(Sumber: Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan /PPATK).Bahwa, dari Perkara Pidana No. : 34/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr, Kamiberargumen bahwa tidak ada kerugian keuangan Negara, bahwa yangada adalah kerugian individu /person yaitu saksi Jumiatun (Atun) yangterjadi karena saksi Jumiatun (Atun) sering tidak masuk kerja atau seringmeninggalkan pekerjaannya. bahwa kerugian yang dialami saksi Jumiatun(Atun) telah pula selesai dengan adanya Perdamaian antara Terdakwadengan saksi Jumiatun (Atun)

keseimbangan, kKeamanan, keselamatan konsumen, serta kepastianHalaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pat.G/2020/PN Smrhukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen; Pernyataan bukti transaksi kKeuangan tidak sah dan/ataupenolkan/pembatalan transaksi keuangan perbankan hanya dapatdilakukan secara ketat dan terbatas pada jenis transaksi keuanganmencurigakan (Suspicious transction) misalnya money laundry ataupendanaan terorisme berdasarkanPeraturan Kepala PPATK

NomorPER09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian LaporanTransaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi KeuanganTunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan;Berdasarkan penjelasan di atas, maka bukti slip setoran tertanggal 5September 2019 yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan tidakberkekuatan hukum mengikat bertentangan dengan peraturanperundangundangan, sehingga seluruh dalil Penggugat mengenai halini menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak; Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas

Pada halaman 199 Alinea 3 Putusannya, Judex Factie mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang dari keterangan ahli dari PPATK yang diajukandipersidangan yang dimaksud dengan . .......... sehingga unsur inidinyatakan telah terpenuhi.Ahli dari PPATK, Muhammad Novian,S.H.,M.H., yang diajukan dipersidangantidak ada menerangkan sumber dana dari hasil kejahatan.

(1:00:44 1:01:42).ya, benar.bukan ada hasil analisis PPATK?.tidak tahu.(keterangan : PH = Penasihat Hukum, Ahli : Ahli PPATK).Selebihnya pendapat Ahli dari PPATK, MUHAMMAD NOVIAN,S.H., M.H. tidakdidukung dengan hasil analisis maupun dokumen yang memadai, hanyadidasari pada penjelasan penyidik.

Dan Ahli bukan pejabat PPATK yang biasamenerima Laporan ataupun melakukan Analisis Transaksi Keuangan YangMencurigakan.Berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya unsur atas hartakekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya berasal dari kejahatandinyatakan tidak terbukti.Him 175 dari 187 Hlm Put.No.154/Pid/2019/PT.MKS.Vil.

Bukti bahwa rekening tersebut milik Termohon PK diperoleh dariPusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK);2.

UndangUndang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidanapencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawakeluar negeri auang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hartakekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telahterbukti sesuai dengan keterangan dan saksi ahli PPATK

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi mahkota, yang memeberikanketerangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Ahli yang memberikan keterangandibawah sumpah sebagai berikut :AHLI : MUCHAMMAD NOVIAN, SH,MH148Saksi sebagai Ketua Kelompok Advokasi, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

), Desember 2012 sekarang.eAhli pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang Ahli berikansesuai dengan BAP dan benar tanda tangan di BAP ;eBahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPATK antara lain :memberikan bantuan hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uangdan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucianuang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baikditingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan.eBahwa

fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalahsebagai berikut :pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperolen PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dananalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yangberindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).eBahwa

tindakansecara fisik ( bukti penerimaan ) kalau tidak diikutipenyerahan uang harus ada bukti transaksi sebagaibukti original ;e Bahwa kalau audit ada interogasinya kedua belahdihadirkan, itu saran ahli ;e Bahwa auditor tidak sekedar melihat arus keluarmasuk uang tetapi harus melihat transaksi yang lain ;156Bahwa suatu system tidak bisa dipotong dalamperiode tertentu ;Bahwa transaksi yang tercampur dengan transaksilainnya, harus dilakukan dengan audit khusus/ audittertentu dan harus ada laporan dari PPATK

7.500.000ATM257 26062013 TARIKAN TUNAI VIA 6.250.000ATM258 28062013 TARIKAN TUNAI VIA 7.500.000ATM259 01072013 TARIKAN TUNAI VIA 6.250.000ATM268 15072013 TARIKAN TUNAI VIA 7.500.000ATM274 05092013 TARIKAN TUNAI VIA 5.000.000ATM282 16102013 TARIKAN TUNAI VIA 20.000.000ATM287 28102013 TARIKAN TUNAI 630.000.000DENGAN BUKUKECIL288 28102013 TARIKAN TUNAI VIA 5.000.000ATM298 27112013 TARIKAN TUNAI 220.000.000DENGAN BUKUKECIL316 27012014 TARIKAN TUNAI 350.000.000 198 DENGAN BUKUKECIL Menimbang bahwa ahli dari PPATK

LULUK EDI PRIONO,MM selaku PenggunaAnggaranBahwa, Surat Budianto selaku PPATK tanggal 12 Desember2008nbahwa progress pekerjaan baru selesai 17,67 %, merupakansurat yang tidak resmi, Karena Budianto sakit hati karena disebabkanfee untuk PPATK belum dibayar;Bahwa, Pembangunan Lapangan Bola (GOR) telah selesaidikerjakan dan sekarang telah sering digunakan untuk bermain boladan dipakai untuk acaraacara oleh masyarakat Kabupaten Melawi ;Bahwa, berdasarkan keterangan saksi H.Abdullah, Drs.Syarifudin,MM

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan rangkaian perbuatansebagai berikut :e Bahwa atas dasar Surat dari Pusat Pelaporan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) Nomor S31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16 Maret2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasitindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi (sesuaiLHA063/03.11.013/02/09/R tanggal 26 Februari 2009 atas nama GayusH.P.

ARUM HAPSARI serta atas namaRIANDINI RESANTI ada disimpan di Bank BNI.Bahwa benar prinsip pengenalan nasabah atau Know YourCustumers (K YC) adalah merupakan peraturan yang diterbitkanBank Indonesia yang harus dilaksanakan pihak perbankan untuklebih mengenal tentang sumber pendapatan nasabah dankarakteristik nasabah.Bahwa benar berdasarkan aturan tersebut, terhadap transaksiyang bernilai Rp.500.000.000, dima ratus juta rupiah) ke atas,pihak Bank yang menerima atau mengelola harus melaporkankepada PPATK

Ahli berpendapat dengan demikian sudah terjadi pencucianuang.e Bahwa batas waktu untuk melaporkan hartanya ke KPK atas penerimaansesuatu adalah selama 30 hari.AHLI SUBINTORO, SH, MM, dibawah sumpah dipersidangan memberikanpendapatnya sebagai berikut :Bahwa benar ahli pernah diperiksa di depan Penyidik Polri TPPU, memberikanketerangan (legal opinion berkaitan dengan Money Loundring) dalam rangkaanalisis hukum senior pada Hukum dan spekulasi PPATK yang dituangkan dalamBAP kemudian saksi membaca kembali

apa yang telah saksi terangkan dalamBAP alu) menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar danmemberikan legal opinion;Bahwa benar ahli bertugas di PPATK sebagai Direktur Pengawasan KepatuhanPPATK;Bahwa benar ahli adalah sebagai Analis Hukum Senior Direktorat Hukum danRegulasi PPATK sejak bulan Januari 2007.Bahwa benar jabatan dan tugas serta tanggungjawab ahli di PPATK antara lainmelakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengantindak pidana pencucian uang dan memberikan

Contoh bilaseorang nasabah mempunyai penghasilan berkisar Rp.5 juta s/d Rp.10 juta, bilayang dilakukan transaksi s/d sebesar Rp.10 milyar, maka hal tersebut tidak sesuaidengan profile dan karakteristik nasabah yang bersangkutan.Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 13 UU No.15 tahun 2002 tentangtindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun2003 telah diatur tentang kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkankepada PPATK setiap terjadinya transaksi keuangan yang

Maksudnya adalah intelijennegara yang bersangkutan setelah memperoleh adanya info transaksi yangmencurigakan, lalu melaporkan kepada PPATK.

RIYANTO :kelompok kelompok tani etrmasuk juga kelompok tani SidoMulyo dan Ngudi Rahayu ;Bahwa Setelah verifikasi selesai kKemudian pembantu PPATK(M.

TimTeknis lainnya melakukan paparan dan mengundang penguruspengurus kelompok ;Bahwa Sapi jenis PO kelebihannya lebih cepat berkembangbiak, sedangkan jenis sapi yang dijual pedaging lebih cocok jenisMetal ;Bahwa diperlihatkan dipersidangan, barang bukti saksimengenalinya ;Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;e Bahwa Saksi kenal dengan TerdakwaHeri Adi Sunarno tetapi tidak adahubungan keluarga ;e Bahwa saksi sebagai PembantuPPATK ;e Bahwa Saksi telah melakukan klarifikasiatas perintah PPATK

IRMA ATIKA DEWI :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Heri Adi Sunarno tetapi tidak adahubungan keluarga ;Bahwa saksi sebagai Tim Teknis ;Bahwa Saksi telah melakukan klarifikasi atas perintah PPATK, klarifikasinyabersamaan dan dikoordinasikan dengan Tim Teknis ;Bahwa semua kelompok Tani sudah diverifikasi termasuk juga kelompok taniSido Mulyo dan Ngudi Rahayu ;Bahwa Setelah verifikasi selesai saksi melihat juga kandangnya dan bertemudengan pengurus masingmasing kelompok termasuk juga kelompok SidoMulyo

Bahwa perjanjian jual beli tersebut, ditindaklanjuti dengan pembuatan akta jualbeli tanah pada tahun 1997 dihadapan Notaris PPATK Rames Iswara sesuaiakta jual beli No. 197/KT/1997 dan No. 198/KT/1997, masingmasing tanggal29 September 1997 ; 222222 nnn nnn nnn nn nn nn nee.

422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 Tentang Penetapan Panitia Pembanguan Sekolah Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB Tahun 2017);
28. 1 (satu) bundle fotokopy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
29. 1 (satu)bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/114/53.12/12/2016 Tanggal 22 Desember 2016;
30. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris dan PPATK

Triumph Engineering Consultant;
31. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris Dan PPATK Tanggal 7 September 2017 CV.

No. 2332 K /Pid.Sus/201 1Angkasa yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;Bahwa untuk menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negaraseperti dikatakan Yunus Husein, Kepala PPATK selalu berdasarkankeahlian atau setelah melakukan semacam audit khusus terhadapinstansi atau perusahaan yang menimbulkan

UndangUndang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidanapencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawakeluar negeri auang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hartakekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telahterbukti sesuai dengan keterangan dan saksi ahli PPATK

PT SMR Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hasil auditdari Auditor Bank Bukopin Balikpapan sebagaimana bukti T32; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar azas penafsiranhukum yang maksudnya ketentuan hukum yang khusus mengesampingkanketentuan hukum yang umum ( Lex Specialis Derogat Legi Generalis );Y Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbanganhukum bahwa penyidikan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU harusdilakukan oleh OJK dan atas analisis PPATK

adalah penarikan tunaiyang dilakukan di Counter Teller.Bahwa jika nasabah membuka rekening Bank di salah satu Kota maka untuksegala jenis transaksi baik di Teller maupun di ATM dapat dilakukan nasabah dimanapun, jadi tidak harus bertransaksi di Kota tempat nasabah membukarekening saja.Bahwa saksi diminta keterangan oleh Pihak BNN setelah perkara sudah terjadi.Bahwa nomor rekening terdakwa dilakukan pemblokiran sesaat setelah adasurat dari BNN.Bahwa dalam perkara ini saksi tidak ada koordinasi dengan PPATK

karena tidakada kewenangan saksi untuk menyuruh Penyidik untuk berkoordinasi denganPPATK.Bahwa tidak sama analisis PPATK dengan hasil analisis dari Bank Mandiri.Bahwa saksi tidak bisa menjawab apakah rekening tersebut mencurigakan atautidak.Bahwa transaksi mutasi rekening terdakwa paling banyak di tahun 2013 dan2014.Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan benar;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan ahli dariPPATK, sehingga Penuntut Umum mohon untum membacakannya

:Bahwa tugas dan tanggungjawab saya di PPATK antara lain memberikanbantuan hukum termasuk memberikan keterangan ahli knususnya di bidangpencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang gunakepentingan pemeriksaan yang dilakukan pleh penegak hukum baik ditingkatpenyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.Bahwa terkait uang upah/fee/komisi yang diterima tersangka Herijal atasbisnis narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kg milik sdr.Fahmi yang ditemukan di mobil tersangka

HASAN , SE ;Bahwa Ahli bekerja pada Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Utara ;Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik kejaksaan guna perhitungan diKantor Perpustakaan Bone Bolango ;Ahli menerangkan untuk pengadaan buku perpustakaan terdapat kelebihanPembayaran sebesar kurang lebih Rp.37.000.000, yang dilakukan oleh Kepalakantor Perpustakaan dan ada kemahalan harga / markup sebesarRp.445.000.000, ;Ketika ahli mengadakan perhitungan kerugian Negara yaitu yang dihubungi adalahPanitia lelang dan PPATK

dibentuk secara tertulisyaitu ada SK , yang diangkat sebagai panitia yaitu memiliki sertifikasi ;Bahwa dalam tugasnya saksi mendapat bantuan petugas yaitu sebanyak 3 (tiga)orang dari Dinas pertanian dan 1 (satu) orang dari kantor perpustakaan ;Bahwa tugas pokok panitia adalah mengumumkan pada mass media ,penentuan siapa pemenang ;Bahwa Panitia yang saksi bentuk telah bekerja lalu hasil disampaikan kepadasaksi ;Bahwa setelah hasil kerja dari panitia diusulkan kepada Pengguna Anggaranbersamasama pada PPATK

Pioneer direkturnya adalah Niko llahude ;Bahwa setelah usulan sampai kepada saksi selaku Kuasa pengguna Anggaranyang ditetapkan sebagai pemenang dan yang mengusulkan adalah PPATK ;Bahwa ada dua arahan yaitu harus bekerja secara professional dan menjagaadanya uang ;Bahwa dalam penetapan saksi dipengaruhi oleh pihak lain;Bahwa yang sering datang kepada PPATK adalah Sdr. Niko Ilahude ;Bahwa sdr.

Analis Hukum di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK), Januari 2012 Desember 2012.g).Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum,PPATK, Januari 2013sekarang.Untuk riwayat pendidikan saya sebagai berikut :1) Pendidikan Formal :a) S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Lulus Tahun1996;b) S2 di Rijksuniversiteit Groningen,the Netherlands, Lulus Tahun 2008.2) Pendidikan Karir Pegawai :a) Internship di White and Case Law Firm, Washington, DC, USA , Agustus2003

Bahwa Saksi menerangkan saksi sering diminta sebagai Ahli Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU), sejak Penyidikhingga pemeriksaan Persidangan, baik oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umummaupun Majelis Hakim dan Selama ini saya ditunjuk sebagai Ahli dibidangTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sudah hampir 150 (lima puluh) kasusyang dimintakan oleh Penyidik Seluruh Indonesia serta Dapat saya jelaskan,jabatan dan tugas serta tanggung jawab sebagai AHLI di PPATK antara lainmelakukan

Pd Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon
4.H.TETEN HERTIAMAN,S.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon
5.H Maman Mauludin, SH, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Cilegon
Turut Tergugat:
5.Irjen FIRLI BAHURI selaku Ketua KPK RI
6.KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Selaku Ketua PPATK RI
7.AGUNG FIRMAN SAMPURNA Selaku Ketua BPK RI
8.DR. ARDAN ADIPERDANA, Ak, M. B. A Selaku Ketua BPKP RI
9.Prof. H.