Ditemukan 447 data
141 — 18
JAYA, SH, MH (ahli)e Bahwa saksi adalah Guru Besar /Dosen pada Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro.e Bahwa Kepala Daerah mempunyai dua bentuk pertanggungjawaban yaitupertanggungjawaban secara Politik dan Kriminal.e Bahwa dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberatasan Tindak Pidana Korupsi unsur pokok yaitu : perbuatanmemperkaya diri sendiri secara melawan hukum dan yang dapat merugikankeuangan negara.e Bahwa dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindaka
428 — 306 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bus alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindaka Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanasebagaimana dalam dakwaan
117 — 22
penusuk maka unsur Secaratanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persedian padanya atau mempunyai dalam miiliknya,menyimpan, =mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuktersebut diatas tidak terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaTerdakwa tidak terbukti secarah sah dan meyakinkan melakukan tindaka
MARULITUA J. SITANGGANG, SH
Terdakwa:
1.TENGKU MAKHRUDIN BIN TENGKU SAID IDRIS
2.ALIMUN BIN ABDUL LATIF
195 — 144
,alasan yang secara teoritis bersifat logis, antara lain: Terdapat bekasbekaspemukulan dan atau siksaan pada tubuh terdakwa yang didukung oleh parasaksi atas pemukulan tersebut;Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa yang mencabut keterangandalam BAP Penyidik dikarenakan gugup bukan lah termasuk alasan logis yangdapat diterima, karena Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya diBAP Penyidik tidak dalam tekanan dan juga didampingi oleh PenasihatHukumnya, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai tindaka
Terbanding/Terdakwa : AHMAD SAFI'I
83 — 39
Dinas pekerjaan Umum kotatanjungpinang;Surat perjanjian pekerjaan (kontrak) kegiatan pembangunan gedungkantor Kecamatan Bukit bestari Tahap nomor : 16/SP/PUCK/APBD/VII/2014 Tanggal 15 Juli 2014 antara Dinas Pekerjaan UmumKota Tanjung Pinang dengan CV.Pilar Dua Inti Persada;Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa ZULPENEDI, ST;7) Membebani Terdakwa AHMAD SAFIl untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Halaman 34 dari 120 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PT.PBRPutusan Tindaka
149 — 70
., MM, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Ahli menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Auditorkhususnya di Bidang Investigasi berpedoman pada Peraturan Kepala BPKPNomor : PER1314/K/D6/2012, tanggal 16 Oktber 2012 tentang PedomanPenugasan Bidang Investigasi.Ahli menerangkan dalam memberikan keterangan Perkara Tindaka PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana APBDesa Batu Ejung Tahun 2014 dan tahun2015 serta Pendapatan Asli Desa Batu Ejung dari tahun 2014 sampai denganbulan
85 — 27
Yohanes Bartum dan yang menjabat sebagai PPK saat ituadalah Jos K Weking, ST sedangkan yang menjabat sebagai TimTeknis adalah Yohanes Juan Fernandez, Yudith Ina Tulit, YosepPaulus Kleden, Yoseph Da Silva, Ardiansyah Hayat, Emanuel LLSogen, STBahwa tugas dan wewenang saksi selaku Kuasa PenggunaAnggaran adalah:a. penyusunan RKASKPD.b. penyusunan DPASKPD.c. pelaksanaan tindaka yang mengakibatkan pengeluaranatas beban anggaran belanja.d. pelaksanaan anggaran pada SKPD.e. pengujian atas tagihan dan perintah
56 — 9
MAHFUDI HUSODO telah terbuktimelakukan tindaka pidana dan selama persidangan perkara a quo Majelis Hakim tidakmelakukan penahanan pada diri Terdakwa, sedangkan dalam UndangUndang No.8 tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 197 ayat (1)huruf k antara lain berbunyi Surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwaditahan atau tetap dalam tahan atau dibebaskan, dan pada pasal 197 ayat (2) antara lainberbunyi Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf
607 — 1091
saksi Marwan Effendy yang waktuitu menjabat sebagai Aspidsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;Bahwa benar pada tahun 2003 ada kasus Bank Rakyat Indonesia yangpenyidikannya dikoordinatori oleh saksi Marwan Effendy;Bahwa benar dalam kasus tersebut terdakwanya adalah HartonoTjahjadjaja dan Yudi Kartolo;Bahwa benar saksi ikut dalam Tim Penyidiknya waktu itu;Bahwa benar waktu itu ada laporan dari masyarakat kemudian saksilapor kepada Pimpinan, kemudian dibuat Surat Perintah untuk Timnya, lalu dilakukan tindaka
73 — 24
bahwa pemberian pemberian atau janji itu dimaksuduntuk mendorong ia melakukan (berbuat) atau tidak melakukan (berbuat) sesuatu dalamjabatannya yang berhubungan (bertentangan atau tidak bertentangan) dengan tugas/kewajiban jabatannya, terlepas apakah pemberi mempunyai maksud bahwa perbuatanitu akan terjadi;Menimbang, bahwa pengertian berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya, berarti tindakannya itu dalam rungkupjabatannya pada saat itu dengan kata lain tindaka
98 — 39
bahwa pemberian pemberian atau janji itu dimaksuduntuk mendorong ia melakukan (berbuat) atau tidak melakukan (berbuat) sesuatu dalamjabatannya yang berhubungan (bertentangan atau tidak bertentangan) dengan tugas/kewajiban jabatannya, terlepas apakah pemberi mempunyai maksud bahwa perbuatanitu akan terjadi;Menimbang, bahwa pengertian berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya, berarti tindakannya itu dalam rungkupjabatannya pada saat itu dengan kata lain tindaka
56 — 13
bahwa pemberian pemberian atau janji itudimaksud untuk mendorong ia melakukan (berbuat) atau tidak melakukan(berbuat) sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan (bertentangan atautidak bertentangan) dengan tugas/kewajiban jabatannya, terlepas apakahpemberi mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan terjadi;Menimbang, bahwa pengertian berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, berarti tindakannya itudalam rungkup jabatannya pada saat itu dengan kata lain tindaka
66 — 13
bahwa pemberian pemberian atau janji itu dimaksuduntuk mendorong ia melakukan (berbuat) atau tidak melakukan (berbuat) sesuatu dalamjabatannya yang berhubungan (bertentangan atau tidak bertentangan) dengan tugas/kewajiban jabatannya, terlepas apakah pemberi mempunyai maksud bahwa perbuatanitu akan terjadi;Menimbang, bahwa pengertian berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya, berarti tindakannya itu dalam rungkupjabatannya pada saat itu dengan kata lain tindaka
393 — 235
Pst.diatur dalam Dakwaan Pertama dengan kewajibannya sebagaimana yangdiatur dalam Dakwaan Pertamayaitu ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 31 tahun 1991 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun2001 perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1991 tetangpemberantasan Tindaka Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana juncto Pasal 64 melakukan tindak pidana korupsi memberisesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
48 — 24
Dumai Tanggal 13 Agustus 2013sebesar Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) Ke Rek No.1080012919680 Oleh SAID EFFENDI, SE.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara atas nama Terdakwa ACONTINA SAUT MARITOSITUMORANG Binti/Anak dari ALBINUS SITUMORANG.Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah).Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor53/PID.SUSTPK/2015/PN.Pbr tanggal 16 September 2015:1.
71 — 22
bahwa pemberian pemberian atau janji itu dimaksuduntuk mendorong ia melakukan (berbuat) atau tidak melakukan (berbuat) sesuatu dalamjabatannya yang berhubungan (bertentangan atau tidak bertentangan) dengan tugas/kewajiban jabatannya, terlepas apakah pemberi mempunyai maksud bahwa perbuatanitu akan terjadi;Menimbang, bahwa pengertian berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya, berarti tindakannya itu dalam rungkupjabatannya pada saat itu dengan kata lain tindaka
58 — 21
bahwa pemberian pemberian atau janji itudimaksud untuk mendorong ia melakukan (berbuat) atau tidak melakukan(berbuat) sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan (bertentangan atautidak bertentangan) dengan tugas/kewajiban jabatannya, terlepas apakahpemberi mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan terjadi;Menimbang, bahwa pengertian berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, berarti tindakannya itudalam rungkup jabatannya pada saat itu dengan kata lain tindaka
111 — 36
., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaanKesatu Primair pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) Undangundang RI nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 TentangPemberantasan Tindaka Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP Jopasal 64 ayat (1) KUHP;Membebaskan terdakwa Totok Bachtiar, SE., dengan pidana penjara selama6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi
230 — 1074 — Berkekuatan Hukum Tetap
Juni 2011,perihal : Tindaka Lanjut MoU, yangditujukan kepada Bupati Kab. Murung Raya; 55.4.2.4.) 3 (tiga) eksemplar Surat PermintaanPembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor :000738/SPP/LS/1.20.05/PPKD/201 1tertanggal 20 Desember 2011, denganjumlah pembayaran sebesarRp1.000.000.000, (satu milyar rupiah); 55.4.2.5.. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Hal. 193 dari 249 hal.
79 — 35
riburupiah), namun kenyataannya dilaksanakan oleh saksi Subur Rimbo Prawotodan hanya 4 (empat) kali turun ke lapangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana yangtelah dipertimbangkan pada pertimbangan di atas, terdakwa selaku DirekturPT.Karya Pusaka Pribadi sekaligus selaku rekanan pelaksanaan pembangunanjalan Kuala Pembuang Telaga Pulang (Sei Kelua ISei Kelua Ill), telah adamemberikan Kuasa Direktur kepada saksi Kasmadiansyah sehingga saksiKasmadiansyah telah ada melakukan rangkaian tindaka