Penggugat akan menanggapinyasebagai berikut : Bahwa Tergugat sepertinya purapura lupa atau bahkan lupaingatan, karena tidak mungkin dan tidak logis serta tidak masuk akaljika ada seorang istri mengajukan Cerai Gugat, jika kondisi rumahtangganya baikbaik saja, namun Tergugat menyangkal semua dalilgugatan Penggugat, bahkan sebelum masuk agenda pembuktiandalam proses persidangan yang mulia ini digelar, Tergugat sudahmenyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dukung olehbuktibukti yang sah.

SIARUM (istri) mengajukan gugatan terhadapNY.SUDIONO di Pengadilan Negeri Jakarta BaratSelatan pada tanggal26 April 1975 yang didaftarkan di KEPANITERAAN Pengadilan NegeriJakarta Barat & Selatan, tertanggal 28 Juni 1975, dibawah NOMOR :167/1975 G.

Bahwa sering terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, akibatpersoalan suami tidak mampu memberikan nafkah bhatin istrinya,kemudian istri mengajukan gugatn cerai, tetapi bukan alasan lemahsyawat, karena itu harus dibuktikan dengan keterangan dokter ahli kelamin,selama itu tidak ada bukti medis dari dokter itu akan menjadi finah dansangat melukai perasaan Tergugat;8.

Gugatan rekonvensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidakmenjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti suami menceraikan isiri,istri mengajukan rekonvensi, mau cerai dengan syarat suami membayarhutangnya kepada orang tua istri tersebut. Masalah sengketa hutangpiutang bukan kewenangan pengadilan agama.c. Perkara mengenai pelaksanaan putusan. Yaitu Gugatan rekonvensitidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim.

Gugatan rekonvensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidakmenjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti suami menceraikan istri,istri mengajukan rekonvensi, mau cerai dengan syarat suami membayarhutangnya kepada orang tua istri tersebut. Masalah sengketa hutangpiutang bukan kewenangan pengadilan agama.c. Perkara mengenai pelaksanaan putusan. Yaitu Gugatan rekonvensitidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim.

Atas dasar bentuk dasar Hukum darihal tersebut, Penggugat yaitu mantan Istri mengajukan gugatan atas hartaHal. 3 dari 60 Putusan No. 203/Padt.G/2016 /PA.Sidrapyang selama ini didapati pada masa Perkawinan dengan sandaran padaPasal 86 KHI. Selain itu pula harta Awal atau harta bawaan yang dimilikioleh mantan Istri merupakan hak mutlak yang dipegang oleh pihakpenggugat dan tidak bercampur karena sebab perkawinan dengan alasanHukum KHI Pasal 87 butir 1 dan 2.

Bahwa dalam surat edaran Kepala Badan Administrasi KepegawaianNegara Nomor 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990, TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990,Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentan lin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalamangka Il poin 16 menyebutkan bahwa meskipun perceraian terjadi ataskehendak istri yang bersangkutan haknya atas bagian gaji untuk bekasistri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan

menghilangkan hakPenggugat atas objek jaminan fasilitas kredit adalah dalil yang tidakberdasar dan sudah sepatutnya ditolak mengingat Turut Tergugat tidakpernah dengan maksud untuk menghilangkan hak Penggugat atas objekjaminan fasilitas kredit sebagaimana dalil Penggugat tersebut, TurutTergugat hanya bertindak sebagai pihak terutang yang berusahamenyelamatkan harta bersama (Objek Jaminan) agar tidak hilang ataudieksekusi oleh Turut Tergugat IIBahwa posisi Turut Tergugat (Suami) yang pada saat Penggugat (istri

)mengajukan Fasilitas Kredit kepada Turut Tergugat II dengan terlebihdahulu mendapat persetujuan dari Turut Tergugat I, dan kondisi pada saatPerjanjian utangpiutang tersebut ditandatangani nyata Penggugat danTurut Tergugat ada dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam keadaanpisah ranjang atau pisah rumah, menjadikan Turut Tergugat berkewajibanuntuk membayar utang secara tanggung renteng atas adanya hutangPenggugat pada Turut Tergugat II (Hutang Bersama).

Laludalam proses perceraian di pengadilan, pihak istri mengajukan atauPutusan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Mrs.

karena itu tuduhan Nusyuz terhadapTermohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat di benarkankarena Termohon tidak terbukti durhaka terhadap suami, malahsebaliknya Pemohonlah yang tidak bertanggung jawab terhadap Termohonsebagi istrinya dengan meninggalkan Termohon dan tidak memberikannafkah baik lahir maupun bathin kepada Termohon hingga saatini;Bahwa Sehingga terhadap Nafkah Mutah, Iddah, Maskan, kiswah besertanafkah lampau adalah hak hukum Termohon Konvensi / PenggugatRekonvensi sebagai istri

mengajukan permohonan Nafkah Mutah, Iddah,Maskan, kiswah beserta nafkah lampau ke Majelis Hakim sebagai akibathukum Perceraian, dan hal itu patut untuk dikabulkan;Oleh karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dapatmembuktikan dalildalil jawabanya atas Permohonan Pemohon Konvensi /Terggugat Rekonvensi maka patut apabila Permohonan TermohonKonvensi /Penggugat Rekonvensi dikabulkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua halhalsebagaimanatercantum dalam berita acara persidangan

Kompensi untuk menjatuhkan talak satu kepada TermohonKompensi (Putusan MARI No. 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember1884);DALAM REKOMPESIBahwa gugatan Pemohon dalam Rekompensi TELAH MENCABUTPERMOHONAN REKOMPENSI (Guagatan balik) pada hari Kamis,tanggal 26 Mei 2016 dengan Register Nomor: 1878/Pdt.G/2015/PA.Mkspada Pengadilan Agama Makassar;Begitu pula;Dalam permohonan cerai talak Termohon Rekompensi di PengadilanHal. 146 dari 145 Hai.Put.1878/Pdt.G/2015/PA.MksAgama Makassar, Pemohon Rekompensi selaku istri

mengajukan gugatanRekompensi, agar suami dihukum untuk membayar kewajiban kewajibandalam pasal 149 dan pasal 158 tersebut.

berdasarkan faktafakta hukum tersebut, HakimTunggal berpendapat bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran yangterjadi terdapat potensi kesalahan dari masingmasing pihak sehinggakesalahan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak saja;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017, Tentang PedomanMengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, makapengertian kata Nusyuz harus diredevinisi ulang, sehingga meskipun dalamhal seorang istri

mengajukan cerai gugat atau meninggalkan rumahkediaman bersama, namun apabila dengan alasanalasan yang dapatditerima, maka perbuatannya tersebut tidak dihukumi sebagai Nusyuz,terlebin dalam perkara a quo yang tergolong perkara cerai talak;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut, hakim Tunggalberpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat dihukumi Nusyuz,karenanya berhak atas nafkah Iddah dan Mutah;Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mutah adalah kewajiban yangmelekat bagi seorang suami yang

Aman No.33 Kelurahan Sitirejo Il, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan, demikian bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangandihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan juga buktiP 4 dimana pemohon adalah selaku istri dari H Muhammad Yasid yang sudahmenikah pada tahun 2009 di Panyabungan, sehingga atas dasar hal tersebut makaPemohon selaku istri mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri di wilayahhukum tempat tinggalnya orang yang hendak ditaruh di bawah Pengampuantersebut

dalam Pasal 86 yang menyatakan:(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan hartaisteri karena perkawinan.(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikianjuga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.Oleh karena itu tuntutan Tergugat harus ditolak;Menimbang, bahwa gugatan mengenai uang mutah hanya dapat apabilaperceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya (Cerai Talak), sementaradalam perkara ini adalah sebaliknya yaitu istri

mengajukan cerai terhadap suami(Cerai Gugat), sehingga tidak mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan uangmutah, maka harus ditolak;Menimbang, bahwa permohonnan sita marital atas obyek sengketa yangterbukti sebagai Harta bersama, yang telah diletakkan oleh Juru Sita PengadilanAgama Tangerang dengan Berita Acara Penyitaan Nomor 1541/Pdt.G/2011/PA.Tng. tanggal 16 Maret 2012 dinyatakan sah dan berharga;Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama selain apa yang telahdipertimbangkan tersebut di atas telah

pertama harus adasuatu putusan mengenai pokok perkara yang sudah berkekuatan hukumtetap kemudian diajukan gugatan baru mengenai pokok sengketanyasama alasannya sama pihakpihaknya sama hubungannya sama jadikalau keempatempatnya sama maka itu nebis in idem salah satu tidaksama maka tidak Nebis in Idem ;Bahwa Ahli katakan tadi bahwa kalau nebis in idem semua syarat harussama yaitu satu persoalannya sama dua alasannya sama tiga pihakpihaknya yang sama dan keempat hubungannya sama, contoh gampangtentang istri

mengajukan gugatan perceraian Terhadap Suami alasannyazinah tidak teroukti maka pokok sengketa diputusan Hakim ditolak gugatanpenggugat kemudian diajukan oleh isteri pokok soalnya sama itu ceraitetapi alasannya berbeda dulu alasannya zinah sekarang diajukanalasannya bukan zina cekcok terusmenerus yang tidak di pihaknya samahubungannya sama Maka menurut Ahli di contoh yang paling gampang itutidak nebis in idem karena apa alasannya beda gugatan pertamaalasannya zinah gugatan kedua alasannya cekcok

Disamping itu dalamperkara Cerai Talak, Suami mengajukan izin cerai talak, atas gugatan itu,istri mengajukan gugatan rekonvensi mengenai gugatan pembagian hartabersama. Dalam kasus ini, sekiranya permohonan cerai talaknya tidak dapatditerima, dengan sendirinya mengenai gugatan rekonvensi pembagian hartabersama harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena antara keduaHal. 23 dari 69 Hal. Putusan No.438/Pdt.G/2021/PA.Mdngugatan terdapat koneksitas yang erat.

Atas dasar bentuk dasarHukum dari hal tersebut, Tergugat yaitu mantan Istri mengajukan gugatanatas harta yang selama ini didapati pada masa Perkawinan dengan sandaranHim 14 dari 80 hlm Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Pykpada Pasal 86 KHI ( kitab Hukum Islam ). Selain itu pula harta Awal atauharta bawaan yang dimiliki oleh mantan Istri merupakan hak mutlak yangdipegang oleh pihak Tergugat dan tidak bercampur karena sebabperkawinan dengan alasan Hukum KHI Pasal 87 butir 1 dan 2.

Jika perceraian terjadi karenapihak istri mengajukan gugatan cerai ke suami, maka sang suami tidakberkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri.Tidak benar Termohon / penggugat Rekonvensi kategori istri yangnusyuz, karna selama pernikahan termohon selalu melaksanakankewajibannya sebagai istri.

Yaitu gugatan rekonvensi tidak diperbolehkanterhadap perkara yang tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama,seperti Ssuami menceraikan istri, istri mengajukan rekonvensi, mau ceraidengan syarat suami membayar hutangnya kepada orang tua istritersebut. Masalah sengketa hutang piutang bukan kewenanganpengadilan agama.c. Perkara mengenai pelaksanaan putusan. Yaitu Gugatan rekonvensitidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim.

Bahwa Terdakwa mendapatkanNarkotika jenisSabu yang di konsumsinyasendiri dari temantemannyamasyarakatsipil yang suka menjualNarkotika jenis Sabu baik masyarakatsipil diPematang Siantar maupun di Pulau Mentawaisejak tahun 2001 sampai dengan sekarang,kemudian pada tahun 2014 sampai dengan tahunHal 35 dari 110 Hal Putusan No:56K/PM.103/AD/V/20192016 Terdakwa sempat berhenti mengkonsumsiNarkotika jenis Sabu namun setelah adapermasalahan keluarga (Istri mengajukan cerai keDandim 0319/Mentawaidan telah

pembiayaan di perusahaan leasing jugasama kurang lebih, jadi kalau tadi ada leasing menarik atau diserahkanoleh si nasabahnya itu kalau pasal 12 A itu bolehboleh saja, inisiatifsendiri juga boleh untuk menyelamatkan fasilitas kredit tadi, nasabahjuga dengan sukarela boleh menyerahkan tapi masalahnya nasabahini Kan perusahaan mestinya proses internal tadi dijalankan dulu, kalaukemudian itu di eksekusi oleh perusahaan leasing tadi maka tidakharus ada kerugian.Bahwa Ahli mengilustrasikan, seorang istri

mengajukan pinjaman tapimenggunakan perusahaan suami karena suaminya penguasaha, bisaSaja seperti itu, tapi di ACC dilihat dari performance perusahaan yangjadi penjamin tadi, menurut ahli Kalau dia menjadi pengurus kalautidak ya mungkin dia lepas, tapi si istri tadi bukan pengurus, kalauistrinya kemudian mengajukan obligor dari Suaminya, maaf sayaHalaman 160 dari 211 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr.koreksi pernyataan saya, kalau perusahaan ini bermasalah bank pastimenolak katakanlah tadi