TOFAN RUSLI beralasan dan dapat dibenarkanatau tidak ; Menimbang, bahwa faktanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 284 KUH Pidana merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat diajukanpenuntutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan(dimalukan), dan selama perkara tersebut belum diperiksa di muka sidang pengadilan,maka pengaduannya masih dapat dicabut kembali (Vide Pasal 284 ayat (40 ;Menimbang, bahwa faktanya surat pencabutan pengaduan diajukan

TOFAN RUSLI sebelum pemeriksaan perkara dimulai, oleh karenanyapengadilan berpendapat pencabutan pengaduan tersebut cukup beralasan dan dapatditerima ; Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang oleh penuntut umumdidakwakan kepada terdakwa adalah tindak pidana dengan jenis delik aduan absolut dandalam perkara ini tidak ada lagi pengaduan karena pengaduan yang pernah dilakukantelah dicabut secara sah, maka penuntut umum sudah tidak berhak lagi mengajukanpenuntutan terhadap terdakwa di muka persidangan

TOFAN RUSLI beralasan dan dapat dibenarkanatau tidak ; Menimbang, bahwa faktanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 284 KUH Pidana merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat diajukanpenuntutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan(dimalukan), dan selama perkara tersebut belum diperiksa di muka sidang pengadilan,maka pengaduannya masih dapat dicabut kembali (Vide Pasal 284 ayat (40 ;Menimbang, bahwa faktanya surat pencabutan pengaduan diajukan

TOFAN RUSLI sebelum pemeriksaan perkara dimulai, oleh karenanyapengadilan berpendapat pencabutan pengaduan tersebut cukup beralasan dan dapatditerima ; Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang oleh penuntut umumdidakwakan kepada terdakwa adalah tindak pidana dengan jenis delik aduan absolut dandalam perkara ini tidak ada lagi pengaduan karena pengaduan yang pernah dilakukantelah dicabut secara sah, maka penuntut umum sudah tidak berhak lagi mengajukanpenuntutan terhadap terdakwa di muka persidangan

Negeri Kendari tersebut, tidak secara cermat mempertimbangkankejadian yang sangat mendasar atau adanya fakta hukum yang sangat hakiki yangsemestinya menjadi dasar alasan pertimbangan Hakim dalammempertimbangkan putusan, sehingga putusan akan mencerminkan PerasaanAdil dan Mendatangkan Nilai Manfaat baik Kepada Korban maupun BagiTerdakwa, hal ini sangat jelas dari putusan Hakim yang sama sekali tidakmempertimbangkan adanya alat bukti yang sangat menentukan dalam perkara ini,yakni adanya BUKTI SURAT PENCABUTAN

PENGADUAN yang diajukanoleh Saksi Korban/Pelapor, yang nota bene adalah istri Terdakwa sendiri ;3.

Hukuman Percobaan hal manamengingat pula bahwa Terdakwa adalah seorang Pengawai Negeri Sipil yangapabila dihukum badan, maka sudah pasti akan melalaikan kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan, termasuk surat pencabutan

pengaduan dari saksi korban/isterinya, akantetapi yang kemudian mencabut kembali/membatalkan pencabutan pengaduan tersebut,karena Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya.Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti sudah tepat dan benardalam pertimbangan dan putusannya, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan

Rumah Tangga, sehinggaMajelis Hakim menggunakan ketentuan umum pengaduan yang diatur dalamKUHP, selanjutnya dalam Pasal 75 KUHP ditentukan pengaduan dapat ditarikkembali selama pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum di mulai.Dengan demikian pengaduan sebagai syarat penentuan dalam tindak pidanaKDRT telah diajukan oleh orang yang berhak mengadu dalam hal ini Sdri.Leni Yusvita (Isteri) yang dirugikan dan telah diajukan dalam tenggang waktuyang diperkenankan sesuai ketentuan pasal 74 (1) KUHP.Surat Pencabutan

Pengaduan yang dibuat oleh Pengadu atas nama Sdri.

LeniYusvita tertanggal 6 Mei 2013 yang diajukan kepada Danden Pom 4 padasaat proses penyidikan dan Surat Pencabutan Pengaduan yang dibuat olehPengadu tertanggal 16 April 2014 yang disampaikan sebelum pemeriksaansidang dimulai yang isinya menyatakan mencabut pengaduannya.Bahwa dengan dicabutnya pengaduan oleh Sdri.

serta terdakwa dan keluarganya apabila perkara ini tetapdilanjutkan ;2 Antara keluarga saksi korban dan keluarga terdakwa telah dilakukanperdamaian dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikanpermasalahan ini secara kekeluargaan ;Demikian surat pencabutan pengaduan ini saya buat dengan sebenarbenarnyauntuk menjadi pertimbangan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut, orangtua korban tersebut jugamenyatakan bahwa pencabutan pengaduan tersebut dilakukan secara sukarela demikepentingan anaknya yaitu korban YUNIAR TRI ASTUTI dan selanjutnya mohonkepada Majelis agar pemeriksaan perkara ini dihentikan; Menimbang, bahwa apabila dicermati surat dakwaan Penuntut Umu tersebut diatas,yang mempersoalkan tentang perbuatan pidana yang didakwa dilakukan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor

pengaduan tersebut masih dapatditerima; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tanggapanPenuntut Umum yang menyatakan bahwa UU Perlindungan Anak bukan merupakandelik aduan sehingga tidak dapat dilakukan pencabutan pengaduan ;Menimbang, bahwa didalam praktek pada umumnya perkara persetubuhan yangdilakukan suka sama suka tanpa ada paksaan, pemeriksaan dapat dilakukan setelah adapengaduan dari korban atau orangtua/walinya, dalam berita acara penyidikan dalamberkas perkara ini juga

pengaduan dari orangtua korban,maka hal tersebut merupakan perlindungan terhadap kepentingan anak yang menjadikorban ;Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan penghentian pemeriksaandengan pencabutan pengaduan oleh orangtua korban hal tersebut merupakankepentingan yang terbaik bagi si anak yang menjadi korban, sehingga tujuan hukummemberikan keadilan dan kemanfaatan telah tercapai ;Menimbang, bahwa mengenai pencabutan pengaduan tidak diatur secara tegas dalamUU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, akan tetapi UU Nomor 23 Tahun2002 tersebut sebagai UU khusus tidak dapat terlepas dari Ketentuan Umum seperti yangdiatur dalam Pasal 103 KUHPidana yang menyebutkan bahwa : Ketentuanketentuandalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatanperbuatanyang oleh ketentuan perundangundangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bilaoleh undangundang ditentukan lain.Menimbang, bahwa dengan demikian maka pencabutan pengaduan dalam perkara iniharus memenuhi ketentuan

Hasan Sadikin Bandung Nomor :807/RSHS/VER/X11/2006, Rekam Medis nomor : 563640tanggal 7 Desember 2006 atas nama Andres. 1 (satu) lembar surat pencabutan pengaduan tanggal 29Desember 2006 atas nama Andres.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.2.

Terdakwa = memukul langsung mukanya tanpa tanya dahulusebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dan Saksi 1 mengalami lukamemar pada muka dan hidung mengeluarkan darah.Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh OditurMiliter ke persidangan berupa surat surat 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr.7Hasan Sadikin Bandung Nomor : 807 /RSHS/VER/XII/2006, Rekam Medisnomor : 563640 tanggal 7 Desember 2006 atas nama Andres. 1 (satu) lembar surat pencabutan pengaduan tanggal

tersebut diatas Majelis ber pendapat bahwa pidana sebagaimanatercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka iaharus dibebani membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa barangbukti dalam perkara ini berupasurat surat 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr.Hasan Sadikin Bandung Nomor : 807 /RSHS/VER/XII/2006, Rekam Medisnomor : 563640 tanggal 7 Desember 2006 atas nama Andres. 1 (satu) lembar surat pencabutan

pengaduan tanggal 29 Desember2006 atas nama Andres.adalah benar menjadi bukti petunjuk akibat dari perbuatanTerdakwa oleh karenanya Majelis akan menentu kan statusnya untuktetap dilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 14 huruf (a)KUHP dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.MENGADILI1.

Hasan Sadikin Bandung Nomor : 807/RSHS/VER/XI1/2006,Rekam Medis nomor : 563640 tanggal 7 Desember 2006 atas namaAndres. 1 (satu) lembar surat pencabutan pengaduan tanggal 29Desember 2006 atas nama Andres.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Pernyataan Pencabutan Pengaduan yang disampaikansecara lisan oleh Sdri. Trisnani Wahyuningsih sebagaiSaksi Pengadu dalam persidangan pada tanggal 7Desember 2021.

Trisnani Wahyuningsih selakuPihak yang berhak mengadu telah menarik kemballiPengaduannya, namun berdasarkan Pasal 75 KitabUndangUndang Hukum Pidana, pencabutan PengaduanHal 16 dari 21 hal Put Nomor 63K/PM II10/AD/X1/2021Menimbangoleh Pengadu tidak dapat dibenarkan secara yuridis,karena pencabutan Pengaduan hanya dapat dilakukandalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Pengaduan diajukan.: Bahwa meskipun secara yuridis pencabutan PengaduanSdri.

Bahwa walaupun pencabutan pengaduan telahmelewati 3 (tiga) bulan, yang menurut Pasal 75KUHP telah lewat waktu, namun denganpencabutan itu keseimbangan yang terganggudengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.Hal 18 dari 21 hal Put Nomor 63K/PM II10/AD/X1/2021c. Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana,namun perdamaian yang terjadi antara pelapordengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yangharus diakui, karena bagaimanapun juga bilaperkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar lagi.d.

TrisnaniWahyuningsih dan Terdakwa tentunya akanmendapatkan kesempatan untuk membina kehidupanrumah tangga yang lebih baik.Hal 19 dari 21 hal Put Nomor 63K/PM II10/AD/X1/2021MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat: Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat pencabutan pengaduan Sdri.

MENETAPKAN:

1. Menerima Permohonan Pencabutan Pengaduan dari Pelapor;.
2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ridhani Als Ridha Bin H. Rusma Rijani tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Rumah;
4. Menetapkan barang bukti berupa

• 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha, Model Scooter, tipe 2DPRAT, No. Pol. DA 6785 FBJ, warna putih No.

Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan olehsaksi SONNY J. LUMANTOUW. SH;Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 300 K/Pid/20192. Menyatakan Penuntutan terhadap perkara Nomor 173/Pid.B/2018/PNBit atas nama Terdakwa MEYDI MACKEL KALUMATA tidak dapatditerima;3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;4.

Olehkarenanya tidak mengenal adanya pencabutan pengaduan; Bahwa pernyataan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwahanya merupakan hal meringankan pidananya; Oleh karenanya Pasal 75 KUHP tidak dapat diterapkan terhadapdelik Pasal 378 KUHP, sekalipun pihak korban menyatakanmencabut pengaduannya;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, sudah terang dan jelas bahwaPutusan Judex Facti in casu tidak dapat dipertahankan lagi danberalasan menurut hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya MahkamahAgung akan mengadili

Khoirul Anam datang ke Pengadilan Negeri Sampang menuju keruangsidang dan Sebelum Ketua Majelis membuka persidangan dari Pelapor mengajukan suratpermyaakan permohonan pencabutan pengaduan scbagaimana surat tertanggal 12 Juli 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pernyataan Pemohon tersebut, maka MajelisHakim sidang tidak dilanjutkan dan Jaksa Penuntul Umum tidak keberatan;MENETAPKAN ;Mengabulkan pemobon clapor untuk mencabut pengaduannya ;Menetapkan perkara pidana Nomor $:Pid.B/20)8/PN.

Bahwa Saksi mengetahui syarat formalpenuntutan perkara ini adalah adanya surat pengaduan Saksisebagai pihak yang dirugikan, dan apabila Saksi mencabutpada sidang pertama ini sebelum pemeriksaan pokokperkaranya maka Saksi tidak bisa lagi mencabut pernyataan(pencabutan pengaduan) Saksi, artinya sekali Saksi cabutpengaduan Saksi maka perkara ini tidak dapat dilanjutkanatau menurut hukumtertutup untuk dituntut kembali serta dinyatakan putus danselesai sehingga Saksi tetap pada keputusan Saksi untukmencabut

Irmawanti Binti Purwanto) menyerahkanSurat Pernyataan Pencabutan Pengaduan (asli) tanggal 30April 2014.Bahwa karena Saksi1 telah mencabut pengaduannya,sebelum pemeriksaan pokok perkaranya,maka Majelis berpendapat wewenang penuntutan bagi OditurMiliter dalam perkara ini hapus oleh karena itu penuntutanOditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer dalamperkara ini, tidak dapat diterima maka biaya perkara inidibebankan pada negara.Pasal 284 ayat (1)

N.D,2) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian di atas segel antaraTerdakwa Sertu) Denni IkKhwansyah Putra dan Saksi 1 WillySusanto tanggal 2 Pebruari 2010,3) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan a.n Saksi1 Willy Susanto tanggal 4 Pebruari 2010 di atas segel ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebani...d.

N.D,b. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian di atas segel antaraTerdakwa Sertu) Denni' Ikhwansyah Putra dan Saksi 1 WillySusanto tanggal 2 Pebruari 2010,c. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan a.n Saksi 1Willy Susanto tanggal 4 Pebruari 2010 di atas segel ;telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkankepada Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti perbuatan Terdakwadalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktianatas

N.D,b. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian di atas segel antaraTerdakwa Sertu) Denni' Ikhwansyah Putra dan Saksi 1 WillySusanto tanggal 2 Pebruari 2010,c. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan a.n Saksi 1Willy Susanto tanggal 4 Pebruari 2010 di atas segel ;adalah bukti petunjuk tentang hal hal yang berhubungandengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanyaMajelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalamberkas perkara.Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundangundangan

N.D,b. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian di atas segel antaraTerdakwa Sertu) Denni' Ikhwansyah Putra dan Saksi 1 WillySusanto tanggal 2 Pebruari 2010,c. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan a.n Saksi 1Willy Susanto tanggal 4 Pebruari 2010 di atas segel ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Nomor 1 K/MIL/2018o1 (satu) lembar Surat permohonan Pencabutan Pengaduan dariPengadu atas nama Kopka PENGADU tertanggal 1 April 2013;c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KopkaPENGADU dan Kapten Usman Ohorella tanggal 1 April 2013;d. 1 (satu) lembar Permohonan Pembatalan Pencabutan Pengaduanyang ditandatangani oleh pemohon atas nama Kopka PENGADUtanggal 15 April 2013;e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Penginapan Rio tanggal 1Januari 2014.f. 1 (satu) lembar foto copy Akta

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;Menetapkan barang bukti berupa:Suratsurat:a) 1 (satu) lembar yang berisi foto tempat kejadian perkara;b) 1 (satu) lembar Surat permohonan Pencabutan Pengaduan dariPengadu atas nama Kopka PENGADU tertanggal 1 April 2013;c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KopkaPENGADU dan Kapten Usman Ohorella tanggal 1 April 2013;Halaman 3 dari 8 hal. Put.

menyetubuhinya,Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan, pasal 1 ayat (1) Undang UndangNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga korban Sumiani AliasAni masih tergolong Anak, dengan pertimbangan ini maka ketentuanketentuanlain yang disebutkan dalam Memori Banding seperti Undang Undang No. 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan maupun Undang Undang lainnya tidak perludipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa terhadap pencabutan

pengaduan yang dilakukan olehSumiani tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena ketentuan Pasal 81 ayat(2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukan merupakan delikaduan, maka meskipun ada pencabutan pengaduan, perkara tetap berjalan ; Ratiodari ketentuan hukum ini adalah untuk melindungi anakanak dibawah umur darikejahatan sexual, sehingga tidak merusak masa depan anakanak tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan lainnya tidak beralasandan tidak dapat membatalkan putusan

2018 dansurat kuasa dari Terdakwa tanggal 25 Maret 2019.Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidakmengajukan eksepsi.Bahwa perkara yang didakwakan oleh Oditur Militer Il09Semarang merupakan delik aduan, maka selama perkara inibelum diperiksa dimuka persidangan, pengaduan senantiasamasih dapat ditarik kembali.Bahwa dipersidangan sebelum pemeriksaan dimulaiSaksi1 (Wiwik Widyawati) selaku pihak yang berhak mengadutelah menyampaikan secara lisan dan dikuatkan dengan secaratertulis Surat keterangan Pencabutan

Pengaduan dihadapanMajelis tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknyamenyatakan Saksi Pengadu (Sdri.

Wiwik Widyawati) selaku Pengadumenyatakan pencabutan surat pengaduannya terhadapterdakwa dilakukan atas kesadaran sendiri, dan tanpa tekananmaupun paksaan dari Siapapun.Bahwa pencabutan pengaduan tersebut dilakukan olehSaksi (Sdri.

Permohonannya tanggal 20Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSei Rampah pada tanggal 26 Februari 2020 dalam Register Nomor8/Pdt.P/2020/PN Srh, telah mengajukan Permohonan dalam perkara aquo:Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu,Pemohon atau Kuasanya tersebut tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai Pemohon atauKuasanya tersebut menyampaikan pencabutan permohonan dengan surattanggal 10 Maret 2020 tentang Pencabutan

Pengaduan;Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebutberalasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide pasal 271 jo. pasal 272 Rv), maka permohonanpencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan PemohonHalaman 1 dari 2 Penetapan No. 8/Pdt.P/2020/PN Srhdikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan Pasal 271

Fotokopi Surat Pencabutan Pengaduan Laporan Polisi No. LP/608/XI/2012/SPKT.TT tanggal 19 NOVEMBER 2012 a.n. Pelapor MARWIYAH, tertanggal 18 DESEMBER 2012.--------------------------------b. Surat Keterangan No. 140/927/TMH III/2013 tertanggal 28 MARET 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan.-------------------------------------------------------------------------c.

Fotocopi Surat Pencabutan Pengaduan Laporan Polisi No. LP/608/XI/2012/SPKT.TT tanggal 19 NOVEMBER 2012 a.n. PelaporMARWIYAH, tertanggal 18 DESEMBERb. Surat keterangan No. 140/927/TMH III/2013 tertanggal 28 MARET2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Marulak Hilir,Kecamatan Rambutan.c.

Fotokopi Surat Pencabutan Pengaduan Laporan Polisi No. LP/608/XI/2012/SPKT.TT tanggal 19 NOVEMBER 2012 a.n. PelaporMARWIYAH, tertanggal 18 DESEMBER2012. b. Surat Keterangan No. 140/927/TMH III/2013 tertanggal 28 MARET2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Marulak Hilir,Kecamatan Rambutan.c.

Fotokopi Surat Pencabutan Pengaduan Laporan Polisi No. LP/608/XI/2012/SPKT.TT tanggal 19 NOVEMBER 2012 a.n. PelaporMARWIYAH, tertanggal 18 DESEMBER 2012.b. Surat Keterangan No. 140/927/TMH III/2013 tertanggal 28 MARET2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Marulak Hilir,KecamatanRambutan.c. Fotokopi Surat Perdamaian antara MARWIYAH (Istri) danIRWANSYAH DAMANIK (Suami) tertanggal 11 DESEMBERTetap terlampir dalam berkasperkara.5.

Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan olehsaksi korban ANETH AFRISILIA , TUHUMURY2. Menyatakan Penuntutan perkara Nomor : PDM28/TMK/Euh.2/04/2017atas nama Terdakwa IWAN SIMON GOMIES tidak dapat diterima3.

Dengan demikian dakwaan Kedua yang didakwakankepada Terdakwa tidak tergolong delik aduan;Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkandakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa baik dalamdakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua tidak tergolong delik aduan,karenanya penuntutan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak harusdidahului adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduandan sebagai konsekwensinya pencabutan pengaduan yang dilakukan terhadapperkara

Hal. 8aduan, sehingga pencabutan pengaduan tidak menghapus hak Penuntut Umumuntuk melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa, maka keberatan PenuntutUmum sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya cukup beralasan,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Timika No. 51/Pid.Sus/2017/PN.

Pencabutan pengaduan iniatas kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihakmanapun, kemudian untuk menguatkan pernyataan pencabutantersebut, pihak pengadu telah membuat Surat PencabutanPengaduan di atas meterai tertanggal 19 Juni 2019, dandiucapkan di persidangan sebelum pemeriksaan dimulai.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana menentukan tidak dapat dilakukan penuntutanmelainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar.

dilanjutkan.Pencabutan pengaduan tersebut telah dituangkan dalam suratpencabutan pengaduan dari pihak yang berhak mengadu tanggal 19Juni 2019, dan di ucapkan dihadapan Majelis Hakim pada hari Rabutanggal 19 Juni 2019 sebelum pemeriksaan dimulai.Bahwa di depan persidangan Saksi Sdri Sumarni Abdullahselaku pengadu menyatakan mencabut pengaduannya terhadapTerdakwa sebagaimana telah dibuat dalam Laporan Polisi Nomor : LP24/A24/1X/2018/Idik tanggal 26 September 2018 dan didukung olehSurat Pernyataan Pencabutan

Pengaduan pada tanggal 19 Juni 2019.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tidak dapatdilanjutkan, karena tidak memenuhi syarat penuntutan dengan telahdicabutnya pengaduan oleh pihak yang dirugikan (yang berhakmengadu).Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 37K/PM.III1 7/AD/VI/2019Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa ini telah dicabutpengaduannya oleh orang berhak mengadu, maka syarat formil tidakdipenuhi sehingga penuntutan

dalam berkas sudah dilengkapi dengan Surat Pengaduan dari Saksi1 Sdri DiahKusuma Wardani selaku korban dalam perkara ini yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2012.Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Pengaduan tersebut maka untuk dapat tidaknya perkara inidilanjutkan atau tidak maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap syarat formil perkara ini yaitu antara lainapakah Surat Pengaduan diajukan oleh pihak yang berhak mengadu dan memenuhi ketentuan waktupengaduan, juga apakah kemudian apabila ada pencabutan

pengaduan oleh sipengadu hal tersebut harussesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam pasal 75 KUHP.Menimbang, bahwa untuk memeriksa syarat formil perkara ini maka dilakukan pemeriksaan terhadapSaksi Pengadu sebagai berikut:Nama lengkap : DIAH KUSUMA WARDANI ; Perkerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18Januari 1974 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :Asrama Brigif1 Rt.02/ 08 No. 18 Kel.

Saksi mengerti sesuai ketentuan pasal 75 KUHP hanya diberi waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduandiajukan untuk dilakukan pencabutan pengaduan, namun setelah diperiksa maka temyata tanggal pengaduanyaitu 1 Juni 2012 dengan tanggal pencabutan pengaduan yaitu tanggal 13 Desember 2012, waktunya sudahmelebihi 3 (tiga) bulan sehingga pencabutan pengaduan tidak dapat diterima dan perkara ini harus dilanjutkanpemeriksaannya.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut maka Majelis berpendapat perkara

Saksi berharap mengenai pencabutan pengaduan terhadap Terdakwa walaupun tidak menjadikanperkara ini terhenti karena pencabutan pengaduan Saksi sudah melebihi waktu yang ditentukan oleh undang undang, namun Saksi berharap pengadilan tidak menjatuhkan hukuman yang berat terhadap Terdakwa karenaSaksi sudah memaafkannya dan karena Terdakwa harus membiayai anak anaknya.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu :1.