Ditemukan 504 data
6 — 5
720tx1440tx2160tx2880tx3600tx4320tx5040tx5 760tx6480tx7 200tx7920tx8640tx9360tx10080plainf2fs24 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebutdi atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq.Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnyadapat memutuskan sebagai berikut:parparditap0Owidctlparqjfi453li453sl360slmult1tx453tx840tx1260tx1680tx2100tx2520tx2940tx3360tx3780tx4200tx4620tx5040tx5460tx5880plainf2fs24cf1 partab Mengabulkan gugatan Penggugat; par partab Menjatuhkan taak
27 — 25
oleh karena masa iddah mempunyaiketerbatasan waktu, maka pertimbangan mengenai mutah dengan nafkahiddah, maskan dan kiswah, akan dipertimbangkan secara terpisah.Menimbang, oleh karena penggugat dengan tergugat dalammenjalani kehidupannya selama berumah tangga, telah berstatus bada aldukhul, maka majelis hakim telah dapat menetapkan: menghukum tergugatuntuk memberikan mutah kepada penggugat sejumlah Rp.5.000.000, (limajuta rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dalam keadaandijatuhi taak
59 — 28
DALAM POKOK PERKARA1Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam eksepsi diatas, ditarik masukdan dianggap sebagai bagian yang taak terpisahkan dengan jawaban atas pokokperkara ini ;Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan penggugat, kecualiyang diakuinya ;Bahwa tidak benar dan ditolak oleh Tergugat I perihal posita gugatan poin 4 yangmendalilkan bahwa lorong objek sengketa sejak dulu adalah jalan umum, sebabsejak 1979 lorong tersebut adalah tanah bersertifikat hak milik
75 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 397 K/TUN/2016pemerintahan dilapangan (taak vervulling), termasuk penyelenggaraanpelayanan publik (bestuurszorg) dan perbuatanperbuatan menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara (beschikkingsdaad van de administratie) yangmenimbulkan sengketa tata usaha negara dengan orang atau badan hukumperdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di daerahotonom adalah perkara Tata usaha Negara yang dibatasi pengajuan kasasinyasebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 45A Ayat (2) huruf
sepenuhnya danjangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan hanya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan.Bahwa selanjutnya, Apabila pada saat mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan dalampelaksanaan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind)berdasarkan perundangundangan yang berlaku, maka pada saat itu segalakebijakan yang diambil oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Daerah dalammenyelenggarakan pemerintahan dilapangan (taak
95 — 32
Bahwa berdasarkan pada uraian dan faktafakta hukum tersebut diatas, maka Tergugatperlu. menyampaikan/menguraikan lingkup hukum administrasi negara dimanakekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan negara dalam bidangpolitik (taak stelling) dan kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakanadministrasi negara (taak vervulling atau lebih dikenal sebagai bestuur gebied zaken/lapangan administrasi ; Bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang
20 — 1
berupaya menasehati Termohondan Pemohontapi tapi tidak berhasil ;Bahwa Termohon bukan kena gangguan jiwa tapi depresi akrenaPemohon terlalu keras ;halaman19 dari 33 halaman Putusan nomor 5776/Padt.G/2018/PA.BwiBahwa keduabelan keduabelah pihak telah menyampaikankesimpulannya secara lisa yang pada pokoknya tetap pada dalilnyamasing masing serta mohon Putusan ;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjukkepada segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangansebagai bagian yang taak
Terbanding/Penggugat : BUDI HARIMAN TARDY Diwakili Oleh : 1. AGUS SOETOPO, SH., MH., 2. EVALINA, SH., 3. HARRY FIRDAUS SIMANJUNTAK, SH., 4. CHANDRA HUTABARAT, SH.
Turut Terbanding/Tergugat : PT. TRILLION GLORY INTERNATIONAL
57 — 27
Berita Acara Sita JaminanNo.22/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 25 September 2014 ini jelas merupakantindak lanjut putusan No.22/Pdt.G/2013/ PN.Smda tanggal 12 Februari2014 yang dimenangkan TERLAWAN dahulu PENGGUGAT, sekaliguswujud dari upaya TERLAWAN agar gugatan TERLAWAN taak illusoir dalamperkara a quo, maka Pengadilan Negeri Samarinda telah bertindaksecara sah dan sesuai prosedur hukum acara yang berlaku dan adalahlayak bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadiliperkara ini menolak
13 — 10
LBH.sebesar Rp3.600.000, (tiga juga enam ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi bersedia membayar namun sesuai dengan kemampuannya;Menimbang, bahwa hal di atas merupakan kewajiban suami yang akan mentalakistrinya maka sesuai dengan doktrin dalam kitab Iqna Juz IV Halaman 46 yang artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah taak raj berhak atas suaminya untukmendapatkan biaya tempat tinggal, nafkah lain serta pakaian yang layak.
128 — 43
Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling) ;b.
Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakanadministrasi Negara (Taak Vervuiling atau lebih dikenal sebagaiBestuur gebied Zakeni Lapangan Administrasi) ;Bahwa Partai NasDem telah mencalonkan Penggugat sebagai anggotaDPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif pada tahun 2014, danHak Konstitusional Partai NasDem juga yang berhak menarik Penggugatmenjadi anggota DPRD Kabupaten Merangin dan menjadi kewajiban pulabagi anggota Partai NasDem untuk berhenti dari anggota legislatif haltersebut
20 — 3
biaya untuk anak Termohon ; Bahwa keluarga sudah berupaya menasehati Termohondan Pemohon tapitapi tidak berhasil ; Bahwa Termohon bukan kena gangguan jiwa tapi depresi akrena Pemohonterlalu keras ;Bahwa keduabelah keduabelah pihak telah =menyampaikankesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masingmasing serta mohon Putusan ;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjuk kepadasegala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagaibagian yang taak
1.PARDOMUAN MANURUNG, SH.
2.Tolhas B Hutagalung, SH
3.Valent Bena Tuah,SH
4.ARILASMAN CORNELIUS, SH
Terdakwa:
DIMAS PEBRIANSYAH BIN NURJAYA
89 — 40
Terdakwa menjelaskan bahwa motifasi Terdakwa bergabungdengan Daulah Islamiyah/ISIS yang di pimpin oleh SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI di Bumi syam/Suriah adalah untuk bergabung dan hidupdibawah Daulah Islamiyah/ISIS taak kepada perintah Amirul MukmininSYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.
NURDIANSYAH, SE.
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
137 — 53
Bahwa dalam perkara ini Terggugat perlu menyampaikan kepadaPara Pemggugat pemahaman menyangkut lingkup hukum AdministrasiNegara supaya Para Penggugat tidak tersesat dan/atau tidak salahmengajukan guggatannya, bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi duabagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling) danKekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasiNegara (Taak Vervulling atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebiedzaken/Lapangan Administrasi :Bahwa sesuai dengan ketentuan
1.JAHRUDIN, SH
2.RISMA HIRIJANTI LADA, SH.
Terdakwa:
JIMMI FEBRIAN, S.Pt alias JIMMI alias ABU MUSAID alias MAYO ABDULLAH Bin Alm. JOHANES JOHAN
151 — 86
Terdakwa menjelaskan bahwa motifasi Terdakwa bergabungdengan Daulah Islamiyah/ISIS yang di pimpin oleh SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI di Bumi syam/Suriah adalah untuk bergabung dan hidupdibawah Daulah Islamiyah/ISIS taak kepada perintah Amirul MukmininSYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.
Mohammad Yassir, S.E.
Tergugat:
Bupati Tegal
162 — 46
Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.negara atau pemerintah untuk memenuhinya karena pada negarahukum modern terjadi perubahan paradigma hakhak warga negaradari freedom to do atau rights to do menjadi rights to receive,sehingga kata berwenang pada Pasal 76 ayat (1) UndangUndangAdministrasi Pemerintahan yang berasal dari kata wenang (bevoega)dan kewenangan (bevoegdheid) yang dalam bahasa hukummerupakan genus, memiliki spesies tugas (taak), hak (recht),kewajiban (plicht) dan tanggung jawab (verantwoordelijk
42 — 9
diberikan kepada ahli waris Sukimin;Bahwa para Penggugat sudah berulangkali meminta secara baikbaik kepadapara Tergugat agar tanah sengketa diserahkan untuk dibagi waris, tetapi paraT@rQUGEE TAAK.
71 — 22
Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.AbeMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) InpresPertimbangan Mut'ahNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bilamanaperkawinan putus karena taak maka bekas suami waiib memberikanmut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda,kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
9 — 8
Yang diserahkan sesat setelah ikrar taak diucapkan;
4. Menetapkan Hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama : Raden Jevin Eckhard Farizky, (L), Umur 8 Tahun dan Raden Jorge Oliver Farizky,(L), Umur 5 Tahun, berada ada Pengasuhan dan perawatan Termohon selaku Ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk berkunjung, menjenguk danmendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya
58 — 18
Gugatan Error In Persona.Penggugat telah salah menyebut nama lengkap salah satu Tergugat karenasalah satu nama Tergugat salah. silahkan Penggugat membaca surat kuasa SN ParaTergugat yang diberikan kepada LBH ABDI BANGSA tanggal 17 Maret , L.4U12Z, taak DISa Seenaknya vKengg ugat merubah nama salah satu~ yang telah diberikan oleh orang Tergugat; tuanya sejak lahir, sehingga gugatanPenggugat terbukti error in persona ;Gugatan kurang pihak (cacat plurium litis consortium ).Bahwa Penggugat dalam posita
16 — 6
Rekonpensi danPemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi.Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonpensi berkaitan erat denganpermohonan konpensi maka semua yang telah dipertimbangkan dalamkonpensi secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan dalam gugatrekonpensi.Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam konpensi permohonantalak Pemohon ditolak.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telahditolak, maka gugat rekonpensi yang semuanya merupakan akibat jika terjadicerai taak
Ali Mashar
Tergugat:
BUPATI JEPARA
97 — 38
yang berarti hak bagi warga masyarakat untuk mengajukankeberatan dan banding merupakan kewajiban bagi negara atau pemerintah untukmemenuhinya karena pada negara hukum modern terjadi perubahan paradigmahakhak warga negara dari freedom to do atau rights to do menjadi rights toreceive, sehingga kata berwenang pada Pasal 76 ayat (1) UndangUndangAdministrasi Pemerintahan yang berasal dari kata wenang (bevoegd) dankewenangan (bevoegdheid) yang dalam bahasa hukum merupakan genus,memiliki soesies tugas (taak