Ditemukan 590 data
85 — 29
sebab dikedua sisi akses masuk,telah dipasang portal, dan sejak dahulu, bahkan sebelum tahun 1980, hanyayang memiliki kKepentingan yang boleh masuk ke areal lokasi.Bahwa Kereta yang masuk pun hanya kereta barang, dan bukan kereta yangmengangkut penumpang;Bahwa Sejak dahulu hingga saat ini, sama sekali tidak ada protes dari wargasekitar, mengenai penutupan lajur tengah, hal tersebut dikarenakan wargadari dulu tidak pernah menggunakan lahan tersebut;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rel itu milik PT.KAI
330 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konstruksi Drainase 289.605.000,00Total C 1.746.230.000,00Total A+B+C 52.747.506.000,00 Sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil perhitungan kerugianNegara oleh BPKP Deputi Bidang Investigasi Nomor SR282/D6/02/2015, tanggal 20 April 2015;Dan selain hilangnya kemanfaatan berupa nilai aset yang diterima PT.KAI sebagai pengganti Rumah Dinas yang dihuni penghuni lamauntuk dibangunkan di tempat yang baru pada tanah di lahan A dan Cjuga terdapat kerugian negara diakibatkan hilangnya tanah padalahan A
Walikota Medan telah menghilangkan syaratberupa kewajiban pembangunan 288 unit rumah dinas karyawan PT.KAI, hal ini berdampak kerugian yang dialami oleh PT. KAI;Bahwa Terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap, MM., sebagai Pj.Walikota Medan yang merupakan pemegang hak pengelolaan justrutelah memberi persetujuan perpanjangan HGB dengan melakukanperjanjian penggunaan tanah dengan Saksi Handoko Lie DirekturUtama PT. ACK dengan surat perjanjian Nomor 593.5/2194/31/2010.
,tanggal 07Nop12;Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan kepada Direksi PT.KAI (Persero) VP Divre SU Nomor 3442/12.71300/X1/2012., tanggal07Nop12 perihal Permohonan Blokir Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 1147, Nomor 1151, dan Nomor 1150;Fotokopi Pengumuman di Media Massa terkait dengan permasalahanlahan di Kelurahan Gang Buntu tanggal 10Nop12;Asli Surat JPN Kejati SU kepada Kepala Dinas Tata Ruang danPemukiman Kota Medan Nomor B4878/N.2.6/Gp.1/11/2012., tanggal12Nop12 perihal Permintaan
61 — 20
TergugatRekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah berupa biayakesehatan/pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi atau setidaktidaknyamembantu biaya pemulihan kondisi Penggugat Rekonvensi setelah dikuret;Him.58 dari64 Putusan Verzet No. 483/Pdt.G/201 7/PA.Wt.Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah untuk bantuanbiaya pengobatan bagi Penggugat Rekonpensi adalah didasarkan ataskepatutan, kelayakan, dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai PT.KAI
19 — 15
Padabulan September 2018 tersebut, Pemohon saat itu hendak ke Barrubersama nenek Pemohon untuk mengurus tanah keluarga yang hendakdibebaskan oleh PT.KAI untuk pembangunan rel kereta Api. Saat hendak keBarru, Termohon memang meminta izin kepada Pemohon untuk pergi kerumah orang tuanya.
75 — 16
Kasman2.7 Sebidang tanah pertanian seluas 4.700 M2, yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sesuai SHM No. 260 atas nama Magelar dengan batas-batas sbb : Utara : tanah milik PT.KAI Timur : Tanah landasan rel kereta PG Jombang baru Selatan : Tanah Hak/milik warga Jatigedong Barat : Tanah Hak/milik Jawa Pos2.8 Sebidang tanah pertanian seluas 8.260 M2, yang terletak di Desa Pager Tanjung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sesuai SHM No. 170 atas nama Satim
518 — 185
Kereta Api Indonesia (PT.KAI) tidak menggunakan haknya terkait Pasal 83 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P139 s.d P169 berupa KartuTanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah Wargalingkungan Cikuasa Pantai dan Warga Keramat Raya RT. 001 dan RT.002 RW.02 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon danberdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat,Penggugat memiliki bangunan tempat tinggal di lingkungan
Terkait pebertiban dan pembongkaran di kawasan area PT.KAI di sepanjang wilayah Kecamatan Grogol dan KecamatanPulomerak, Kami atas nama PT. KAI Daops Cilegonmendukung penuh dalam hal tersebut dikarenakan demitertibnya dan berjalannya aturanaturan pemerintahkhususnya pemerintah daerah. Pada dasarnya PT. KAIDaops Cilegon siap membantu menertibkan dan membongkar bangunanbangunan yang tidak berijin atau liar.b. PT.
No. 41/Pdt/2018/PT.BTNDikatakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya hal yangbertentangan dengan UndangUndang, tetapi juga berupa: Bertentangan dengan hak orang lain;Dalam perkara ini, Para Terbanding/Para Penggugat tidakmemiliki hak terhadap bangunan yang berdiri secara tidakberdasarkan ketentuan hukum (illegal) di atas tanah milik PT.KAI (Turut Tergugat) dan membangun tanpa ada jin MendirikanBangunan (IMB) dari pemerintah dalam hal ini PemerintahanKota Cilegon.
untuk menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugatuntuk seluruhnya;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengkaitkan kedudukanhukum Para Terbanding/Para Penggugat adalah berkaitan denganSurat Perjanjian Sewa Menyewa a quo, maka sudah selayaknya dasarhukum gugatan Para Terbanding/Para Penggugat adalah GugatanCidera Janji (wan prestasi) bukan Perobuatan Melawan Hukum, danapabila perbuatan penertiban bangunan liar bukan merupakan hak dariPara Pembanding/Para Tergugat yang harus mendapat ijin dari PT.KAI
1.Ir. SONNY DJOKO SUGIHARSONO
2.LULUK SRIHARTINI
3.A.R. YOHANES SUGIHARTO
4.MARIA VERONICA KIKI WIDIYANTI
5.M. AVANDA CLAUDIA MEGA PUTRI
6.C. AVANDA CELINA LARASATI
Tergugat:
PT. KERETA API INDONESIA cq. KEPALA DAERAH OPERASI SEMBILAN JEMBER PT. KERETA API INDONESIA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO
2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR
95 — 4
Sugeng Sugiharto (Ka Daop IX Jember PT.KAI (Persero). Tanpaadapersetujuan para penghuni i.c ParaPenggugat maupun disaksikan oleh pamong Kelurahan Tisnonegarandan persetujuan tetangga:f). NAMA PEMEGANG HAK : PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN PbIh. PENERBITAN SERTIPIKAT : PROBOLINGGO, 10062013.i).
108 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
/ Tergugat Intervensi adalahtidak benar dan mengandung unsur kebohongan atau tipumuslihat karena dasar awal akta perdamaian tanggal 16September 1978 adalah sudah cacat hukum diantaranya PT.KAI sebagai salah satu pihak yang berperkara tidakmenandatangani akta dimaksud dan jelas hal tersebutbukan suatu akta perdamaian yang mempunyai kekuatanmengikat sebagai suatu putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimanaperdamaian di sidang pengadilan; maka dengan demikianperbuatan
91 — 45
GMS tidakditerbitkan Izin Eksploitasi karena tidak dapat mneyelesaikan masalah pohon sawitmilik PT.KAI yang berada diatas tanah yang hendak ditambang dalam waktu 3(tiga) bulan, dan disamping itu masyarakat butuh hidup; akhirnya Koperasi Pilarmembuat perjanjian dengan PT.TSS untuk melakukan kegiatan penambangan bijibesi diatas tanah masyarakat dibawah naungan Koperasi Pilar;Bahwa perjanjian kerja sama PT.TSS dengan Koperasi Pilar yang beranggotakanmasyarakat sebanyak 568 orang diwakili oleh 87 orang
Hj.MARNIYATI
Tergugat:
1.JUJU JUHATTA
2.DWI NUGRATMO (suami JUJU JUHATTA)
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA
90 — 7
yang terletak di Desa / Kelurahan Wulung, KecamatanRandublatung, Kabupaten Blora, dengan batasbatas:sebelah Utara : tanah Negara (jalan);sebelah Timur : tanah Penggugat;sebelah Selatan : tanah PT.KAI;sebelah Barat : tanah Patricia Alias Cristinawati Alias Liem Gioe LoeliNio;Menimbang,bahwa dengan memperhatikan posita dan petitum gugatanoleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sebidang tanah tersebut diatasadalah objek sengketa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan
BURHANUDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA BARAT
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)
446 — 372
(Fotokopi scan)Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2018 atas nama Zakaria PT.KAI. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Barat Nomor: 113/HP/BPN31.783/2018, tanggal 31Oktober 2018, Tentang Pemberian Hak Pakai atas namaPerusahaan Perseroan (Persero) atau disingkat PT. Kereta ApiIndonesia. (Fotokopi Sesuai dengan asi)Bukti Pembayaran SPPT PBB NOP: 31740104260300, tanggal29 Maret 2019 Tahun pajak 2017 dan 2018.
119 — 82
suratpemberitahuan tentang adanya penggusuran;Bahwa Surat peringatan yang Saksi terima berisi menyatakan bahwa sakisitidak memiliki IMB ( izin mendirikan bangunan);Bahwa sebelum tahun 2017 Pemda Kabupaten Bogor tidak pernah memberiSurat pemberitahuan bahwa tanah milik saksi adalah milik Pemda KabupatenBogor;Bahwa surat peringatan yang saksi terima sama isinya dengan suratperingatan yang diterima para Penggugat yang menyatakan saksi tidakmempunyai IMB dan tanah yang ditempati adalah milik lrigasi dan milik PT.KAI
45 — 7
NIAN / TergugatA.2) kepada para Turut TERGUGAT D.yang posisi dan letak bangunannya, adalah terletakdisisi batas sebelah Utara dari seluruh tanah denganSertifikat HGB No. 141.tahun 1970, Surat Ukur Nomor00182/ 2007 , Luas 6.167 M2 (enam ribu seratus enampuluh tujuh meter persegi) yang telah dimohonkan HakGuna Bangunan (HGB) nya yang baru kepada Kepala KantorPertanahan Kota Padang oleh Ibu Kandung Penggugat yangbernama LINDRIANI JAPRI ; dan juga berbatasan langsungdengan tanah perumahan milik PJKA (PT.KAI
82 — 60
PT.KAI atas tanah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia Perusahaan Jawatankereta Api (PUKA), sehingga merugikan keuangan negara cq.
Atmoko selaku Kepala Biro Il Perusahan Jawatan KeretaApi Eksplotasi Barat tidak berhak dan tidak berwenang melakukansurat menyurat yang ditujukan kepada PT Dwi Putra Metropolitankarena menurut Reglemen 13 jilid 3 yang berhak mengusulkanpelepasan tanah itu untuk mengusulkan penghapusan atas asetadalah Kepala Eksplotasi;e Bahwa diatas tanah Grondkaart perubahan ke4 No. 1A milikPNKA (Perusahan Negara Kereta Api (sekarang PT.KAI(Persero)) stasiun kota, sebagian dari tanah tersebut pernahdisewakan kepada
94 — 175
Kereta Api Indonesia (PT.KAI)Jalan Perintis kKemerdekaan No.1 Bandung 15332.F. Tanah dan Bangunan milik Tergugat.1. Jalan Jendral Ahmad Yani Kav B6768 building A Pulo Mas,Jakarta13210.2. Cilegon Factory, Krakatau Steel Estate, Jalan Eropa I KIEC Kav. B2Cilegon 42443. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,( Uitvoorbar bij vooraad ) walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HAFRIZAL, SH.,MH
190 — 147
PRAYOGA dalammelaksanakan Proses Pemilihan Langsung Bantuan jasa hukumLAWYER (Terdakwa ARDIANSYAH SHi) secara sengaja tidakmelibatkan pejabat yg membidangi fungsi hukum di lingkungan PT.Kereta Api Indonesia (persero) Subdivre I.1 Aceh, sebagaimanadisyaratkan pada ketentuan BAB III PELAKSANAAN PENGADAANJASA HUKUM, HURUF A ANGKA 2 PERATURAN DIREKSI PT.KAI(PERSERO) NOMOR: PER.U/KM.101/IX/1/KA2019 tanggal O6September 2019.
Kereta ApiIndonesia (persero) Subdivre I.1 Aceh, sebagaimana disyaratkanpada ketentuan BAB Ill PELAKSANAAN PENGADAAN JASAHUKUM, HURUF A ANGKA 2 PERATURAN DIREKSI PT.KAI(PERSERO) NOMOR : PER.U/KM.101/IX/1/KA2019 tanggal 06September 2019. Pengadaan jasa hukum di Daerah dilaksanakanoleh Senior Manager Manager Assitant Manager yang membidanghukum di Daerah7.
160 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebelah Utara: Wisma PT.KAI No.6;b. Sebelah Timur: Sekolah Gergaji;c. Sebelah Barat: Jalan Jogja;d. Sebelah Selatan: R. Widodo;Bahwa Drs. Andi Sutardi adalah Warga Negara Indonesia yang secara turuntemurun sejak tahun 1951 sampai sekarang telah nyatanyata menguasaidan menggunakan secara sah atas tanah Negara bebas bekas milikPerusahaan Kereta Api Belanda seluas + 1,207M?
Sebelah Selatan: Mess PT.KAI;Bahwa Diyah P.W Pattinaja adalah Warga Negara Indonesia yang secaraturun temurun sejak tahun 1957sampai sekarang telah nyatanyatamenguasai dan menggunakan secara sah atas tanah Negara bebas bekasmilik Perusahaan Kereta Api Belanda seluas + 294 M?, berikut bangunanHalaman 36 dari 114 halaman.
77 — 63
KAI adalah dengan carakomersialisasi asetaset dengan menawarkan perikatan hukum(perjanjian) dalam bentuk sewa menyewa kepada pihakpihak tertentu,sehingga diharapkan asetaset PT.KAI khususnya rumahrumahHalaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor: 11/G/2015/PTUNJKT.perusahaan yang selama ini tidak dikelola dengan baik menjadi lebihproduktif dan menguntungkan untuk perusahaan.
1.AGUS HALIM
2.SOFYAN
3.TB.SUBHI HABIBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
Intervensi:
PT. KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON
175 — 154
Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 11 angka 2 "BahwaPara Penggugat adalah ahli waris dari pemilik hak asal tanah ( sebelum menjaditanah negara ) seluas 19.988 M 2 yang akan diurai di bawah dan dengan buktibukti sebagai berikut :1) AGUS HALIM Bukti girik / Kekitir C No : 160 ,nama pemilik baku AbdulFattah Bin Hasan (Kakek Agus Halim) seluas : 4820 M 2 , dengan batastanah :e Utara : Tanah Ex HGB 83;e Selatan : Jalan Desa;e Timur: Tanah PT.KAI:;e Barat : Tanah TB Subhi Habibi ( Habibi b
147 — 59
Atmoko selaku Kepala Biro Il Perusahan Jawatan Kereta ApiEksplotasi Barat tidak berhak dan tidak berwenang melakukan suratmenyurat yang ditujukan kepada PT Dwi Putra Metropolitan karenamenurut Reglemen 13 jilid 3 yang berhak mengusulkan pelepasan tanahitu. untuk mengusulkan penghapusan atas aset adalah KepalaEksplotasi;Bahwa diatas tanah Grondkaart perubahan ke4 No. 1A milik PNKA(Perusahan Negara Kereta Api (sekarang PT.KAI (Persero)) stasiunkota, sebagian dari tanah tersebut pernah disewakan kepada
Kereta Api Indonesia Persero (PT.KAI);Bahwa sesuai dengan data yang dimiliki oleh Bagian aset 1 Jakarta,pemegang hak atas tanah di JI. Kemukus No. 69, Pinangsia JakartaBarat tersebut adalah PJKA (PT KAI Persero), berdasarkan SertifikatHak Pakai No. 76/ Pinangsia Jakarta Barat Tahun 1988 tanggal 20 Juni1988 dengan luas 62.218 M?;Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 76/Pinangsiatanggal 20 Juni 1988 dengan luas 62.218 M? An.
Atmoko selaku Kepala Biro Iladalah 1 (satu) tingkat dibawah Kepala Seksi;Bahwa yang mempunyai kKewenangan untuk melepaskan asset berupatanah hak/dikuasai oleh PUKA / PT KAI mekanisme yang berjalan di PT.KAI itu yang mengajukan pelepasan, yang mengusulkan itu di levelDirektur Utama, itupun hanya mengusulkan dan yang menyetujuipelepasan itu, misalnya PT.
tersebut pihakAnis Alwainy atau PT Dwiputra Metropolitan memperolehkekayaan berupa bertambahnya aset Hak Guna Bangunan atastanah seluas 4877 M2 tanpa membayar kompensasi kepada PT.KAI sebagai pemegang Hak Pakai atas tanah tersebut;e Bahwa PT Dwiputra Metropolitan telah menggunakan Hak GunaBangunan atas tanah seluas 4877 M2 sebagai obyek perjanjiandan dihitung sebagai penyertaan Modal dalam perjanjiankerjasama dengan PT Wika Realty untuk mengembangkan tanahmilik PT Dwi Putra Metropolitan menjadi lingkungan