Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-08-2013 — Upload : 28-12-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 47-K/PM I-04/AD/III/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 — - Terdakwa-I Satmin Inan, Prada
- Terdakwa-II Anggra Pernando, Prada
- Terdakwa-III Deking Otori, Prada
- Terdakwa-IV Yoza Martelius, Prada
111 — 36
111 — 36
Robin yang dapat ditemukan, karena hanya orang yangditemukan Saksi3 meminta kepada Terdakwa1 untuk mencari dan menghadirkanlagi beberapa orang sipil yang ikut melakukan pemukulan terhadap dirinya,selanjutnya Terdakwa1 pergi sendirian melakukan pencarian beberapa orang sipilyang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi3 dan saat itu Saksi, Saksi4, Saksi6,Saksi7, Saksi5, Terdakwa2, Terdakwa3, dan Terdakwa4 menunggu diruangankaroke Kincay Plaza bersama Saksi3 dan setelah ditunggu beberapa saat, ternyataTerdakwa1
Bahwa kemudian Terdakwa1 kembali diperintahkan oleh anggota Intel KodimKerinci untuk mencari pelaku warga sipil lainnya yang ikut dalam pengeroyokanHal 27 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 K/PM J04/AD/III/201328terhadap Saksi3, dan sambil menunggu Terdakwa kembali dari mencari warga sipilyang ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi3, Terdakwa bersama 7 orang,anggota Intel Kodim dan anggota Intel Polres Kerinci dudukduduk di Kafe KincayPlaza tersebut.6.
Register : 24-11-2011 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2011/PTUN.JKT Tanggal 20 Maret 2012 — Drs. H.M. Hasan Basri, M.Si;Presiden Republik Indonesia
84 — 35
84 — 35
Sumpah/Janji Jabatan Negeri atauPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ;b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan sutau tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggitingginya 4 (empat) tahunatau diancam dengan pidana yang lebih berat ;Menimbang, bahwa pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, berbunyi: Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-06-2011 — Putus : 13-10-2011 — Upload : 10-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 131/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 13 Oktober 2011 — Rina Melina Simanihuruk;Menteri Keuangan Republik Indonesia
76 — 31
76 — 31
berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, PNS yang melanggar ketentuandalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil sebagaimana telah dirubah dengan peraturanPemerintah Nomo 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satuhukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 ; Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 disebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-10-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 290/Pdt.G/2018/PN Smn Tanggal 6 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 9
36 — 9
Memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan CatatanSipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalamregister yang tersedia untuk itu;DALAM REKONVENSI1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;2.
Register : 04-02-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 28-12-2013
Putusan PA SEMARANG Nomor 313/Pdt.G/2013/PA.Smg Tanggal 19 Agustus 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
17 — 8
17 — 8
Semarangyang terdaftar pada tanggal 04 Pebruari 2013 :Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadapPenggugat Rekonpensi adalah bekerja sebagai pegawai atau karyawan pada BankRakyat Indonesia (BRI) dengan Jabatan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI A.Yani Pontianak sehingga menurut hukum Tergugat Rekonpensi dalam mengajukancerai talak wajib tunduk dan diberlakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor :10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PT AMBON Nomor 20/PDT/2020/PT AMB Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Hi Tasseng Diwakili Oleh : Janto A Menahem S.H
Terbanding/Tergugat : Aras Artan Diwakili Oleh : Andre Padang Putun
132 — 58
Terbanding/Tergugat : Aras Artan Diwakili Oleh : Andre Padang Putun
132 — 58
DIN NAMSAH adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kecamatan bukan seorang yang berpfofesisebagai Pengacara ataupun Kuasa Hukum sebagaimana daliTerbanding/Tergugat, hal ini pun tidak menjadi pertimbangan MajelisHakim dalam perkara a Quo, sehingga berkaitan dengan SURAT KUASAyang disebut sebut dalam pertimbangan Putusan a quo tersebut adalahHalama 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2020/PT AMB.sangat mengada ada apalagi SURAT KUASA dimaksud tidak dapatdibuktikan oleh
Register : 18-05-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 19-05-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 1714/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 12
24 — 12
Nomor : 5271017105810012, Tertanggal18 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL KabupatenBogor, alat bukti tersebut telah di natzagel dan tidak dicocokkandengan aslinya (Bukti P4);Fotocopy Kartu Keluarga, nomor : 3201110407140004, Atas NamaKepala Keluarga DEDY PRABOWO, Dikeluarkan tanggal 18 Juli 2014,ditandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilYang Bernama DR. R.H.
Register : 21-07-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 85/PDT/2016/PT KPG Tanggal 15 Agustus 2016 — - OBED TUNU, S.Pd., vs - BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
56 — 33
56 — 33
23 ayat (3) butir (a dan b), ayat (4) butir (a dan b), dan ayat(5) butir (a, b dan c), oleh karena perbuatan perzinahan yangdilakukan oleh Penggugat (OBED TUNU, S.Pd) idak merupakanpelanggaran disiplin pegawai Negeri Sipil tingkat berat, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf(b) tersebut di atas, sebab yang dimaksud dengan perbuatanpelanggaran hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat yangharus diberhentikan tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-12-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 65/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 22 Agustus 2013 — EBIT WIDIANTORO, dkk. melawan KEPALA DESA WAUNG, KECAMATAN BARON, KABUPATEN NGANJUK.
78 — 30
78 — 30
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA TIDAK BERWENANGUNTUK MENGADILI 200220 220Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara aquo, sebab para penggugat pada posita no 5 dan 6halaman 2 menyampaikan petitum yang bukan kewenangan PTUN yaitu agarpengadilan menguji keabsahan KTP yang dimiliki oleh M Heru Fahmi ; Oleh karena itu maka Pihak Penggugat wajib atau harus menempuh upayaadministratif terlebin dahulu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang mengeluarkan
Register : 04-08-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PA RAHA Nomor 154/Pdt.G/2014/PA Rh. Tanggal 29 Oktober 2014 — PERDATA PEMOHON Vs TERMOHON
20 — 17
20 — 17
Mustafa, MH. sebagai mediator mereka.Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin daripejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo.
Register : 13-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 80-K/PMT.I/BDG/AD/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : Haris Budiman
Terbanding/Oditur : W. Marpaung, S.H.
121 — 46
Terbanding/Oditur : W. Marpaung, S.H.
121 — 46
Bogem orang sipilyang dengan bujuk rayunya sehingga Terdakwa maumengkonsumsi narkotika.b. Bahwa mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk mendidikTerdakwa agar mereka sadar dan insyaf tentang kesalahanatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjadiorang yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahanyang pernah dilakukannya.c.
Register : 20-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
SYARIFAH UMI KALSUM, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
147 — 82
SYARIFAH UMI KALSUM, S.E
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
147 — 82
dari Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenaipenyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajiandan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pension, jaminanhari tua dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam PeraturanPemerintah ini;Bahwa Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan Dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 41/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
554 — 9701
RAHMAT SUTOPO, S. Hut
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
554 — 9701
pelaksanaanObjek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karenaterdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut: Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai PegwaiNegeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan HakHakkeuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji danTunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
fotokopinya);Surat Gubernur Riau Nomor: 800/BKD/6.1/VIII/2018/30.18tanggal 27 Agustus 2018 kepada Ketua Pengadilan NegeriPekanbaru perihal permintaan Putusan Pengadilan terlibatTIPIKOR dan Pidana Umum PNS Pemerintah Provinsi Riau(sesuai dengan fotokopinya);Surat Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara:Nomor : 182/6597/SJNomor : 15 Tahun 2018Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-05-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 33-K/PM.II-11/AD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 — Oditur:
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Herbowo Berniawanto
73 — 42
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Herbowo Berniawanto
73 — 42
Asun (toko material bangunan) sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan kepada orang sipilyang Saksi tidak tahu namanya. Sebesar Rp. 390.000.000. (tigaratus sembilan puluh juta).5.
Register : 22-03-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 25 Juli 2011 — Betmawati;Menteri Pertahanan Republik Indonesia
109 — 38
109 — 38
Pokok Kepegawaian;Bahwa dalam pasal 23 ayat (5) butir (c) Undang UndangPokok Pokok Kepegawaian(UUPk) disebutkan PegawaiNegeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karenadihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUNJKT.Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan : Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-07-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 51-K/PM.I-04/AD/VII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 — Oditur:
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Tara
116 — 80
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Tara
116 — 80
Lampung gunamenjalani tes urin secara resmi untuk mendapatkanlegalitas kelanjutan proses hukum terhadap Terdakwa.Bahwa setelah diinterogasi dan dilakukan pendalamandidapatkan keterangan dari pengakuan TerdakwaHal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 51K/PM I04/AD/VII/202110.pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenissabusabu pada tahun 2016 waktu itu) Terdakwamengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama orang sipilyang bernama Sdr.
Register : 15-09-2016 — Putus : 22-01-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 142/G/2016/PTUN.SBY Tanggal 22 Januari 2017 — Dr. ARI KAMAYANTI, S.E., M.M., M.S.A. vs REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
218 — 111
218 — 111
perdata yang diatur dalam hukum perjanjian pasal1320 BW tentang syahnya suatu perjanjian Jo pasal 1338 BW bahwaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undangundangbagi mereka yang membuatnya apa lagi PIHAK PENGGUGAT bukanPegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu harus tunduk pada hukumprivat dan bilamana salah satu Pihak dianggap ingkar janji makadikatakan melakukan perbuatan WAN PRESTASI sebagaimana diaturdalam pasal 1238, 1242,1243 BW ;Bahwa PIHAK PENGGUGAT bukan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-08-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PA Soreang Nomor 5418/Pdt.G/2021/PA.Sor Tanggal 10 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 30
61 — 30
Selain itu, fakta yangditemukan adalah Tergugat juga mempunyai bisnis anjing peliharaan.Menimbang, bahwa nafkah anak yang dimaksud dalam putusan iniberkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan anak yang masihberumur 5 (lima) tahun 7 (tujunh) bulan dalam kurun waktu sebulan yang sesualdengan standar kelayakan.Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Register : 05-02-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA MAKASSAR Nomor 249/Pdt.G/2014\PA Mks Tanggal 17 September 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
23 — 25
23 — 25
bulan Oktober 2013.Bahwa pada saat pelamaran saksi mengetahui dengan hasilkesepakatan keluarga kedua pihak yaitu ada uang sebesarRp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dan sebuahcincin pengikat.Bahwa uang sejumlah tersebut telah ditransfer melalui BankBRI Bantaeng oleh Norio kepada pihak perempuan( penggugat ).Bahwa saksi menghadiri agqad nikah dan mendengarkantergugat mengucapkan maharnya kepada penggugatseperangkat alat sholat saja.Bahwa tergugat sebelum menikah adalah seorang PegawaiNegeri Sipilyang
tergugat danorang tua penggugat telah mengusir penggugat, sehingga penggugat pergimeninggalkan rumah tempat tinggal bersama yaitu rumah orang tua tergugat diJalan Sunu Kompleks Unhas Makassar.Menimbang, bahwa selama 8 ( delapan ) bulan berturutturut telahterbukti tergugat sebagai seorang suami dari penggugat telah lalai darikewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah ( biaya hidup ) kepada penggugatsebagai seorang isteri dari tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — NURAINI vs BUPTI DOMPU
76 — 35
76 — 35
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/076/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/284/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/076/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/284/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nuraini;3.