Ditemukan 410 data
150 — 53
Pebruari 2010 tentang persetujuan pemanfaatanruang pembangunan gudang palawija tersebut diatas, Bupati Sidoarjo telahmensyaratkan beberapa hal yang relevan dengan permohonan Ijin Mendirikan BangunanTergugat IIIntervensi dengan konsekuensi apabila Tergugat IIntervensi tidak dapatmemenuhi, maka persetujuan pemanfaatan ruang akan gugur dengan sendirinya, antaralain yaitu : a Diwajibkan melengkapi ijinijin lain yang dipersyaratkan termasuk HO (ijin Gangguan) ;b Diwajibkan mematuhi Garis Sempadan Pagar (GSP
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN
405 — 199
Kerani GSP Pisang Baru ( C ) An. AHMAD YAYAN AFRIANSYAH.
13) Sprint Kep. Perum Bulog Sub Drive Lampung Utara No. SP-45/08B00/09/2018 tanggal 10 Sept 2018 ttg perubahan Sprint No. SP-36/08B00/08/2018 tentang Susunan Tim Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Div Regional Tahun 2018.
14) Sprint Penyerahan Barang (SPPB), Rekap Penyerahan Barang (GDIK), Bukti Timbang Penyerahan Barang , BAST Bansos Rastra untuk alokasi Bulan Jan s/d Des Tahun 2018.
Saksi menjadi Kerani GSP Pisang Baru (C) Subdivre Lampung Utaraberdasarkan SK Direksi Perum Bulog Nomor : KD286/DS101/10/2017 tanggal27 Oktober 2017. Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kerani Gudang Bulog Pisang Baruadalah :1. Melakukan urusan penyortiran dan penyusunan barang komoditi PerumBulog.2. Membantu Kepala Gudang dalam urusan pemasukan, penyimpanan danPerawatan dan pengeluaran barang komoditi di gudang.
SAMUEL PASAMBUNA
Tergugat:
WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU
226 — 103
Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan olehPemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikansuatu bangunan yang dimaksud agar desain pelaksanaan pembangunandan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuaidengan garis sempadan bangunan (GSB), koefisien dasar bangunan (KDB),Garis Sempadan Pantai (GSP), Garis Sempadan Sungai (GSS), yangditetapkan dan sesuai dengan syarat syarat keselamatan bagi yangmenempati bangunan tersebut ;Menimbang, bahwa ketentuan
74 — 58
HalmaheraTengah untuk pembayaran Setor PPN Pasal 22 atas PengadaanMeubelair tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 34.909.999, (tiga puluhempat juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus sembilanrupiah) cap lunas Kanca BRI Soasio tanpa tanggal;10) Asli Surat Setoran Pajak (GSP) NPWP : 00.378.620.9942.000 atasnama Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab.
162 — 85
, yang periksa adalah Kepalaseksi Pak Adrianus Sihasale; Bahwa Saksi juga melakukan pengukuran pada Beton cylop, saat di ukur air pasangsehingga diukur menggunakan kayu untuk mengukur kedalaman Beton cylopSampai pada permukaan Beton cylop; Bahwa ketika dilakukan pengukuran Beton cyclop ada 100 Cm, sampai dengan 120cm dan ditemukan dasar tanah / pantai juga miring; Bahwa selain itu juga diukur sisi Beton cyclop , diukur dan sampai ke dasar laut; Bahwa Saksi juga melakukan pengukuran untuk Reling GSP
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN
51 — 30
Kerani GSP Pisang Baru ( C ) An. AHMAD YAYAN AFRIANSYAH.
13) Sprint Kep. Perum Bulog Sub Drive Lampung Utara No. SP-45/08B00/09/2018 tanggal 10 Sept 2018 ttg perubahan Sprint No. SP-36/08B00/08/2018 tentang Susunan Tim Satker Bansos Rastra Perum Bulog Sub Div Regional Tahun 2018.
14) Sprint Penyerahan Barang (SPPB), Rekap Penyerahan Barang (GDIK), Bukti Timbang Penyerahan Barang , BAST Bansos Rastra untuk alokasi Bulan Jan s/d Des Tahun 2018.
1.MUHAMAD KENJU NINU ALIMAN
2.SALEH ALIMAN
3.ABDUL HAMID UMAR ALIMAN
4.MARIAM UMAR ALIMAN
5.MUSTAFA UMAR ALIMAN,
6.JUNAIDIN UMAR ALIMAN
7.ANSANA UMAR ALIMAN
8.AMRAN DJUDIN ALIMAN
Tergugat:
1.LADE BORA DADA
2.PT. GRAHA SUKSES PRATAMA
137 — 71
Fotokopi Surat Nota Tagihan Nomor : 01 GSP/II/2018 yang dibuat DirekturKeuangan PT. Graha Sukses Pratama, diberi tanda bukti T.II No. 8;. a. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB tahun2010, atas nama wajib pajak ASTUTI KARYA DEWI ( Direktur PT. GrahaSukses Pratama ), letak objek pajak Desa Patiala Bawa KecamatanLamboya, No.SPPT (NOP) : 53.01.020.004.0010246.0., luas tanah 8.885M2, diberi tanda bukti T.II No. 9a;b.
192 — 54
Bahwa Federasiharus terdin dari 5 (lima) unit serikat pekerja sebagaimana diaturdalam Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruhpasal 6 ayat 2 dan Federasi harus tercatat pada instansi pemerintah yangbertan ggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dimana Federasi GSP MIItidak memiliki 5 (lima) unit anggota serikat pekerja tingkat perusahaan dengandemikian gugatan penggugat haruslah dikembalikan atau setidaktidaknya gugatanditolak;4.
223 — 81
GSP, BPN dan Kelurahan pada tahun 1997,pengukuran untuk tahap kedua;Bahwa Saksi mengetahui pengukuran satu kali;Bahwa pada saat Saksi mulai masuk bekerja, SHGB belum ada;Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerbitan SHGB;Halaman 201 dari 288. Putusan No.12/G/2016/PTUNSRG Bahwa Saksi pernah lihat lokasi SHGB, prosesnya mulai dari ijin lokasi,pembebasan tanah sampai penerbitan, tidak mengetahui; Bahwa Saksi tidak mengetahui SHM obyek sengketa; Bahwa pada saat PT.
GSP mengurus surat ke BPN, Saksi tidak terlibat dalamproses penerbitan SHGB; Bahwa pada saat Saksi masuk kerja, peta sudah ada, Saksi tidak mengetahuipeta rincik dijadikan warkah terbitnya SHGB; Bahwa Saksi sebagai legal pada PT.
GSP, Saksi tidak mengetahui bahwaPeta dijadikan warkah ke BPN, karena yang mengurus orang lain, bagian lain,tetapi saat ini karena nggak ada orang, maka Saksi yang urus; Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Saksi menunjuk lokasi, dasarnyakeduanya yaitu peta rincik dan peta pisahan; Bahwa Saksi mengetahui, pada saat pemeriksaan setempat, ada Desa Dringo; Bahwa Saksi tidak mengetahui, Peta Rincik dijadikan warkah;Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat Il Intervensi sampai Tergugat
ROHMAN
Terdakwa:
1.Ir.FEBRI DARMANSYAH Bin Alm JAARUDIN
2.TISNA SANJAYA, ST Bin Alm GANDA
137 — 48
Agustus 2016 untuk PekerjaanKonsultan Pengawasan Konstruksi peningkatan Jalan Rinjani RayaBromo danJalan Mahoni Raya Kota Cirebon dari DAK IPD TA. 2016, pada hari SENINtanggal 22 AGUSTUS 2016 sampai dengan hari KAMIS tanggal 22 DESEMBER2016,atau pada waktu tertentu antara bulan AGUSTUS sampai dengan bulanDESEMBER 2016 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016bertempat di Jalan Rinjani RayaBromo, Kelurahan Larangan, KecamatanHarjamukti, Kota Cirebon dan Jalan Mahoni Raya (Komplek GSP
Sarjono Turin
Terdakwa:
NGALIMUN, SH., MH
323 — 140
Copy Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 0001/GSP/CT/CK/I/13 tanggal 04 Februari 2013;130. Copy risalah rapat tanggal 27 Mei 2016131. Copy Risalah rapat tanggal 29 Oktober 2016;Disita dari MulyonoHal. 12 dari 226 hal Putusan No. : 24/Pid.SusTPK/2019/PN. Jkt. Pst.132.133.134.135.136.137.Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan diJatinegara Indah Nomor 821/CSL/JNI/MKT/PPJB/V/2012 tanggal 31Mei 2012 antara PT.
Cakra Sarana Larasasriuntuk menyelesaikan sertifikat selama 1 (Satu) tahun tanggal 24 Oktober2015;Copy Akta pernyataan Notaris NONIH KURNIASUH, SH No. 1295 tanggal19 November 2015;Copy IMB No. 3988/IMB/2014 tanggal 3 Desember 2014;Copy Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 0001/GSP/CT/CK/I/13 tanggal04 Februari 2013;Copy risalah rapat tanggal 27 Mei 2016Copy Risalah rapat tanggal 29 Oktober 2016;Disita dari Andreas Satriawan Widi Wijaya, S.T.Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan
Cakra Sarana Larasasriuntuk menyelesaikan sertifikat selama 1 (satu) tahun tanggal 24Oktober 2015;Copy Akta pernyataan Notaris NONIH KURNIASUH, S.H No. 1295tanggal 19 November 2015;Copy IMB No. 3988/IMB/2014 tanggal 3 Desember 2014;Copy Ketetapan Rencana Kota (KRK) No. 0001/GSP/CT/CK/I/13tanggal 04 Februari 2013;Copy risalah rapat tanggal 27 Mei 2016;Copy Risalah rapat tanggal 29 Oktober 2016;Disita dari Andreas Satriawan Widi Wijaya, S.T;Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan
96 — 39
166 Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN BdgKomitmen (PPK) Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor:800/022BM/DPUPESDM tanggal 05 September 2016 tentang PenunjukkanPejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2016,pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2016, atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di JalanRinjani Raya Bromo, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebondan Jalan Mahoni Raya (Komplek GSP
Kota Cirebon serta selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :800/022BM/DPUPESDM tanggal 05 September 2016 tentang PenunjukkanPejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2016,pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2016, atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di JalanRinjani Raya Bromo, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebondan Jalan Mahoni Raya (Komplek GSP
65 — 25
,pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional.Untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian, setiap tenagakefarmasian wajib mempunyai kewenangan/izin, yang jenis izinnya disesuaikandengan masingmasing tempat tenaga kefarmasian bekerja.e Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara Pembuatan Obat yang Baik(CPOB) atau Good Manufacturing Practise (GMP), CaraDistribusi Obat yang Baik (CDOB) atau Good DistributionPractise (GDP) Good Pharmacy Practise (GPP), GSP
48 — 39
Bahwa Terdakwa kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaan mengantarmakan malam ke Barak Remaja Bintara dan ke Pos Jaga Portal serta mengatarmakan ke Asrama, setelah selesai mengantar makan malam Terdakwa kembali kedapur untuk membereskan perlengkapan, selanjutnya kembali ke Barak Remajamandi dan ganti pakaian untuk menghadiri undangan hajatan Ibu angkat Terdakwa didaerah GSP Mariwati di Cipanas.10.
121 — 31
biayabiaya yang dikeluarkan oleh ParaPenggugat dalam Pengurusan Perkara ini.Berdasarkan atas semua halhal yang telah Para Penggugat kemukakan diatas ,Maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriPariaman,untuk Memanggil/Memerintahkan kami kedua belah pihak untuk dapathadir Menghadap Persidangan,sehubungan dengan Gugatan Para Penggugatdalam Perkara ini,Pada Hari,Waktu dan Tempat yang Bapak tentukan,untuk itudan selanjutnya mohon Bapak memberikan Putusan yang Amarnya berbunyiSEDGE GSP
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
346 — 188
IMB adalahperizinan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemilik bangunanuntuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratifdan persyaratan teknis yang berlaku.Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalahinformasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yangdiberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.Pasal 3Terhadap pembangunan bangunan gedung harus menyesuaikan denganketentuan GSP
78 — 33
Yoyon Indrayana, MT. atas nama Walikota Cirebon,pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2016, atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di JalanRinjani Raya Bromo, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebondan Jalan Mahoni Raya (Komplek GSP), Kelurahan Karya Mulya, KecamatanKesambi, Kota Cirebon atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung
148 — 41
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), sedangkanPedagang Besar Farmasi (PBF) harus mempunyai izin PBF, danPBF Cabang harus mempunyai Pengakuan.Ahli menerangkan yang dimaksud dengan standart mutu pelayananfarmasi mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan, adalah :Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) atau Good ManufacturingPractise (GMP), Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) atau GoodDistribution Practise (GDP), Good Pharmacy Practise (GPP), GSP
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
367 — 197
IMB adalahperizinan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemilik bangunanuntuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratifdan persyaratan teknis yang berlaku.Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalahinformasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yangdiberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.Pasal 3Terhadap pembangunan bangunan gedung harus menyesuaikan denganketentuan GSP
203 — 242
No. 796 K/Pdt/2005, tanggal 15 Pebruari 2006antara Edward melawan Suryadi Salim;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Utara No. 70/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Ut. menyatakan perjanjianlisan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan jual bellrumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya yang dilengkapidengan fasilitas listrik, telepon, air bersih, dan hakhak langganannyayang terletak di Jalan Graha Sunter Pratama (GSP) Blok P No. 35,Rt.17, Rw.02, dengan kondisi bangunan