Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor21/Pdt.Kons/2019/ PN Mrs tanggal 22 April 2019;3. Relas Pemberitahuan tentang akan dilakukannya Penitipan UangGanti Kerugian Nomor 21/ Pdt.Kons/2019/ PN Mrs tanggal 2 Mei2019;4.

media masa (koran) ;Menimbang, bahwa atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros KelasIB, Jurusita Pengadilan Negeri Maros telah melakukan pemberitahuan mengenaiakan dilakukannya Penitipan Pembayaran Uang Ganti Kerugian dari Pemohonpada kantor Pengadilan Negeri Maros dengan cara mengumumkan pemberitahuantersebut di papan Pengumuman Kantor Lurah/Desa, Camat agar diketahui olehHalaman 2 dari 6Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Padt.P/2019/PN Mrspihak yang berhak sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor21

Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yanglebih berat setelah perkawinan berlangsung;Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnrd. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak yang lain;e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isten;f.

HILARIUS GRAHITA S.A, S.H.Hakim AnggotaANDHIKA PERDANA, S.H M.H.Panitera penggantiHARI, S.H.Rincian biaya : Biaya Pendaftaran > Rp. 30.000, Biaya proses > Rp. 50.000, PNBP : Rp. 5.000, Panggilan Sidang : Rp. 700.000, Materai > Rp. 6.000, Redaksi > Rp. 5.000, Leges Rp. 3.000,Jumlah: Rp. 799..000,Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnr( tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah )Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnr

Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT PAL Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga hari inidiperkirakan sebesar Rp. 8.106.000, ( delapan juta seratus enam ribu rupiah );Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pso. tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa YUSRAN MAAROEF,S.H.,M.H.

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 11 Juni 2020, permohonan banding mana telahpula diberitahukan kepada GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H. kuasaTerbanding semula kuasa Tergugat pada tanggal 07 Juli 2020;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding tidak mengajukanMemori BandingMenimbang, bahwa kuasa Terbanding tidak pula mengajukan KontraMemori BandingMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara

terkaitketentuan sebagimana yang dikemukakan Hakim Tingkat Pertama, sehinggayang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara in casu adalahPeradilan Umum dan bukan Peradilan Agama, karena itu pertimbanganpertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dibenarkan dankarenanya tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca danmempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, buktisurat dan saksi dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor21

Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadillperkaraperkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkansebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon bernama:SIE Ol NYUK, Tempat / Tanggal Lahir : Singkawang / 30 Oktober 1975, JenisKelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Budha,Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Cempaka Rt.012Rw.004 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang,sebagai Pemohon;Telah membaca berkas Perkara Perdata Permohonan Nomor21

Galunggung Permai Raya No. 21RT.007, RW.016, Propinsi : Jawa Barat Kotamadya : Cirebon Kecamatan:Harjamukti Kelurahan : Kecapi, Sertifikat Hak Milik No. 783 Luas tanah 200M2 ( dua ratus meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi nomor21/1990 tanggal dua puluh Sembilan Januari seribu Sembilan ratus Sembilanpuluh (2911990), tercatat atas nama : DIDI SOETADI, Selanjutnya disebutsebagai OBJEK SENGKETA;Bahwa uang pembayaran tanah/rumah sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluhlima juta rupiah), telah diterima

Menyatakan apabila Tergugat berhalangan, maka berdasarkanputusan ini Penggugat diberi ijin/kuasa untuk dan atas nama Tergugatmenghadap Kantor Pertanahan ATR/BPN setempat untuk melakukanpermohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.783 Luas tanah 200M2 ( dua ratus meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi nomor21/1990 tanggal dua puluh Sembilan Januari seribu Sembilan ratusSembilan puluh (2911990), dari atas nama Tergugat/ DIDI SOETADImenjadi atas nama Penggugat/FANANI;7.

berdasarkan Gambar Situasi Nomor21/1990 tertanggal 29011990;b. bahwa Sertipikat tersebut beralin kepada Didi Soetadi berdasarkanAkta Jual Beli tertanggal 18081992 No.420/55/HJMK/JB/1992yang dibuat oleh Iskandar Wiramihardja,S.H. Pejabat Pembuat AktaTanah Wilayah Kotamadya Cirebon;4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37ayat (1), menyatakan bahwa.

Memerintahkan kepada Tergugat bersama Penggugat untuk datangmenghadap di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Cirebon, melaksanakanbalik nama atas Sertifikat Hak Milik 783, terletak di Jalan Gn.Galunggung Permai Raya No. 1 RT.007, RW.016, Propinsi : Jawa BaratKotamadya: Cirebon Kecamatan: Harjamukti Keluraha : Kecapi Luas tanah200 M2 ( dua ratus meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi nomor21/1990 tanggal dua puluh Sembilan Januari seribu Sembilan ratusSembilan puluh (2911990), tercatat atas nama

, tempat tinggal di Desa SungaiDurian, Kecamatan Padang Bolak, KabupatenXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama Padangsidimpuan tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan denganperkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta saksisaksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 28 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor21

Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2019/PA.Pspberlaku, namun Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap denganpermohonannya;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon danPemohon Il tertanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Padangsidimpuan dengan register nomor21/Pdt.P/2019/PA.Psp, tanggal 28 Januari 2019, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon II dengan memberikanpenjelasan secukupnya;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil permohonannya, dipersidanganPemohon

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan,terlebin dahulu permohonan Pemohon dan Pemohon II diumumkan padaPapan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empatbelas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor21

Kepentingan Hukum Penggugat;Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor21/HGB./BPN.32.73/2014, Tgl. 03022014 sebagai dasar diterbitkannyaperpanjangan SHGB. Nomor 747/Kelurahan Braga, Pemegang Hak:JOSAFAT Naswarwinata.

, Terletak di Jalan Braga Nomor 71 s/d 89, KelurahanBraga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Atas NamaJosafat Naswarwinata (Dalam KTP Josafat Winata) atau ObjekGugatan1 berisi kontradiksi sebagai berikut:Bahwa Tergugat1 dalam Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014, telah tidak cermat dalam membuatpertimbangan sehingga terjadi kontradiksi sebagaimana terlihat dalamdiktum Menimbang poin 9 huruf a dan huruf b;Bahwa diktum menimbang angka 9 huruf a pada Surat KeputusanTergugat1 berbunyi:Bahwa

Putusan Nomor 238 K/TUN/20165.8.berkasberkas permohonan tersebut telah dikembalikan sesuai suratkami tanggal 10122009 Nomor 1469/5.32.73/XII/2009 (copyterlampir);Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014, tentang Pemberian Pembaharuan HakGuna Bangunan Atas Tanah Seluas 1700 m?

, Terletak di Jalan BragaNomor 71 S/D 89, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung,Kota Bandung, Pemegang Hak atas nama Josafat Naswarwinata(dalam KTP Josafat Winata) oleh Tergugat1, dengan demikianTergugat1 telah mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai denganprosedur dan bertentangan dengan fakta sebagaimana tertuang padasurat Tergugat2 Nomor 1169/5.32.73/X/2012 tersebut;Bahwa sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014 tanggal 03022014 tentang PemberianPembaharuan

untuk mencabut Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014 tanggal 03022014 tentang pemberianPembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1700 m2, terletak diJalan Braga Nomor 71 s/d 89, Kelurahan Braga, Kecamatan SumurBandung, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat atas nama JosafatNaswarwinata (dalam KTP Josafat Winata);Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat Il) untukmencabut Sertifikat Pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 747/Kel.Braga, Surat Ukur tertanggal 18022014 Nomor 00005

Desa Paku,Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnyadisebut Pemohon I.melawan,Wartini binti Hamid, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Paku, Desa Paku,Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnyadisebut Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2020, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor21

putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingyang selanjutnya Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingpada tanggal 25 November 2021.Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukaninzage, sehingga pada tanggal 24 November 2021 oleh Pembanding danTerbanding telah melakukan inzage;Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 29 November 2021 dengan Nomor21

Ahmad Jakar, M.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor21/Pdt.G/2021/PTA.Pal tanggal 29 November 2021 untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh paraHakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ernawati sebagai Panitera Penggantitanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;Hakim Anggota Ketua MajelisHal.9 dari 10 hal.

Membebankan biaya ongkosongkos yang timbul dalam perkara a quokepada Negara;SubsidairAtau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jambicq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lainmohon putusan yang seadiladailnya menurut hukum (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor21/Pdt.SusPHI/2017/PN Jmb., pada tanggal 8 Maret 2018 yang amarnyasebagai berikut:Dalam

Konvensi dan Rekonvensi ini kepadaNegara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat pada tanggal 8 Maret 2018, terhadap putusan tersebut, PemohonKasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 Maret 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor21

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor21/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 12 Maret 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Januari2018 Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Donggala;Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1283 K/Pid. Sus/2018MENGADILI SENDIRI:.

sebagaimana didakwakan dalam DakwaanKesatu atau Dakwaan Kedua;Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapatperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor21

Berkas perkara putusan tanggal 22 Desember 2015 Nomor21/Pdt.Plw/2015/PN Jbg dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam gugatan perlawanannyatertanggal 23 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jombang pada tanggal 24 Maret 2015 dengan Nomor21/Pdt.Plw/2015/PN Jbg, telah menyampaikan dalildalil gugatan yang padapokoknya sebagai berikut:1.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 4359 Tahun 2004), UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Nomor 4379 Tahun 2004) serta Pasal 272 RVtentang Pencabutan Gugatan ;MENETAPKAN Menyatakan perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/PNLsm. dicabut ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengeluarkan perkara Nomor21

Menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor21/21/V2005 tanggal 19 Januari 2005 tertulis Sri Utami binti Suwarnodirubah menjadi Sri Utami Ningsih bin Suwarno ;3.

Memerintahkan kepada Pemohon untu melaporikan salinan penetapanperubahan Biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama KecamatanSukorejo, Kabupaten Ponorogo untuk perbaikan biodata pada akta Nikahmelakukan perubahan atas nama Pemohon dari Kutipan Akta Nikah nomor21/21/2005 tanggal 19 Januari 2005 sesuai dictum penetapan poin 2diatas4.

Sesuai denganpasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/Him 5 dari 37 him................PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsididiluar peruntukkannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya, ayat (2) Pihaklain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjual belikanpupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Sesuai denganpasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsididiluar peruntukkannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya, ayat (2) Pihaklain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjual belikanpupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Sesuai denganHlm 11 dari 37 him................12pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsididiluar peruntukkannya dan/ atau diluar wilayah tanggung jawabnya, ayat (2) Pihaklain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjual belikanpupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Sesuai dengan pasal14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/Him 14 dari 37 him................15PER/6/2008, pasal 7 huruf c, Pengecer wajib melaksanakan pengadaan danpenyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan atau/kelompok tani di lini IVwilayah tanggung jawabnya.Bahwa berdasarkan uraian diatas, tedakwa I.Nadirman dan terdakwa II.

/MDAG/PER/6/2008, distributor dan pengecer dilarangmemperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukkannya dan/atau di luar wilayahtanggung jawabnya, ayat (2) Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer resmidilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun ;Bahwa Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor21/MDAG/PER/6/2008, Pihak lain yang dengan sengaja melanggar ketentuansebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi

Putusan Nomor 1458/B/PK/Pjk/2021Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor21, Sidoarjo;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Juni 2020, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10

Wahidin Sudirohusodo Nomor 728A, RT 003 RW 004, Kebomas,Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor21, Sidoarjo, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah semestinya Termohon Peninjauan Kembali/Tergugatmembuat risalah pembahasan berdasarkan surat tanggapan atas SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), bukan berdasarkan SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sesuai dengan ketentuan

Usaha NegaraPekanbaru tersebut, Penggugat 7/Pembanding telah mengajukan SuratPermohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :21/G/2020/PTUNPBR, tanggal 8 Oktober 2020 dan terhadap AktaPermohonan Banding tersebut telah ditanda tangani olehPenggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutelah memberitahukan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dariPenggugat/Pembanding, kepada Tergugat/Terbanding Nomor21

bagian dalam berkas perkara ini;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51Tahun 2009, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;M EN GA DIL J tenwevennnnnnenneennnneeennnennnen Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;Halaman 9 Putusan No. 258/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru Nomor21

Kecamatan Bontang Selatan,Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidakdiketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayahRepublik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia(Ghoib), sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Setelan membaca dan mempelajari Suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor21

gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini Majelis Hakimtidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat danHalaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.BotgTergugat, dikarenakan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor21

Put. 53/PDT/2013/PTR Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM PROVISI : Menolak tuntutan provisi tersebut;DALAM REKONPENSI : Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;DALAM KOPENSI/REKONPENSI : Menghukum Tergugat dan Tergugat II dalam konpensi/PenggugatPenggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini Sampaldengan saat ini berjumlah Rp. 469.000, (Empat ratus enampuluhsembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan Nomor21/PDT.G/2012/PN.PBR

, isi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor21/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2012 telah diberitahukan secara sahkepada kuasa Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan PermohonanBanding No.21/Pdt.G/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa para Tergugat pada hari Selasa tanggal30 Oktober 2012 dan Kuasa Penggugat pada hari Kamis tanggal 8 Nopember2012 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriPekanbaru

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 20 Januari2010 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor21/21/1/2010 tanggal 20 Januari 2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;.

SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor21/21/1/2010 Tanggal 20 Januari 2010. Alat buktitersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.1. ;2. SAKSIDeel wSAKSI. I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaanIbu rumah tangga, tempat kediaman di KabupatenKuningan ;SAKSI.