Ditemukan 334 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 48451 48471 48481 48401 48411 474.3 4.5.6 474.4 44.4 44.5 474.1 4.2.1 4.1.1 4.3.1 4.4.3
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
6319 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Misalnya pada duaterminologi mengenai illicitly enrichment dan unexplained wealth.4.4.1 Illicitly EnrichmentIllicit. enrichment menurut Pasal 20 UNCAC merupakan tindak pidana jika ternyatadilakukan dengan sengaja. Apabila diketahui peningkatan yang signifikan dalam asetseseorang pejabat publik dan ia tidak dapat menjelaskan dalam kaitannya denganpendapatannya yang sah, maka dapat disebut "illicit enrichment".
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 16-02-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 0214/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 30 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 20
  • lebih awaldari AMAQ SANEP, yaitu pada sekitartahun + 1979, dengan meninggalkan 6(enam) orang anak, yaitu :4.1.1 SANEP (+), telah meninggaldunia pada usia 7 bulan;4.1.2 AMAQ FITRI (TT5);4.1.3 SAHDAN ALIAS AMAQ HILNA(T8);4.1.4 INAQ EKA (TT6);4.1.5 INAQ LINDA (TT7);4.1.6 PURNA (19);4. 2 SULAN, (lIstri Kedua), cerai hidup,tanpa mempunyai anak;4. 3 MATUN (lIstri ketiga), cerai hidup,tanpa mempunyai anak;4. 4 INAQ JUMAREP, (Istri Keempat/TT8),cerai mati, dengan meninggalkan 1(satu) orang anak, yaitu :4.4.1
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tgt
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
1.Dra. NOORHAYATI, MT., MM.
2.DIDIN DIDAYADI
3.NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
4.NOOR SUSILAWATI, S.St.
5.NOR SUMIATI
6.NURUL WAHIDAH
7.LUSSY MARLIA SARI
8.HADIATUN
9.HAMPIUN
10.SYAMSUDIN MAULANA
11.BADRIANSYAH
12.PUSAIDI
13.SYAMSURI
14.ARIPINSYAH
15.JUMIATI
Tergugat:
PT KIDECO JAYA AGUNG
150 — 60
  • Kideco Jaya Agungperiode bulan Mei 2018 (Bukti T/PR6);Bahwa Tergugat sebelum melakukan kegiatan pembersihan lahanland clearing selalu memperhatikan kepemilikan tanam tumbuh milikmasyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan Tergugatuntuk selanjutnya diberi Kompensasi Tanam Tumbuh, sepertibeberapa buktibukti yang kami sebutkan berikut ini:4.4.1 Berita Acara Ganti rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh AntaraPT.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 16-02-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 23 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 15
  • lebih awaldari AMAQ SANEP, yaitu pada sekitartahun + 1979, dengan meninggalkan 6(enam) orang anak, yaitu :4.1.1 SANEP (+), telah meninggaldunia pada usia 7 bulan;4.1.2 AMAQ FITRI (TT5);4.1.3 SAHDAN ALIAS AMAQ HILNA(T8);4.1.4 INAQ EKA (TT6);4.1.5 INAQ LINDA (TT7);4.1.6 PURNA (19);4. 2 SULAN, (lIstri Kedua), cerai hidup,tanpa mempunyai anak;4. 3 MATUN (lIstri ketiga), cerai hidup,tanpa mempunyai anak;4. 4 INAQ JUMAREP, (Istri Keempat/TT8),cerai mati, dengan meninggalkan 1(Satu) orang anak, yaitu :4.4.1
Pengadilan PN BLORA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BLORA Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Bla.
Tanggal 2 Desember 2015 — Dr. SOEGIARTO SOEHARDJO, Sp.PA(K lawan 1. ANITA KUMALA SARI .Dkk.
168 — 165
  • DeputiBidang Hak Atas Tanah menjelaskan kepada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Baratsebagai berikut :4.4.1. Tanah GRONDKAART SS di atas tanah hak eigendomatas nama Het Gouvernement van Nederlandsch Indiesudah diperuntukan bagi kepentingan SS sekarangPerumka (PT. KERETA API INDONESIA (Persero);4.4.2. Mengenai tanah Perumka sekarang PT. KERETA APIINDONESIA (Persero) supaya dipedomani RumusanHasil Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional Tahun1991;4.4.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — I. BUPATI HALMAHERA TENGAH., II. PT. MINERAL TROBOS VS PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA;
281 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerbitan Izin Usaha Pertambangan;Penerbitan Surat Keputusan A Quo Sebagai BentukPenyelesaian Permasalahan Agar Tidak Terjadi Tumpang TindihAtas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi AntaraTermohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi SemulaTerbanding/Penggugat Dengan Pemohon Peninjauan Kembali,Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II IntervensiAdalah Telah Tepat Dan Sesuai Dengan Tim PencegahanKorupsi Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan KorupsiDirektorat Penelitian Dan Pengembangan;4.4.1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2453 K/PID.SUS/2013
WISMAN PGL IS
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2453 K/PID.SUS/2013yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk TehnikRehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30September 2009 Bidang Perumahan Tahap II A sebagai berikut :1.Pada Halaman 23 Poin 4.4.1. tentang tugas pokok Tim PendampingMasyarakat (TPM) pada huruf a , b, c dan d yang berbunyi sebagaiberikut ;a. TPM bertugas mendampingi masyarakat dalam melaksanakankegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
384 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Dengan demikian, kenaikan atas iuran BPJSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 PeraturanPresiden No. 64 Tahun 2020 patut dan wajar untukdibatalkan;Bahwa kewajiban membayar denda atas iuran BPJSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 3 huruf a, 5 s/d9 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 bertentangan denganketentuan Pasal 23A UndangUndang Dasar 1945 yangmerupakan ketentuan perundangundangan yang lebihtinggi, sebagai berikut:4.4.1.Bahwa pengenaan iuran BPJS yang dibayarkan olehsetiap warga negara sebagaimana
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 18-01-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PA JOMBANG Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Jbg
Tanggal 5 Desember 2017 — Para Penggugat Vs. Para Tergugat, Para Turut Tergugat
65 — 13
  • Masrochim bin Sumardi telah meninggal dunia pada tahun 2000 punya 2 orang anak : 4.4.1 Devina Mei Ditasari binti Masrochim (turut Tergugat II), dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti (£ £); 4.4.2 Denys Amalia binti Masrochim (turut Tergugat III), dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti (£ £);4.5.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 769/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
PT. Darma Henwa, Tbk
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
420 — 298
  • ., SPN.Bahwa bidang usaha PT Cipta Multi Prima ialah bidang jasa,pembangunan, industri, pertanian, percetakan atau penerbitan,bidang perbengkelan, perdagangan, pengangkutan darat.Bahwa pemegang saham awaldari PT Cipta Multi Prima sebelumdiakuisisi adalah sebagai berikut:4.4.1 Sdr. Aldi Wijaya sebanyak 105.000 (Seratus Lima Ribu)Lembar Saham atau 50% (Lima Puluh Persen)kepemilikan saham;4.4.2 Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 504/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 28 September 2017 — - PT. MARGA SETIAPURITAMA - PT. MSP Lawan - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA - BADAN PENGATUR JALAN TOL q.q. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
469 — 493
  • tiga puluh satu):"bahwa dengan demikian Turut Termohon tidak dapat memenuhikewajibannya (wanprestasi) sebagiamana yang disepakati dalam PPJT No.22/2013 pasal 4 jo Pasal 1.1.27 vide Bukti P3 jo berita acara kesepakatantentang penerusan pengusahaan jalan tol BatangSemarang,Putusan Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.JktSel Halaman 94 dari 146Oleh karena yang benar adalah : Bahwa Pasal 4.4 PPJT No. 22/2013 dan pasal 14 PPJT No. 22/2013menyatakan :Pasal 4.4 Keterlambatan Dan Kenaikan Harga Pengadaan Tanah :4.4.1
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1104 — 933
  • AcaraVerifikasi Pengaduan, tanggal 2 Oktober 2018 dan Berita AcaraKebakaran Lahan, tanggal 24 Agustus 2018, maka terbukti kebakaranbukan terjadi lahan Tergugat, tetapi di lahan milik Haji Joko dkk.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam angka4.4 Gugatannya, karena kebakaran TIDAK terjadi di lahan Tergugat.Dalil Penggugat dalam angka 4.4 Gugatan adalah dalil yang manipulatifdan subjektif, sesuai dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 4.4.1
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama
Register : 15-01-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PA GRESIK Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Gs
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 1
  • rai bin Sakiman;
    4.2.7. Sujina binti Matrai, mendapat bagian 1/11 dari harta warisan Matrai bin Sakiman;
    4.2. ALl bin SAKIMAN (anak laki-laki) mendapat bagian 2/11 dari harta warisan Sakiman dan Artimah;
    4.3. DULAJAK bin SAKIMAN (anak laki-laki) mendapat bagian 2/11 dari harta warisan Sakiman dan Artimah, yang kemudian menjadi bagian dari ahli warisnya, yaitu :
    4.4.1
Pengadilan PN BLORA Perdata Wanprestasi
Register : 11-05-2011 — Putus : 11-05-2011 — Upload : 25-08-2011
Putusan PN BLORA Nomor 2_PDT_G_2011_PN_BLA_kabul_wanprestasi_11052011
Tanggal 11 Mei 2011 — PT. RIZQI BANGUN PERSADA (Penggugat) ; KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BLORA (Tergugat)
168 — 41
  • yaitu441 Bahwa dalamposita GugatanPenggugat angka43, denganbangganyamenyatakan telah138membangun 841dengan bobotprosentase mencapai82,38)442 Bahwa tetapi dalamposita GugatanPenggugat angka 50,dengan bangganyamenyatakan telahmembangun 1.067dengan bobotprestasi mencapai100%;443 Bahwa selanjutnyadalam positaGugatan PenggugatPenggugat sekalilagi denganbangganyamenyatakan telahmenyelesaikan 873titik sumur denganprosentase sebesar82,13%;444 Bahwa berdasarkanfakta faktasebagaimanatersebut dalamposita angka 4.4.1
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 11-07-2016 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 14-05-2020
Putusan PA SELONG Nomor 645/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 43
  • Bapak Nur Bin Bapak Kerme, telah meninggal dunia pada tahun 1988dan meninggalkan 1 orang isteri dan 4 orang anak orang anak yaitu:4.4.1. Inaq Sene (isteri / TT 3 ).4.4.2. Jayadi Bin Bapak Nur ( P6 ).4.4.3. As Binti Bapak Nur ( P7 ).4.4.4. Kebung Bin Bapak Nur ( TT 1 ).4.4.5. Tasim Bin Bapak Nur ( P8 ).4.5.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 30-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
MARSUKI Bin BUSRAM.
157 — 114
  • /DI/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :267/4.4.1/DI/02/2020 Tanggal 13 Februari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :437/4.4.3/BS/3/2020 Tanggal 10 Maret 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Tindak Lanjut Data Ganda Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :450/4.4.1/DI/03/2020 Tanggal 10 Maret 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyerahan Data KMP Bantuan Program Sembako Periode Bulan April Tahun 2020 Nomor :614/4.4.1/DI/04/2020 Tanggal 7 April 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial
    • Terkait Laporan Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Mei Tahun 2020 Nomor :900/4.4.3/BS/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupayten/kota Terkait Laporan Penonaktifan Rekening Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :904/4.4.1/DI/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Selaku sekertaris
    • /DI/02/2020 Tentang Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda Tanggal 13 Februari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 Tentang Laporan Penonaktifan Rekening Tanggal 20 Mei 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Dari Sekertariat Daerah Kepada Para Sekda Kabupaten/kota Se Sulawesi Selatan Selaku Ketua Tikor Program Sembako Kab/Kota Nomor : 511..1/0705/DINSOS Terkait Penyampaian Nama Supplier Program
  • 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor : 014/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI perihal KONDISI DATA BSP di aplikasi SIKS NG
  • 1 (satu) rangkap surat edaran Kementrian Sosial Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru perihal Laporan penonaktifan rekening.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 30-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI.
142 — 103
  • /DI/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :267/4.4.1/DI/02/2020 Tanggal 13 Februari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :437/4.4.3/BS/3/2020 Tanggal 10 Maret 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Tindak Lanjut Data Ganda Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :450/4.4.1/DI/03/2020 Tanggal 10 Maret 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyerahan Data KMP Bantuan Program Sembako Periode Bulan April Tahun 2020 Nomor :614/4.4.1/DI/04/2020 Tanggal 7 April 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial
    • Terkait Laporan Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Mei Tahun 2020 Nomor :900/4.4.3/BS/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupayten/kota Terkait Laporan Penonaktifan Rekening Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :904/4.4.1/DI/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Selaku sekertaris
    • /DI/02/2020 Tentang Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda Tanggal 13 Februari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 Tentang Laporan Penonaktifan Rekening Tanggal 20 Mei 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Dari Sekertariat Daerah Kepada Para Sekda Kabupaten/kota Se Sulawesi Selatan Selaku Ketua Tikor Program Sembako Kab/Kota Nomor : 511..1/0705/DINSOS Terkait Penyampaian Nama Supplier Program
  • 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor : 014/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI perihal KONDISI DATA BSP di aplikasi SIKS NG
  • 1 (satu) rangkap surat edaran Kementrian Sosial Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru perihal Laporan penonaktifan rekening.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
M. RIJAL AR, S.Pd Bin ARIFUDDIN.
135 — 109
  • /DI/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :267/4.4.1/DI/02/2020 Tanggal 13 Februari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :437/4.4.3/BS/3/2020 Tanggal 10 Maret 2020
  • 1 (
    Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Tindak Lanjut Data Ganda Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :450/4.4.1/DI/03/2020 Tanggal 10 Maret 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyerahan Data KMP Bantuan Program Sembako Periode Bulan April Tahun 2020 Nomor :614/4.4.1/DI/04/2020 Tanggal 7 April 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada
    Terkait Laporan Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Mei Tahun 2020 Nomor :900/4.4.3/BS/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupayten/kota Terkait Laporan Penonaktifan Rekening Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :904/4.4.1/DI/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Selaku sekertaris tim bantuan
    MUSDES) Verifikasi Dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan Desa : SIDDO, Kecamatan : Soppeng Riaja, Kabupaten Barru Periode Bulan April 2019
  • 1 (Lembar) Surat Dari Dinas Sosial Kepada Direktorat PFM Wilayah III Nomor : 026/DINSOS/BRI/I/2019 Tentang Laporan Pelaksaan Bansos Rastra
  • 1 (Satu) Rangkap Kuesioner /Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas Sosial Kabupaten Barru
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota Nomor : 267/4.4.1
  • 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor : 014/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI perihal KONDISI DATA BSP di aplikasi SIKS NG
  • 1 (satu) rangkap surat edaran Kementrian Sosial Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru perihal Laporan penonaktifan rekening.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR.
220 — 117
  • /DI/01/2020 Tanggal 31 Januari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Laporan Data OM-SPAN Indikasi Ganda Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :267/4.4.1/DI/02/2020 Tanggal 13 Februari 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :437/4.4.3/BS/3/2020 Tanggal 10 Maret 2020
  • 1 (
    Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Tindak Lanjut Data Ganda Periode Bulan Maret Tahun 2020 Nomor :450/4.4.1/DI/03/2020 Tanggal 10 Maret 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Terkait Penyerahan Data KMP Bantuan Program Sembako Periode Bulan April Tahun 2020 Nomor :614/4.4.1/DI/04/2020 Tanggal 7 April 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada
    Terkait Laporan Penyaluran Program Sembako Periode Bulan Mei Tahun 2020 Nomor :900/4.4.3/BS/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupayten/kota Terkait Laporan Penonaktifan Rekening Periode Bulan Februari Tahun 2020 Nomor :904/4.4.1/DI/05/2020 Tanggal 20 Mei 2020
  • 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/kota Selaku sekertaris tim bantuan
    MUSDES) Verifikasi Dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan Desa : SIDDO, Kecamatan : Soppeng Riaja, Kabupaten Barru Periode Bulan April 2019
  • 1 (Lembar) Surat Dari Dinas Sosial Kepada Direktorat PFM Wilayah III Nomor : 026/DINSOS/BRI/I/2019 Tentang Laporan Pelaksaan Bansos Rastra
  • 1 (Satu) Rangkap Kuesioner /Daftar Pertanyaan Wawancara Dinas Sosial Kabupaten Barru
  • 1 (Satu) Rangkap Surat Edaran Kementerian Sosial Kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota Nomor : 267/4.4.1
  • 1 (satu) lembar surat edaran Dinas Sosial Nomor : 014/Dinsos/BR/I/2020 kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI perihal KONDISI DATA BSP di aplikasi SIKS NG
  • 1 (satu) rangkap surat edaran Kementrian Sosial Nomor : 904/4.4.1/DI/05/2020 kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru perihal Laporan penonaktifan rekening.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO - PT. HUSKY – CNOOC Madura Limited Lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
398 — 606
  • Bahwa yang sesungguhnya terjadi,pada tanggal 6 Juli 2015 yang terjadi adalah bukan persetujuan, tetapi hanyareview atas hasil inspeksi rig yang merupakan pelengkap persetujuan, hal inidapat dibuktikan dari kolom tandatangan yang menggunakanistilahReviewed bukan Approval, seperti dimanipulasi dalam putusanTERMOHON KEBERATAN angka. 4.4.1. Hal. 224. Karena persetujuan(approval) telah dilakukan sejak tanggal 30 Juni 2015 dengan meluluskanPelapor (PT.
    TENTANG TERKAIT POSTBIDDING :Bahwa dalam dalam bagian pertimbangan hukum Putusan KPPU RI No. 03/KPPUL/2016 tanggal 14 November 2016 halaman 224 (dua ratusdua puluh empat) poin 4.4.1, PEMOHON KEBERATAN dianggap telahmelakukan post bidding dengan cara sebagai berikut :a.