Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa telahmengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan NegeriStabat, pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana ternyata dari AktaPermintaan Banding Nomor 96/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb, permintaanbanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Staat telah diberitahukandengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September2020 ;Menimbang

No. 99/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg20.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya PENGGUGAT selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Bandung untuk mendapatkan keadilan.Maka

Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap Warga. Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan hukum, oleh karenanya Pelawan selaku pihak yangtelah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan inimemohon perlindungan dan kepastian hukum dengan jalan satusatunyaHalaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1160 K/Pdt/2016mengajukan Perlawanan (Verzet) ini ke Pengadilan Negeri Medan untukmendapatkan keadilan;7.

JUMAING SINAGA adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli,besera arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi,Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, RegisterIIl190 No.110 tanggal 1 Juli 1908 , sebagaimana termuat dalam salinan dariBoekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalin sesuaibunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 juli1977.Bahwa Op.

JUMAING SINAGA adalah PemilikKampung (Huta) Sipuli, besera arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli,Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under465, Register IIl190 No.110 tanggal 1 Juli 1908 , sebagaimana termuat dalamsalinan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalinsesuai bunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Juli1977;Bahwa menurut Para Penggugat Op.

Jumaing Sinaga adalah Pemilik Kampung (Huta)Sipuli, beserta arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, KecamatanPalipi, Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, RegisterIIl190 No. 110 Tanggal 1 Juli 1908, sebagaimana termuat dalam salinan dariBoekoe Radja BioesSamosir Hoendoelan Palipi No. 5 yang disalin sesuaibunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada Tanggal 15 Juli 1977; Bahwa dalam Kuitipan dari Register de Kampoengs met de daarover besturendeRadjas Hoendoelan

JUMAING SINAGA adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli,besera arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi,Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, Register Ill190No.110 tanggal 1 Juli 1908 , sebagaimana termuat dalam salinan dari Boekoe RadjaBioes Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalin sesuai bunyinya oleh PaniteraPengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Juli 1977 dimana menurut ParaPenggugat Op.

Daud Sofa, sehingga perbuatan perubahan staat/ nama tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;13. Bahwa sejak tahun 2001 TAN KIAN NIO ( ibu penggugat ) telahmeninggal dunia dan tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat,sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;14.

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; HAL 14 PUTUSAN NO :115/PID.SUS/2014/PN.NNKMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di NegaraIndonesia, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atashukum (Rechts staat

Bahwa berdasarkan atas kesimpulan faktafakta (van feitelijken aard)tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwasannya perbuatan Tergugatlldan Tergugat IIl yang tidak mau mengosongkan, membongkar danmenyerahkan penguasaan tanah objek sengketa tersebut kepadaPenggugat serta telah pula menjadikannya sebagai tempat tinggal danusaha yang dilakukan tanpa seizin Penggugat adalah dapat dikwalifikasisebagai Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum (onrecht mati gedaad);Bahwa dalam suatu Negara hukum RI (rechts staat

Kesehatan Republik IndonesiaNomor 02396/ A/ SK/ Ill/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengantanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter;e Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat

Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (in casu Tergugat), oleh karenanya para Penggugatselaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (JusticiaBalance), dengan ini mengajukan gugatan ke Pengadilan HubunganIndustrial Jawa Barat Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung untukmendapatkan keadilan sebab tindakan yang

beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Recht Staat

Beyond a Reasonable Doubt) bahwatindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat

Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

Terdakwa dengannomor pengujian 120/NSK/18 diduga pil HEXYMER berwarna kuningdengan simbol MF dengan hasil identifikasi positif mengandungTrihexyphenidyl.Bahwa Trihexyphenidyl termasuk obat keras dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 419 tahun 1949 tentang obat keras yaituObatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik yangmempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan,mendefinisikan, dan lainlain tubuh manusia,baik dalam bungkusanmaupun tidak yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat

Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat), hakhak privat setiap warga negara (subjektive privat rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihaklain (in casu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (justicia balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang untuk mendapatkan keadilan;Berdasarkan alasanalasan tersebut

benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;HAL 21 PUTUSAN NO: 88/PID.SUS/2014/PN.NNKMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat

JUMAING SINAGA adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli,besera arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi,Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, RegisterIll190 No.110 tanggal 1 Juli 1908 , sebagaimana termuat dalam salinan dariBoekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalin sesuaibunyinya oleh Panitera Pengadilan Negen Tarutung pada tanggal 15 juli1977.Bahwa Op.

JUMAING SINAGA adalah PemilikKampung (Huta) Sipuli, besera arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli,Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under465, Register II190 No.110 tanggal 1 Juli 1908 , sebagaimana termuat dalamsalinan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalinsesuai bunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Juli1977;Bahwa menurt Para Penggugat Op.

Jumaing Sinaga adalah Pemilik Kampung (Huta)Sipuli, beserfa arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, KecamatanPalipi, Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, Registerll190 No. 110 Tanggal 1 Juli 1908, sebagaimana termuat dalam salinan daniBoekoe Radja BioesSamosir Hoendoelan Palipi No. 5 yang disalin sesuaibunyinya oleh Panitera Pengadilan Negen Tarutung pada Tanggal 15 Juli 1977;Halaman 78 dan 106 Putusan Nomor 63/Pat.G/2020/PN BigBahwa dalam Kuitipan dari Register de

JUMAING SINAGA adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli,besera arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Paiipi,Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, Register Ill190No.110 tanggal 1 Juli 1908 , sebagaimana termuat dalam salinan dari Boekoe RadjaBioes Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalin sesuai bunyinya oleh PaniteraPengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Juli 1977 dimana menurut ParaPenggugat Op.

Ellyana Wahyuni Malukow, SE, yang substansinya adalah salah ketikatau salah tulis dalam dakwaan tidak dengan sendirinya menyebabkan surat dakwaan batalatau tidak dapat dihukumnya terdakwa dan Hoge Raad dalam putusannya tanggal 7 April1919, menyatakan : Een Blykbare Schryffout ini de dagvaarding staat een veroordeling nietin de weg sesuatu yang rupanya adalah kesalahan menulis dalam surat dakwaan tidakmenjadi halangan untuk menghukum;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim

Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (incasuTergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak sertakepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohon mengajukan gugatan ini kePengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkankeadilan ; 202022202 202202022023.

benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Halaman 18 dari 26 hal Putusan No.377/Pid.B/2015/PN.JmbMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat

a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadapHak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang nota bene telahmenobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat