Ditemukan 3400 data
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
229 — 139
PTDH dengan cara membuka situs BKNdisitu ada pedoman mengenai format SK PTDH;Bahwa sebelum penjatuhan PTDH audit belum pernah dilaksanakan oleh BKN,KPK atau dari instansi lain, tetapi setelah pelaksanaan PTDH PemerintahKabupaten memberikan laporan dan tembusan kepada BKN, Menpan danMendagri setelah melakukan pelaporan mereka melakukan audit Pemkab KutaiKartanegara salah satunya lepas dari Audit tersebut;Bahwa apabila sampai tanggal 30 April 2019 kepala daerah tidak melaksanakanPTDH maka dikenakan sangsi
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
SALOMO PARULIAN IMANUEL PANGGABEAN Alias NOEL PANGGABEAN
121 — 72
tersebut, Saksi di bawa oleh pihakyang berwajio untuk menunjukkan kepada siapa Saksi menyerahkan danatersebut lalu selanjutnya Saksi di bawa ke Polres Kota Sorong serta di mintalketerangan terkait Saksi menyerahkan dana taktis tersebut, Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada kemudahan walaupun PPAT telahmembayarkan dana taktis tersebut namun Saksi sebagai staf hanya mengikutisaja karena sebelumnya juga sudah di wajibkan untuk membayar dana taktistersebut, Bahwa, Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada sangsi
HermansyahYusuf sebesar + Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus riburupiah), apabila tidak membayar dana taktis, tidak ada sangsi tetapi Saksitakut kalau berkas tidak diproses dan akan merugikan/mengecewakan klien.Bahwa Saksi Hermansyah M. Yusuf, menerangkan pernah mendapatkantagihan dana taktis melalui Grup WA yang disampaikan Ibu Mulyati dari Sdri.Niken Nurhalida Ramadhanti, nilai taginan bulan terakhir tepatnya tanggal 3April 2018 yang Saksi ingat dan bayarkan kepada Sdri.
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
1.Kornelius Hohakai alias korem
2.Mariantje hohakai alias intje
3.Edi Hohakai
159 — 69
kedua ejaan tersebut yaitu ejaanSoewandi pada penulisan DJ pada ejaan EYD menjadi J; Bahwa Ejaan Yang Disempurnakan mulai berlaku sejak pidato Soehartapada tanggal 12 Agustus 1972; Bahwa menurut sepengetahuan saksi dalam Kepres No. 57 tahun 1972tentang keberlakuannya ejaan, tidak ada aturan dalam penegasanhalaman 21 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob22keberlakuan ejaan dan untuk penggunaan keseharianyang tidak sesuaidengan waktunya dalam penggunaan ejaan tidak cacat hukum; Bahwa tidak ada sangsi
surat hanya terdapat beberapa kata saja yangsalah dan tidak keseluruhan surat bukti yang salah;Bahwa benar pada pemeriksaan bukti di Penyidik tidak ditunjukkanpembanding hanya ditujukan bukti surat saja untuk di uraikan ;Bahwa benar menurut sepengetahuan Ahli dalam Kepres No. 57 tahun 1972tentang keberlakuannya ejaan, tidak ada aturan dalam penegasan keberlakuanejaan dan untuk penggunaan keseharian yang tidak sesuai dengan waktunyadalam penggunaan ejaan tidak cacat hukum ;Bahwa benar tidak ada sangsi
15 — 0
ndak masuak masuak,ko lahmelanggar peraturan bana ndak masuak 4 hari ndak ado kaba tolong tanyoankarano nyo dakek yo siJon),maka Pemohon menelvon Termohon (I baa alunmasuak juo lai ko ab tadi ditanyo dek personalia) lalu Termohon berkata(bang Inio baranti selahlai bang, lai ndak baa bang)lalu Pemohon berkata(kalaw itukeputusan I jalehan,buek surek pengunduran diri tapi lah pikia pikia bana)laluTermohon mengundurkan diri ,kalaw pun Termohon tidak membuat suratpengunduran diri,prusahaan akan memberi sangsi
CAHYANA BAGUS SUGIARTA, S.H
Terdakwa:
YONDRI TITALEY
50 — 29
legal sehinggadi larang untuk di edarkan atau di perjual belikan.Bahwa bahwa apabila mengkonsumsi minuman hasil racikan / oplosanberalkohol jenis sopi tersebut dapat berakibat fatal bagi kesehatan baikdalam jangka pendek maupun jangka panjang yaitu diantaranyaMenurunnya ambang kesadaran, Selanjutnya mabuk, Penglihatan kabur,Pernafasan lambat, Gangguan kesadaran, Tekanan darah dan suhumenurun.Bahwa bahwa berdasarkan perbuatan saudara YONDRI TITALEY tersebut,maka yang bersangkutan dapat dikenakan sangsi
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
258 — 138
Sehingga kemudiandijatuhi sangsi Administrasi berupa Pembebasan dari Jabatan. danKeputusan dapat dibatalkan berdasarkan Ketentuan pada Pasal 66 Ayat1 undang undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahanyang menyebutkan Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapatcacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. Substansi .
80 — 51
menjawab dengan pernyataan kepada Penggugatbahwa saya tidak perlu bertanda tangan di depan Pemerintah Desa,karena sudah ada 5 (lima) orang saksi yang menyaksikan langsungpersetujuan saya (Tergugat), dan tergugat berjanji kepada penggugatdihadapan 5 (lima) orang saksi, bahwa tidak akan lagi menggangubagian Penggugat dari pembagian harta bersama tersebut, sehinggaapabila saya (tergugat) menggangu lagi bagian Penggugat daripembagian harta bersama tersebut maka saya (penggugat) bersediauntuk diberikan sangsi
114 — 22
Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelasaian oleh PENGGUGATsematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasayang seharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari sangsi.46. Bahwa tindakan TERGUGAT III dengan melakukan blacklist ternadapperusahaan PENGGUGAT dengan Surat Keputusan adanya blacklistdengan SK Nomor : 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalahPerbuatan Melawan Hukum karena :a.
Penerapan sangsi Blacklist karena ada kondisi diluar kendaliadalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan denganSyaratSyarat Umum Kontrak angka 39.147.Bahwa tindakan TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV dengan tetapmelakukan penagihan atas kelebihan bayar adalah Perbuatan MelawanHukum dan tindakan sewenangwenanrg karena :a.
207 — 89
Yang olehkarena hukum pidana tidak memberikan ganti kerugian sebagai misaladalah pasal 351 tentang penganiyaan dan atau pasal pidana tentangkecelakaan lalu lintas, dimana seseorang yang melanggar hukum pidanatersebut hanya diberikan sangsi badan berupa sanksi penjara dan ataukurungan selama masa tertentu bahkan sangsi nyawa, maka korbanyang merasa dirugikan itu untuk mendapatkan ganti kerugian umumnyamengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam pasal 1365 KUHPerdata;Dengan
HAFID
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
2.ANWAR
3.Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Otoritas Jasa Keuangan
72 — 56
berkekuatan hukum tetap,apabila di dalam grosse akte tersebut telah tercantum dengan pasti jumlahyang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur maupun batas waktupelunasan utang tersebut, disamping di dalam grosse akte tersebut tidakboleh memuat suatu perjanjian atau syaratsyarat lain selain kewajibanpembayaran sejumlah utang tertentu yang harus dilakukan oleh debiturkepada kreditur.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi
258 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memberikan sangsi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/ouruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dansesudah melakukan mogok kerja;Dikarenakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sesuai denganPasal 140 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan sesuai Pasal 145UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yang bunyinya adalah dalam halpekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukantuntutan hak normative yang sungguhsungguh dilanggar oleh pengusaha,pekerja/ourun
107 — 59
Yang Agendanyatantang Putusan dan dalam setiap persidangan KKEP tersebut Penggugat adadidampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh Pemeriksa ;Bahwa Sidang KKEP tersebut mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/I/2014/KKEP, Tanggal 4 Januari 2014yang berisi Rekomendasi Berupa Pemberhentian Penggugat dari dinas polri,Tidak Dengan Hormat sebagai sangsi Administrasi, Perihal Penggugat yangdinyatakan Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1)huruf
Anita Rahayu Ningtyas, SE
Tergugat:
PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk
143 — 58
., dibawah sumpah telah memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi tahu dengan Tergugat,saksi masih bekerja pada Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa diketahui Penggugat di PHK karena mangkir belum dalam kondisikena sangsi, Penggugat diindikasi menggunakan dana nasabah, sudahada klarifikasi dan sudah ada audit, internal sudah dan memanggilPenggugat pada bulan Oktober 2019 selain itu ada pernyataanPenggugat mengakui perbuatannya yang menggunakan dana
ALBERTINA ANFRIDA
Tergugat:
Drs.SERVATIUS YASINTUS
288 — 176
Bahwa Ahli menerangkan jika belum melakukan hubungan badan dansudah berada dirumah orang harus cepat menyampaikan dan kalau sudahterlalu lama harus melaporkan ke keluarga atau orang tua; Bahwa Ahli menerangkan jika ketidak hadiran pihak lakilaki yangsebelumnya sudah ada kesepakatan, maka semua persiapan dariperempuan tersebut menjadi basih yang dalam bahasa Adat disebut AraHeman Tua Niluk sangsi adatnya bayar 1 (satu) ringgit; Apabila pertemuan delegasi Perempuan dan Lakilaki tidakdilaksanakan untuk
117 — 20
Tng. saamelakukan tindakan pencemaran nama baik kami, ini merupakantindakan pidana yang ada Sangsi hukumnya.7. Saudara menyatakan bahwa kami tidak mengurus penyelesaian sertipikat ke kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, pernyataansaudara tidak benar, karena kami sudah mengurus sejak tanggal 5Juli 2010 (surat ke PBN terlampir), sesudah ada keputusan tetapdari Pihak Mahkamah Agung RI dan belum ada transaksi denganpihak saudara.8.
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Edi Suhaendi
289 — 194
ingkar sedangkan keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi8 diberikan di bawah sumpahdipersidangan.Bahwa parameter dalam menilai keterangan para saksi MajelisHakim mengacu kepada Pasal 173 Undangundang nomor 31Tahun 1997 , dengan dasar tersebut dari keterangan Saksi2yang mengakui perbuatan persetubuhannya dengan Terdakwakepada Saksi1 selaku Suaminya dan juga kepada para saksiyang lain menunjukkan suatu perbuatan dari Saksi2 yangberani dan jujur, hal ini didukung dengan keadaan dimanaSaksi2 akan menerima sangsi
259 — 252
Oktober 2018 terdiri dari Sdr DasaS (Kabag TU), Setiawan W (Korwas Investigasi 2) dan Denny (KasubagKepegawaian) sedangkan Sdr Gumbira (Korwas Investigasi 1) tidaktercantum dalam surat tugas tersebut;Halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 224/G/2019/PTUNJKT.Demikian juga tidak adanya Atasan Langsung saya (Sdr Jaya R selakuKorwas APD 1) dan unsur Pengawasan (Inspektorat BPKP) pada TimPemeriksa;Penetapan susunan Tim Pemeriksa oleh Kepala Perwakilan menunjukansubyektivitasnya untuk menjatuhkan sangsi
HERU SUGENG PRIYONO
Tergugat:
WALIKOTA BLITAR
623 — 813
usahaPenggugat dinyatakan Tergugat melanggar Pasal 33 dan pasal 48 Perda KotaBlitar, Nomor 1 Tahun 2017;Bahwa Pasal 33 yang dimaksudkan oleh Tergugat diatas, berbunyi: (1) setiaporang, badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa seijinpemerintah daerah. (2) setiap penyelenggara tempat hiburan yang telahmendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilarang melaksanakankegiatan lain yang menyimpang dari ijin yang dimiliki.Bahwa Pasal 48, Apabila orang, badan melanggar Pasal 33 dikenakan sangsi
55 — 10
sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
74 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saya sudah memberikan sangsi SP kepada SPG saya.Sekali lagi saya minta maaf yang sebesarbesarnya kepada Bapak dan ini menjadipembelajaran yang berharga bagi saya dalam mengontrol anak buah saya. Terimakasih."