., HakimHakim AdHoc PHI pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehRafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.Jono Sihono, SH. Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.ttd.Arief Soedjito, SH.MH.PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.

BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 56/Pid.SusPrk/2017/PN RanPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa TRAN

BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUKETIGABahwa terdakwa TRAN THANH THAT selaku Nahkoda KM.

BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perikanan.ATAUKE EMPATBahwa terdakwa TRAN THANH THAT selaku Nahkoda KM.

BD 96824 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa.Pasal 98 Jo.

Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 JoPasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat(2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

dan terdapat ikan hasil tangkapandari kapal tersebut sebanyak + 20 kg (dua puluh kilogram) dan terdapat alattangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi yang berada diataspalka kapal serta diketahui bahwa kapal BD 11102 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah SALINAN Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) ; Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC

dan terdapat alattangkap berupa 2 (dua) set alat tangkap jenis Pukat Cumi yang berada diataspalka kapal serta diketahui bahwa kapal BD 11102 TS melakukan penangkapanikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapalBD 11102 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang DikeluarkanSyahbandar Perikanan ;Bahwa selanjutnya kapal BD 11102 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC

Ketentuanketentuan mengenai permasalahan hubunganindustrial tersebut tentunya sama sekali tidak termasuk dan tidak relevan denganketentuan KUHPerdata dan KUHP yang seharusnya diperiksa dan diputus olehMajelis Hakim Peradilan Umum dan bukan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial yang dua anggotanya terdiri dari Hakim AdHoc yang jelastidak memiliki kualifikasi untuk memeriksa perkara perdata umum.

;Pasal 64 UUPPHI tidak mensyaratkan seorang Hakim AdHoc di tingkatPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri untuk memilikipendidikan Sarjana Hukum, namun harus memiliki pengalaman dalam hubunganindustrial selama 5 (lima) tahun.

Dengan demikian sangat jelas dan logis bahwaHakim AdHoc pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Pengadilan Negeritidak memiliki kualifikasi untuk memeriksa perkara perdata umum atau pidanayang merupakan bidang yang ada di luar keahlian dan kapasitasnya,;Lebih jelas lagi, Yurispudensi Mahkamah Agung RI No. 981 K/SIP/1983 tanggal29 Desember 1984 (Bukti T5) disebutkan bahwa:"Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah keliru, sebab perkara ini padahakekatnya adalah: Penggugat menuntut bahwa perbuatan

Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa HutaurukHasundutan, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utaraadalah panitia adhoc yang dibentuk Badan Permusyawaratan Desa(BPD) untuk mempersiapkan pemilihan kepala desa sesuai denganketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 7 TahunHalaman 11 Putusan Nomor: 41/G/2017/PTUNMDN2016 perubahan atas Perda No. 04 Tahun 2015 tentang PemilihanKepala DeSai j enn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen mene nnn enn crn.

Sementara dalam perkara A quo, TERGUGAT hanyalahsebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yangmerupakan Panitia Adhoc dan bukan merupakan Badan Hukummaupun Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, keputusanyang diambil oleh PPKD bukanlah keputusan yang menjadi objek tatausaha negara karena hanya berupa Berita Acara Musyawarah PanitiaPemilinan Kepala Desa Hutauruk Hasundutan dan tidak berupa SuratKeputusan.

HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LiliekPrisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak ;HakimHakim AdHoc PHI Ketua Majelisttd./H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H. ttd./Dr.Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.ttd./Dr. Fauzan, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUSTICIA ROZA PUTRI,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota KetuaTtdJONO SIHONO, SH.TtdARSYAD, SH.,MHPaniteraPenggantiTtdYUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MHOleh karena Hakim Agung, PROF. DR. H.

Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim AdHoc yangmemutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atautidak hadirnya para pihak.2.

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri ParaHakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyono, S.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.Ttd./Sugiyanto, S.H., M.H.Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 479 K/Pdt. SusPHI/2020Panitera Pengganti,Ttd.

,HakimHakim AdHoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota Ketuattd./ ttd./Fauzan, S.H., M.H. Marina Sidabutar, SH.MH.ttd./Horadin Saragih, S.H.,M.H.,PaniteraPenggantittd./Fitriamina, SH.MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak + 1.000 kg yang beradadi kapal Terdakwa yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapanKetua Pengadilan Perikanan Ranai ; Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi IBRAHIM dan saksi WIRYOdiatas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat IzinPenangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl Bahwa selanjutnya Terdakwa TRAN HUYNH NGUYEN berikut kapal KG91526 TS dibawa/di ADHOC ke Penyidik PSDKP Natuna ;Perbuatan terdakwa sebagaimana

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Anggota, danHal. 7 dari 8 hal. Put. No.538 K/Pdt.Sus/2009diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RITA ELSY,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota : K etua,ttid./ ARIEF SOEDJITO, SH. tid./ Prof. Dr. H.

PST. tanggal 28 Desember 2015 harusdiperbaiki mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissentingopinion) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai denganketentuan Pasal 30 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung, perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr.

Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggalitu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri HakimHakim Anggota, serta RudiHal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 198 PK/Pid.Sus/2020Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Terpidana dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis :ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., M.H. Dr. H.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RafmiwanMurianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.Arsyad, SH. MH. Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.ttd.Bernard, SH. MM.PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n.

Edi Prayitno sertaDarmawati, SH masingmasingHakim Adhoc sebagaiHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSelasa, 17 April 2012 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri olen HakimHakim Anggota, dibantu olehnSUKRI Panitera Pengganti Pengadilan WHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan juga dihadiri oleh KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,1. Drs. EDi PRAYITNO M. T. TATAS PRIHYANTONO, SH2.

Edl Prayitno sertaDarmawati, SH masingmasingHakim Adhoc sebagaiHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSelasa, 17 April 2012 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota, dibantu olehSUKRI Panitera Pengganti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan juga dihadiri oleh KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,3. Drs. EDi PRAYITNO M. T. TATAS PRIHYANTONO, SH184.

Edl Prayitno sertaDarmawati, SH masingmasingHakim Adhoc sebagaiHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSelasa, 17 April 2012 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota, dibantu olehSUKRI Panitera Pengganti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, dengan juga dihadiri oleh KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,5. Drs. EDi PRAYITNO M. T. TATAS PRIHYANTONO, SH6.

Ketentuanketentuan mengenai permasalahan hubunganindustrial tersebut tentunya sama sekali tidak termasuk dan tidak relevan denganketentuan KUHPerdata dan KUHP yang seharusnya diperiksa dan diputus olehMajelis Hakim Peradilan Umum dan bukan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial yang dua anggotanya terdiri dari Hakim AdHoc yang jelastidak memiliki kualifikasi untuk memeriksa perkara perdata umum.

;Pasal 64 UUPPHI tidak mensyaratkan seorang Hakim AdHoc di tingkatPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri untuk memilikipendidikan Sarjana Hukum, namun harus memiliki pengalaman dalam hubunganindustrial selama 5 (lima) tahun.

Dengan demikian sangat jelas dan logis bahwaHakim AdHoc pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Pengadilan Negeritidak memiliki kualifikasi untuk memeriksa perkara perdata umum atau pidanayang merupakan bidang yang ada di luar keahlian dan kapasitasnya,;Lebih jelas lagi, Yurispudensi Mahkamah Agung RI No. 981 K/SIP/1983 tanggal29 Desember 1984 (Bukti T5) disebutkan bahwa:"Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah keliru, sebab perkara ini padahakekatnya adalah: Penggugat menuntut bahwa perbuatan

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantuHal. 7 dari8 hal. Put. No. 565 K/Pdt.Sus/201 1oleh Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak.HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd/ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. MH., Ttd/ H. Dirwoto, SH.,Ttd/ Buyung Marizal, SH.,Panitera PenggantiTtd/ Susilowati, SH.

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.Anggotaanggota, Ketua,t.t.d/Dr.

Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.619.000, ;Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari : Kamis tanggal 17Desember 2015, oleh kami : SUWANTO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, LELAYULIANTY, SH.MH. dan RAHARDJA SUTEDJO, SH. masingmasing hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU TANGGAL 23 DESEMBER2015 oleh