Elektronik;Menimbang, bahwa Bukti Elektronik yang dijadikan alat bukti hukumyang sah harus memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil sebagaimanaketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, hal ini diatur dalam padal 1 angka 4 Undangundang 19Tahun 2016 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang berbunyi : Dokumen Elektronikyang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk dialog

Kemudian Pemggugatmengajak Tergugat dialog. Penggugat sampaikan kalau mau menikahlagi silahkan ijin anakanak. Kembali hal yang diluar pikiran Penggugatterjadi. Tergugat menyampaikan bahwa dengan anakanak Tergugathanya sekedar mendampingi, membesarkan dan tidak berharap apaapa. Mungkin saat ini Tergugat lIupa dan mengingkari telahmenyampaikan inl semua, tapi Penggugat TIDAK BISA LUPA karenabagi Penggugat, Tergugat mengabaikan keberadaan perasaan anakanak yang perlu dipertimbangkan.

dantanggungjawab kepada keluarga, dan tetap menjaga hubungan kasihsayang kepada anakanak termasuk mengantar ke sekolah, menemanibelanja, rekreasi, kegiatan mancing, dan kegiatan lainlain, dan anakanaksenang dengan rutinitas ini.Bahwa Tergugat keberatan dengan replik Penggugat dalam poin 9 :Putusan Nomor: 3625/Padt.G/2017/PA.BL hal. 18 dari 26 halamanBahwa tegas Tergugat nyatakan bahwa belum pernah ada mediasi darikedua keluarga dengan kehadiran Tergugat dan Penggugat secarabersamaan sehingga terjadi dialog

., (Print OutChating antara Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup danaslinya ada pada Hand Phon Penggugat, bukti tersebut tanpa tanggaldan keterangan, diduga mengenai dialog atau perdebatan antaraPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalamPasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat secara tegasmenyatakan tidak mengetahui alasan Penggugat untuk bercerai denganTergugat

Bahwa dalam musyawarah tersebut antara Tergugat II selaku PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung Cilincing denganHalaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 36/PDT/2021/PT BDGPenggugat maupun pihak undangan lainnya yang hadir ternyata tanpamusyawarah dan dialog untuk menentukan besarnya ganti kerugian danbentuk penggantian kerugian;Bahwa Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat Il tentang besarnyaganti kerugian akan tetapi Tergugat Il hanya menyampaikan surat dalamamplop tertutup dimana

Bahwa terhadap keberatan Pemohon Point 5 halaman 3 dalam gugatannyayang menyatakan Bahwa dalam Musyawarah tersebut antara Tergugat IIselaku Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung Cilincingdengan Penggugat maupun pihak Undangan lainnya yang hadir ternyatatanpa musyawarah dan dialog untuk menentukan besarnya ganti kerugiandan bentuk penggantian kerugianBahwa benar Penggugat telah diundang oleh Tergugat II untukbermusyawarah tanggal 09 November 2018 bertempat di Aula Kantor DesaBuni Bakti

Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 01/Panitia Dialog Bersama/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 03-SK/ PANITIA SEMINAR DIALOG BERSAMA / IX / 2019 tanggal 03 September 2019 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA

diperolehPartai Demokrat di DPRD Kota Palu dalam Periode tersebut, sedangkanuntuk Periode 20092014, adalah besarnya sekitar Rp. 86.360.000,(delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiaptahunnya berdasarkan 5 (lima) kursi yang diperoleh Partai Demokrat KotaPalu Periode 20092014.Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan keuangan yang diperolehDPC Partai Demokrat Kota Palu dari APBD Pemerintah Kota Paludiperuntukkan untuk Pendidikan Politik yang mencakup KegiatanSeminar, Lokakarya, Dialog

saksi jumlah dana bantuan keuangan yangdiperoleh DPC Partai Demokrat Kota Palu dari APBD Pemerintah KotaPalu setiap tahunnya sejak saksi menjadi Bendahara Partai Demokratyakni pada Tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 86.360.000, (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan keuangan yang diperolehDPC Partai Demokrat Kota Palu dari APBD Pemerintah Kota Paludiperuntukkan untuk Pendidikan Politik yang mencakup kegiatan seminar,lokakarya, dialog

kursi jadi berjumlah Rp 57.000.000,(lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya, sedangkan untuk Periode 2009 2014, adalah sebesar Rp 86.360.000, (delapan puluh enam juta tigaratus enam puluh ribu rupiah) setiap tahunnya berdasarkan 5 (lima) kursiyang diperoleh Partai Demokrat Kota Palu Periode 20092014Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan keuangan yang diperolehDPC Partai Demokrat Kota Palu dari APBD Pemerintah Kota Paludiperuntukkan untuk Pendidikan Politik yang mencakup KegiatanSeminar, Lokakarya, Dialog

Sebagai wakilketua saksi mempunyai tupoksi antara lain terkaitpendidikan politik seperti mengadakan seminar,lokakarya, dialog interaktifdan workshopBahwa sumber dana operasional DPC Partai Demokrat Kota Palu antaralain berasal dari:1. luran Anggota2. DanaFraksi anggota DPRD Kota Palu3. Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Pemerintah Kota Palu4.

interaktif, sosialisasi dan workshop serta OperasionalSekretaris yang mencakup administrasi umum, biaya telepon, listrik, airminum, jasa pos dan giro, serta surat menyuratBahwa selama saksi menjabat sebagai Pengurus, DPC Partai DemokratKota Palu tidak pernah melaksanakan kegiatan seminar, lokakarya,dialog interaktif, sosialisasi dan workshop.

ERWIN (DPO) setelah terjadi dialog Sdr.

Mengingat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudahsering dan berlanjut terjadi pertengkaran dan perselisihan, upaya untukmemperbaiki juga sering telah dilakukan dialog bersama,sementarahasilnya juga tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan bahkansekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagidalam 1 (satu) rumah dan sudah tidak ada hubungan suami istri yangbaik maka selayaknya perkawinan penggugat dengan tergugatdiputuskan dengan perceraian;.

dikarenakan sewaktumelakukan pengurusan suratsurat pada kantor notaris anak pemohonyang bernama DANNY tersebut tidak cakap dan tidak dapat melakukanperbuatan hukum karena penyakitnya; Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditunjuksebagai Wali Pengampu/Curator dari anak pemohon yang bernama Dannytersebut; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakanmembenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan anak pemohon yang mau dibawahpengampuan atas nama Danny hadir dan dilakukan dialog

Dialog interaktif;d. Sarasehan; dane.

No. 565 K/Pid.Sus/2016mempunyai program kegiatan pendidikan politik yang pasti akan tetapihanya berupa rapatrapat rutin setiap bulan yang semuanya tidak termasukdalam lingkup sebagaimana yang telah ditentukan dalam formatpertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik;h) Jika mengacu kepada Permendagri sebagaimana tersebut di atas,kegiatan pendidikan politik tersebut seharusnya berbentuk seperti seminar,lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop namun kenyataannyahal tersebut tidak pernah

Dialog interaktif;d. Sarasehan; dane. Workshop.4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tata CaraPencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di KabupatenPurworejo yaitu: Bab IV Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal6 persyaratan pencairan adalah sebagai berikut:a.

Dialog interaktif;d. Sarasehan; dane. Workshop.4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 111 Tahun 2013 tentang Tatacarapencairan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejoyaitu:Hal. 49 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016 Bab IV Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal6 persyaratan pencairan adalah sebagai berikut:a.

Jika mengacu kepada Permendagri sebagaimana tersebut di atas,kegiatan pendidikan politik tersebut seharusnya berbentuk seperti seminar,lokakarya, dialog interaktif, sarasehan dan workshop namun kenyataannyahal tersebut tidak pernah dilaksanakan dan buktibukti pendukungdilaksanakan pendidikan politik tersebut tidak valid;i.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Mahkamah Agung RITerdakwa/Pemohon Kasasi yang berprofesi sebagai Wartawan bahkansebagai Kepala Biro Surat Kabar Dialog Kabupaten Nias dan KabupatenNias Selatan adalah tidak mungkin melakukan perbuatan yang melawanhukum bahkan sebenarnya justru diperlakukan tidak adil oleh oknum diPengadilan Negeri Gunungsitoli, hal ini sesuai dengan Surat Pengaduansaya tanggal 17 April 2010, fotocopy tertampir dalam berkas MemoriKasasi ini ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan

semenjak perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON padatanggal 16 September 2012, belum dikaruniai anak seorangpun;Hal. 1 dari 12 Putusan No. 2256/Pdt.G/2015/PA.JS.Bahwa pada mulanya perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHONsaling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan baiklahir maupun bathin;Bahwa apabila dalam rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON terjadiperselisihan, maka dapat diselesaikan secara baikbaik antara PEMOHONdengan TERMOHON dengan cara melakukan diskusi dan dialog

kondisi rumahtangga yang sudah tidak baik dan tidak kondusif, mulai tahun 2011 Tergugatpergi dari rumah Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat sepakat untukberpisah dengan menandatangani Surat Pernyataan teranggal 06 Mei 2012 yangdisaksikan Kelian Banjar, Kepala Dinas dan pengelingsirpengelingsir;Mengingat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering danberlanjut terjadi pertengkaran dan perselisihan, upaya untuk memperbaiki jugasering telah dilakukan dengan berbagai mediasi dan dialog

terbuktinya Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3(tiga)tahun dan tidak pernah memberi nafkah keluarga dan sudah pisah rumah,Majelis berpendapat dengan suasana lahir batin yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka dalam diri Penggugatmaupun Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinanyaitu adanya rumah tangga yang bahagia dan kekal, apalagi merekasekarang tidak satu. rumah lagi sehingga komunikasi sebagai sarana yangefektif untuk terjadinya dialog

Bahwa Penggugat cukup sabar menunggu dan berulang kali memberipandangan guna solusi, tetapi Tergugat tidak reaksi, sulit diajak dialog,terkesan tidak peduli .

Rees Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menemukansambungan langsung non pelanggan tanpa Kwh meter sebanyak 20 rumah.Sehingga demikian oleh tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)mengadakan dialog serta menjelaskan dengan masyarakat setempat tentangpenyambungan tenaga listrik yang tersambung di rumahrumah masyarakatbukan pelanggan dengan tanpa adanya Kwh meter adalah illegal.

bahwa mereka tidakmenggunakan tenaga listrik secara illegal karena mereka telah membayar danmenyetor sejumlah uang kekantor Unit Menjalin dan Toho atas penyambungantenaga listrik di rumahrumah mereka, dan masyarakat setempat menunjukanbukti Kwitansi bahwa mereka telah membayar untuk penyambungan tenagalistrik di rumahrumah mereka.Bahwa seterusnya atas temuan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)PT.PLN (Persero) Rayon Mempawah Area Pontianak Wilayah Kalimantan Baratdan berdasarkan hasil dialog

P10;Fotocopy photo pelaksanaan dialog dan penjelasan PT PLN ( Persero) RayonMempawah Area Pontianak wilayah Kalimantan Barat kepada warga tentangpenyambungan dan pemakaian listri tanoa KWH meter yang mengakibatkanpemakaian tenaga listrik tidak tercatat sebagaimana mestinya, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda B.S.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dari PartaiGerindra, Sehingga untuk perolehan suara partai Golkar tidakdilakukan pencocokan dengan formulir D1;Hal. 53 dari 99Bahwa terdakwa Ill ERI RUSLAN, A.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Nomor: 87/Pid.B/201 4/PN.LIW.5858Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Bahwa rekapitulasi suara yang dicocokan hanya keberatan dari saksiMARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dari PartaiGerindra, Sehingga untuk perolehan suara partai Golkar tidakdilakukan pencocokan dengan formulir D1;Bahwa terdakwa V PUSPAWATI, S.

LUKMAN ZAINI Bin ZAINI sebagai KetuaPleno menganggap hanya sebagai dialog biasa;Terhadap penggunaan DA1 milik saksi MARTIN SOFIAN, S. Kom BinAPIPUDIN selaku saksi mandat dari Partai Gerindra, terjadiperubahan suara terhadap perolehan suara Calon Legislatif DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari partai Golongan Karya(golkar) Nomor urut 2 An. MIRZALIE, SS. SH. MK.n daerah pemilihanLampung 4 di Kec.

istri.Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor xxxx /Pdt.G/2018/PA.CbnPada awal April 2017, saya mengabarkan untuk mengambil pakaian danbarang pribadi dan saya datang kesana dengan kakak, saya mendapatibajubaju dan barang pribadi saya sudah dibungkus karung karung, dantanpa pikir negatif saya angkut barang tersebut ke Sunter.Dan istri pun menuduh saya yang keluar rumah karena kemauan sendiri,padahal memang rumah sudah diganti kuncikuncinya dan saya tidakdizinkan kembali kerumah itu.hingga nyata nya saya membuka dialog

/ kominikasi melalui Whatsapp /SMS untuk melakukan dialog baikbaik pun berujung PEMBLOKIRANoleh istri.Tuduhan hanya 1 kali memberikan nafkah itupun hanyaRp.700.000 ??

Putusan Nomor 145 K/TUN/2017pengajar (Dosen) di Jurusan Etnomusikologi tidak sependapatdengan keilmuan Penggugat, yang disampaikan kepadaMahasiswa dalam proses belajar mengajar;21) Bahwa setelah pertemuan tanggal 11 Januari 2016, diadakanbeberapa kali pertemuan tanpa mengundang Penggugat, yaitu:a) pertemuan/dialog pimpinan Fakultas dengan semua DosenEtnomusikologi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016.Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan:(1) Semua Dosen Etnomusikologi sudah tidak lagimenghendaki

Dalamhal ini Penggugat yang merupakan Dosen PNS juga harusdiberlakukan ketentuan proses formal tersebut;Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, di manapemberian hukuman terhadap Penggugat didasarkan padapertemuan/dialog pimpinan Fakultas dengan semua DosenEtnomusikologi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016;Bahwa pengambilan keputusan pemberian hukuman yangdemikian, lebin merupakan suatu bentuk konspirasi untukmenghukum Penggugat tanpa adanya kesalahan yang jelas dantegas sebagaimana

Tetapi, pemberian hukuman terhadap Penggugat lebihdidasarkan suatu) kesepakatan yang diambil dalampertemuan/dialog pimpinan Fakultas dengan semua DosenEtnomusikologi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016;Bahwa hal tersebut jelas merupakan suatu keputusan yangdiambil berdasarkan like or dislike (Suka tidak suka), bukandidasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku.

Yudix Karya (copy).55. 1 (satu) Jepitan yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti :1553 / 2010 Mata Anggaran 5221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sesuai SPK Nomor : 175 / 340. A / SET. DPRD. KT / 2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp.13.440.000,- tanggal 23 Desember 2010 (copy).

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.1.221.818,- Tahun 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.83.273,- Tahun 2010 (copy).

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.1.221.818,- Tahun 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.183.273,- Tahun 2010 (copy).

B / XII / 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp.13.440.000,- hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 175 / Sekrt. DPRD KT / 343. B / XII / 2010 yang ditanda-tangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.1.221.818,- Tahun 2010 (copy). 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp.183.273,- Tahun 2010 (copy).

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.1.221.818, Tahun 2010 (copy).1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RepublikIndonesia oleh CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.1.221.818, Tahun 2010 (copy).1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RepublikIndonesia oleh CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.183.273, Tahun 2010 (copy).2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, SekretariatDPRD Kota Tual Nomor : 175 / Sekrt. DPRD KT / 340. B / XIl/ 2010tentang Pekerjaan Penyediaan makan dan minum Biaya Makan danMinum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda danTokoh Masyarakat kepada CV.

Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biayamakan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C KegiatanHearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakatsejumlah Rp.1.221.818, Tahun 2010 (copy).1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RepublikIndonesia oleh CV.