaPenggugat ke atas nama Tergugat I adalah sah dan oleh karena proses balik nama dari atasnama Penggugat ke atas nama Tergugat I sah, maka pengikatan jual beli yang dilakukanantara Tergugat I dengan Tergugat III adalah sah menurut hukum, selanjutnya MajelisHakim berpendapat sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa Hak Milik adalahHak turun temurun terkuat

dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hakatas tanah mempunyai fungsi sosial), demikian pula dalam ketentuan Pasal2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentangKetentuanketentuan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah disebutkanbahwa Hak Milik adalah Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang dan badanbadan hukum, sebagai yangdisebutkan dalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960;Bahwa Hak Milik atas

tanah adalah Hak turun temurun terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

sahnya perjanjian menurut PerundangUndangan tidak terpenuhi.11.Bahwa sangat keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar jikadalam pertimbangannya menyatakan bahwa Penggugat/PemohonBanding untuk membatalkan secara sepihak peralihan hak atas tanahobjek sengketa adalah tidak beralasan hukum bahkan alasan tersebutbertentangan dengan hukum ;12.Bahwa dalam Kita UndangUndang Hukum Agraria, No 5 tahun 1960 danPeraturan Pelaksanaan pada bagian III hak Milik menyatakan Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat

SIT NUERSIAH HAMIDO.Bahwa Benar dalam kitab Undangundang No.5 tahun 1960 danperaturan Pelaksanaanya pada bagian III Hak Milik "Hak Milik adalah hakturun temurun terkuat yang dapat di punyai atas tanah dengan mengingatketentuan pasal 6. Akan tetapi terkait dengan objek sengketa, hakmiliknya atau hak penguasaannya atas objek sengketa telah dialihkanpenguasaannya oleh yang berhak yakni HJ.R.A NURBULANDIPONEGORO kepada NURSIAH SALEHAH yang orangnya itu jugaHJ.

Bahwa tanah tersebut telah memiliki alas hak yang terkuat dan tersempurnayakni Sertifikat berupa Buku Tanah Hak Milik No. 481 atas nama PemegangHak Kasianus Ambarita yang diterbitkan Kantor Pertanahan Nasional melaluiKantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli tengah pada tanggal 29 Mei 1998 diPandan. Dalam hal demikian, bukankah seharusnya dalam gugatan ini BadanPertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengan ikutdijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ?.

e Bahwa tanah tersebut telah memiliki alas hak yang terkuat dan tersempurnayakni Sertifikat berupa Buku Tanah Hak Milik No. 481 atas nama PemegangHak Kasianus Ambarita yang diterbitkan Kantor Pertanahan Nasional melaluiKantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli tengah pada tanggal 29 Mei 1998 diPandan. Dalam hal demikian, bukankah seharusnya dalam gugatan ini BadanPertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengan ikutdijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ?.