Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-11-2015 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0541/Pdt.G/2015/PA.Mrs Tanggal 23 Agustus 2016 — perdata
- pemohon
- termohon
23 — 11
23 — 11
dalam perkara ini sebagaimana maksudPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut tidak berhasil,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izindari atasannya sehingga Pemohon membuat surat pernyataan bersediamenanggung segala resiko, sebagai syarat bagi sorang Pegawai Negen Sipilyang
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA MATARAM Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Mtr Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 32
32 — 32
Bahwa setelah Termohon Rekonpensi / Pemohon Konpensimembaca dan menganalisa selurun gugatan Rekonpensi dariPemohon Rekonpesi / Termohon Konpensi adalah gugatanRekonpensi yang sangat memberatkan Termohon Rekonpensi /Pemohon Konpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang punya penghasilan sangat minim yaitu gaji kotor Rp. 5.260. 300.,, dan dipotong dengan pinjaman bank MANDIRIHim. 17 dari 50 him / Put.
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
ASIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 34
ASIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 34
Nomor.80/G/2017/PTUNMTR Tanggal 7 Pebruari 2017 gugatan mana telahdiperbaiki secara formal pada Tanggal 8 Maret 2017 telah mengemukakanalasanalasan sebagai berikut:Putusan Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR Halaman 4OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/065/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/248/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 208/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
dr. NAGA BAKTI HARAHAP
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
170 — 102
dr. NAGA BAKTI HARAHAP
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
170 — 102
dimana dalam penerbitan objek sengketasudah didasarkan pada adanya surat pemerintahan atasan yangmenginstruksikan agar PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan agar dilakukan pemberhentian tidakdengan hormat, dan setelah itu Badan Kepegawaian Daerah sudah membuatrapat dengan tim untuk menindaklanjuti surat dari Menteri PendayunganAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan keputusan bersama 3 (tiga)Menteri terkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 148/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
Suweno
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
84 — 72
Suweno
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
84 — 72
T1;2.Foto copy Petikan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor16/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, dengan terdakwa Suweno, selanjutnya(of) 0>) din tol A (6 = T2;3.Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/56597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Purusahn PengadilanPutusan
Register : 02-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1108/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
JUWITA KAYANA, SH., MH
Terdakwa:
AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE
418 — 230
JUWITA KAYANA, SH., MH
Terdakwa:
AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE
418 — 230
UtrAnggotanya karena selama ini Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)sejak kepemimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH sampai di delegasikankepada ALI KALORA beberapa kali melakukan tindak terorisme berupapenyeranganpenyarangan terhadap Aparat keamanan serta warga sipilyang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT dalam rangkamenegakan Daulah Islamiyah. Terdakwa mengetahui jika kelompok MITtelah aktif berjuang menegakan daulah Islamiyah sejak tahun 2012semenjak selesai kerusunan Poso.
Register : 17-11-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 97
135 — 97
terang dan nyata pekerjaanPemohonyaitu Pegawai Negeri Sipil /PNS (bukti P3).5,Bahwa oleh karena senyatanya berdasarkan pada dokumentasi suratsurat Pemohon sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas bahwapekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan secara jelasPemohon memiliki Nomor Induk Pegawal (NIP)196308282006041009 dimana berdasarkan NIP Pemohon tersebutdapat diketahui bahwa Pemohon berstatus sebagai PNS sejak bulanApril 2006.6.Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
SUBAGIO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
PT. Indako Trading Coy
81 — 19
SUBAGIO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
PT. Indako Trading Coy
81 — 19
IIdiperintahkan untuk mengevaluasi sistem penentuan Kepala DinasKetenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang ada selama ini jugabukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan kewenanganmutlak badan peradilan dan atau lembaga lain yang diatur secaratersendiri dalam ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku ;Bahwa sebaliknya jika maksud gugatan adalah agar Tergugat Ilmemberikan tindakan kepada Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-08-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 299/Pid.B/2012/Pn.Sda Tanggal 8 Agustus 2012 — AGUS SUPRIYANTO
45 — 8
45 — 8
Akibat katakata yang diucapkanterdakwa sambil menunjuk kearah saksi DJONI ASTONO, SH, saksi DYANSUKMA SEKARINA, SH, dan saksi TOTOT HARGIANTO, ST, MM yang saat ituberada dihadapan khalayak ramai yaitu para peserta unjuk rasa yang jumlahnyasekira 50 (lima puluh) an orang tersebut maka saksi DJONI ASTONO, SH, saksiDYAN SUKMA SEKARINA, SH, dan saksi TOTOT HARGIANTO, ST, MMmenjadi merasa malu dan terserang kehormatannya selaku Pegawai Negeri Sipilyang saat itu sedang menjalankan tugas dan jabatannya
Putus : 07-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 406/Pid.B/2015/PN.Blb Tanggal 7 Agustus 2015 — Nurcahya Binti Samsuar.
44 — 8
44 — 8
Memerintahkan barang bukti berupa :1(satu) lembar photo copy akta perkawinan No. 35/A/1992 atas nama HendryCandra, SH dengan Ratna Sugiarti yang dibuat oleh kepala kantor catatan sipilyang sudah disyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama Hendry Candra, SH yang sudahdisyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ratna Sugiarti yang sudah disyahkanoleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) Exsemplar photo copy
Register : 06-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA VS RINI PURWANINGSIH, DKK;
169 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat Kurang Pihak;a.Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ketahui,mengenai pengembalian berkas nota usul tenaga honorer K2Penggugat adalah merupakan salah satu ruang lingkup dalam prosespengangkatan tenaga honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentangHalaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi
Register : 05-04-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 12-08-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2013/PTUN-MDN Tanggal 29 Juli 2013 — Drs JALALUDDIN, SH,MH,Drs ARMAN SAMARA, SH VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG
113 — 54
113 — 54
Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua (Surat Keterangan dari Lurah/KepalaDesa tentang Kebenaran Orang Tua yang bersangkutan jika tidak adaSurat Nikah/Surat Kawin Orang Tua).Pasal 3Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat diterbitkan padaKantor Catatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan.Pasal 4Untuk menghindarkan Akta Kelahiran Ganda, kepala Kantor Catatan Sipilyang menerbitkan Akta dimaksud memberitahukan dengan surat kepadaKepala Kantor Catatan Sipil ditempat kelahiran yang bersangkutan.Menimbang
Register : 27-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Lmj Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
BUDIONO Bin SUTIKNO
24 — 5
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
BUDIONO Bin SUTIKNO
24 — 5
., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta bersedia memberikan keterangan dengan senya; Bahwa ahli menerangkan bersedia memberikan pendapat sebagai Ahlidengan senya; Bahwa ahli menerangkan keseharian Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Dinas Kesehatan Kab.
Register : 22-09-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2015 Tanggal 19 Nopember 2015 — MANAR RAMADHAN, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT;
123 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Zahara, dkk;Bahwa, selain Tergugat telah salah dalam mengutip amar putusanputusantersebut di atas dan lagi putusanputusan tersebut tidak mengikat kepadaPara Penggugat, Tergugat dalam suratnya yang menjadi objek sengketapada angka 2 telah mengemukakan antara lain bahwa Tergugat mempunyaiwewenang yang mutlak untuk melakukan penertiban rumah negara, hakuntuk menghuni rumah negara telah berakhir pada saat pegawai negeri sipilyang bersangkutan berhenti/pensiun/mutasi/dan/atau meninggal duniaseperti tercantum
Putus : 11-11-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 435/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. HR.MOENZIER HOESIEN >< KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,Cs
180 — 146
180 — 146
Kimia DalamNo.12A, Kelurahan Peganggasaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berhak menghunibangunan/ rumah instansi pemerintah hanyalah Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif.4. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 2 angka 2 yangmenyatakan bahwa PENGGUGAT seolaholah memperoleh rumah yangterletak di JI.
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2010 Tanggal 18 Januari 2011 — BUPATI TAPANULI UTARA ; Ir. MUTIARA D. HUTASOIT
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 1980Tentang Peraturan DisiplinHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/201020Pegawai Negeri Sipil (vide.Pasal 6 ayat 4 huruf b= danPasal 9 ayat (1) dan ayat (2 )Bahwa konsiderans Surat Keputusan Tergugat aquo, dalam Memutuskan, Menetapkan, PertamaMemberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) darijabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 (lima) danmengangkatnya kedalam jabatan sebagai tersebut
Register : 16-09-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 64/Pid.B/2014/PN Kfm. Tanggal 26 Januari 2015 — - LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos alias SELUS sebagai Terdakwa
109 — 61
109 — 61
AFAENPAH,AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUN dan MIKHAEL NAIF (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) mengakibatkan rasa takut terhadapdiri para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalamkegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il, Illdan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para Pegawai Negeri Sipilberupaya menyelamatkan diri dengan jalan lari meninggalkan tempattersebut.Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-12-2016 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA PALOPO Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Plp Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 27
49 — 27
Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif dengan pangkat golongan terakhir adalah IV;Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka kepada Majelis HakimPengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara Perdata Nomor691/Pdt.G/2016/PA Plp. ini dimohon untuk memutuskan perkara ini dengan amarsebagai berikut:1. Menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskanpermohonan cerai talak Pemohon sepanjang mengenai perceraian;2.
Register : 17-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PA MOROTAI Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.MORTB Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 24
72 — 24
Wamitna), Majelis Hakim berpendapatbahwa Taspen bersifat tabungan yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipilyang apabila pensiun hidup atau meninggal dunia akan dikembalikan kepadapenabung/peserta Taspen serta tanggungannya sebagai suami/isteri danmenjadi harta bersama atau menjadi harta peninggalan, mengacu padaMimbar Hukum No.33 tahun 1997 yang didiskusikan pada Pelatihan TehnisYustisial Mahkamah Agung Hakim Tinggi Agama seluruh Indonesia pada tahun1995 yang diambil alin menjadi pendapat Majelis
Register : 05-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 3
22 — 3
Tergugatrekonvensi menyatakan akan menafkahi anakanak sesuai dengankemampuanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu. dikemukakan bahwaberdasarkan Pasal 41 huruf (b) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ,seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan danpendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannyatidak dapat melaksanakan kewajiabannya tersebut, Pengadilan dapatmenentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang