Sari Mutiaratanggal 29 Oktober 2016 maka sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (5)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,maka Keputusan RUPS tertanggal 29 Oktober 2016 sesuai Akta BeritaAcara Rapat Perseroan PT.

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para PemegangSaham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

Saham (RUPS LB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesual Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sari MutiaraNomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara yangdilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor TurutTergugat di JI. Prof. HM Yamin SH Nomor: 6A, Medan yang dipimpinoleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah maka patut danberalasan secara hukum Pengadilan membatalkan Hasi keputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Pasal82 ayat (1) dan (2) undangundang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan :Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

Putera Pandawa Asli melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK.Kom/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS khusus dan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 106 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT :
Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hak Penggugat

Gaji dan Tunjangan Penggugat yang belum dibayarkan selaku Direktur PT.PPA Consultants, sejak diangkat berdasarkan Rapat umum pemegang saham (RUPS), PT.PPA Consultants/saat ini bernama PT.Putera Pendawa Asli tanggal 18 Juli 2017 Jo.

pemegang saham.Anggaran Dasar lebih tinggi dari RUPS.

Dalam perseroan segalahal harus tunduk pada Anggaran Dasar, termasukpenyelenggaraan RUPS.

NotarisAndreas S.H., LL.M., NAMUN RUPS TERSEBUT TIDAK KHUSUSMEMBAHAS MENGENAI PENGHENTIAN PEMBANDING serta Sdr.

Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan ,sebagaimana Akta Nomor 10 tanggal 08 Juli 2008 (bukti P4 ) maka seharusnyaTerbanding semula Tergugat wajib mengadakan RUPS atau RUPS LBuntuk memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugatuntuk melakukan pembelaan dirinya,Dengan demikian RUPS atau RUPS LB merupakan hak subyektifPembanding semula Penggugat untuk membela diri sekaligus merupakanKewajiban hukum Terbanding semula Tergugat untuk melaksanakan RUPSatau RUPS LB.Menimbang , bahwa dasar pertimbangan

atau RUPS LB yangdilakukan beberapa kali setelan tanggal 22 Desember 2017, tidak terlihatadanya agenda atau acara RUPS yang membahas tentang PemberhentianPembanding semula Penggugat secara sementara sebagai direktur.Dengan demikian Terbanding semula Tergugat tidak melakukan kewajibanhukumnya untuk melaksanakan RUPS atau RUPS LB dengan agendaPembelaan Pembanding semula Penggugat.Menimbang, selanjutnya tentang tuntutan atas gaji dan tunjanganPembanding semula Penggugat ,terhitung sejak bulan Juli

Seluruh KeputusanKeputusan RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) PT Selecta Tahun Buku 2019 dan seluruh KeputusanKeputusan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa) PT Selecta Tahun 2020 yang diselenggarakan di Batu padaTanggal 17 November 2020 adalah cacat prosedur dan dinyatakantidak Sahb. Menyatakan Para Terbanding / semula para tergugat telahmelanggar kepatutan membuat persyaratan calon Direksi danCalon Dewan Komisaris PT Selecta.c.

Menyatakan Para Terbanding / semula para tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menyelenggarakanRUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LB PT SelectaTahun 2020 yang diselenggarakan di Batu Tanggal 17 NovemberHalaman 3, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBY2020.Menghukum kepada Para Terbanding / semula para tergugat untuk :a.

Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahunbuku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda PengangkatanPengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.c. Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.2.

semua saham PT Selecta yang dimiliki olehPenggugat Rekonvensi atau sebanyak 42 (empat puluh dua)lembar saham dan semua saham yang dimiliki PenggugatRekonvensi Il atau sebanyak 6 (enam) lembar saham untukdikembalikan kepada PT Selecta atau setidaknya diserahkan untukdibeli PT Selecta dengan harga senilai jumlah nominal saham(nominal empat ratus ribu rupiah perlembar saham)2.5.2 Membuat surat pengunduran diri sebagai Pengurus PT SelectaPeriode 2020 2025.2.5.3 Memerintahkan PT Selecta menyelenggarakan RUPS

MENYATAKAN Para Penggugat Rekonvensi adalah Direksi PTSelecta Tahun 20152020 yang telah menjalankankepengurusan PT Selecta dengan prinsip kehatihatian dantanggung jawab yang besar, sehingga PT Selecta dari waktu kewaktu berkembang dengan perkembangan yang baik danmeningkat, serta telah menyelenggarakan RUPST Tahun Buku2019 dan RUPS LB Tahun 2020 tanggal 17 November 2020secara sah dan sesuai hukum;5.

SSI).Bahwa selain RUPS, pada Pasal 21 ayat 9 AD PT.

UU 40 Tahun 2007;Bahwa dalam hubungan hukum yang dilakukan PMA adalah hubungahukum antara korporasi, sehingga yang bekerja dalam hubunganhukum tersebut adalah korporasi, bukan indvidu atau pemilik saham;Bahwa setiap keputusan RUPS terkait dengan jalannyakepengurusan dan pengelolaan PI yang wajib dimintakanpersetujuan RUPS.

SSItidak memiliki Direktur legal, maka sctiap perubahan Direksi, PerubahanAkta dan RUPS yang dilaksanakan kami (PT.

untuk memberhentikanPenggugat sebagai Direktur (anggota Direksi) sebagaimana tercantumdalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Nomor 02tanggal 2 November 2015 dibuat oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur).Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur ini telah dicatat dalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia berdasarkan Surat Nomor AHUAH.01.030978129 tertanggal6 November 2015;Selanjutnya, keputusan RUPS Tergugat

hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan hukum terhitungsejak 15 April 2015 dimana pada saat tersebut Penggugat telahdiangkat berdasarkan keputusan RUPS Tergugat yang tertuang dalamAkta RUPS Pengangkatan Sebagai Direktur menjadi direktur (anggotadireksi) Tergugat;3.

Keputusan RUPS bukanlahPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangseharusnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 Undang Undang Ketenagakerjaan; Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

;Pemberhentian Penggugat sebagai direktur yang dilanjutkan denganpengangkatan Penggugat sebagai penasehat Tergugat juga tidak sertamerta menimbulkan atau) mengembalikan hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat karena pengangkatan Penggugat sebagaipenasehat Perusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalamAkta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkanperjanjian kerja;Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlah perjanjian kerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan

RUPS Tergugat sebagaiorgan perusahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UndangUndang Ketenagakerjaan.

Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il untuk melakukan perubahanketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perseroan,selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana Koran aysdan keputusan RUPS berdasarkan lebih dari 2 (Seperdua) arijumlah seluruh saham dengan suara hadir atau diwakili s@suaj Ywndangundang; O5.

karena tidak berdasarkansengketa sehingga dianggap tidak mempunyai dasar hukum.Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan seluruh faktafaktaserta buktibukti yang mendukung dalildalil dari Pembanding yangmenyatakan bahwa gugatan aquo sudah sepatutnya dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum denganmenggunakan UU no.40/2007 sebagai dasar dibenarkannya pengajuan mempertimbangkan bahwa kuorum RUPS adalah lebijumlah seluruh

saham padahal berdasarkan ey uu no.40/2007kuorum RUPS dapat ditentukan lebih besar Rs diadasar dan undangundang lainnya ~Majelis Hakim Tingkat Pertama eae menerapkan hukum dalammemutuskan bahwa ketentua 0 akta no.17/2011 atau objekari Ye bagianiatur oleh anggaransengketa adalah rerteriang an hukum, keadilan dan itikad baikaRkarena tidak dilaksanaka PS oleh PembandingMajelis Hakim Tingk ama telah salah dalam menerapkan hukum dengan TOY, pasal 1266 jo. pasal 1267 KUHPerdata untukmembatalka 10 Akta

Bahwa alasan dan dasar pengajuan gugatan a quo adalah disebabkantidak adanya itikad baik dari Pembanding (dahulu Tergugat II) untukmembicarakan dan atau memberikan persetujuan perubahan KuorumRUPS dan Kuorum Keputusan RUPS, baik dalam rapat maupun secarasirkuler, yang sesuai faktanya Turut Terbanding telah menapermohonan persetujuan sirkuler tersebut kepada Pemba apitidak mendapatkan tanggapan yang baik, sehingga rataSan dan berdasar hukum gugatan pembatalan ketentuan pasal ygaran Dasarperseroan

SMenurut pendapat hukum Turut Terbanding, adalah sangat#oe an dan berdasar hukum, permintaan Para Pembanding emegangSaham, untuk melakukan perubahan atas ketentudahDasar Perseroan, dan disesuaikan dengan or10 Anggaranarat minimal 50%+ 1% atas kuorum RUPS dan Kuorun, R RUPS, sebagaimanaketentuan pasal 86 UU Perseroan Terbdta or 40 tahun 2007, karenaketentuan pasal 10 Anggaran Daga seroan merugikan hak dankepentingan hukum Para Ter i ermasuk Turut Terbanding, danselanjutnya dengan penta ersebut, maka

Garda TriTunggal tidak bersedia menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

Bahwa TERMOHON pernah dengan itikad baik mengadakan RUPSLUAR BIASA / RUPS LB. Pada tanggal 16 Oktober 2018. Namunkarena Notaris tidak dapat hadir dan PEMOHON tidak bersedia jikaRUPS LB tanpa adanya kehadiran Notaris, maka RUPS LB tidakdapat dilaksanakan. TERMOHON menyampaikan bahwa RUPS LBakan di jadwal ulang kembali pada waktu yang akan disepakatibersama.

Sebelumnya TERMOHON pernah menyampaikan kepadaPEMOHON apabila baiknya diadakan pertemuan internal dahuluantara PEMOHON dengan TERMOHON I, Il dan Ill tanpa Notarisguna membahas halhal yang perlu disepakati sebelum RUPS LB,tetapi PEMOHON tidak bersedia jika tidak ada Notaris. NamunKarena Notaris tidak hadir, tidak terjiadi RUPS LB. Padahal sebelumRUPS LB diadakan, ada baiknya diadakan audit keuanganperusahaan terlebih dahulu.(BuktiT!4)..

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, PEMOHON mengirimkansurat yang pada intinya menganggap TERMOHON yangmembatalkan RUPS LB. Padahal justru karena Notaris tidak hadir,maka RUPS LB batal. Karena agar lebih menjamin keabsahan danlebih afdol jika dicatatkan dan dibuatkan ke dalam akta notaris.( BuktiT!I 5).. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 PEMOHONmengirim surat kepadaTERMOHON I, dengan perihal : Permintaankedua untuk melaksanakan RUPS LB PT.

lebih dari /2 ( setengah ) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kKecuali UndangUndang danatau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar , sehingga jikaada dua kubu yang masingmasing mempunyai saham 50 % dan satu kubumenyatakan tidak hadir dalam RUPS, jelas tidak akan pernah tercapai kuorumdanakibatnya RUPS pasti tidak sah ;Menimbang, bahwa sedangkan di dalam ketentuan Pasal 10 Anggaran DasarPendirian PT.Garda Tri Tunggal disebutkan RUPS dapat dilangsungkan

Menetapkan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DutaPermata Properti (PT DPP) dengan agenda rapat sebagai berikut:a. Laporan keuangan tahun 2015, 2016, 2017 neraca akhir tahun bukuyang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan aruskas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporankeuangan tersebut;b.

Menetapkaan kuorum~ kehadiran untuk melaksanakan rapatdiselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPPadalah paling sedikit 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dariseluruh jumlah saham;4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT DPP dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurangHalaman 2 dari 6 hal. Put.

Nomor 1429 K/Pdt/2020kurangnya 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dari jumlah seluruhsaham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT DPP untuk seluruh agenda rapat:5.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu palingcepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejaktanggal penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidaktermasuk waktu hari pemanggilan;6.

Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT DPP yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorumpengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;7. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPP berdasarkan penetapan ini;8. Memerintahkan direksi dan komisaris PT DPP untuk hadir dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikanseluruh dokumen PT DPP kepada seluruh pemegang saham;9.

Tetapi Para Tergugat dan Tergugat Ilmemaksa dan menyuruh menandatangani hasil Notulen RUPS tersebut, denganalasan bahwa Penggugat memang benar ikut menghadiri RUPS tersebut ;Bahwa, Penggugat sangat menghawatirkan Para Tergugat, terutamaTergugat Yanto Husen, yang bertindak sebagai Komisaris PT. Daya Mulia,serta merta akan melakukan tindakantindakan yang melanggar hukum :1) Seketika akan memecat Penggugat (Raisman Arofah) sebagai DirekturUtama PT.

Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007 berbunyi : "Dalam RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri"Pasal 92 ayat 6 berbunyi : "RUPS dapat mencabut keputusanpemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggotaDireksi yang bersangkutan" jo Pasal 106 ayat 6 UndangUndangNo.40/2007 berbunyi : "RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut"Artinya : Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengundang TermohonKasasi

RUPS/RUPSLB adalah UndangUndang bagi pihakpihak yang mengadakan dan membuatnya ;Seyogyanya yang dapat membatalkan RUPS tadi adalah Rapat UmumPemegang Saham juga. Dalam hal Termohon Kasasi akanmembatalkan RUPS tentang pemberhentian statusnya dari jabatanselaku Direktur Utama perseroan, ianya dapat melakukan Rapat UmumPemegang Saham. Selaku pemegang saham minoritas di PerusahaanPT.

Telah di adakan RUPSLB tanggal 16 Januari 2006 dihadiri semua tidaktermasuk Termohon Kasasi tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukanperlawanan dan argumentasi mengapa dia di berhentikan bukan melaluiPenyidikan karena PT ada wadah spesialis yaitu RUPS sesuai Pasal 75 (1)kewenangan eksekutif RUPS sesuai Pasal 80, 91, 92 UndangUndangNo.1/1995 jo Paswal 94, 111 UndangUndang No.40/2007 ;3.

Pemberhentikan Komisaris atau direksi juga digariskan kewenangan ADPT.Daya Mulia, jika ada perselisihan harus diselesaikan RUPS yangmempunyai kekuasaan tertinggi. Jika perselisihanperselisihan kepentingandalam kedudukan komisaris/Direksi/oemegang saham harus di tempuhmelalui penyelesaian intern yaitu RUPS/RUPSLB. Pemegang Sahammenyatakan dapat memanggil RUPS atau minoritas dengan izin pengadilandan dibuatkan BA (Berita Acara).

sebagaimana diatur dalamHal 5 putusan perkara Nomor 57/Pdt/2016/PT SMG10Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 90 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Notulen dalam RUPS tanggal 19 Agustus 2013 mutlak disetujuidan ditandatangani oleh semua peserta RUPS sebagaimana ditegaskandalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas agar Keputusan RUPS dapat bersifat bulat, namun notulenRUPS yang tidak ditandatangani oleh Direktur Utama tetap diajukanoleh Turut Tergugat

kepada Tergugat VI tanpa mempertimbangkanakibat hukumnya.Bahwa RUPS yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2013 yangmembuat susunan pengurus/pengalihan saham baru PT.

Melanggar hakhak Penggugat dan bertentangan dengan rasakeadilan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dengansengaja merekayasa notulen RUPS, demikian pula Tergugat VImenguatkan keputusan RUPS yang diketahuinya bahwanotulenRUPS tidak ditandatangani oleh ketua Rapat, RUPS seharusnyatidak boleh dilaksanakan karena notulen tidak sempurna, aktapernyataan keputusan rapat (PKR) cacat hukum dan batal demihukum karena sandaran dari Akte tidak sesuai dengan yangseharusnya (Ic.

Padahal sebelum Notulen RUPS aquo dibuat telah ada perbuatan hukum perbuatan hukum proses pengalihansaham dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) diatas.10 Bahwa, menjawab posita gugatan Para Penggugat nomor 7 (tujuh),dapat dijelaskan sebagai berikut :a Bahwa, bunyi pasal 77 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 adalah Setiappenyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui danditandatangani oleh semua peserta RUPS;Hal 17 putusan perkara Nomor 57/Pdt/2016/PT SMGb Bahwa, pada

Hal inimenunjukkan bahwa proses hukum pengalihan saham dengan alas hak jual belidengan adanya Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.

Pernyataan Sirkuler di luar RUPS PT. Sungai Deras Sejahtera Nomor 05tanggal 14 Maret 2018 dihadapan Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., SS, M.HNotaris di Kabupaten Tangerang, Bukti P1213. Keputusan KemenkumHam Nomor AHU00059994.AH.01.02. Tahun2018 tanggal 15 Maret 2018, Bukti P1314.1 Bundel permintaan RUPS untuk tanggal 21 Mei 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1415. Panggilan RUPS untuk tanggal 21 Mei 2020 pada koran Sindo terbitantanggal 13 Mei 2020 halaman 2, Bukti P1516.

Risalah hasi RUPS tanggal 21 Mei 2020 beserta Undangan dan Tandaterima, Bukti P1617. 1 Bundel Undangan RUPS untuk tanggal 8 Desember 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1718. 1 Bundel Undangan RUPS untuk tanggal 15 Desember 2020 besertaUndangan dan tanda terima, Bukti P1819. Panggila RUPS untuk tanggal 20 Januari 2021 pada Koran Sindo terbitan6 Januari 202221 halaman 2, Bukti P1920.

Berita Acara RUPS Nomor 42 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2021. Keputusan KemenkumHam R.I Nomor AHUAH.01.030042354 tanggal24 Januari 2021, Bukti P21Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Padt.G/2021/PN Ptk22. Akta Jual Beli Saham Nomor 43 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2223.

Berita Acara RUPS Nomor 54 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuatdihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H Notaris di Pontianak, Bukti P2425. Keputusan KemenkumHam R.I Nomor AHU0006267.AH.01.02 Tahun2021 tanggal 31 Januari 2021 Tentang pengesahan Rapat RUPS a quo, BuktiP2526. Laporan Penilaian Aset dari Kantor jasa penilai Publik Nirboyo Adputra,Dwi Apriyanti dan Rekan, Bukti P2627.

Bahwa ketidak hadirandan ketidak perdulian Tergugat atas perseroan dan tidak menyetorkansahamnya sesuai dengan hasil RUPS merupakan pengabaian tanggung jawabTergugat sehingga telah menghambat segala usaha perseroan, sehinggadengan demikian demi memperlancar semua kegiatan perseroan makaPenggugat perlu diberikan jjiin dan kuasa oleh Pengadilan untuk menjualkepada Penggugat atau orang lain seluruh saham Tergugat Charly Lamsebanyak 27 lembar saham @ Rp1.000.000,00 senilai Rp.27.0000.000,00,(duapuluh

Bahwa sebagai pemegang saham PT Tato, maka Penggugat berhak untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaknimeminta pertanggungjawaban hukum Tergugat dan Tergugat Il yangberkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT Tato. Untuk itu pula makapada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat mengirimkan surat teguran kepadaTergugat I, cq Turut Tergugat II dan Tergugat II, vide bukti P2;5.

Bahwa berdasarkan konfirmasi dari Tergugat Il dan Turut Tergugat III diketahuioleh Penggugat bahwa pada awal tahun 2010 yang lalu pihak Tergugat ,Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan tujuan untuk merombak dan menunjuk susunanpengurus dan pemegang saham baru PT Tato, dengan mengabaikan posisiPenggugat sebagai komisaris atau pemegang saham PT. Tato.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;Bahwa adalah pasti, dari sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini Tergugat tidak pernah memberitahu dan memberikan data kepada Penggugat perihalLaporan Keuangan Tahunan PT Tato, Dokumen Keuangan PT Tato danRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tato.

dengan cara mengirim surat teguran kepada Tergugat I, Tergugat Ildan Turut Tergugat Il adalah keliru dan bertentangan dengan hukumperseroan yang berlaku, seharusnya menurut hukum apabila Penggugatselaku pemegang saham hendak meminta diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham PT Tato, maka Penggugat harus mengirim suratpermintaan agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangditujukan kepada Direktur Utama perseroan terbatas PT Tato bukan dengansurat teguran.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkanpemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPStersebut.

Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57. Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.Akta Personal Guarantee No. 66AAO TE *o a0 5. Dh1.2.

Gadai Saham No. 54Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

AktaKuasa RUPS No. 53d. Akta Gadai Saham No. 54ATT Testo Ao oDHalaman 15 dari 81halPutusan No. 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.SELAkta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.

Akta Kuasa Jual No. 52Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64.

Arnold Gultom hasil dari RUPS yang tidak sahkarena RUPS tanggal 28 Juni 2003 dilaksanakan dengan tidak memenuhikuorum, hanya dihadiri oleh 11,538% pernegang saham tidak dilanjutkanHal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 238 K/Pdt/2015dengan RUPS Kedua atau Ketiga sesuai dengan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa selama sdr.

Ivan Doli Gultom pada waktupengangkatan pertama karena RUPS tanggal 25 Oktober 2005 dilaksanakanberdasarkan kehendak pribadi sdr. Arnold Gultom untuk menggantikankedudukannya selaku Direktur Utama;Selanjutnya dalam Pasal 94 ayat (1) menyatakan, "Anggota Direksi diangkatoleh RUPS. Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organperseroan lainnya atau pihak lain.

President Taksi walaupun tidak pernah diadakan RUPS untukpemilinan kembali selaku Direktur Utama.

President Taksi tidakterlepas dari persetujuan pemegang saham melalui RUPS sedangkan RUPSLB PT.

President Taksi dari bulan November 2008sampai dengan scat ini tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan;Menyatakan putusan tentang pelaksanaan RUPS tahunan untuk memilihpengurus PT.

jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpengambilan keputusan RUPS yang lebih besarSedangkan kourum kehadiran kurang dari 2/3 atau sebanyak 66,7 %karena RUPS tersebut hanya dihadiri oleh 60% pemegang saham.Sehingga keputusan RUPS tidak memenuhi kourum yang ditetapkanoleh Anggaran dasar dan Undangundang Perseroan Terbatas.

Selaku PemegangSaham 60% PT KSE perihal Undangan RUPS Luar Biasa Tanggal 19Agustus 2019, diberi tanda bukti P.17;Fotokopi Notulen RUPS Luar Biasa Tanggal 05 September 2019, diberitanda bukti P18;Fotokopi Surat dari ISNA YUSDIATI Selaku Pemegang Saham 40% PTKSE Ditujukan Kepada YUSTI YUDIAWATI, ST, MT.

denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

dalam Pasal 79 UUPT sejakditerimanya surat tercatat yang memuat permohonan RUPS, Direksi danDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS.

oleh DewanKomisaris pada tanggal 14 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPSdiselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan puladengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yangHalaman 37 dari 47 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Bjbmenggariskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Sari Mutiara adalah sah dan berkeuatan hukum;

Prof H.M Yamin S.H Nomor: ^-A, medan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Sari Mutiara Nomor: 101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh turut terbanding semula turut tergugat adalah tidak sah menurut hukum;

Sari Mutiara Nomor:101, tanggal 29 Oktober 2016 yang dibuat oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hokum;

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para PemegangSaham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

Halhal yang timbul dalam rapat.Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 11 Desember2019 mengacu pada susunan Direksi dan Komisaris hasil keputusanRUPS LB yang terutang dalam Akta Nomor: 101 tanggal 29 Oktober2016, maka demi hukum RUPS LB pada tanggal 11 Desember 2019tersebut adalah batal demi hukum.Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS LB) pada tanggal 29 Oktober 2016sesual Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sari MutiaraNomor: 101 yang dibuat oleh Turut Tergugat, serta Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Sari Mutiara yangdilakukan pada tanggal 11 Desember 2019 bertempat di Kantor TurutTergugat di JI. Prof. HM Yamin SH Nomor: 6A, Medan yang dipimpinoleh Tuan Parlindungan Purba adalah tidak sah maka patut danberalasan secara hukum Pengadilan membatalkan Hasi keputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Pasal82 ayat (1) dan (2) undangundang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan :Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarakan denganmelakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Sahamdengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat) belas hari sebelumtanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) diadakan.Bahwa

dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (Satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill,kecuali Undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar.12.

rapat diputuskan bahwa untuk kepentingan operasionalperusahaan menghentikan sementara Terdakwa Ho Choliq Hanafi darijabatan Direktur terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 dan sejak tanggal01 Agustus 2014 segala tugas dan tanggung jawab direktur sementaradiambil alin oleh Komisaris Utama yakni saksi Hartono Santoso dan dalamrapat komisaris tersebut juga meminta Terdakwa untuk mempersiapkanlaporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma Jaya Sakti untukdilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) yang akandiselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangHal. 2 dari 17 hal.

Putusan Nomor 613 K/PID/2017Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS denganmengundang para pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk didalamnya adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitive;Bahwa Terdakwa selaku direktur yang telah diberhentikan secaradefinif berkewajiban untuk menyerahkan segala barang, dokumen ataupunasset perusahaan lainnya kepada

Putusan Nomor 613 K/PID/2017mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma JayaSakti untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangakan diselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitif:Bahwa Terdakwa

RUPS Nomor: 003/KOMKJS/VIII/2014;e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Kemenkumham RIDirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU28271.40.22.2014,tanggal 5 September 2014;f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalan RUPSLB PTKharisma Jaya Sakti Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2014;Hal. 9 dari 17 hal.

Keberatan demikianharuslah dikesampingkan karena tidak melanggar Undangundang.Bahkan berdasarkan buktibukti dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan olehTergugat telah mengundang Penggugat yang mengetahuitentang penyelenggaraan RUPS tersebut, serta sebagianHalaman 20 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKIbesar diantaranya dihadiri oleh Penggugat dapat dilihat daridokumen akta notaris, antara lain sebagai berikut :1)2)3)RUPS yang diselenggarakan pada

Berdasarkan contohcontoh di atas, terlinat dengan jelas bahwaPenggugat diundang untuk menghadiri RUPS Tergugat . Terlinat denganjelas pula bahwa Tergugat i pernah menghadiri RUPS Tergugat i. Terlihatjuga bahwa Tergugat i sendiri yang pernah menolak menghadiri langsungdan kemudian diwakili Kuasanya dalam RUPS Tergugat I.

RUPS Tergugat. dimana di dalam RUPS tersebutlaporan tahunan Tergugat telah dibahas dan disetujui, bagaimanamungkin Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahuilaporan tahunan Tergugat .Halaman 62 dari 95 halaman putusan perkara Nomor : 228/Pdt/2019/PT.DKISebagai Pemegang Saham, Penggugat Juga Tidak Menggunakan HaknyaUntuk Memeriksa Laporan Tahunan Sebelum RUPS Diadakan53.

Berdasarkan kedua undangundang tersebut, RUPS tahunan dan RUPS lainnya, besertapemanggilannya diselenggarakan oleh direksi perseroan. Hal ini diaturdalam Pasal 66 ayat (1);0. Pasal 68 ayat (1) UU PT 1995 dan Pasal 79ayat (1) jo.

RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS.Pasal 81 UUPT 2007Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelummenyelenggarakan RUPS.

sejak tanggal permintaandiadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima, yaitusejak tanggal 17 Juli 2020, tidak juga diadakan pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon (PT CahayaKarunia Persada).Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (6) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraanRUPS, permohonan penyelenggaran RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris.Bahwa

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Bahwa agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yangdimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon Ill (Dewan Komisaris) PTCahaya Karunia Persada adalah sama dengan agenda yang dimohonkankepada Termohon II (Direktur) PT Cahaya Karunia Persada, yaitu sbb:a.

dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7) UUPT, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukanPerseroan, yaitu di Jakarta Barat, untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.Pasal 80 UUPT dikutip sbb:(1) Dalam hak Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendin pemanggilan RUPS.Bahwa tempat kedudukan perseroan Termohon (PT Cahaya KaruniaPersada) adalah di Jakarta Barat (Vide Bukti P3, P4 dan P5).

(4)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, padapokoknya mengatur permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Bentuk RUPS;Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan RUPS, Pasal 78 ayat (1)mengklasifikasi rapat Perseroan (types of company meeting);a. RUPS Tahunan;Menurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS Tahunan: Sifatnya wajib diadakan setiap tahun; Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harusmengadakan RUPS Tahunan setiap tahun kalender. DR.

pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini dikutip isi dari ketentuan hukum dimaksud;Pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf a UUPT:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih

dari jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa yangdimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa;Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,Penggugat

Secara lengkap bunyi Pasal 79ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;c.