Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Penipuan
Putus : 29-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 155/Pid.B/2017/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2017 — Tandyanto Als Apin
78 — 18
  • mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindakpidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukum yang telahterungkap tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa denganDakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :PERTAMA : melangar
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 22-05-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 24-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 10/G/2013/PTUN-KPG
Tanggal 5 September 2013 — RAMBU KATRINA ANANGGIA (PENGGUGAT) KEPALA SMAN 2 WAINGAPU (TERGUGAT)
98 — 82
  • yangbersifat umum sehingga sudah tepatlah apabila komite sekolah mengambil keputusanyang didasarkan atas tata tertib sekolah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa alasan di kembalikannya siswi SMAN 2 Waingapu atas nama JeniKristiani Sereh kepada orang tuanya oleh karena siswi yang bersangkutan telah tidakmengikuti proses kegiatan belajar selama 25 hari tanpa keterangan hingga akhirnya diketahui pula bahwa Jeni Kristiani Sereh telah melahirkan seorang anak, dengan demikian berarti siswi yang bersangkutan telah melangar
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Umum
Register : 13-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 25 Januari 2018 — Penuntut Umum:
RIKI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ADE GUNAWAN SYAHPUTRA ALS ADE KOHAR BIN ALM ARIL
72 — 42
  • Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum yang secara tidak cermat, tidak jelasdan tidak lengkap menggambarkan perbuatan mana yang dianggap telahdilakukan oleh terdakwa dengan cara melangar hukum sehinggamenimbulkan kekaburan (obscur libeli) atau membingungkan (confuse) ataumenyesatkan (misleading) dalam surat dakwaannya;7. Bahwa berdasarkan penjelasan M.
Pengadilan PN CIBINONG
Register : 19-11-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 711/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 7 April 2021 —
221 — 351
  • berdasarkan pada adanya faktafakta hukum yangterbukti dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa RIZQIYAH Binti SUTRISNO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu dalam proses laporan banksebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu JaksaPenuntut Umum, yaitu melangar
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 05-02-2009 — Putus : 07-07-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 07 / G / 2009 / PTUN. Smg
Tanggal 7 Juli 2009 — - PT. ANUGERAH INDAH - KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
96 — 47
  • Keputusan TUN dapat mengajukan = gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, maka denganini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang untuk sudi dan berkenan memeriksa danmemutuskan : 522 ee eee ee eee eeeDALAM POKOK PERKARALl; Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya; 23Menyatakan Tergugat telah melangar
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-04-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Tpg
Tanggal 6 Juli 2017 — Irwanto Als Iwan Bin Djuadi (Terdakwa)
39 — 8
  • Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif,maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan dari Penuntut Umumberdasarkan faktafakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan Kesatu melangar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1)UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1. Unsur setiap orang;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 04-07-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 371/Pid.B/2013/PN.Pdg
Tanggal 18 September 2013 — JUNI ASMOPA pgl.MOP
34 — 11
  • .: 371/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 18 September 2013 Page 3 of 511 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukantidak pidana melangar Pasal 374 KUHPidana;2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umumperkara a quo;3 Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnyasebagai manusia;5 Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Telah
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-02-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
JOY FORTUNE KOSPARA.M, S.H
Tergugat:
PT.TOP BUKIT MERAH
92 — 20
  • Ptk.15.16.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, jelas bahwa tindakanTergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, secara sepihak bukankarena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, melainkankarena penolakan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat denganalasan kontrak kerja yang ada telah berakhir dan tidak mau memenuhikewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kontrak kerja yang ada,adalah melangar asasasas di dalam hukum perjanjian dan melanggarketentuan Undangundangan Ketenagakerjaan
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN LSK
Tanggal 4 Maret 2019 — Pemohon:
RASYIDI Bin RAMLI
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH, Cq. KAPOLRES LHOKSEUMAWE,
2.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI ACEH, Cq. KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA,
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KEUANGAN
135 — 37
  • masingmasingdiberi tanda: T1 sampai dengan T8 dan seorang saksi yang nama danketerangannya seperti tersebut di atas;Halaman 29 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2019/PN LskMenimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon II menolak dalildalilpermohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon (dahulu Terdakwa) ditahan di Rutan sejak tanggal 14September 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 diajukan kepersidangan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan dakwaan alternatif,kesatu melangar
Pengadilan PN BLORA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-06-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 71/Pid.B/2014/PN.Bla.
Tanggal 11 Juni 2014 — MARNI binti MARJO
79 — 12
  • Mualimin alias Haji Min (almarhum) yang juga bukan seorangpetani setempat dan beralamat di luar Kabupaten Blora yaitu di DusunSusukan Rt. 03 Rw. 05 Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen KabupatenBojonegoro, adalah salah dan melangar hukum karena pengecer tidakdiperbolehkan menjual pupuk bersubsidi kepada selain petani ataukelompok tani di luar wilayah kerjanya;Bahwa walaupun Saksi Moh.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 12-11-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 38/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Nelce Tumbel DKK
Tergugat:
Hukum Tua Desa Pinilih
136 — 52
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat15.telah melangar Peraturan Perundangundangan dan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2)Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 23-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 September 2016 — DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO
148 — 905 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut secara jelas dan tegas telahmelanggar asas legalitas dkarenakan hanya mempertimbangan PerbuatanPemohon Kasasi/ Terdakwa telah melangar SOP dan PeraturanPerundangundangan, tetapi Judex Facti baik tingkat pertama maupuntingkat banding sama sekali tidak menegaskan SOP Bank BRI mana yangtelah dilangar oleh Terdakwa atau Peraturan PerundangundanganPerbankan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Terdakwa, sehinggapertimbangan hukum Judex Facti yang menegaskan Perbuatan
    uraikan diatas, jelas terlihat antara SOP yangdiimplementasikan dalam PKS dan dilaksanakan oleh Pegawai/Karyawanbank BRI yang dipimpin oleh Terdakwa/Pembanding telah sesuai SOP danPKS sebagai suatu kesatuan dalam asas legalitas dan menganut asas lexspesialis derogat lex generali;Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri yang menyatakanPengawai Bank dalam hal ini ngian AO baik AO Pemrakarsa maupun Aopemutus tidak melaksanakan verivikasi data lagi atas dokumen yang telahdiserahkan oleh PT NPA dinilai melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 705 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — SAMMY HAMZAH vs. SALAHUDIN BIN OESMAN, dkk
91 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 705 PK/Pdt/2017memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dankepercayaan, dan kewenagan pemerintah dibatasi berdasarkan suatuprinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintahan tidak bertindakseweanangweanang dan tidak melangar hakhak rakyat, karenanyakepada rakyat diberikan peran sesuai kKemampuan dalam peranannyasecara demokratis;13.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 04-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MALANG Nomor 462/Pid.B/2019/PN Mlg
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
PENY RIYANTO Bin SUKADI
78 — 4
  • alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap denganberpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memangterbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan danberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakimmemilih perbuatan terdakwa melanggar pasal dalam dakwaan alternatif kesatuyaitu 362 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telan melangar
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MAYORUDIN FEBRI, SH
Terdakwa:
THOMAS ALPA EDISON ALS. UNYIL BIN TEGUH.
71 — 40
  • I Binti TAJRI;4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa THOMAS ALFA EDISON BIN TEGUH, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadisebutkan dalam Dakwaan Jaksa Penunutut Umum melangar pasal Pasa81 Ayat (3) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3613 K/Pdt/2016
Tanggal 4 April 2017 — TENGKU KHAIRUL AMAR VS TENDEANUS
52 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melawanhukum (onrecht matige daad) Nomor 414, SHM Nomor 864 dan SHMNomor 1360, diatas tanahn SHM Nomor 1869 atas nama Tandeanus(Penggugat) maka terbukti jelas Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat petitum Nomor 4dapat dikabulkan:Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah salahdalam menafsirkan menerapkan secara sempit pengertian perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, tidak ada perbuatan melangar
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 31-08-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 27 / G / 2010 /PTUN
Tanggal 20 April 2011 — ABDUL AZIS bin H. ABDURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Meranti Indah Blok F/18 Rt.. 004/Rw. 023, Kel. Bangka Belitung, Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak Selanjutnya disebut sebagai;------------------------ PENGGUGAT----------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. RIZAL KARYANSYAH, SH., 2. JUNAIDI, SH..MH., Pekerjaan Advokad dan Penasehat hukum, kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan,Komp.Gerbang Permata Asti Blok B.1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tettanggal 23 Agustus 2010 ;------------------------------------------------------------------ MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, yang berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. NUZ1RMAN, A.Ptnh. 2. MAWARDI, S. Sos. dan 3. GUSTI IDRIS, SH. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Togas noses No.O9/ST-61.02/1X/2010 Tanggal 01 September 2010, untuk selanjuinya disebut sebagai ;
102 — 39
  • Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksuddalam posita 5 tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dantanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat' serta Penggugattidak pernah berhubungan dengan orang orang yang namanya sebagaipemegang hak milik dimaksud dengan demikian tindakan yangdilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat HakMilik dimaksud diatas telah menyalahi atalt melangar ketentuanUndang Undang sebagaimana dimaksud diatas telah menyalahi ataumelanggar ketentuan
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
188 — 457
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).2.7.
    4329/1997, tanggal 25 Agustus 1997 luastanah 49,8 hektar terletak di Kampung Terbanggi Subing,Halaman 119 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN GnsKecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, ProvinsiLampung, dalam proses penerbitan sertipikatnya:1.a FF WNSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar
    Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;ao fF wnTidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturanperundangundangan;c). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d).
Pengadilan PN ROTE NDAO Perdata
Register : 05-10-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Rno
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat:Nimrot Yopy Ballo Tergugat:POLCE NADEK
80 — 50
  • oleh orang lain tersebut, dalam hal ini setelah Majelis Hakim mencermatigugatan Penggugat dan Replinya bahwa Penggugat merasa perbuatan Tergugatyang menguasai dan mensertifikatkan tanah objek sengketa sangatlah merugikandan melanggar hak Pengguat, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kePengadilan dan menarik Polce Nadek sebagai Tergugat merupakan suatu halyang wajar karena Pengguat (Nimrot Jopi Ballo) merasa Tergugat (Polce Nadek)telah melangar
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 09-05-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Mre
Tanggal 23 Maret 2017 —
84 — 35
  • Bahwa, Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menyetubuhi SaksiDIKABURKAN, dalam kurung waktu dari yang pertama tanggal 17 Juli 2016danyang terakhir pada tanggal 02 Desember 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmenurut Majelis Hakim, perobuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatanberlanjut sehingga unsur tersebut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatifkedua dari Penuntut Umum yaitu melangar