Ditemukan 596 data
32 — 6
AlMuthallagah AlBainah atau Talak Tiga (talak yangtidak ada rujuk dimana si isteri harus menikah denganorang lain baru kemudian melangsungkan akad barudengan suami yang terdahulunya), wanita yang diceraikantiga kali disebut talak bain, bila Suaminya menceraikandalam keadaansehat, lalu ia meninggal dunia maka si isteriTIDAK MENDAPATKAN WARISAN, demikian pulasebaliknya. bahwa secara in concreto dihubungkan dengan AlquranSurat AtThalaqg ayat 1, sebagaimana dimaksud dalampenjelasan kitab Mutashar AlFihul
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:e Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganPMH dalam gugatan;e Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jikayang terjadi, in concreto secara realistis adalah wanprestasi;e Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangperistiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH ...
65 — 12
perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutanpidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidaksependapat karena jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, penjatuhan pemidanaan dalambatas minimum sampai maksimum sudah setimpal dengan kesalahan para terdakwa.Namun keadilan tidaklah sekedar menurut teks undangundang (formal/legalpositivisme) karena ada kalanya dalam keadaan tertentu (in concreto
Pembanding/Penggugat I : ROBERT ROBINSON BIN M. ONI Diwakili Oleh : EVAN YULIANDRI, SH dan REKAN
Pembanding/Penggugat II : AGUS SUSANTO BIN M. ONI Diwakili Oleh : EVAN YULIANDRI, SH dan REKAN
Terbanding/Tergugat : BAKRI ARIFIN
Terbanding/Turut Tergugat I : ROBIAH Istri Alm. Gani Harmy Kohar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasonal
67 — 27
materiil yakni nilainilaiyang hidup dalam masyarakat mencakup nilai nilai sosiologis, nilaifilosofis dan kekeluargaan;Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil ParaPembanding, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 163 HIR, bebanpembuktian dijatuhkan kepada Para Pembanding;Bahwa oleh karena di depan persidangan Para Pembanding telah tidakmampu membuktikan dalildalil atau faktafakta hukumnya sehinggaketentuanketentuan tentang perbuatan melawan hukum dapatditerapkan ke dalam fakta ( in concreto
110 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
pasal tersebut berkaitan eratdengan Pasal 1415 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1416Burgerlijk Wetboek;Pasal 1417 Burgerlijk Wetboek menentukan:"Delegasi atau pemindahan dengan mana seorang yangberutang memberikan kepada orang yang mengutangkanpadanya seorang berutang baru yang mengikat dirinyakepada si berpiutang, tidak menerbitkan suatupembaharuan utang, jika si berpiutang tidak secara tegasmenyatakan bahwa ia bermaksud membebaskan orangberutang yang, melakukan pemindahan itu, dariperikatannya";In concreto
62 — 8
Namunkeadilan tidaklah sekedar menurut teks undangundang (formal/legalpositivisme) karena ada kalanya dalam keadaan tertentu (in concreto)kepastian hukum bertentangan dengan keadilan yang sebenarnya((substatial justice).
KHOIRUL SALAM
Termohon:
KEPALA DESA MANYAR SIDOMUKTI
135 — 91
Jadi, hakim yang berwenangmenentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (toepassing) sesuaidengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihakpihakyang berperkara in concreto. Hakim sebagai organ pengadilan:a. Dianggap memahami hukum;b. Harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohonkeadilan kepadanya;c.
71 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak berdasarkan pertimbanganyang jelas dan cukup, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan danmerupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd);1 Bahwa Judex Facti pada tingkat banding tidak mempertimbangkankapasitas para pihak sebagai badan hukum publik;Bahwa kapasitas Tergugat/Pemohon Kasasi selain sebagai pihak dalamperjanjian di mana segala tindakan hukum maupun akibat hukum yangtimbul dari perjanjian tersebut tunduk kepada hukum perdata(privaatrechts) in concreto
PN.SKH, tertanggal 20 Oktober 2014sudah seharusnya dibatalkan;Il Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang/ Judex Facti telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan;1 Bahwa terdapat kelalaian hakim tingkat bandingdalam penerapan hukum, karena hakim tidakmempertimbangkan kapasitas Tergugat/ PemohonKasasi selain sebagai pihak dalam perjanjian di manasegala tindakan hukum maupun akibat hukum yangtimbul dari perjanjian tersebut tunduk kepada hukumperdata (privaatrechts) in concreto
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG SURYA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
120 — 75
1985 tanggal 15 Maret 1987 yang memberikan catatanterhadap putusannya: hasil yang patut dan adil tergantung dankedudukan yang seimbang antara para pihak (gelijkwaardigheid vanpartijen)",19.Bahwa dengan demikian pelaksanaan dari penjanjian yang dicapai antaraPenggugat dengan Tergugat adalah hasil yang tidak seimbang dan tidaksesuai (tidak patut dan adil; ongelijkwaardigheid van resultaat);20.Bahwa hal ini tidak sesuai dengan kehendak dari Pasal 1320 B.W dimana21.22.23.hanya apabila dalam keadaan in concreto
juga apa yangditerangkan tadi adalah benar;Bahwa memperhatikan keseluruhan akteakte Notaris yangmenerapkan perjanjian kredit antara Pembanding semulaPenggugat dengan Terbanding semula Tergugat I, ternyata MajelisHakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya suatu syaratsyarat yang diperjanjikan tidak masuk akal atau yang tidak patut atauHalaman 61 dari 64 Putusan Nomor 208/PDT/2020/PT SMRyang bertentangan dengan hukum, kepatutan (prikemanusiaan) olehkarena itu Majelis Hakim tidak dapat secara in concreto
43 — 8
tanahkarena melekatnya data fisik dan data yuridis didalamnya;Menimbang bahwa in casu menjadikan terungkap fakta meskipun dalam KontrakSurat Penyerahan Penguasaan atas tanah Dengan Cara Ganti Rugi (bukti P.1, bukti P.2, )telah terdapat SKT didalamnya apabila dihubungkan dengan bukti lawannya (tegenbewijs)dari pihak Tergugat yakni adanya suatu Hak Atas tanah yang telah melekat sebelumnya35terhadap obyek sengketa dan kedudukan dari pihak Tergugat sebagai Penggarapnya ( buktiT.1 Vide T.11) maka in concreto
66 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 44 PK/Pdt/201035.Bahwa dalam menghitung kerugian semestinya judex juris dapat melihatajaran individualiserende, sebagaimana yang dijabarkan oleh Birkmeyerdengan teori dari pada faktor yang mempunyai pengaruh terbesar" (teorivan de meest werkzame factor), menurut teori ini adalah menjadi sebab,yang dalam concreto mempunyai pengaruh terbesar atas timbulnyaakibat" ;36.Bahwa menjadi jelaslah bahwasanya dalam menghitung kerugianharuslah didasari kepada sejauh mana besar akibat yang ditimbulkanoleh
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Deby F. Fauzi, SH
58 — 32
ada satu saksisaksi yang melihat langsung, mendengarlangsung Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada anak korbaan, halmana dapat dilihat pada keterangan Saksi Danis Aprilia yang tidakmendengar suara anak menangis atau jeritan pada anak, dalampersidangan saksi menyampaikan jarak antara saksi dengan Terdakwadan anak korban hanya sekitar satu meter saja.Kedua : dalam ajaran causa proxima, sebab adalah syarat yang palingdekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat.Peristiwa pidana dilihatsecara in concreto
60 — 10
tanah karena melekatnya data fisik dan data yuridisdidalamnya; Menimbang bahwa in casu menjadikan terungkap fakta meskipun dalam KontrakSurat Penyerahan Penguasaan atas tanah Dengan Cara Ganti Rugi (bukti P.1, bukti P.2, )telah terdapat SKT didalamnya apabila dihubungkan dengan bukti lawannya (tegenbewijs)dari pihak Tergugat yakni adanya suatu Hak Atas tanah yang telah melekat sebelumnyaterhadap obyek sengketa dan kedudukan dari pihak Tergugat sebagai Penggarapnya ( buktiT.1 Vide T.11) maka in concreto
Terbanding/Tergugat : Rumah Sakit Haji Jakarta
146 — 48
., hanya apabila dalam keadaan in concreto adakeseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan/ konsensusyang sah antara para pihak. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka Pasal 1338B.W. tidak berlaku mutlak (kebebasan untuk mengambil putusan tidak ada bagisalah satu pihak).Bargaining power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapatmemaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yanglemah mengikuti Saja syaratsyarat kontrak yang diajukan kepadanya.
56 — 43
Dianggapkeliru merumuskan dalil Perobuatan Melawan Hukum dalam perlawananjika yang terjadi in concreto secara realistis adalah perbuatan Ingkar Janji(Wan Prestasi).Bahwa jika diteliti lebih lanjut terdapat beberapa perbedaan prinsip antaraperbuatan Wan Prestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.a. Ditinjau dari segi hukum : Perbuatan Wan Prestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdatatimbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320KUH Perdata.
PRIANDI FIRDAUS, SH.,MH
Terdakwa:
1.SAPARUDIN alias SAPAR Bin ALI SIIN
2.AGUSRI Als AGUS Bin M. DIRI
3.DESRIANTO alias IDES Bin ISMARDI
4.YASRAN alias IRAN Bin KARNALIS
30 — 4
tidakdiadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian jugasegala pertaruhan yang lainlain;Halaman 25 dari 32 Halaman PutusanNomor.244/Pid.B/2018/PN.RgtMenimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandungesensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsursaja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;Menimbang, bahwa sekarang majelis akan memberikan pertimbanganberkaitan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa dalam kasus in concreto
53 — 19
Wirjono Prodjodikorobahwa di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto adaoleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.
55 — 15
perbuatannya dan dijatuhipidana yang setimpal dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutanpidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidaksependapat karena jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, penjatuhan pemidanaandalam batas minimum sampai maksimum sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.Namun keadilan tidaklah sekedar menurut teks undangundang (formal/legalpositivisme) karena ada kalanya dalam keadaan tertentu (in concreto
59 — 17
Namunkeadilan tidaklah sekedar menurut teks undangundang (formal/legal positivisme) saja,karena ada kalanya dalam keadaan tertentu (in concreto) kepastian hukum bertentanganHalaman 33 dari 38 Halamandengan keadilan yang sebenarnya ((substatial justice), Karena itu Hakim untukmenegakkan hukum dan keadilan wajib menafsirkan setiap teks undangundang sebelummenentukan keterikatan atau tidaknya terhadap undangundang.
1068 — 837 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siddartasebagai Pemberi Kuasa in concreto pada tanda tangan Istata T. Siddartaterdapat adanya stempel bertuliskan PT. Gudang Garam Tbk PerwakilanJakarta sebagai Pemberi Kuasa sedangkan Yosef B Badeoda, SH dkkselaku Penerima Kuasa PT. Gudang Garam Tbk beralamat di JalanSemampir Il / 1 Kediri Jawa Timur;Hal.17 dari 40 hal. Put.