Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 728/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — BENNY SURYA Bin AMIRUDDIN
112 — 21
  • EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Bahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan Model B apabilayang melakukan warga sipil;Bahwa terhadap keterangan ini yang
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-11-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 24 Nopember 2015 — - Drs. ABDUL AZIS BADJODA, MM.Mpub
88 — 27
  • Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepadamenteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ walikota/DewanGubernur BI/pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita AcaraPenyerahan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2015 —
333 — 626
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi menyatakan bahwa Penyidikan, Penuntutan, danPemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara Tindak PidanaKorupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaiansecepatnya.e Pada tanggal 31 Januari 2005 Termohon mengirimkan surat NomorR.200/KPK/I/2005 perihal permohonan perlindungan saksi/pelaporyang ditujukan kepada Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 12-10-2018 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1140/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 September 2019 —
152 — 151
  • Woyla Raya Abadi tidak mau melakukan kami dari MasyarakatDayak akan melakukan pelaporan ke Kapolri;Bahwa ketika dilakukan pengecekan pada bulan April ternyata jenisukurannya dibawah 40Cm.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-06-2010 — Upload : 24-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1292/Pid.B/2009/PN.Sda
Tanggal 14 Juni 2010 — SENTOT KUNMARDIANTO, SH.MM Dkk
48 — 8
  • MM, dan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa III Komad tersebut diatas, Majelis dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum dalam tanggapannyayang menyatakan : bahwa sudah jelas didalam UndangUndang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam145penjelasan pasal 6 dinyatakan Instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dst .. disamping itu juga adaMemory of Understanding (Mou) antara Kepala BPK, Kapolri
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 156-K/PM.I-01/AL/VIII/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — Irwanto, Lettu Laut (P), NRP 18438/P Muhammad Faisal, Pelda Mes, NRP 70328 Irfan Trisdiawan, Serda Ttg, NRP 68436
123 — 57
  • Melta Tarigan, M.Si. yang menyatakan bahwa barang buktiberupa satu bungkusan contoh urin, 2 (dua) bungkus plastik klipberisi kristal putin dengan berat brutto 0,44 (nol Koma empat puluhempat) gram dan contoh darah para Terdakwa berdasarkan padaPeraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentang Tata cara danpersyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP danlaboratoris kriminalistik barang bukti kepada Labfor Polri yang telahmemenuhi persyaratan formal pembungkusan dan penyegelanbarang bukti
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 6 April 2016 — ELAN MAOLANA BIN AJIJI
70 — 13
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter ; Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012, 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 April 2015 — PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA >< PT. ASMIN KOALINDO TUHUP
300 — 154
  • Ppuket T2BPT Asmin Koalindo Tuhup kepada Kepala Kepolisian RepublikIndonesia (Kapolri) No. Ref. :0814/DIRBORNJKT/XII/2013, tanggal 27November 2013, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum. wiki T24.Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan,Nomor : S.1166/VISET/2013, tanggal 9 Desember 2013, Perihal : TeguranPenggunaan Jalan. Paks M25 lalenteri Kehutanan Nomor P.18/MenhutII/2011 Tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 23-11-2010 — Putus : 11-03-2011 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1434/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Maret 2011 —
420 — 612
  • ;e Aktifitas dalam membantu polri antara lain membantu PoldaMetro Jaya dalam penyusunan konsep 3 in persiapan UUlalulintas (1992), penanggulangan kerusuhan Jakarta (1998),persiapan Polri lepas dari ABRI (1999), pembaruan AKPOL(1999), bantuan pemecahan masalah dari sudut psikologi untukkasuskasus tertentu (Lia Eden, Ryan, Kerusuhan massa), saksiAHLI untuk berbagai kasus teror, penelitian tentang profilkepribadian dan program deradikalisasi teroris (20062009)sejak 2009 diangkat sebagai penasehat Kapolri
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2015 — PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
240 — 1065
  • Games2018. ( Hasil Cetak dan Donlowd ) ;BuktiP13 : Program Kerja Persatuan Sepak BolaSeluruh Indonesia ( PSSI ) 2015 / VISION GOAL ANDTARGET. ( Cetakan Asli ) ;BuktiP14 : Visi, Tujuan dan target serta laporanPersatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) / PersatuanSepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) VISION GOAL TARGET.( Cetakan Asli ) ;BuktiP15 : Surat Kementerian Pemuda dan OlahragaRepublik Indonesia Nomor : 01386/MENPORA/IV/2015, yang17.18.19.ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia( KAPOLRI
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum
Register : 20-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BUOL Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
Munawir alias Bung
143 — 115
  • Pasal 3 atar (1) huruf c :Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara RIHalaman 88 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bulyang dibantu oleh Kepolisian khusus, Penyidik pegawai negerisipil dan/atau Bentukbentuk pengamanan swakarsa;e Peraturan KAPOLRI nomor 24 tahun 2007 tentangsistem menejemen pengaman organisasi, perusahan dan/atauinstansi/iembaga pemerintah; Peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tentangpengaman swakarsa; Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) perpol nomor 4 tahun2020
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-10-2014 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 14 Oktober 2014 — 1. HARI MUJOKO, S.Ag ; 2. FENDY HADI SETYAWAN, ST ; 2. RUDI WAHONO ; KEJAKSAN NEGERI MALANG
70 — 12
  • . ; 22222 nnn n nnn ne ncn nec ncn nen ce cn ncne Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, danPengawassan Bangunan Pemerintah Kota Malang sebagai ahli untukmemberikan keterangan sehubungan dengan surat permintaan keterangan ahlidari Kapolri ; e Bahwa riwayat pendidikannya adalah : a Pendidikan Umum, S.1 (Strata Satu) Jurusan Teknik Sipil lulus tahun1995 di Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional ; 83b Pendidikan Magister, S.2 (Strata Dua) Program Magister Jurusan
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 13-07-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Gin
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
1.I Wayan Sudana
2.I Nyoman Ardika
3.I Nyoman Wirta
4.I Wayan Tekul
5.I Made Londis
6.I Nyoman Jirna
7.I Made Balik
8.Ni Wayan Wati
9.I Nyoman Sumadi
10.I Made Suwenda
11.Ni Wayan Kasni
12.I Nyoman Saba
13.I Ketut Narya
14.Ni Luh Kopi
15.I Wayan Sepel Parta
16.I Made Nadia
17.Drs. Dewa Made Suwanda
18.I Wayan Rame
19.Dewa Made Musna
20.Dewa Gede Jaya
21.I Wayan Sudiarsa
22.I Made Cekeg
23.I Ketut Surat
24.I Wayan Lecir
25.I Wayan Tegeg
26.I Wayan Ruji
27.I Ketut Nuaja
28.I Wayan Waneng
29.I Made Artha
Tergugat:
1.PT. Sharandy Land
2.Pengempon Pura Taman Kemuda Saraswati
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
164 — 109
  • SelanjutnyaTergugat II melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan suratkepada Bapak Kapolri ditembuskan kepada Komisi III DPR RI,Komnas Ham, Ombusman, dan Institusi/pajabat lainnya. Bahwa setelah dua tahun menunggu barulah ada sinyalbahwa para pejabat kita sudah mulai terbuka pemahamannya,sudah menyadari selama ini mereka telah mendapatkan beritabohong. Kemudian Tergugat Il menyiapkan permohonan untukmelanjutkan pengukuran tanah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 20 Nopember 2019 — RICKY ALFIANSYAH KUSWARA
149 — 140
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang KerjasamaHalaman 129 dari 147 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgdalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 31/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 12 Oktober 2016 — PARULIAN SILALAHI
74 — 96
  • Menyerahkan aset hasil pengadaan barang jasa dan aset lainnyakepada Menteri/Panglima TNV/Kapolri/Pimpinan Lembaga/PimpinanKesekretariatan Lembaga Tinggi Negara /Pimpinan KesekretariatanKomisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BVPimpinanBUMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan.j.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Suhendi, SE
66 — 18
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-03-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 23 Oktober 2017 — 1. SATRIO ADI NUGROHO, SH. Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Tumpang IX No. 5, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT I; 2. AMALIA PUSWITASARI, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl. Tumpang IX No. 5, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, sebagai PENGGUGAT II; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHOIMAH, SH., dan NICHOLAS REIDI, SH., dan MATJON SINAGA, SH., M.Hum., Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada “Law Office SHOIMAH & PARTNERS”, berkantor dan beralamat di Jalan Ahmad Yani VII No.4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 117/HKM 01.10/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; LAWAN 1. HERNIATI, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Rajawali Nomor 6 A, P. Mandala, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. PAULINA GINTING, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di LAPAS WANITA KLAS I A Medan, Jl.Lembaga Pemasyarakatan No.27 Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. MUHAMMAD ZUNUZA, SH.MKN., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Kapten Sumarsono Nomor 101/01, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; 4. MUSNIWATY MUSTOFA, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Denai No. 35 Medan Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV; 5. DANA BARUS, SH., Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat di Jl. Raya Besar Deli Tua Komplek RUKO Puri Deli Tua, No. 52 Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V; 6. RIDWAN JAYA, Pekerjaan Swasta, Alamat di Perumahan Mutiara Blok A Nomor 31, Pancing, Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI; 7. AMRI SUDJONO RIDWAN, Pekerjaan Wiraswasta. Alamat di Jl. Serojoa Lingkungan VII, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Utara, Kabupaten Binjai Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII; 8. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat di Jl. Jatisari Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
596 — 89
  • Surat Kuasa dari Paulinakepada Ridwan Jaya ;Bahwa Paulina Ginting (Tergugat Il) mengatakan bahwa benar ia yangmenyuruh melakukan dan bertangungjawab dan menyatakan bahwa tidakpernah memberikan kuasa kepada Herniati (Tergugatl);Bahwa Amelia (Penggugat Il) tidak pernah datang dan tandatangandihadapan Notaris akan tetapi yang datang hanya Paulina Ginting ;Bahwa saksi membenarkan Bukti P1 akan tetapi saksi menerangkan tidakpernah melihatasli Bukti P1 tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 16-03-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1086/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim
Tanggal 16 Maret 2015 — JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN
341 — 322
  • senjata api, amunisi atau suatu bahan peledakadalah telah dilakukan tanpa hak atau tanpa didasarkan atas kewenangan yang sah ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia setiapperbuatan yang berkaitan dengan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak padadasarnya harus disertai atau dilengkapi dengan dokumendokumen yang sah serta hanyaboleh dilakukan oleh pihakpihak tertentu yang telah mendapatkan ijin dari pihak yangberwenang ;Menimbang, bahwa menurut Surat Keputusan Kapolri
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/PDT.G/2011/PN.JBI
Tanggal 5 April 2011 — SITI HOIRIAH, DK (para pemohon PK) lawan DEWANTO ATTAN (Para Termohon PK)
107 — 94
  • mengungsi karena dipaksa dan diancam akan dibunuh bilabertahan dalam rumah, dan para penghuni keluar tepatnya pada malam hari sekitar jam 22.00Wib di bawah guyuran hujan.Bahwa selama berada di pengungsian PARA PENGGUGAT dan keluarganya hidup secaraberpindahpindah (nomaden) layaknya bagaikan pengemis yang berpindahpindah dari satutempat ke tempat yang lain sampai pada akhirnya pada tanggal/5 Desember...........5 Desember 2010, PARA PENGGUGAT dan beserta keluarganya dapat kembali ke rumahsetelah Kapolri
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 378/Pdt.G/2017/PN Smg
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat HALIM SUSANTO Tergugat KEPALA SUBDIREKTORAT VI JAKSI DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI KEPALA SUBDIREKTORAT II EKSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
393 — 166
  • Office AJI& ASSOCIATE, yang berkedudukan di Ruko Stadion Citarum No. 6 Bugangan,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No.0323/PMH/LOAA/VII/2017 tanggal 12 Juni 2017 , sedangkan Tergugat datangdipersidangan :JALAL, SH (PAMEN BIDKUM POLDA), HARTANTO (PAMENBIDKUM POLDA) , WAWAN MULIAWAN,SH.MH (PENYIDIK SUBDIT VI JAKSIDITTIPDEKSUS BARESKRIM POLRI), FIDIAN S.SH.MH (KASUBSG BSNHSTPIDHSM DIVKUM POLRI), semuanya KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ,berdasar surat berintah KAPOLRI