Ditemukan 354 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
241166
  • Papua Barat berkaitan dengan harga tanah yang menjadi acuan dan saatitu saksi memerintahkan juga untuk melakukan penawaran harga tanah kepada Lumpat MarisiSimanjuntak dengan harga serendah mungkin selanjutnya Amus Yanto ljie, ST. melaporkan kepadasaksi bahwa sudah melakukan penawaran dan terjadi kesepakatan harga dengan Lumpat MarisiSimanjuntak sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meternya dengansepengetahuan saksi dan selanjutnya pihak Dinas Perumahan meminta untuk melakukanpembangunan
    Marisi Simanjuntak, setahu Terdakwa yang mendampingi Amus Yanto ljie, ST. dalammelakukan pengadaan tanah dengan Desyarmeda namun Terdakwa saksi tidak tahu pasti apakahsetiap pertemuan dengan Lumpat Marisi Simanjuntak Amus Yanto ljie, ST. selalu didampingiDesyarmeda atau tidak; Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan atau berupa patokan dan/atau kisaran hargakepada Amus Yanto ljie, ST. untuk melakukan penawaran harga tanah kepada Lumpat MarisiSimanjuntak namun saksi hanya sampaikan agar ditawar serendah
Register : 19-02-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Juni 2016 — SUHADI Bin RIDWAN ( Terdakwa)
9458
  • Di samping iut, didapati fakta bahwaspesifikasi barang disusun dengan mencantumkan nama merek tertentu;Menimbang, bahwa penyusunan spesifikasi barang dan HPS barangyang akan dilelang pengadaannya merupakan hal yang paling penting,karena HPS tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan membelanjakanuang Negara dengan biaya serendah mungkin namun mendapatkan barangsesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
Register : 03-01-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.TR
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11914
  • Jadi pertanyaan dalam benakTermohon, serendah itukah Pemohon memperlakukan Termohon selakuisterinya, demikian sering kah Pemohon melakukan perbuatan tersebut;Dalam dalil yang disampaikan Pemohon dalam replik Poin 6 ini, diurainyajuga adanya tuduhan perselingkuhankan yang dilakukan Termohon, olehkarena itu dengan ini Termohon meminta dan memohon kepada Ketuadan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini, mohonPemohon dihadir dipersidangan untuk melakukan sumpah lian demimembuktikan tuduhannya
Register : 10-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
1.PT. Batik Air Indonesia
2.PT. Lion Mentari
3.PT. Wings Abadi,
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1449488
  • Persaingan dalam harga akanmenyebabkan terjadinya harga pada tingkat yang serendah mungkin,sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yangada seefisien mungkin. Sebaliknya, dengan adanya perjanjianpenetapan harga, para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjianpenetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakanharga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, dimanabiasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan hargayang berada di atas kewajaran.
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
167103
  • Papua Barat berkaitan dengan hargatanah yang menjadi acuan dan saat itu saksi memerintahkan juga untukmelakukan penawaran harga tanah kepada saudara LUMPAT MARISISIMANJUNTAK dengan harga serendah mungkin selanjutnya saudaraAMUS YANTO IJIE melaporkan kepada saksi bahwa sudah melakukanpenawaran dan terjadi kesepakatan harga dengan saudara LUMPATMARISI SIMANJUNTAK sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluhribu. rupiah) per meternya dengan sepengetahuan saksi danselanjutnya pihak Dinas Perumahan meminta
    AMUS YANTO IJIE untuk melakukanpenawaran harga serendah mungkin dengan pemilik tanah saudaraLUMPAT MARISI SIMANJUNTAK yang kemudian dilaporkan kembalikepada saksi bahwa setelah terjadi tawar menawar terjadi kesepakatandengan harga tanah sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh riburupiah) per meter dan sehingga dari kesepakatan harga tersebut yangdijadikan sebagai dasat penyusunan perhitungan DPA P DinasPerumahan Prov.
Putus : 02-11-2016 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Sbr
Tanggal 2 Nopember 2016 —
12728
  • immaiteriil.Bahwa, dengan demikian maka Penjualan dimuka umum/elang yang telahdilakukan/dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT pada tanggal 15 April2009 dan menetapkan TERGUGAT II sebagai pemenang lelang adalahmerupakan tindakan penyalahgunaan keadaan atau Misbruik VanOmstadigheden, dikarenakan :v Peserta lelang yang hanya diikuti oleh TERGUGAT II selaku Krediturdan TERGUGAT Ill selaku karyawan dari TERGUGAT Ilmengindikasikan adanya "itikad tidak baik" untuk mengatur danmerekaysa harga penawaran lelang yang serendah
Register : 18-11-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Mei 2016 — Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH
12941
  • Bag.Bahwa pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang saksi lakukan dengantim secara pribadi berdasarkan kesepakatan dengan pihak PMI dan tidakberdasarkan kepada kontrak antara PT.Karya Konstrindo Guna Estetikadengan pihak PMI ;Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan perencanaan atas nama pribadi bukan atasnama perusahaan PT.Karya Konstrindo Guna Estetika disebabkan karenakeinginan saksi untuk membantu/menyumbangkan jasa pribadi saksi karenakalau secara pribadi anggarannya akan dapat dioptimalisasi serendah
Register : 09-05-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 12 September 2018 — PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA; Melawan; PIMPINAN UNIT KERJA GABUNGAN SERIKAT PEKERJA MANUFAKTUR INDEPENDEN INDONESIA PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA (PUK GSPMII PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA);
659263
  • Menyatakan pasal-pasal PKB periode 2018 - 2020, selengkapnya sebagai berikut;No Pasal-Pasal Tentang Bunyi Pasal/ dan atau Ayat1 Pasal 1 Ayat (21) Pengertian dan Istilah (Gaji Pokok) Gaji Pokok adalah Upah Pokok yang terpisah dari tunjangan-tunjangan, baik tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap, tidak berdasarkan kehadiran dan serendah-rendahnya/sedikit-dikitnya 75% dari jumlah Upah Pokok dan Tunjangan Tetap.2 Pasal 6Ayat (2) Fasilitas dan Bantuan untuk Serikat Pekerja Perusahaan tidak
Register : 22-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Februari 2016 — - SOZISOKHI SIHURA, SE.,M.Ec.,Dev
9925
  • rupiah) ;Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidanganpada tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwamengakui kesalahan dan menyesalinya oleh karena ketidaktelitian dankurangnya pemahaman Terdakwa terhadap konsekuensi hukum daripenggunaan keuangan daerah yang tidak memiliki landasan hukum yang kuat;Dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan ringannya,denda dan uang pengganti yang serendah
Upload : 13-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/PDT.SUS/2011
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ) REPUBLIK INDONESIA; PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA, DKK.
14596 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daripada bersaing untuk memasukkan penawaranyang serendah mungkin pada tingkat margin yang seketat mungkin,para pihak mungkin bersepakat mengenai penawaran yang palingrendah yang akan dimasukkan atau bersepakat diantara merekasiapa yang akan menjadi penawar yang akan memenangkantender:Bahwa dari uraian dan penjelasan tentang persekongkolan tenderatau bid rigging di atas; tidak ada yang menjelaskan bahwapersekongkolan tender dalam konteks hukum persaingan usahaadalah persekongkolan antar pelaku usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
357291 Berkekuatan Hukum Tetap
  • salahsatu strategi yang dilakukan para pelaku usaha yang bertujuan untukmenghasilkan laba yang setinggitingginya;Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh diantara pelakuusaha (produsen atau penjual), maka meniadakan persaingan darisegi harga bagi produk mereka jual atau pasarkan, yang kemudiandapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinimatioleh pembeli atau konsumen dipaksa beralin ke produsen ataupenjual;Persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga padatingkat yang serendah
Putus : 13-10-2015 — Upload : 10-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1965 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — TAFSIR NURCHAMID
263176 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1965 K/Pid.Sus/2015jumlah yang cukup, dengan kualitas yang dapatdipertanggungjawabkan serta harga yang serendah mungkindalam waktu tertentu, secara efisien menurut ketentuan danperaturan yang berlaku. Dilihat dari tujuannya tersebut, makaselain kuantitas dan kualitas barang/jasa, maka waktu perolehansuatu. barang/jasa menjadi sangat penting karena akandipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah incasu di bidang pendidikan.
Register : 13-09-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 16 Januari 2014 — BEDJO RAHARDJO
8018
  • yang nyata diterima adalah Rp.77.400.000,sehingga ada selisih Rp. 15.000.000, ;e Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebuttersebut adalahTerdakwa, karena ada informasi yang seharusnya disampaikan tetapi tidakdisampaikan dan ada uang yang diterima oleh Terdakwa dari lima orang pemiliktanah ;e Bahwa dalam dalam kasus ini tidak rumit, masuk keranah hukumsudah masuk ke penyidikan ;e Bahwa setiap orang yang diberi kewenangan untuk menentukan hargadiwajibkan untuk mencari harga yang serendah
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
14252511
  • menjadi padangpasir kalau lapisan Pirit itu bisa mengganggu tanaman kalauseandainya mineral aman tetapi hilangnya lapisan gambut yang tebalkontribusinya terhadap Co2 yang ada di Atmospere sangat besar ;Bahwa namanya kalau bahan organik, karena terbentuknya gambutbutuh ribuan tahun, jutaan tahun kalau terbakar habis tidak bisadipulinkan / sulit untuk dipulinkan, oleh karena itu pengelolaan lahangambut harus sangat bijak dikelola dengan baik sehingga jangansampai dekomposisi dari gambut bisa ditekan serendah