Ditemukan 468 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tinting tinring trining thening tinding thingking thinsing thining trinsing trunking
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama
Register : 03-12-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA AMBON Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Ab
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 53
  • G/2019/PA.Aboleh ibu mertua dan ibu mertua merespon itu dan menyuruh Termohonberbaring di tempat tidur dan dipijat dan goyangkoyak oleh ibumertua sampai tidur malam hari Termohon kencing (ngompol) daritempat tidur sampai ke kamar kecil (we) bagai krans air bocor, harnpir 1ember jika ditampung karena air seni yang tersimpan hampir setahundan Termohon tetap berpositive thinking karena Termohon juga ingincepat hamil dan melahirkan (temyata sampai sekarang sudah kuranglebih 23 tahun pemikahan bellum
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-08-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 1/Pra.Pid/2014/PN Gst
Tanggal 15 September 2014 — Pemohon: Torozatulo Mendrofa, SH., MH dan Cosmas Dohu Amajihona, SH., MH Termohon: Kapolri cq Kapolda Sumatera Utara cq Kapolres Nias
278 — 67
  • horizontal (penjelasanpasal 80 KUHAP), sehingga pendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah iniadalah dengan cara mengintroduksi dan mengkostatir ketentuan perundangundangan,agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum TERMOHONmelakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri PEMOHON telah berjalan sesuaihukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untukmenuntaskan masalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap formalisticlegal thinking
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 03-04-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 18-06-2014
Putusan PT PEKANBARU Nomor 72/PID.B/2014/PTR
Tanggal 19 Mei 2014 — - Edy Rustandi, SH.MH (Terdakwa I) - Feri Mupahir, SH (JPU) - Wenharnol, SH.MH (JPU) - Rudi Bona Huta Sagala, SH.MH (JPU) - Mirian, SH (JPU) - Abdurachman, SH (JPU)
109 — 56
  • Hakim dapatmeluruskannya dalam persidangan dan selanjutnya dijelaskan dalam pertimbanganputusan mengenai letak posisi susunan sistematika dakwaan yang semestinya.Dengan demikian sekiranya Hakim menemukan sistematika dakwaan subsidairitasyang keliru, tidak perlu bersikap terlampau formalistic legal thinking, tetapi cukupmeluruskannya.Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding menolakkeberatankeberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadapPutusan Sela dari Majelis Hakim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1809 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 September 2015 — GUNAWAN DWI PRASTANTO bin MANGKONO
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini pikirannya itu dikuasai oleh keinginan danpengetahuannya yang tertuju kepada suatu tindak pidana Hornsbyberpendapat "wanting, thinking, and intentionally doing as an interdependenttriad conceps." (Jennifer Hornsby, "On What Intentionally Done", dalamStephen Shute, John Gardner dan Jeremy Harder, ed., Action and Value inCriminal Law, Oxford: Clarendon Press 1993 hal. 57).
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama Perceraian
Register : 20-09-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PA NGANJUK Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA.Ngj
Tanggal 18 Mei 2017 —
20 — 9
  • dianalisis dari serangkaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulanmasingmasing, sebenarnya ada miskomunikasi dan sikap tidak salingmemahami antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat tidak fahamatau tidak tanggap terhadap apa yang sebenarnya dimaui oleh Tergugat dansebaliknya Tergugat pun tidak faham, tidak tanggap dan tidak mau meresponapa yang sebenarnya diinginkan oleh Penggugat sehingga hal ini telahPutusan Nomor 1691/Pdt.G/2016/PA.NgjHalaman 30 dari 43melahirkan kesalahfahaman dan negative thinking
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama
Register : 11-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA NGANJUK Nomor 1666/Pdt.G/2017/PA.NGJ
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 5
  • dari bahasa verbal kedua belah pihakyang bisa dianalisis dari serangkaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulanmasingmasing, sebenarnya ada miskomunikasi dan sikap tidak salingmemahami antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat tidak fahamatau tidak tanggap terhadap apa yang sebenarnya dimaui oleh Tergugat dansebaliknya Tergugat pun tidak faham, tidak tanggap dan tidak mau merespon apayang sebenarnya diinginkan oleh Penggugat sehingga hal ini telah melahirkankesalahfahaman dan negative thinking
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Smn
Tanggal 20 Mei 2015 — ANATASIA FITRICA PRIMAROSA melawan SUSY RATIH SUSETYANING, DR.SE
80 — 18
  • Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty,Yogyakarta, 1998, halaman 115) :Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuaidengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifatterlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking), karenanyaMajelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwadan fakta kejadian yang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 25-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 49/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 7 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat : Yuliana, S.E
Terbanding/Penggugat : YANUAR CAHYADI WIJAYA
36 — 23
  • thinking).
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 07-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Dps
Tanggal 11 Mei 2020 — Pemohon:
Nyoman Kasey Suwenda
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar Cg Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Denpasar.
343 — 417
  • lainnya, sehinggapendekatan paling tepat untuk menuntaskan masalah ini adalahdengan cara mengintroduksi dan mengkonstatir ketentuanperundangundangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakahkeseluruhan tindakan hukum Termohon Praperadilan melakukanpenyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan PemohonPraperadilan telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan,oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menuntaskanmasalah ini haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikapformalistic legal thinking
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus Anak
Register : 23-05-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MALILI Nomor 57/ Pid.Sus/ 2016 /PN. Mll.
Tanggal 6 September 2016 — RUBEN ALIAS PAK BENTA
136 — 65
  • Majelis Hakim berpendapat,bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selaluHalaman 28 dari 31 Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.MIl.jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum, sertaEra yang berlangsung sekarang menekankan kepada Hakim tidak patutbersikap Strict Law dan formalistic Legall Thinking tetapi sematamata for theinterest of the justice, Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:Pasal 8 Ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Khusus
Register : 07-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Kag
Tanggal 2 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Terri Kristanti, SH
Terdakwa:
Drs.H.M.Kartubi bin Muis Madri
133 — 50
  • hukum pidana;Menimbang, bahwa tujuan aturan pidana dimasukkan dalamUndangUndang administratif adalah agar UndangUndang administratiftersebut dapat dijalankan dan dipertahankan;Menimbang, bahwa hukum bertujuan mencapai keadilan,kemanfaatan dan kepastian yang diwujudkan dari eksistensi hukum yangbersifat pasif (peraturan perUndangUndangan) dan hukum yang bersifataktif (outusan Hakim);Menimbang, bahwa dalam memberikan vonis Hakim tidak melulucorong UndangUndang / bouche de Ia loi / formalistic legal thinking
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 20 September 2017 — YANUAR CAHYADI WIJAYA MELAWAN YULIANA, S.E.
59 — 16
  • ./1996 tanggal 28 Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut:Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi danmenyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan telahmencapur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawanhukum yang berakibat gugatan mengandung cacat obscur libel,Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijakpada pendekatan hukum yang sangat kaku (strict law) dan dianggappendapat ini bersifat formalistik (formalistic legel thinking
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Perceraian
Register : 17-01-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PA WATES Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.Wt.
Tanggal 9 Desember 2013 — PENGGUGAT, TERGUGAT
17 — 2
  • Karena sesuai sistem pendekatan yang jauh dari sikapformalistic legal thinking secara sempit dan ekstrem, kekurang tepatan redaksionaltersebut tidak perlu sampai berakibat hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan kaburdan tidak dapat diterima, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai hal tersebuttidaklah beralasan, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi yang menyatakan gugatan PenggugatPremature (terlampau dini waktunya), karena dari gugatan Penggugat
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 24-07-2012 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 05-09-2013
Putusan PN JEMBER Nomor 72 /Pdt.G /2012 /PN.JR
Tanggal 16 Mei 2013 — Drs. BAMBANG BUDIHARTO melawan MAHMUD IRAWAN A, dkk
48 — 9
  • Oleh Majelis Hakim,dipertimbangkan dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara,sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalukaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking), karenanya MajelisHakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan faktakejadian yang sebenarnya ;Menimbang, bahwa memang
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 27-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Plw
Tanggal 21 Agustus 2018 — Pemohon:
Mahyar Purba Bin Hasyim Purba
Termohon:
Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatra Seksi Wilayah II
55 — 27
  • kepentinganumum, disamping itu penerapan hukum acara yang terlampau teknis bisamengingkari (justice denied on a technicality) ataupun penuntutan sesuai hukumacara (due process) tanpa kebijaksanaan (descrition) sering mendatangkanakibat yang tidak adil ;Menimbang, bahwa dengan demikian tertib dan penegakan hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukummateril) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistempendekatan Strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Umum Penggelapan
Putus : 03-09-2012 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN MANOKWARI Nomor 67/Pid.B/2012/PN.Mkw
Tanggal 3 September 2012 — SUMARDI
81 — 71
  • seenaknya menyusun surat dakwaan melainkan harus cermat dan mempunyaitujuan dan target yang hendak dicapai dengan Surat dakwaan yang dibuatnya yakni penegakanhukum itu sendiri;Menimbang, bahwa walaupun terdapat kekeliruan Penuntut Umum dalam menyusunbentuk surat dakwaan namun dengan memperhatikan kepentingan terdakwa yang tidakterhalangi dalam pembelaan dirinya serta demi menegakan Asas Peradilan sederhana, cepat danBiaya ringan maka Majelis Hakim tidak berikap Strict law dan formalistic legal thinking
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 22-02-2013 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PT PEKANBARU Nomor 26/PID.B/2013/PTR
Tanggal 7 Mei 2013 — ROBERTO SILALAHI ALS RO SILALAHI
61 — 35
  • alasanalasansebagai berikut:Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan JUDEXFACTIE yang tidak konsisten dan tidak mempertahankanPutusan Sela yang sudah diputuskan Oleh Majelis Hakim yangsama pada Tanggal 17 April 2012.Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbanganJUDEX FACTIE yang telah menyimpang dari Hukum Positif,karena di dalam Perkara Pidana yang dicari adalah kebenaranmateriil ,oleh karena itu dalam memutuskan Perkara Pidanaharus dihindari jalan pikiran dan penalaan secara formalisticlegal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-01-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2310 K/Pid/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — JAMALUDDIN bin LAPIDE
43 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenaitu dalam memutuskan perkara pidana harus dihindari jalan pikirandan penelaahan secara formalistic legal thinking sehingga judex factidalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran,yang tidak saja didapat dalam persidangan, tetapi harus menggali danHal. 27 dari 35 hal. Put.
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 22-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Mpw
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon:
Nina Anak Chang Fut Khiong
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
91 — 11
  • acara yang terlampau teknis bisamengingkari (justice denied on a technicality) ataupun penuntutan sesuai hukumacara (due process) tanpa kebijaksanaan (descrition) sering mendatangkanakibat yang tidak adil ;Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN MpwMenimbang, walaupun demikian tertib dan penegakan hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukummateril) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistenpendekatan Strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Kln
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
169 — 31
  • memperhatikan kepentingan umum, disamping itu penerapan hukumacara yang terlampau teknis bisa mengingkari (justice denied on atechnicality) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpakebijaksanaan (descrition) sering mendatangkan akibat yang tidak adil.3. bahwa walaupun demikian tertid dan penegakan hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukummateril) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistenpendekatan Sirict law atau formalistic legal thinking