Namun memperhatikan fakta penahanan yangdilakukan terhadap, Termohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor :Print04,R.2.17,'Fd. 1/0 1 /2014 tanggal 16 Januari 2014 yaitu sejak tanggal16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014, maka terdapattumpang tindin waktu pelaksanaan penangkapan dengan waktupelaksanaan penahanan (khusus dimulainya penahanan tanggal 16 Januari2014) dengan alasan bahwa balk dalam Surat Perintah Penangkapan,Nomor : PrintO2/R.2.17/Fd. 1/0 1/2014, tanggal 10 Januari 2014

Il Kota Waringin Barat kepadaYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN BERINGIN Pangkalan Bun, berdasarkanBERITA ACARA PENYERAHAN TANAH Nomor: 593.32/570/XI/92.BUtanggal 18 Nopember 1992 dan Sertipikat Hak Pakai No. 146 DesaMadurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat,Propinsi Kalimantan Tengah, atas nama YAYASAN PEMBINA PENDIDIKANBERINGIN, Surat Ukur No. 716/1995 tanggal 24 Maret 1995 sepanjangyang tumpang tindin denganbidang tanah sebagaimana termaktup dalamSertifikat Hak milik Nomor: 354 tahun

Putusan Nomor 295 K/TUN/201601 Maret 1999, surat ukur Nomor 252/P&PT.1998, tanggal 24Agustus 1998 atas nama Ardianto Sutiono yang diterbitkan olehTergugat, yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat.Sertipikat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat konkret karena tertuang dalam bentuk tertulis. Individual adalah tertuju kepada siapa keputusan tersebut, bukanuntuk umum. Artinya jelas dalam keputusan tersebut nama danalamat yang dituju.

Nomor 0037202 tanggal 14 Januari 2003 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat IV Register Nomor 90/006KSB/I/2003dan oleh Tergugat IIl dengan Register Nomor 221/593.83/KT/I/2003tanggal 28 Januari 2003 dengan batas sepadan tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Nangka Ujung:29,4/43,7 m; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 66,9 m; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rumah Orbo: 179 m; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Ring Road: 101 m;Tumpang tindin

kekaburan pada gugatan ParaPenggugat;Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat semakin jelas yang mana ParaPenggugat mendalilkan dalam positanya pada poin 20 tentang SertipikatHak Milik Nomor 989, Sertipikat Hak Milik Nomor 6541 dan Sertipikat HakMilik Nomor 6542 atas nama Tergugat yang terbit di atas tanah ParaPenggugat dan Para Penggugat tidak menyebutkan sama sekali atas namaPara Penggugat siapa tumpang tindihnya sertipikat tersebut karena di dalamposita Para Penggugat hanya mendalilkan tumpang tindin

,karena kepemilikan Tergugat saat ini bukan lagi SKGR tapi adalahsertipikat, sementara dalil gugatan Para Penggugat surat tanahnya (SKT)tumpang tindin dengan SKGR, berdasarkan hal tersebut jelas gugatan paraPenggugat tidak jelas, tidak tegas dan kabur, sehingga mohon dinyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (viet onvankelijk verklaara);Bahwa untuk lebih melihat kekaburan gugatan Para Penggugat, mohonMajelis Hakim melihat poin 15 gugatan Para Penggugat baik poin a maupunpoin b; Para Penggugat

Januari 2017 dan telah diberitahukan denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepadaTergugat dan Tergugat Il Intervensi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017;Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat pada pokoknyamenyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalammempertimbangkan hukum antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugatsecara nyata telah keliru menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat yangtelah menjadi objek sengketa dimana telah terjadi tumpang tindin

Hal ini antara lain dimaksudkan untuk menghindariadanya tumpang tindin dalam pemberian Sertifkat oleh BadanPertanahan;Bahwa selain itu, Penggugat mendalilkan telah memiliki Sertifikat atastanah objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No.26.10.01.05.3.00300, namun apabila bukti hak berupa Sertifikattersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah PP 24/1997 menyatakan:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah

Oleh karena itu kepentingan Penggugatsangat dirugikan karena tidak dapat menguasai tanah secara leluasa untukdigunakan pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakatberpenghasilan rendah, dengan Izin Mendirikan Bangunan dari PemerintahKabupaten Deli Serdang Nomor : 503.570.648/0407/DPMPPTSPDS/VII/2017,tertanggal 10 Juli 2017, dan pemisahan Bidang Sertipikat Hak Guna BangunanNomor : 648/Lau Bakeri milik Penggugat tersebut tidak dilaksanakan Tergugatkarena tumpang tindin hak dengan objek gugatan;

Bahwa penerbitan Objek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No.995/DesaLau Bakeri, tanggal 21 Desember 2012, Surat Ukur No.671/Lau Bakeri/2012,tanggal 21 Desember 2012, luas = 6.412,M2, atas nama KABAR GINTING,yang disebut Tergugat tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Guna BangunanHalaman 4PutusanPerkara No.44 / G/2018 /PTUNMDNNo.648/Lau Bakeri, tanggal 12 Agustus 1998, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1998,Nomor : 552/Lau Bakeri/1998, atas nama PERSEROAN' TERBATASPANCAJAYA ANEKAKARSA, milik Penggugat yang

RONAL SINULINGGAini ; Bahwa Saksi tahu ada jalandari Desa Lau Bakeri ke Kutalimbaru Bahwa Saksi yang menunjukkan batas sewaktu pengukuran Bahwa ada sertipikat yang tumpang tindin dengan HGB No. 648selain sertipikat No. 955 atas nama Gelora Sitepu Bahwa saksi menjadi karyawan di PT Pancajaya AnekakarsaSejaktahun 2014 sampai sekarang Bahwa Saksi dan Viktor Pardede yang menunjukkan lokasipada saatpengukuranMenimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi pada PersidanganMenimbang, bahwa di Persidangan

tersebut, berada/ terletak di perkantoranOperasional Turut Tergugat Ill, tetapi Tergugat selalu menyatakan bahwatanah hak milik Penggugat tersebut tumpang tindin dengan bidang tanahsebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 538 Tahun 1978,atas nama Doktorandus Aslan Gunawan (Turut Tergugat 1).Bahwa dari kenyataan tidak dapatnya Penggugat menguasai danmemanfaatkan, bahkan telah menghilangkan atau meniadakan hak milikPenggugat atas bidang tanah tersebut dan dengan demikian telahmenimbulkan

tidak berwenang mengadili perkara ini, Karena obyek dari gugatan ini28adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadili (Kompetensi Absolut);Menimbang, bahwa atas Eksepsi pihak TERGUGAT Ill tersebut, pihakPENGGUGAT telah mengajukan Tanggapan secara tertulis dalam Repliknya yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa PENGGUGAT menolak eksepsi tersebut, oleh karena PerbuatanTERGUGAT I, TERGUGAt II, dan TERGUGAT Ill yang telah menyatakan bahwatanah hak milik PENGGUGAT tumpang tindin

,atas nama Doktorandus Aslan Gunawan/ Turut Tergugat (dalam hal ini SertipikatHak Milik (SHM) Nomor 538 Tahun 1978, menjadi dasar jual bell antara TurutTergugat dengan Turut Tergugat II), berada atau tumpang tindin dengan bidangtanah hak milik Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan 3 Undangundang No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AdministrasiPemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atautindakan oleh badan dan/ atau pejabat

Tumpang tindih (Sengketa) kewilayahansebagaimana dimaksud haruslah didasarkan pada suatu prosesHalaman 18 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018pembuktian di pengadilan siapa yang paling berhak atas WIUP.Tumpang tindin kewilayahan jelas memiliki persoalan sengketadimana terdapat IUP yang samasama memiliki kekuatan dimanamemerlukan proses hukum atas nama daulat Tuhan (Hakim) untukmemeriksa, mengadili dan memutusnya.Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang munculdalam pelaksanaan IUP,

Pemerintah.Jadi, tidak ada hubungannya, antara pemenuhan kewajiban hinggadinyatakan pailit pemegang IUP menurut Pasal 119 UU Minerba 2009dengan evaluasi tumpang tindih kewilayahan sehingga IUP harusdicabut.Dengan demikian hal ini mempertegas bahwa persoalantumpang tindin kewilayahan haruslah menjadi domain pengadilanatau arbitrase (Pasal 154 UndangUndang Minerba 2009).Bahwa siapapun yang memegang IUP, maka harusmendapatkan hak dan perlindungan serta jaminan kepastian hukumuntuk dapat bereksplorasi

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Para Pemohon yangmenyatakan bahwa Permen a quo bertentangan dengan Pasal 119 UUMinerba terkait pencabutan izin dalam hal terjadi tumpang tindihHalaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018kewilayahan adalah tidak berdasar karena dirjen atas nama menteritidak melakukan pencabutan iup yang terdapat tumpang tindihkewilayahan.bahwa termohon juga menolak dengan tegas dalil para pemohon yangmenyatakan bahwa penyelesaian tumpang tindin kewilayahan harusdiselesaikan

untukkegiatan usaha pertambangan sebagaimana diamanatkan PeraturanPemerintah 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara. dan juga sesuai ketentuanPerpres Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan SDMjuncto Perpres Nomor 105 Tahun 2016;Bahwa Permen ESDM obyek HUM a quo merupakan suatupengaturan (regeling) mengenai tata cara dan kriteria evaluasipenerbitan izin pemberian status clear and clean dalam UPpertambangan yang tidak bermasalah secara administrasi dantumpang tindin

Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 1.090 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;b. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 7.515 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.445/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;C.

Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1759/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 4.480 M2telah tumpang tindin dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.446/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;d. Untuk sebagian bidang tanah Sertipikat Hak MilikNo.1760/Desa Cibeureum atas nama Lumassia seluas 573 M2 telahtumpang tindihn dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.444/Desa Cibeureum atas nama OesmanWidjaja ;e.

luas tanah dimaksud terjadi karena pada dasarnyaPenggugat sama sekali tidak mengetahui letak dan batasbatas tanah yangdiakui sebagai milik Penggugat sebagaimana dalil Penggugat padahalaman 7 angka 2 dalam surat gugatannya; Bahwa dengan terdapat perbedaan luas tanah tersebut maka terjadiperbedaan luas tanah pada posita gugatan dengan luas tanah dalampetitum gugatan Penggugat, dimana didalam posita halaman 10 alineakesatu huruf a, b, dan c, Penggugat menyatakan luas tanah milikPenggugat yang tupang tindin

Bahwa, sebagaimana posita angka 7 di atas diketahui oleh TURUTTERGUGAT bahwa antara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 yang saat iniberalin dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401atas nama PT Adi Sarana Armada incasu TERGUGAT masih terdapattumpang tindin atau sengketa kepemilikan dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 1232 milik PARA PENGGUGAT telah dilakukanpemecahan dan pecahan sertifikat tersebut seluas 5,9 m2 x 340 m2 =2005 m2 memiliki nomor SHM No. 13682 atas nama PARA PENGGUGATnamun

Ceklokasi;Bahwa Saksi tidak mau asal dalam membuat SKT karena pedomanSaksi sesuai dengan SOP yang berlaku dan harus ada cek lokasi agartidak tumpang tindin dan bermasalah nantinya;Bahwa sesuai dengan SOP, pembuatan SKT dilakukan saat hari Seninsampai dengan hari Jumat, kalau dahulu adalah hari Senin sampaidengan hari Sabtu;Halaman 51 dari 105 Nomor 37/Pat.G/2017/PN MtpBahwa Saksi tidak kenal dengan Darmansyah bin Amak, dan Saksijuga tidak pernah melihat arsip SKT tanggal 17 Maret 1974 di kantorSaksi

sertifikat maka sertifikatlama dimatikan dulu, nanti dibuatkan sertifikat HGB ulang;Bahwa ketika ada beberapa kali pengukuran atau pengembalian batasmaka tidak dicantumkan di dalam sertifikat, tetapi hanya dibuat beritaacaranya saja;Bahwa apabila ada Sertifikat Induk baru berdasarkan pemisahan,kemudian ada pengembalian batas di tahun 2000an yang menyatakantanah tersebut overlap di waktu pengembalian batas maka pemisahansertifikat tersebut tetap bisa dilakukan sepanjang pengembalian batastidak tertumpang tindin

Saksi membeli tanah di Jalan A.Yani Km 16.700 sesuaidengan SHM Nomor 51 berlambang bola dunia tahun 1983, denganpengukuran penetapan batas pada tanggal 23 Februari 1980, untukmelakukan pergantian SHM Nomor 51 berlambang bola dunia menjadiberlambang burung garuda ada dilakukan pengukuran pengembalianbatas tanah pada tanggal 9 Agustus 2001;Halaman 75 dari 105 Nomor 37/Pat.G/2017/PN MtpBahwa pada saat proses penurunan SHM Nomor 51 menjadi HGB,pihak BPN tidak ada memberitahu apakah terjadi tumpang tindin

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan letak tersebut, makaseharusnya posisi SHGB atas nama Tergugat juga turut bergeser karenaSHGB Nomor 03401 merupakan penurunan hak dari SHM Nomor 51lambang burung garuda, namun faktanya ternyata Saksi Said HasanMachdan selaku ahli waris Hasan Saleh Machdan pemilik SHM Nomor 51menjual tanah tersebut kepada Tergugat dengan letak yang sama denganyang dulu diperoleh oleh Hasan Saleh Machdan, sehingga menurut MajelisHakim hal tersebut mengakibatkan terjadi tumpang tindin

Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel);Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat seperti positayang tidak jelas, tumpang tindin antara posita satu dengan yang lain,kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi kaburakan Tergugat dan Tergugat II uraikan di bawah ini:1) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa maupun dasar fakta (feitelijke grond) secaraHalaman 7 dari 14 hal. Put.

Berdasarkan hasil permohonan pengembalian batas/rekonstruksi HGBNomor 35/Bojonegara yang dilakukan oleh Kanwil Pertanahan NasionalProvinsi Banten dimana hasilnya termuat dalam surat bukti P07,diperoleh fakta hukum bahwa bidang tanah Sertipikat HGB Nomor35/Desa Bojonegara dan bidang tanah Sertipikat HGB Objek Sengketa,tumpang tindin (overlap) seluas 18.430 m?.

rekonstruksi) tertuang dalam Surat Nomor632/636.200/V/2016, tanggal 20 Mei 2016 (vide bukti P7) danberdasarkan hasil rekonstruksi pengembalian batas bidang tanahSertipikat HGB Objek Sengketa dan sertipikat HGB Nomor 35/DesaBojonegara dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Januari2017 dan 18 Januari 2017, (vide bukti T34 dan T35);Bahwa baik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat maupun dariTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat samasama mengajukan buktisurat di persidangan tentang adanya tumpang tindin

., menyimak bunyi pertimbanganterhadap bukti pada putusan tersebut adalah sangat tepat, namun olehJudex pacti Pengadilan Agama Praya benarbenar tidak menjalani dantidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat terhadap perkaraini, dan telah terlihat dengan jelas dalam menjatuhkan amar putusan,telah tidak di muat halhal tersebut, maka terhadap putusan ini telahkeliru dan berakibat terjadinya tumpang tindin antara putusan yangsatu dengan yang lainnya pada hal putusan tersebut masih satu kantoryang

Unh.11.12.13.14.15.16.Bahwa adanya kedua sertifikat hak atas tanah tersebut di atas tanahsengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 adalah hasilperbuatan Tergugat yang mengatasnamakan Tergugat Il dan Tergugat Illyang masih merupakan anakanak dari Tergugat sendiri;Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tanah tersebut oleh TurutTergugat, maka menimbulkan tumpang tindin hak atas tanah di atastanah sengketa, karena dalam obyek yang sama mempunyai sertifikat hakatas tanah yang ganda, yaitu Sertifikat

YUSUF) yang diolah oleh Burhan;Selanjutnya bila dicermati lebin dalam pada gugatan Penggugat tersebutmendalilkan sertifikat hak milik 1460/2008 dan 1461/2008 letaknya masukkedalam SHM Nomor 19/2003 tanah milik Penggugat sehingga terjadilahtumpang tindin kemudian batas sebelah barat dari SHM nomor 1460/2008 danSHM 1461/2008 adalah tanah penggugat dengan sertifikat hak milik nomor19/2003.Hal ini berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat yang mana penggugatmenunjukkan sebelah barat dari objek sengketa

yang dikuasai Tergugat dan Tergugat Ilyang bertumpang tindin dengan tanah milik Penggugatberdasar SHM No. 27/Kramat atas nama Penggugat;PETITUM GUGATANMemperhatikan semua dasardasar dan oprinsipprinsip hukumdikaitkan dengan faktafakta dan peristiwa hukum yang Penggugatpaparkan dan uraikan di atas, dalil atau posita gugatan yang diajukanPenggugat dalam perkara ini pada dasarnya tidak terbantahkan lagi.

sebagaimana yang tercantum dalam SHM No. 27/Kramat ;Menyatakan seluas 33m2 tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat dan Tergugat Il berdasar SHM No. 457/Kramat, tumpang tindin dengantanah milik Penggugat berdasar SHM No. 27/Kramat ;Menyatakan tindakan Tergugat dan Tergugat Il menguasai danmengusahai seluas 33m? yang tumpang tindih dengan tanahPenggugat adalah tanpa hak dan secara melawan hokum ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk menyerahkan tanahseluas 33m?

yangmenyatakan dan membenarkan adanya hak orang lain di atas hak milikpenggugat dan atau menyatakan Sertifikat Hak Milik atas Nama Ramli Nomor :902 Kel Nae/2010, tertanggal 14 Agustus 2010, Surat ukur Nomor391/Nae/2010, tertanggal 30 Juni 2010, Luas : 236 M2 (dua ratus tiga puluhenam Meter persegi), Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota BimaMENGIKAT tanah milik penggugat yang terletak di Rt. 01, luas 223, danmenerbitan Sertifikat 902 pada saat obyek masih dalam proses Perkara,berarti terdapat tumpang tindin

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 23 yang menyatakantentang hal penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 902/Nae masih dalam prosesperkara, tumpang tindin hak, tidak berdasarkan Hukum, Cacat HukumAdministrasi, dan pernyataan dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak benarsebab, tergugat V telah melaksanakan tugas yaitu dengan memproses penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor : 902/Nae sudah memenuhi syarat dan melaluimekanisme/prosedur sesuai ketentuan peraturan Perundangan sebagaimandiatur

Kemudiansertifikat yang dimiliki oleh kakak kandungPenggugat/Pembanding bernamaJOSEP PADJI (Almarhum) Tahun 1984 dan sertifikat tanah milik ayahTergugat/Terbanding bernama DANIEL RADJAH juga diterbitkan olehKepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur tahun 1984sehingga dengan demikian tanah milik kakakkandungPenggugat/Pembanding bernama JOSEP PADJI (Almarhum) tidaktumpang tindin dengan tanah dengan tanah milik ayah TergugatI/Terbanding, Daniel Radjah (Almarhum) tetapi tanah milik kakak

No.279 K/TUN/2011pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakanatau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 30 UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 ;Bahwa karena batalnya putusan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa tumpang tindin tanah Penggugat yang dilindungi oleh Sertifikat HakMilik No.87/Desa Plumbon, seluas 6.800

Nabire dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya ;Bahwa penerbitan objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum langsungberupa tumpang tindin dengan bidang tanah milik Penggugat yangdidasarkan pada :Sertipikat Hak Milik Nomor 1732 Kel.

Nabarua tumpang tindin dengan sebagian bidang tanah objekgugatan berdasarkan gugatan perdata Nomor 18/Pdt.G/2018/PN. Nabtanggal 21 Juni 2018 yang disampaikan Silvia Anggariani di PengadilanNegeri Nabire yang menempatkan Penggugat sebagai Tergugat II danRATNA sebagai Tergugat ;Bahwa sebagian bidang tanah objek gugatan berupa:Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Kel.