Ditemukan 4174 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan PT AMBON Nomor 18/PID/2012/PT.MAL
Tanggal 23 Mei 2012 — NADJIB PELUPESSY, S.Pd
85 — 59
  • HAKIM KALDERA;109486 Kwitansi tanggal 28 Desember 2007 yangditandatangani oleh JAFAR PELU, SH, sudah terima dari A.H. KALDERA (SD Inpres Sariputih) sebesarRp.39.600.000, (tiga puluh sembilan juta enam ratus riburupiah) untuk pembayaran produk DAK 2007;487 Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA(Persero) Tbk, tanggal 12 Nopember 2007 dari A. H.KALDERA (SD Inpres Sariputih) disetor kepada Drs.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-11-2017 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 23 Maret 2018 — RAMLI YAMAN, SPd. MM
120 — 108
  • Yang ditanda tangani oleh KBUDHidayat Hasan.1 (satu) lembar Daftar Penguji Nomor: 1117, tanggal 02 April 2015yang ditanda tangani oleh KBUD Hidayat Hasan.11. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan yang terdiri dari :a.h.1 (satu) lembar Disposisi dengan No. register 14, tanggal 06 April2015 yang ditanda tangani oleh Plt. Sekda Pulau Morotai RamiYaman.1 (satu) lembar Disposisi dengan No. agenda 913, diterima tanggal06 April 2015 tanpa tanda tangan dari Pit.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
46 — 10
  • menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansiyang menggunakan metode Pagu Anggaran; dandasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaranyang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai totalHPS.(7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperolehberdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, denganmempertimbangkan informasi yang meliputi :a.h
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
174 — 130
  • ., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara PadaKejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan A.H. NasutionNo. 1 C Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember2015 yang terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan Nomor: 09/2016 SK tanggal 19 Januari 2016, Selanjutnyadisebut Pembanding II, semula Tergugat II.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2018 — Putus : 14-09-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 176/Pdt.G/2018/PN Lbp
Tanggal 14 September 2019 — KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution Medan, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Selanjutnya
573 — 80
  • KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution Medan, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Selanjutnya
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 11 Februari 2016 — Drs.YUSRALUDIN, M.Kes
246 — 130
  • ARKONIN Nomor :36 tanggal 10 Juni 1998.3 Akta Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan MenteriKehakiman RI Nomor : C11784 HT 01.04 TH.99.4 Akta Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU84823.A.H.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ARKONIN Nomor :51 tanggal 10 Januari 2011.199 1 (satu) lembar Invoice untuk PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - DJADJAT SUHARDJA - Drs. SUTRISNO
207 — 60
  • A.H.01.02. Tahun 2008 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan5) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ARKONINNomor : 51 tanggal 10 Januari 2011.199. 1 (satu) lembar Invoice untuk PT.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
134 — 34
  • Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksudpada huruf a.h. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaanpeserta didik, penilaian hasil belajar seserta didik, dan ataukelulusan peserta didik dari satuan Pendidikan.i. Sekurangkurangnya 20% dari total dana pungutan peserta didikatau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutuPendidikan.j.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 28-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 764/Pid.B/2021/PN Jmb
Tanggal 19 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.IRWAN SYAFARI SH
2.EWILDA SISKA AFRINA,SH ,MH
3.SUSY INDRIANI,SH
4.RAMA TRIRANTY,SH.MH
Terdakwa:
1.P H LEVINSHONE
2.SURONO
159 — 21
  • AHU 63515.A.H.01.02 Tahun 2008;

    3) 1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan No. 03 tanggal 11-05-2016;

    4) 1 (satu) bendel asli MoU PT Akar Golindo dan western Resources NL (WRNL) tanggal 1 Agustus 1996;

    5) 1 (satu) bendel asli Shareholder Joint Venture Agreement tgl 27 Jan 1997;

    6) 1 (satu) bendel asli Addendum WAP shareholder Joint Venture Agreement tanggal 22 April 1997;

    7) 1 (satu) eksemplar

Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 17-11-2023 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN SERANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 3 April 2024 — Penuntut Umum:
Achmad Afriansyah, S.H
Terdakwa:
Ir. H. TUBAGUS ABUBAKAR RASYID Bin TB. ABDUL WAFA
147 — 105
  • BJB, Tbk;

    7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34570.A.H.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

    8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34570.A.H.01.01.Tahun 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 28-10-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 763/Pid.B/2021/PN Jmb
Tanggal 20 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.IRWAN SYAFARI SH
2.EWILDA SISKA AFRINA,SH ,MH
3.SUSY INDRIANI,SH
4.RAMA TRIRANTY,SH.MH
Terdakwa:
DADANG FIRDAUS SAg
136 — 48
  • AHU 63515.A.H.01.02 Tahun 2008;

    3) 1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan No. 03 tanggal 11-05-2016;

    4) 1 (satu) bendel asli MoU PT Akar Golindo dan western Resources NL (WRNL) tanggal 1 Agustus 1996;

    5) 1 (satu) bendel asli Shareholder Joint Venture Agreement tgl 27 Jan 1997;

    6) 1 (satu) bendel asli Addendum WAP shareholder Joint Venture Agreement tanggal 22 April 1997;

    7) 1 (satu) eksemplar

Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 28-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 766/Pid.B/2021/PN Jmb
Tanggal 19 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.IRWAN SYAFARI SH
2.EWILDA SISKA AFRINA,SH ,MH
3.SUSY INDRIANI,SH
4.RAMA TRIRANTY,SH.MH
Terdakwa:
ANDIANTO SETIA
141 — 56
  • AHU 63515.A.H.01.02 Tahun 2008;

    3) 1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan No. 03 tanggal 11-05-2016;

    4) 1 (satu) bendel asli MoU PT Akar Golindo dan western Resources NL (WRNL) tanggal 1 Agustus 1996;

    5) 1 (satu) bendel asli Shareholder Joint Venture Agreement tgl 27 Jan 1997;

    6) 1 (satu) bendel asli Addendum WAP shareholder Joint Venture Agreement tanggal 22 April 1997;

    7) 1 (satu) eksemplar

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Oktober 2014 — BUDI SUSANTO
408 — 1238 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adora Integrasi Solusi dengan No. 10 tanggal 07Desember 2009 (Barang Bukti No. 651);8 (delapan) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor : AHU18247.A.H.01.02.Tahun 2011 tentang PersetujuanAkta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas namaPT. Adora Integrasi Solusi tanggal 11 April 2011 Beserta denganAkta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat PerseroanTerbatas PT. Adora Integrasi Solusi dengan Nomor : 55 tanggal 22Februari 2011.
    Adora Integrasi Solusi dengan No. 10 tanggal 07Desember 2009 (Barang Bukti No.651);8 (delapan) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor : AHU18247.A.H.01.02.Tahun 2011 tentang PersetujuanAkta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas namaPT. Adora Integrasi Solusi tanggal 11 April 2011 Beserta denganAkta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat PerseroanTerbatas PT. Adora Integrasi Solusi dengan Nomor : 55 tanggal 22februari 2011.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 23-05-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 26-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 429/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SAMUEL PANGARIBUAN,SH
Terdakwa:
CAI FUNG Als AFUNG
113 — 69
  • ., sebagai Hakim Ketua, Taufik A.H. Nainggolan,S.H., Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
581 — 318
  • PEMBANDING/TERDAKWAdalam persidangan sebagai berikut:Bahwa pada bulan Desember 2012, saksi HERRY NURHAYATterdesak oleh kebutuhan penanganan perkara bansos, oleh karenasaksi HERRY NURHAYAT mengetahui bahwaPEMBANDING/TERDAKWA baru mendapatkan uang ganti rugi padabulan November 2012, saksi HERRY NURHAYAT meminta nomortelepon kepada saksi HERMAWAN dan berkalikali mencobamenghubungi PEMBANDING/TERDAKWA namuns tidak berhasilsehingga akhirnya saksi HERRY NURHAYAT mendatangi rumahPEMBANDING/TERDAKWA di Jalan A.H
    PEMBANDING/TERDAKWA dalam persidangan sebagaiberikut:Bahwa pada bulan Desember 2012, saksi HERRYNURHAYAT terdesak oleh kebutuhan penanganan perkara bansos,oleh karena saksi HERRY NURHAYAT mengetahui bahwaPEMBANDING/ TERDAKWA baru mendapatkan uang ganti rugipada bulan November 2012, saksi HERRY NURHAYAT memintanomor telepon kepada saksi HERMAWAN dan berkalikali mencobamenghubungi PEMBANDING/TERDAKWA namun. tidak berhasilsehingga akhirnya saksi HERRY NURHAYAT mendatangi rumahPEMBANDING/ TERDAKWA di Jalan A.H
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-07-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2013 — - Ir. MS PETRUS MANIK, MM Als MANIK
97 — 358
  • Melanggar Pasal 3 Anggaran Dasar PTPNII Nomor : AHU69248.A.H.01.02 Tahun 2008yaitu bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah mendapatkan/mengejar keuntungan. Sedangkan pengalihan tersebut merugikan perusahaan.Jadi itulah yang saksi ketahui aturan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yaitupengalihan TBS/BRD dimaksud.Bahwa benar Masalah itu saksi tidak mengetahuinya.Putusan. No.78/Pid.SusK/2013/PN.MdnAn.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 11-08-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 11 Agustus 2015 —
103 — 36
  • Toba Samosir.Bahwa terdakwa ada memerintahkan SAMUEL A.H. LUMBAN RAJA,S.STP. selaku ajudan Bupati untuk mengundang semua petugas P2T, TimPenilai Harga dan pemilik tanah untuk rapat tanggal 15 November 2010 diruangan mini Kantor Bupati jam 16.30 WIB untuk membahas lokasipembangunan Base Camp proyek PLTA Asahan Ill di Desa Meranti UtaraKec. Pintu Pohan Meranti, Kab.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MARKUS F. FANGOHOY, SE
162 — 65
  • PANITERA PENGGANTI,ROSNA SANGADSTL, S.H.Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetapkarena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding pada hari : SENIN,TANGGAL 14 NOPEMBER 2016 ;PANITERA PENGADILAN TIPIKORPADA PENGADILAN NEGERI AMBON,A.H A I R,SH.NIP. 19611110 199003 1 002 Halaman 217 dari 217 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN Amb
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 25/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kendari
Tanggal 21 Agustus 2015 — ARIFIN, SH
95 — 182
  • NomorAHU5026.A.H.01.04 Tahun 2011, dan merupakan Organisasi Bantuanhukum (OBH), yang terakreditasi Berdasarkan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HHO02HN.03.03 Tahun 2013,berkantor di Jalan Peaelangkua No.28 Raha, Kelurahan Raha Ill,Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khususbertanggal Kendari 04 Mei 2015, yang telah didaftarkan di KepaniteraanTipikor Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 21 Mei 2015, Di bawahLeg. Nomor : 178/Tipikor/V/2015/PN.Kdi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
914 — 339
  • Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor019/KPRDS/2014 Bulan Oktober 2014 tentang Kebijakan PejabatPemberi Persetujuan pada Bagian A.h. Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. DanareksaSekuritas Nomor : 004/KPRDS/2013 Januari 2013 Perihal BatasMaksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT. Danareksa SekuritasTahun 2013 pada point 3i.Surat Keputusan Komite Pengelola Risiko PT. DanareksaSekuritas Nomor : 007/KPRDS/2014 Tanggal Februari 2014 PerihalBatas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF) PT.
    Surat Keputusan Komite Pengelolaan Risiko Nomor 019/KPRDS/2014 Bulan Oktober 2014 tentang Kebijakan Pejabat PemberiPersetujuan pada Bagian A.h.