Ditemukan 835 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-02-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 22 Februari 2017 — PT GRACIA PHARMINDO VS . SUPINAH, DKK
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengenai pertimbangan dan penerapan Pasal 6 KepmenakertransNomor 232/Men/20038, telah dipertimbangkan dan diterapkan oleh JudexFacti secara cermat dan benar dalam putusannya Nomor 137/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg. tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana dapat dilihatHalaman 20 dari 24 hal. Put.
Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 2899 K/Pid/2006 1. INDRA PURNOMO,SE, ; KHANIF FAUZI,S.Ag
47 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banyumas mulai tahun 2003 berdasarkan SKKPU No. 952/SK/KPU/TAHUN 20038, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan anggota KPU Kab. Banyumas lainnya yakni, Ismiyanto HeruPermana,SH, Drs.Budhi Santosa, Diana Tambunan, SE.MM (Tersangka dalamberkas perkara tersendiri), pada kurun waktu antara bulan Juli 2003 s/d bulanDesember 2004 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2003s/d 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenBanyumas di JI. Dr.
Penggunaan Anggaran Kegiatan Kelompok Kerja, Rapat Kerja, danSosialisasi dari APBN tahun 20038 : Bahwa anggaran KPU Kab.
Register : 28-05-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3179/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg Tanggal 3 Juli 2014 — PEMOHON lawan TERMOHON
21 — 14
21 — 14
No. 15 K/Pdt.SusKIP/201410.11.bukanlah berasal dari APBN dan berdasarkan KMK295 Tahun 20038,jumlah imbalan yang diterima oleh Penggugat hanyalah dicatat dalamAPBN;Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Publik sebagaimana diaturdalam Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas (vide bukti P9) junctoPasal 18 ayat (1) PP Nomor 42/2002 (vide bukti P10) yang menyatakan:Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Migas:(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Register : 19-08-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN Pbr Tanggal 8 September 2016 — RICHARD SIGMUND SIMATUPANG
118 — 23
118 — 23
Tergugatmengajukan Jawaban yang diterima pada tanggal 04 Agustus 2016, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa benar Penggugat adalah pekerja dan bekerja di PT.Tunggal YunusEstate kebun topaz sebagai karyawan pemanen dan bekerja terhitung sejak26 Mei 2004 dengan menerima upah sebesar Rp. 2.000.250/bulan, (dua jutadua ratus lima puluh rupiah) ;Bahwa benar Penggugat telah dilakukan pemutusan hubungan kerja olehTergugat terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016 dengan alasan Pasal 168 UUNo.13 tahun 20038
Register : 02-02-2023 — Putus : 07-03-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL Tanggal 7 Maret 2024 — Penggugat:
PT Interskala Medika Indonesia
Tergugat:
PT Cahaya Lentera Perkasa
83 — 111
PT Interskala Medika Indonesia
Tergugat:
PT Cahaya Lentera Perkasa
83 — 111
ZYBIO NUCLEIC ACID ISOLATION SYSTEM EXM3000
1
SMP-20022
01-09-2920
TIANLONG REAL-TIME PCR SYSTEM GENTIER 48E
1
SMP-20030
14-09-2020
TIANLONG REAL-TIME PCR SYSTEM GENTIER 48E
1
SMP-20038
Putus : 04-09-2017 — Upload : 22-12-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 4 September 2017 — PT INDOPACK PRATAMA VS SRI REDJEKI
197 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetaptidakmelaksanakan kewajibannya untuk mempekerjakan Penggugat maupunmembayar upah kepada Penggugat terhitung sejak bulan November2013, dengan demikian tergugat telah dengan nyata melanggarketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2)yang menyatakan: selama putusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;Bahwa disamping mengabaikan Pasal 155 ayat (2) Undang UndangNomor 13 Tahun 20038
Putus : 28-09-2015 — Upload : 21-04-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1058 K/Pdt/2015
Tanggal 28 September 2015 — ANDI MUHAMMAD RAMLAN, DKK VS ERWAN YACUB IBRAHIM, DK
34 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap(delapan puluh tiga meter persegi), terbit tanggal 9 Juni 1995,ditingkatkan menjadi SHM Nomor 20038/Kelurahan Malimongan Tuatanggal 16 November 2000, Surat Ukur Nomor 41/2001, seluas 83 m?(delapan puluh tiga meter persegi), (bukti P.19), dan selanjutnya digantidengan blangko baru menjadi SHM Nomor 20098/Kelurahan MalimonganTua, tanggal 20 November 2003, Surat Ukur Nomor 00040, seluas 83 m?
Putus : 12-08-2009 — Upload : 19-12-2011Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/Pdt/2006
Tanggal 12 Agustus 2009 — SUGENG;dkk VS PT. MAHOGANY LESTARI; Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq
19 — 13 — Berkekuatan Hukum TetapTunjangan Hari Lebaran setiap tahun besarnya satu bulan gaji, TunjanganHari Lebaran selama 15 tahun terhitung dari penerimaan Tunjangan HariLebaran tahun 2003 sampai dengan penerimaan Tunjangan Hari LebaranTahun 2018 masingmasing PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 30.923.100(tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) ; Tahun 20038 eee ce cece ceeceetertetetettetiettttitttsisieee= Rp. 555.000@ Tahun 2004 on. .ec cece cece cette teeter ttt Rp. 638.250@ Tahun 2005 on. .c cece cette
Putus : 11-08-2016 — Upload : 06-01-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — PT UTAX INDONESIA VS 1. DICKY FAHMI, DKK
235 — 154 — Berkekuatan Hukum TetapPenggugat Ill, Sri Lestari:4 bulan x Rp2.989.000,00 = Rp11.956.000,00Jumlah = Rp36.468.000,00Bahwa dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 yang kami kutip sebagai berikut Selama putusan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannyaBahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UndangUndangNomor 13 Tahun 20038, yang kami kutip sebagai berikut: Ketentuansebagaimana
Putus : 13-04-2017 — Upload : 20-09-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 13 April 2017 — DIDIK SETYAWAN VS PT. EPCOS INDONESIA
89 — 54 — Berkekuatan Hukum TetapNomor 295 K/Pdt.SusPHI/2017sangat kental berhubungan dengan perselisihan pemutusan hubungankerja, halmana tampak dalam kalimat ....agar pihak Tergugat membayarkompensasi pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 UndangUndangNomor 13 Tahun 20038.....;. Bahwa ketidaksinkronan ini pun didukung dengan petitum yang jugamengarah pada perselisihan pemutusan hubungan kerja.
Putus : 28-09-2012 — Upload : 17-12-2014Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242/B/PK/PJK/2011
Tanggal 28 September 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
237 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap. wan Dian Adiputra Komisaris adalah Jenardi Punama Susunan Pemegang Saham perseroan Lembar Saham SenilaiPT Dwimas Inti Permata 491.849.999 Rp491.849.999.000Jenardi Punama 1 Rp1.000Total 491.850.000 Rp491.850.000.000 Bahwa penghadap ketiga Akta anak perusahaan tersebut diatas (Akta No 17, No 26 dan 37) adalah satu orang yaituDesy (kuasa daei seluruh pemegang saham perseroan)20.9 Bahwa berdasarkan laporan keuangan Termohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding pada tanggal 31 Desember2004 dan 20038
Register : 20-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 21-05-2019Putusan PN BATANG Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Btg
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
EKA ROSE INDRAWATI, SH
Terdakwa:
ADITYA HADI NUGROHO BIN CASNOTO
66 — 33hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak.Selanjutnya terdakwa dan anak memakai kembali pakaiannya dan keluarmeninggalkan kamar yang terdakwa sewa ; Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak AAberumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :AL 6540177545 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs.KADAR ARIYANTO HADI, selaku Kepala Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Sampang, menerangkan bahwa anak AA lahirpada tanggal 5 Mei 20038
Upload : 21-10-2011Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/PDT.SUS/2011
PIMPINAN AJB BUMI PUTRA 1912 WILAYAH KUPANG - NTT.; GABRIELY KONSOLATRIK DUA KUKI, SE.
23 — 20 — Berkekuatan Hukum TetapUUK.No. 13 Tahun 2003 pasal 154 ayat 1(a).Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, Judex Facti' tidak salah menerapkan hukum,lagipula alasan Penggugat untuk menunda mutasi patut dandapat dibenarkan, karena bayinya masih berumur 1 (satu)bulan dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf eUndang Undang No. 13 Tahun 20038, secara tegas melarangpengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadappekerja
Putus : 02-08-2017 — Upload : 29-12-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 758 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 2 Agustus 2017 — PT. CARSURIN VS FERI ANDI SUSANTO
163 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat yang menyatakantelah terjadi PHK berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038 tidak terbukti;Pertimbangan Judex Facti tersebut merupakan pertimbangan yangsangat keliru. dan tidak cermat, karena bertentangan denganpertimbangan hukum Judex Facti sendiri pada halaman 66 paragraf 1Putusan, serta tidak didasarkan pada alat bukti surat dan keterangansaksi yang dihadirkan
Register : 13-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020Putusan PA BATAM Nomor 1562/Pdt.G/2020/PA.Btm
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 36Juncto Pasal 1 UndangUndang Nomor 18Tahun 20038, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa/Advokatsebagai Pemohon formil dalam perkara iniMenimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undangundang Nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, maka
Register : 23-05-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 02-11-2018Putusan PN DENPASAR Nomor 543/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
Sari Soraya Ruka
147 — 59Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua)lembar surat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah tanggal 06November 20038. 2222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nen nen nn nnn cence ncn cn cnn ee 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa menyewa bungalow tanggal 06November 2003. 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn cnc n nn ns 1 (satu) berkas akta kuasa dan persetujuan nomor 12 tanggal 10 Juni 2010dan 3 (tiga) lembar surat penghentian perjanjian sewa menyewa tanggal 1Juli 2012. 2222 anne nnn nnn eee eenDikembalikan
Putus : 22-03-2017 — Upload : 04-04-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Maret 2017 — JENNY JUSUF VS PT. INJATAMA (Perseroan) diwakili oleh HENDRA BASOEKI (Direktur)
134 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetapmelakukanpelanggaran standard dan disiplin kerja di perusahaan berupa tidakmenyelesaikan laporan dan menolak mutasi, maka adil dan patut MajelisHakim berdasarkan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,mewajibkan Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Uang Pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal156 ayat (8) dan Uang Penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038
Register : 09-11-2016 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 21-06-2017Putusan PA PALEMBANG Nomor 2141/Pdt.G/2016/PA.Plg
Tanggal 15 Juni 2017 — Perdata
17 — 1., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasaKhusus tanggal 01 Februari 2017, dan ternyata Kuasa tersebut telahmenunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita AcaraSumpahnya dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat parakuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai kuasa, hal tersebutsesuai dikehendaki Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 20038,oleh karenanya Kuasa Termohon Konvensi tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa menurut ketentuan
Register : 14-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 14-05-2019Putusan PN DUMAI Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Dum
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ANDRI SINAGA Alias ANDRI Bin ALON ACE SINAGA
27 — 14Menurut JanRemmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh daripengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luarkewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihatJan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechteljk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht).
Upload : 22-12-2010Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PDT/2010
ANDI SUTANTO, DKK.; PT. KAYU LAPIS INDONESIA
79 — 52 — Berkekuatan Hukum TetapKayu Lapis Indonesia yang termuatdalam Akta No. 43) ;Bahwa jika dalam RUPS kelll terjadi Tambahan Agenda Rapat, makaRUPS ke Ill dimaksud juga menyimpang dari ijin dalam PenetapanPengadilan Negeri Semarang Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smgqg, tanggal8 Desember 20038, karena dalam ijin yang ada dalam penetapan Quorumoleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut yang diijinkan adalah denganAgenda Rapat :Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 321 K/Pdt/2010a. Pengesahan Laporan Tahunan 1999 s/d 2002 ;b.