Alasanpenyangkalan Pembanding semula Penggugat karenaketerangan saksi Mulyati tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan hasil pengukuran pengembalianbatas pada tanggal 6 Oktober 2011 No.18/BA/SPP/JT/2011 yang dilakukan petugas Kantor Pertanahan KotaAdminsitrasi Jakarta Timur (bukti P.10) dan gambar SuratUkur No.0027/setu/2010 Sertifikat 5470/2010 Luas tanah265 M2 milik Mulyono,SH.MM tumpang tindin denganSurat Ukur No.1905/Setu/1999, luas tanah 713 M2 milikSumarto, Kelurahan Setu tanggal 27 Oktober

22neeconceecneeeeeeeeneeneeneeeBahwa Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2017 telah mendaftarkanPermohonan Hak Milik atas Bidang tanah Penggugat yang terletak di jalan ParitSeruat RT 003/ RW 006, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, dan Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.PTK Hlmn 10terhadap Permohonan Penggugat tersebut telah dilakukan Pengukuran olehTergugat,namun atas Permohonan Hak Milik Penggugat tersebut tidak bisaditerbitkan oleh Tergugat dengan alasan bahwa diatas bidang tanah yangdiukur tumpang tindin

Mahkamah AgungHalaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 677 K/TUN/2015(SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 angka V.3. gugatan Penggugat beralasanhukum untuk diterima karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung semenjak sertipikat objek sengketa diketahui olehPenggugat;Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan karena berdasarkanputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr.tanggal 04 November 2014, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 332/Tangkerang yan timpang tindin

1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April1986 yang menyebutkan bahwa penggabungan tuntutan PerbuatanMelawan Hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu suratgugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata,masingmasing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiridan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 2643 K/Pdt/1994tanggal 28 Mei 1999 yang menyebutkan bahwa mencampuradukkangugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidakdibenarkan telah terjadi tumpang tindin

Berdasarkan BeritaAcara tersebut, Penggugat mengetahui bahwa bidang lahan yangberbatasan pada bagian timur telah tumpang tindin sebagian denganlahan yang dimiliki oleh Saudara Wilopo berdasarkan Sertipikat HakMilik Nomor 03366/Kelurahan Lepolepo, Kecamatan Baruga, KotaKendari tanggal 13 September 2013. Luasan bidang yang tumpangtindih adalah 58 m?

Putusan No. 57/PDT/2016/PT.PLKmengingat ketidak jelasan inilah dengan siapa sebenarnya tanah Penggugattumpah tindin seentara Penggugat dari dulu sampai sekarang ini tetapmenguasai tanah terperkara tentunya sikap Tergugat III adalah merupakansikap atau tindakan yang merugikan diri Penggugat dan Penggugat jugamerasa sangat terganggu dengan sikap dan tindakan Tergugat III atas tanahterperkara tersebut, yang sebenarnya dan fakta hukumnya adalah dikuasai,dimiliki oleh Penggugat.Bahwa tentunya perbuatan

oleh Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.116/Pasar Baru, maka dalil Penggugat yang mengemukakan adanyakerugian yang ditimbul kan oleh adanya perbuatan melawan hukumyang dilakukan Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasarkanhukum;Bahwa apakah benar bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 1503/Gunung Sahari Selatan atas nama Penggugatyang berdiri diatas Sertiikat Hak Milik No. 116/Pasar Baru, sehinggaterjadi tumpang tindin

Bahwa atas tindakan Tergugat Il, sehinggamenimbulkan kerugian besar kepada Penggugat (vide dalil gugatan Penggugat dalamperubahan gugatan tertanggal 2 Oktober 2019 point 7, halaman 5);Bahwa selanjutnya dalam point 8 halaman 5 perubahan gugatan tertanggal 2Oktober 2019, Penggugat mendalilkan, ...Bahwa setelah dilakukan pengambilan titikkoordinat, temyata izin pertambangan Ore Nikel milik Tergugat yang dikeluarkanTergugat Il, tumpang tindin (overlap) dengan Terminal Khusus Pertambangan milikPenggugat

Riyonosebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menjadi timmonitoring berdasarkan surat tugas yang dibuat KPA, akibatnya tupoksi yangdilakukan oleh mereka menjadi tumpang tindin terutama PPTK yangseharusnya dapat memberikan masukan dan teguran langsung kepadapenyedia dan Andi Kamal yang dapat memberikan masukan teknis kepadapenyedia terhadap pekerjaan penyedia akan tetapi mereka lebih bertindaksebagai monitoring;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat seperti tersebut di atasmerupakan

tertanggal13 Agustus 2008 (vide bukti T3 = T.Il Int.6) yang kemudianditingkatkan menjadi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/045/IUPEr/MBPBAT/IX/2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama(KW.KTN 2009 045 Er) tertanggal 10 September 2009 (vide bukti T2 =T.II Int.20);Menimbang, bahwa asal penerbitan objek sengketa yaitu bukti T4 = T.IIInt.3 adalah setelah jangka waktu bukti P5 berakhir, maka MajelisHakim berpendapat tidak terjadi tumpang tindin

Hal ini dipertegas lagi dengan surat Camat Muara Jawa 6April 2009 ( bukti P.28) yang membuktikan camat tidak dapatmemberikan rekomendasi kepada PT Bintang Prima EnergiPratama karena overlap (tumpang tindin) dengan PT Energi BaraUtama dan PT Kaltim Batumanunggal yang telah disetujui lebihdahulu sejak tahun 2005 yang merupakan syarat mutlak untukmemperoleh SK Eksplorasi:* keluarnya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUPOP/MBPBAT/II/2011 KW.KTN 2011 036 OP, tanggal 24 Februari2011 tentang Persetujuan

hubungan antara hak milik original dengan okupasi adalah hak atas tanahyang dilakukan dengan pemberian alas hak ;Bahwa hubungan antara hak milik original dengan hak eigendom adalah hak atastanah yang dilakukan dengan konversi ;Bahwa hak milik defetativ adalah hak atas tanah yang dilakukan dengan adanyaperjanjian antara kedua belah pihak artinya hak atas tanah diberikan adanyaperbuatan hukum misalnya jual beli ;Bahwa seseorang terhalangi untuk memperoleh hak eigendom apabila di tanah ituada hak tumpang tindin

yang mendapat prioritas adalah warga NegaraIndonesia yang menguasai tanah tersebut dan memiliki dokumendokumenpendukung sebagaimana Pasal 24 ayat (1) PP tahun 1997 ;Bahwa batas waktu tahun 1960 hingga 1980 untuk ex eigendom menjadi hak miliktidak cukup hanya didaftarkan saja di kantor Agraria akan tetapi harus dilihatapakah dalam tanah tersebut ada alas hak hal ini untuk menghindari tumpang tindihhak ;Bahwa harus diperhatikan pula pasal 1320 BW serta prinsip kehatihatian karenajika terjadi tumpang tindin

Paramita Karya Sentosa, dalam halmana seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) daritanah Hak Guna Bangunan No. 4 Sisa/ Karang Mulyatersebut mengambil atau tumpang tindin dengan seluruhHalaman 13 dari 100 halaman Putusan Nomor :38/G/2012/PTUNSRG5.4.tanah Hak Milik No. 2723/Karang Tengah, Gambar SituasiNo. 463/1984 tanggal 1121984 luas tanah 600 M2 (enamratus meter persegi), penerbitan sertipikat tanggal 11 21984 atas nama NATA LUSJAHARI;Bahwa bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 2725/KarangTengah

Gugatan Kurang Pihak;Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya butir 5.1 mendalilkanbahwa salah satu obyek sengketa adalah berupa bidang tanah yangterdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 350/Karang Mulya, SuratUkur nomor. 2189/1990, tanggal 27 Agustus 1990, seluas 1.200 M2,tercatat atas nama Nata Lusjahari, asalnya dari SHM No. 2639/KarangTengah, Gambar Situasi No. 1362/1983, Tanggal 16 April 1983, terjaditumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan No. 417/Karang Mulya,Surat Ukur No. 128/2005

Permasalahan tumpang tindin kepemilikan tanah tersebutdi atas telah dimusyawarahkan/ dimediasikan pada tanggal 12 Januari 2012 diKantor Pertanahan Kabupaten Lebak dengan dihadiri semua pihak dandisaksikan oleh para Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, KepalaDesa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak dan Tokoh Masyarakat;Bahwa permasalahan tumpang tindin penguasaan fisik tanah Sertipikat HakMilik Nomor 14 dan 381/Kaduagung Timur Atas nama YOHANES TJAHYADISUTIONO dengan Sertipikat Hak Milik No. 1067

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapaitnya keadilan baikterhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telah menimbulkanproblematic Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas dan menuruthukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatu putusan yangtumpang tindin (Over laping) dan saling bertolak belakang kelak, yangHalaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 545/Padt/2018/PT SMGmemungkinkan semakin kompleksnya permasalahan dalam perkaraAquo.

tanggal 14 April 2011 di Polsek Sungai Kakapmemberikan keterangan Tidak Terjadi Tumpang Tindih antara SHM 715dengan SHM 2215 dan SHM 2216 maka dengan keterangan tersebutBuang Kaliman @ Abu (Penggugat II) pada tanggal 14 Juni 2011 di jadikanTersangka pengrusakan kebun;Bahwa, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas SHM 1769 nomorBA/49/BA PBTS/SPP/V/2017 dan Peta Bidang Tanah nomor 224/2017tanggal 16 Nov 2017, menerangkan SHM 1769 Terindikasi Tumpang Tindihdengan SHM 715 dan Skets Indikasi tumpang tindin

PrajaKelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2015 pernahdiberikan kuasa oleh Tergugat untuk membantu permasalahan tanahnyadengan Penggugat yang terletak di Jalan Taruna Praja Kelurahan Sungai SipaiKecamatan Martapura Kabupaten Banjar;Bahwa pada saat itu kuasa tersebut diberikan secara tertulis dengan suratkuasa tertanggal 15 November 2015;Bahwa yang saksi ketahui tanah yang diakui sebagai milik Tergugat Mardiansyah tersebut tumpang tindin

ukuran 34 meter x 85 meter;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut dan juga tidak ikutmenandatangani surat hibah karena pada saat surat hibah tersebut dibuatsaksi tidak bertempat tinggal yang sama dengan orang tua saksi;Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat Mardiansyah beberapa hari yang lalu yakni hari Minggu tanggal 9 September2018 bahwa orang tua saksi pernah menghibahkan tanahnya kepada sdr.Tergugat Mardiansyah dan ternyata tanah tersebut tumpang tindin

Bahwa begitujuga dengan 1 kapling tanah ukuran 22 x 55 meter terletak dijalan BantengHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 98/Padt.G/2016/PN PikXXV Kota Palangkaraya, setelah penggugat ke lokasi tanah bersangkutanternyata tanah tersebut bermasalah dan tumpang tindin hak kepemilikanatas tanah tersebut.

setelah terdakwa J baru keluar spermaterdakwa IJ masuk lagi ke dalam kamar, jadi saat terdakwa masuk kamarsaat itu korban tidur terlentang di atas kasur yang terletak di bawah di tutupi selimutdalam keadaan telanjang bulat, terdakwa J juga tidur di samping korbankondisinta tidak memakai celana hanya memakai kaos, ciuman kurang lebih 5 menitsambil terdakwa J pegang pegang payudara korban, selanjutnya terdakwaMM melepas celananya dan setengah telanjang, dalam posisi korban di bawahakhirnya terdakwa il tindin

terdakwa I baru keluar spermaterdakwa RUDI masuk lagi ke dalam kamar, jadi saat terdakwa J masuk kamarsaat itu korban tidur terlentang di atas kasur yang terletak di bawah di tutupi selimutdalam keadaan telanjang bulat, terdakwa J juga tidur di samping korbankondisinta tidak memakai celana hanya memakai kaos, ciuman kurang lebih 5 menitsambil terdakwa J pegang pegang payudara korban, selanjutnya terdakwaMMM melepas celananya dan setengah telanjang, dalam posisi korban di bawahakhirnya terdakwa il tindin

terdakwa J baru keluar spermaterdakwa IJ masuk lagi ke dalam kamar, jadi saat terdakwa jf masuk kamarsaat itu korban tidur terlentang di atas kasur yang terletak di bawah di tutupi selimutdalam keadaan telanjang bulat, terdakwa J juga tidur di samping korbankondisinta tidak memakai celana hanya memakai kaos, ciuman kurang lebih 5 menitsambil terdakwa Ml pegang pegang payudara korban, selanjutnya terdakwaMM melepas celananya dan setengah telanjang, dalam posisi korban di bawahakhirnya terdakwa i tindin

diklaim masuk dalam sertipikat hak milik Nomor 835(vide posita angka 3 halaman 3 Gugatan) ;Bahwa menurut Penggugat dampak pengukuran pengembalian batasoleh Tergugat terhadap SHM 835 dan SHM 952 sebagaimana dimuatdalam Berita Acara Pengembalian Batas No. 157/Ba72.04/III/2015tanggal 16 Maret 2015 dan Berita Acara Pengembalian Batas No. 158/Ba72.04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 menyebabkan sebagian tanah milikPenggugat (SHM 952) diserobot atau masuk dalam wilayah SHM Nomor835, sehingga terjadi tumpang tindin

,MH, Jabatan Direktur Keuangan LPP RRI, Drs Dadi Sumihardi,Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI dan EsaMahdika, SH, Jabatan Staf Sub Bagian Hukum Direktorat SumberDaya Manusia dan Umum LPP RRI, yang kesemuanya telah memilikiSentimentil/Emosional, tumpang tindin kepentingan dan/ataukebencian kepada Penggugat karena Penggugat telah bersikap kritisterhadap kebijakan Dewan Pengawas LPP RRI, yang telah salah dancacat hukum dalam Pengangkatan Sdr. M.