Ditemukan 835 data
70 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UndangundangNo. 13 Tahun 20038 ;b. Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)Undangundang No. 13 Tahun 2003 ;c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undangundang No. 13 Tahun 2008 ;d. Upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah ;5.
141 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan Judex Facti, dalam halini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan gugatan kabur karenaantara posita dan petitum gugatan ternyata tidak ada pertentangan yaitudalam posita mendalilkan hubungan kerja didasarkan PKWT, hal ini diakuioleh Tergugat dan dalam petitumnya mohon Tergugat membayar ganti rugiberdasarkan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 20038
27 — 1
Memo Kurniawan bin Udarmawi (lakilaki/Pemohon VI), lahir di Selatpanjang tanggal 31 Mel1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkanolehKantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor: 467/1995 Tt,tanggal 20 Juli 1995.Pusds Muhammad Ilham bin Udarmawi (lakilaki/Pemohon VII), lahir di Selatpanjang tanggal 20 Pebruari2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkanoleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor:03/T/2003Tt, tanggal 2 Januari 20038.
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 781 K/Pdt/20038. Bahwa selain gugatan Penggugat kurang pihak/subyek yang seharusnyadigugat oleh Penggugat Konvensi adalah kuasa/perwakilan dari paraanggota KSU Muamanah berdasarkan surat dimana kuasatersebutmelakukan perjanjian perdamaian untuk menerima pengembalian uangpokok yang telah disetor oleh para anggota Koperasi diperhitungkan senilaidengan dua petak tanah dan bangunan masingmasing terletak di JI. ST.Hasanuddin No. 31 Barru dan di JI.
66 — 6
NO 13 TAHUN 20038 yaitu:AYAT 1 Dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnya diterima.12.Bahwa sudah jelas surat perjanjian kerja dari tahun 2011 sampai dengan2014 batal demi hukum karena telah melanggar UNDANGUNDANGKETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003dan KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA NOMOR~ KEP. 100/W2004.
93 — 26
terdaftar atas nama TAHIR ;Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/ataumelekat diatasnya seluas 142 m2 (seratus empat puluh dua meterpersegi) yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo,Kecamatan Wara, Kelurahan Amassangan, setempat dikenal sebagaiJalan Nanakan No. 21, Kota Palopo, yang merupakan sebidang tanah danbangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (GHM) No.568/Amassangan, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor54/Amassangan/20038
187 — 54
dan Jenri Sihotang bersama PihakKepolisian, Koramil dan Camat bersama dengan Raja Raja Huta MargaMahulae dan Raja Raja Huta Marga Sihotang sedang mengecek batas bataslokasi Pembakaran lahan di Perladangan Rianiate Aek Buaton ,saat itu jugaTerdakwa mengatakan dan mengakui Toho do au namambakkar lahan on(benar saya yang membakar lahan ini);Bahwa lahan perladangan yang telah terbakar tersebut adalah milikSaksi Hotma Mahulae berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) denganNomor: 140 / 07 / X / SKT / 20038
IDA NUR HARIATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG
92 — 74
. : 134/G/2018/PTUN.SBY11.12.13.14.15.16.17.18.19,20.Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan LurahArjowinangun tertanggal 21 Agustus 20038 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dan KK atas namaSUGIANTO ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Khusus dari SUGIANTO kepada TUMINEM, SH.
H. RIDWAN
Tergugat:
1.M FAIZIN
2.ROWIYAH
3.MUKSININ
4.SOLADI
5.MASMU
Turut Tergugat:
1.HJ MUSRIYANI
2.REPI
3.ASKAN
4.SALAMAH
5.ABD MUKHID MPD
6.CAMAT LAREN PPATS
7.Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab Lamongan
63 — 6
Shodig ( Mertua saya ), dan saksi tahutentang hal tersebut karena saksi diberitahu oleh mertua saksi padatahun 20038 ;Bahwa setahu saksi Istri H. Ridwan adalah Darti dan dalamperkawinannya H. Ridwan dan Darti tidak dikaruniai anak, sehingga H.Ridwan mengangkat / mupu 2 ( dua ) orang anak yaitu M. Faizin danRowiyah, yang mana M. Faizin itu keponakan H. Ridwan dan yangRowiyah itu. keponakan Darti, kemudian M. Faizin dan Rowityahdijodohkan sehingga M.
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suhaidin Abdullah, MM;3 (tiga) bidang tanah tersebut belum bersertifikat diperoleh melalui JualBeli oleh Tergugat dan dapat dijual/dipindah tangankan ke pihak lainberdasarkan Akta Jual Beli dengan Nomor Akta yaitu:e 363/MT/2006, tertanggal 4 April 2006 (empat April tahundua ribu enam);e 364/MT/2006, tertanggal 4 April 2006 (empat April tahundua ribu enam);e 274/MT/20038, tertanggal 23 Desember 2003 (dua puluh tigaDesember tahun dua ribu tiga);7.
64 — 50
No PRIN.44/F/F2.1/7/2003 tanggal 23 Juli 2003.Dengan demikian Tergugat wajid memberikan ganti rugi sebesar 6%(Jurisprudensi Mahkamah Agung RI) setiap tahunnya selama 12 tahunterhitung mulai tanggal 23 Juli 20038. Dan kerugian yang dideritaPenggugat sebesar Rp. 41.060.000.000, sehingga jumlah ganti rugiHal 7 dari 31 Hal.
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kontrak(GA)/2003/XII/002 tertanggal 7 November 20038 ; Membatalkan pelaksanaan eksekusi Penetapan No. 15/EKS/2007/PN.BKS tertanggal 26 Maret 2007 Jo. Aanmaning Nomor 15/EKS/2007/PN.BKS tanggal 29 Maret 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agungdalam Perkara Perdata No. 3044 K/Pdt/2002 tanggal 22 Januari 2007Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 651/Pdt/2001/PT.Bdgtanggal 2 April 2002 Jo.
Ir Abd Rahman
Tergugat:
BUPATI KONAWE SELATAN
202 — 91
KASUBAG TATA USAHA SPPN WAWOTOBI,SK.GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARANOMOR ; 33 TAHUN 2002, tertanggal 7 Maret 2002, danbertugas mulai tanggal 7 Maret tahun 2002 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 20038 ;Hal 11 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI6. KABID PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,KAB. KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWESELATAN, NOMOR : KP. 247 Tahun 2004, Tertanggal, 7Januari 2004, dan bertugas mulai tanggal 7 Januari 2004 sampai dengan tanggal 4 Mei 2006 ;7.
101 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
riburupiah);Bahwa Putusan Judex Facti yang mewajibkan Pemohon kasasi untukmembayar kepada termohon kasasi upah selama proses sejak April 2012sampai putusan ini diucapkan sebesar 44 (empat puluh empat) kali upahPenggugat (Termohon Kasasi) adalah putusan yang keliru dan sama sekalitidak mempertimbangkan bukti bukti dan asas asas hukum sebagai berikut: Bahwa kewajiban pengusaha membayar upah kepada pekerja yangsedang dalam proses PHK sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 tahun 20038
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
EKA SEPTIANIS Alias EKA Binti Alm ASYUKUR.WS
84 — 6
Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht)tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak diluar kKewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum(lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof.
MAIMAN LIMBONG, SH.
Terdakwa:
SATRIA DARMA Als SATRIA Bin YUSUF EFFENDI
30 — 7
Menurut JanRemmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh daripengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luarkewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihatJan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta,20038, hal. 187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechteljk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigenrecht).
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 748 kK/Pdt.SusPHI/2015 Bahwa PHK sesuai bukti P.18 terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2009,mediasi tanggal 3 Juni 2014 dan tanggal 5 Januari 2015 sesuai Pasal 96undang undang Nomor 13 Tahun 20038, gugatan mengenai hakhak karenaPemutusan Hubungan Kerja menjadi daluarsa karena saat gugatan diajukansebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUX/2012 tanggal 19September 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan
81 — 85
UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian,Pasal 10 Bab IIl Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, dan Pasal12 Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 20038 ;Menimbang, bahwa dari keputusan objek sengketa a quo, menurutMajelis Hakim alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatanKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi adalah dalamrangka kepentingan dinas ;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan suratkeputusan yang menjadi objek sengketa in
76 — 18
BahwaPENGGUGAT adalah pekerja yang bekerja pada pihak TERGUGAT,dimana PENGGUGAT mulai bekerja pada pihak TERGUGAT sebagaiberikut :1) PENGGUGAT bekerja sejak tanggal 07 November 20038, dan terakhirbekerja pada departemen packing bagian packing dengan upah terakhirsebesar Rp. 1.567.500, (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu limaratusrupiah);. BahwaPENGGUGAT selama ini secara terus menerus tanpa terputus telahbekerja pada pihak TERGUGAT;. Bahwa PENGGUGAT Bekerja pada PT.
30 — 1
Bangsalsari, KabupatenJember seluas kurang dari 1 Ha atau lebih dari 900 M2 ;e Bahwa tanah sengketa asalnya milik Siti Asiya yang diwariskan kepadaanak tunggalnya yang bernama Lilis Suryani ;e Bahwa Siti Asiya dan Lilis Suryani sekarang sudah meninggal dunia, SitiAsiya meninggal dunia pada tahun 20038 ;e Bahwa tanah sengketa oleh Lilis Suryani dijual Kepada P. Saroji pada bulanApril 2008 dengan harga Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah)dihadapan Notaris Bambang Hermanto, SH.