Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang Didakwakan secaraAlternatif dengan Pasal 281 KUHPPencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secaraAlternatif dengan Pasal 281 KUHP hanya menghentikanpenuntutan terhadap dakwaan yang merupakan delik aduanPasal 284 KUHP, untuk dakwaan Pasal 281 KUHP tetapdilanjutkan pemeriksaannya sekalipun dakwaan tersebut berasaldari satu laporan polisi.E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA1.

Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secara Alternatif dengan Pasal 281 KUHP hanya menghentikan penuntutan terhadap dakwaan yang merupakan delik aduan Pasal 284 KUHP, untuk dakwaan Pasal 281 KUHP tetap dilanjutkan pemeriksaannya sekalipun dakwaan tersebut berasal dari satu laporan polisi.

Bahwa saya sebagai Pelapor/Pengadu sudah tidakdirugikan lagi ; Menimbang, bahwa atas Surat Pencabutan Pengaduantersebut Penuntut Umum memberikan pendapat secara tertulispada tanggal 20 April 2011 bahwa pada pokoknya dakwaanPenuntut Umum merupakan Delik Aduan Relatif dan saksikorban telah melakukan pencabutan pengaduan secaratertulis sehingga perkara tersebut memungkinkan untukdilakukan pencabutan dan kewenangan menuntut menjadi gugurMenimbang, bahwa terhadap Surat Pencabutan Pengaduantersebut Penasehat

Hukum Terdakwa menyatakanpersetujuannya secara tertulis tertanggal 20 April 2011;Menimbang, bahwa karena saksi korban sebagai PihakPelapor/Pengadu telah melakukan Pencabutan Pengaduan makaselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahPencabutan Pengaduan tersebut sah dan beralasan hukum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengandakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu:melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 65 KUHP atau keduamelanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 65 KUHP; 1213Menimbang, bahwa

hubungankeluarga dengan terdakwa adalah sebagai orang yang berhakmengadukan tindak pidana yang dialaminya dan apabiladikaitkan dengan pasal 75 KUHP maka saksi korban mempunyai14hak pula untuk mencabut kembali pengaduannya dalam tempotiga bulan ; Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti berkasperkara dari Penyidik maka dapat diketahui bahwa suratpengaduan dibuat oleh saksi korban pada tanggal 11Pebruari 2011 sehingga apabila dikaitkan dengan suratpencabutan pengaduan yang dibuat pada tanggal 15 April2011 maka pencabutan

pengaduan tersebut masih dalamrentang tenggang waktu 3 bulan sejak hari memasukkannya ;Menimbang, bahwa karena surat pencabutan pengaduanyang diajukan oleh saksi korban dalam perkara aquo adalahterhadap dakwaan dengan kategori delik aduan relatif danantara saksi korban dan terdakwa memang masih ada hubungankeluarga sebagai sepupu sebagaimana diterangkan oleh saksikorban di persidangan dan surat pencabutan pengaduan masihmasuk dalam masa tenggang waktu 3 bulan, dan selain itusaksi koroban sudah tidak

Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan' yangdiajukan oleh Ir. BAMBANGPURWADI ; eer reer errr rere ee ee2. Menyatakan penuntutan perkara Nomor84/Pid.B/2011/PN.Pwt atas nama terdakwa ERIKPRIYANDONO Bin R. ENTOT SOEGIANTO dinyatakan tidakdapatGitSTIMG jr ~ mm ~ mm mw in ti en i ee3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan daritahanan ; 16174.

Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh WIRDAWATY JUSUF MASALAUN KARIM alias WIWIN.2. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa ROY BUMULO, Letda Inf NRP 3910716360471 tidak dapat diterima.

WW membuat dan mengajukan SuratPermohonan Pencabutan Perkara pada tanggal 19 Oktober 2012 adalah lebihkurang 10 bulan, yang berarti pencabutan pengaduan sudah melewati 3bulan.3. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1600 K/Pid/2009 tanggal 24 September 2009 menyatakan walaupunpencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yangterganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.4.

Bahwa pencabutan pengaduan dari pelapor yang nota bene isteriTerdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan suami yangdengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara iniditeruskan.8.

Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukanoleh WW.2. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa RB,Letda Inf NRP 3910716360471 tidak dapat diterima.3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 April 2014 di dalamMusyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH, MAYOR CHK NRP11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B.

MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan Pencabutan Pengaduan dari Pelapor.
2. Menyatakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Fenny Clara Saskia Manalu tidak dapat diterima.
3. membabankan biaya perkara ini kepada Negara

., suami dari Terdakwa FENNY CLARA SASKIAMANALU yang menyerahkan surat pencabutan pengaduan tertanggal 6 Maret2019 yang pada pokoknya berisi pencabutan pengaduan dalam perkaraperzinahan yang dilakukan oleh sdr.

Menerima Permohonan Pencabutan Pengaduan dari Pelapor;2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa FENNYCLARA SASKIA MANALU tidak dapat diterima;3.

MENGADILI:1.Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi korban Suluh Restu Utami;2.Menyatakan Penuntutan perkara Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pwr atas nama Terdakwa DIDHI CHANDRA Bin TEGUH tidak dapat diterima;3.Membebankan biaya perkara kepada Negara;

dipersidangan tanggal 21 November 2019, adalah 2 (dua) bulan dan 15 (limabelas) hari, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pencabutan aduan yangdilakukan oleh saksi korban Suluh Restu Utami, masih dalam tenggat waktuyang ditentukan hukum;Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalahmemulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, danperkara ini terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga antara saksikorban Suluh Restu Utami sebagai isteri dengan Terdakwa sebagai suami,dan pencabutan

pengaduan yang dilakukan pelapor yang merupakan isteriTerdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan Terdakwa, yangdengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara iniditeruskan, perdamaian yang terjadi antara saksi korban dengan Terdakwamengandung nilai yang tinggi, sehingga apabila perkara ini dihentikan akanlebin besar manfaatnya bagi kehidupan saksi koroban dan Terdakwa sertaanakanaknya, daripada apabila perkara ini dilanjutkan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam teori

Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan olehsaksi korban Suluh Restu Utami;2. Menyatakan Penuntutan perkara Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pwr atasnama Terdakwa DIDHI CHANDRA Bin TEGUH tidak dapat diterima;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019,oleh MARDISON, SH sebagai Hakim Ketua, SETYORINI WULANDARI,SH.

MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan Pencabutan Pengaduan dari Pelapor.
2. Menyatakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Junaidi tidak dapat diterima.
3. membabankan biaya perkara ini kepada Negara

padasekitar bulan September Tahun 2018, bulan Oktober Tahun 2018 dan bulanFebruari 2019.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal284 ayat (1) ke2 huruf a KUHP.Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir saksi pelapor LERRYHARSEN SIMATUPANG, S.Sos (saksi korban) yang juga Suami dari TerdakwaFENNY CLARA SASKIA MANALU (yang diajukan secara terpisah dalam perkaraNomor 719/Pid.B/2019/PN.Mdn), menyerahkan surat pencabutan pengaduantertanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya berisi pencabutan

pengaduan dalamperkara perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI dengan istrinyaFENNY CLARA SASKIA MANALU sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat(1) ke1e dan 2e KUHPidana;Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut saksi korban LERRYHARSEN SIMATUPANG, S.Sos. juga menyatakan bahwa pencabutan pengaduantersebut dilakukan secara sukarela demi kepentingan rumah tangganya dankeluarganya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaanperkaranya dihentikan;Menimbang, bahwa setelah mendengar

dapatmengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, dengan pembatasankewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut apabila tidak ada keinginankorban atau orang yang dirugikan secara pribadi untuk mengadukan perkaranya;Menimbang, bahwa memperhatikan tentang pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman mengenai azasazas Penyelenggaraan Kekuasan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilandilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta pasal 284 ayat (4)KUHP, sehingga dengan adanya pencabutan

pengaduan dari korban tersebutmaka menurut Majelis Hakim terhadap penuntutan Penuntut Umum tersebutharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakantidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara dinyatakan dibebankan kepadanegara;Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 718/Pid.B/2019/PN.Mdn.Memperhatikan, pasal 284 ayat (4) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 Tentang KUHAP dan pasalpasal lain dari undangundang yangbersangkutan :Menetapkan :1.

Menerima Permohonan Pencabutan Pengaduan dari Pelapor;.2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa JUNAIDI tidakdapat diterima;3.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Achmad Syaihu;
2. Menyatakan Penuntutan perkara Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtr atas nama Terdakwa Mudasir Alias Dasir tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan ANDREAS KUSUMA PUTRA ;
2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh MAIYARNIS Pgl MAI ;2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor : 87/Pid.B/2014/PN Mrj atas nama Terdakwa PENDRI menjadi tidak dapat diterima ;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

di Kejaksaan Negeri Pulau Punjung;Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan seperti ini;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2014, SaksiMaiyarnis selaku pembuat laporan Polisi dalam perkara ini, telah mencabut pengaduanHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN Mrjkepada Terdakwa berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan

Pengaduan tertanggal 20November 2014, dan surat pencabutan tersebut diserahkan sendiri oleh Saksi Maiyarniskepada Majelis Hakim dalam persidangan ;Menimbang, bahwa selain pencabutan pengaduan dari MAIYARNIS tersebutdalam perkara ini Terdakwa PENDRI juga telah melakukan perdamaian dengan pihakketiga (GUSNI) sebagai pihak yang terafiliasi dalam perkara ini (surat perdamaianterlampir dalam berkas perkara) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi ternyata benar saksiMATYARNIS adalah Ibu Kandung

kandung dari Terdakwa PENDRI orangyang telah mengadukan Terdakwa PENDRI telah mencabut pengaduannya walaupunpencabutan pengaduan tersebut telah melewati 3 (tiga) bulan yang menurut pasal 75KUHPidana telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yangterganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih dan bagi saksi MATY ARNISpencabutan pengaduan tersebut lebih menguntungkan kepadanya dari pada keuntunganPemerintah jika penuntutan perkara ini tetap diteruskan ;Menimbang, bahwa pencabutan

pengaduan yang dilakukan oleh Pelapor yangnote bene adalah ibu kandung Terdakwa adalah tindakan untuk memaafkan anakkandungnya Terdakwa PENDRI dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidakperlu lagi perkara ini diteruskan ;Menimbang, bahwa dalam ajaran restoratif mengajarkan bahwa konflik yangdisebut kejahatan harus dilihat bukan sematamata sebagai pelanggaran terhadap negaradengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkanmungkin terputusnya hubungan antara

pengaduan yang diajukan olehMATYARNIS Pg MAI ;2 Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor : 87/Pid.B/2014/PN Mrj atas namaTerdakwa PENDRI menjadi tidak dapat diterima ;3 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Muaro pada hari KAMIS, tanggal 20 Nopember 2014, oleh Kami,RIFAI, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHI ISMOYO, SH, MH, dan AGUNGDARMAWAN, SH, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkanpada hari itu

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Moldyansyah Mulyadi melalui Kuasa Hukum Terdakwa Ach, Budi Siswanto, SH ; --------------------------------------------------------
2. Menyatakan Penuntutan Perkara No.841/Pid.Sus/2016/PN.Sby, atas nama Terdakwa Ach. Budi Siswanto, SH, tidak dapat diterima ;--------------------------------------------------------------------------------

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh MAIYARNIS Pgl MAI ;2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor : 87/Pid.B/2014/PN Mrj atas nama Terdakwa PENDRI menjadi tidak dapat diterima ;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

di Kejaksaan Negeri Pulau Punjung;Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan perbuatan seperti ini;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2014, SaksiMaiyarnis selaku pembuat laporan Polisi dalam perkara ini, telah mencabut pengaduanHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2014/PN Mrjkepada Terdakwa berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan

Pengaduan tertanggal 20November 2014, dan surat pencabutan tersebut diserahkan sendiri oleh Saksi Maiyarniskepada Majelis Hakim dalam persidangan ;Menimbang, bahwa selain pencabutan pengaduan dari MAIYARNIS tersebutdalam perkara ini Terdakwa PENDRI juga telah melakukan perdamaian dengan pihakketiga (GUSNI) sebagai pihak yang terafiliasi dalam perkara ini (surat perdamaianterlampir dalam berkas perkara) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi ternyata benar saksiMATYARNIS adalah Ibu Kandung

kandung dari Terdakwa PENDRI orangyang telah mengadukan Terdakwa PENDRI telah mencabut pengaduannya walaupunpencabutan pengaduan tersebut telah melewati 3 (tiga) bulan yang menurut pasal 75KUHPidana telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yangterganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih dan bagi saksi MATY ARNISpencabutan pengaduan tersebut lebih menguntungkan kepadanya dari pada keuntunganPemerintah jika penuntutan perkara ini tetap diteruskan ;Menimbang, bahwa pencabutan

pengaduan yang dilakukan oleh Pelapor yangnote bene adalah ibu kandung Terdakwa adalah tindakan untuk memaafkan anakkandungnya Terdakwa PENDRI dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidakperlu lagi perkara ini diteruskan ;Menimbang, bahwa dalam ajaran restoratif mengajarkan bahwa konflik yangdisebut kejahatan harus dilihat bukan sematamata sebagai pelanggaran terhadap negaradengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkanmungkin terputusnya hubungan antara

pengaduan yang diajukan olehMATYARNIS Pg MAI ;2 Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor : 87/Pid.B/2014/PN Mrj atas namaTerdakwa PENDRI menjadi tidak dapat diterima ;3 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Muaro pada hari KAMIS, tanggal 20 Nopember 2014, oleh Kami,RIFAI, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHI ISMOYO, SH, MH, dan AGUNGDARMAWAN, SH, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkanpada hari itu

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh TON MARTONO tersebut;--------------------------------------------------------------
2. Menyatakan Penuntutan perkara pidana Nomor 448/Pid.Sus/2011/PN. Yk atas nama Terdakwa POLANA SETIYA HATI tidak dapat diterima;---
3. Membebankan seluruh biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada Negara;---------------------------------------------------------------------------------------

Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan perkara Nomor : 23/Pid.B/2015/PN Tmg oleh pihak Pengadu ; 2. Menyatakan perkara pidana Nomor : 23/Pid.B/2015/PN Tmg dicabut ; 3. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ; 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Pasal 376 KUHP yangmerupakan delik aduan relatif ;Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 11 Maret2015 dengan acara pemeriksaan Saksi, Saksi korban IDA DUWI INTARIyang merupakan pihak pengadu (aduk kandung dari Terdakwa) telahmengajukan surat permohonan pencabutan pengaduan atas perkara ini ;Menimbang, bahwa pencabutan pengaduan perkara tersebutbelum lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 KUHP, makacukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut ;Menimbang, bahwa

oleh karena pencabutan pengaduan perkaratersebut dikabulkan maka pemeriksaan perkara pidana Nomor : 23/Pid.B/2015/PN Tmg dinyatakan selesai dan penuntutan Penuntut Umumharuslah dinyatakan tidak dapat diterima ; F PhMenimbang, bahwa karena penuntutan perkara ini dinyatakantidak dapat diterima maka kepada Terdakwa haruslah dikeluarkan daritahanan ;Menimbang, bahwa selanjutnya maka biaya perkara yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 376 KUHP

,Pasal 75 KUHP serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan perkara Nomor : 23/Pid.B/2015/PN Tmg oleh pihak Pengadu ;Menyatakan perkara pidana Nomor : 23/Pid.B/2015/PN Tmg dicabut ;Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Temanggung pada

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan oleh Pengadu;
2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

LIPU mengajukan suratpermohonan pencabutan atas pengaduan tersebut;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan pengaduan tersebut telahsesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP dan setelah diperiksa identitasPemohon pencabutan telah sesuai dengan identitas Pengadu yang tertulis padaberkas perkara, selanjutnya ditanyakan kepada Penuntut umum mengenaipencabutan pengaduan tersebut ternyata tidak mengajukan keberatan, makaberdasarkan hal tersebut Maka Penuntutan Penuntut Umum tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa

Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan oleh Pengadu;2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanansetelah putusan ini diucapkan;4.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Achmad Syaihu;
2. Menyatakan Penuntutan perkara Nomor 98/Pid.B/2021/PN Mtr atas nama Terdakwa Rohana Alias Ana Binti Abdurrahman tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi Enny Christianti tersebut;------------------------------------------------------------2. Menyatakan penuntutan perkara No. 17/Pid.Sus/2013/PN.Mgl atas nama Terdakwa YOGA HARTONO bin DJOHNY HARTONO, tidak dapat diterima;------------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;-----------------------------------

7 Maret 2013 perihalpermohonan pencabutan perkara KDRT yang pada pokoknya menyatakan bahwasaksi korban dan keluarga telah dapat menerima bahwa kejadian tersebutmerupakan musibah dan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bahwamasingmasing pihak yang terkait sudah saling memaafkan dan bahwapermalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaano Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh saksikorban tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :oo Bahwa mengenai pencabutan

pengaduan diatur dalam Pasal 75 KUHPdimana ditentukan bahwa pencabutan pengaduan dapat dilakukan dalam waktutiga bulan setelah pengaduan diajukan/;o Bahwa pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi korban padapersidangan lalu dengan surat bertanggal 7 Maret 2013 telah melebihi jangkawaktu tiga bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP tersebut;o Bahwa sekalipun demikian, sebagaimana termuat dalam surat pencabutanpengaduan yang secara tegas menyatakan bahwa saksi Enny Christianti dankeluarga

Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksiEnny Christianti tersebut;"2. Menyatakan penuntutan perkara No. 17/Pid.Sus/2013/PN.Mgl atas namaTerdakwa YOGA HARTONO = bin DJOHNY HARTONO, tidak dapatCiterima j 222 n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn cen nn nnn nen neennnne3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Magelang oleh AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Saksi Korban Wilmida Mercy Maanema;
2. Menyatakan penuntutan perkara Nomor 41/Pid.B/2022/PN Mgn atas nama Terdakwa Erens Vadly Lambi tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh Erwanati Panggilan Er;
2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjp atas nama Terdakwa Bernatd Dehotmand Pgl. Ben tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh IKA GENTINA NAINGGOLAN tertanggal 17 Maret 2015 ;2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor : 47/Pid.B/2015/PN.Sim atas nama I KARTI BR. LUMBANTUKKUP ALS. OP. HANNA dan Terdakwa II HETDI BR. LUMBANTUKKUP tidak dapat diterima ;3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Saksi Korban Wilmida Mercy Maanema;
2. Menyatakan penuntutan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mgn atas nama Terdakwa Meriyanti Tiolong tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;