Syafei sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian danKehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala DinasPertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahananggaran perubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana tekniskegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.D/DPK/2008 tanggal

Syafei sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian danKehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala DinasPertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tentangPenunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahan anggaranperubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana teknis kegiatan denganSurat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/81.D/DPK/2008tanggal

Syafei sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian danKehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas11Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahananggaran perubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana tekniskegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.D/DPK/2008 tanggal

Bangka Selatan besertalampiran dengan nomor 188.4/30/DPK/2008 tentangpenunjukan panitia pengadaan barang / jasa dana APBDKab. Bangka Selatan Lingkup Dinas Pertanian dan1710.11.12.13.14.15.16.kehutanan Kab.

Bangka Selatan beserta lampirandengan nomor 188.4/30/DPK/2008 tentang penunjukan panitiapengadaan barang / jasa dana APBD Kab. Bangka Selatan LingkupDinas Pertanian dan kehutanan Kab.

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tertanggal 7 Januari 2019, Khusus Lampiran I dan Lampiran II atas nama 1. Baiq Mimin Puji Astuti, 3. Baiq Muliani, 5. Rusniati, dan 8.

Bahwa sesuai Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor:188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa danHalaman 4 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor:188.4/01/STG SL/2019 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa danPengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa. Penerbitan SuratKeputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur setelah mendapatkanrekomendasi dari Camat Sukamulia;Pemberhentian Perangkat Desa (Penggugat) disebabkan telah habis masajabatannya sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatannya yaitu SuratKeputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 188.4/03/Pem.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor SelatanNomor 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa danPengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa dinyatakan sah;3.

Mtr.10.11.12.13.14.15.16.Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala DesaSetanggor Selatan Nomor: 188.4/03/Pem.

Diangkatsebagai KAUR Umum, dan Penggugat atas nama Rusniati diangkat sebagaiKAUR Ekbang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa SetanggorSelatan Nomor: 188.4/03/Pem./S.ST/I/2013 tentang Pengangkatan KepalaUrusan Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten LombokHalaman 33 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.

Surat keputusan kepala Desa Tepus Nomor : 188.4/003/D.TPS/2014tentang penunjukan Bendahara Desa di lingkungan pemerintah DesaTepus tahun anggaran 2014 atas nama FALOPI EKA SASTRA tanggal02 Januari 2014 ;5. Surat keputusan kepala Desa Tepus Nomor : 188.4/ /D.TPS/2012tentang memberhentikan kaur pemerintahan desa tepus dariu jalimin danmengangkat FALOPI EKA SASTRA selaku kaur pemerintahan DesaTepus tanggal 02 januari 2012 ;6.

Surat Keputusan Kepala Desa Tepus Nomor:188.4/010/D.TPS/2013tanggal 20 Juli 2013 tentang Penunjukan Bendahara Desa Tepus.Nomor 1 s/d 27 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tepus28.

Selanjutnya Terdakwa merangkap jabatan Bendahara DesaTepus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tepus Nomor:188.4/010/D.TPS/2013 tanggal 20 Juli 2013 tentang PenunjukanBendahara Desa Tepus Tahun Anggaran 2013.

korbantelah hilang dan tidak lama kemudian datang terdakwa duduk bergabung dengankorban dan saksi lainnya, setelah itu koroban bertanya kepada terdakwa apakah adaterdakwa mengambil kucing milik korban dan kalau ada mengambil kucing milikkorban agar dikembalikan saja kepada korban dan mendengar bahasa itu terdakwamarah lalu memegang kerah baju korban dari belakang dan membacokmenggunakan pisau cuter; Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimanaVisum Et Repertum Nomor : 188.4

saksi telah hilang dan tidak lama kemudian datang terdakwa dudukbergabung dengan saksi dan saksi lainnya, setelah itu saksi bertanya kepadaterdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing milik saksi dan kalau adamengambil kucing milik saksi agar dikembalikan saja kepada saksi danmendengar bahasa itu terdakwa marah lalu memegang kerah baju saksi daribelakang dan membacok menggunakan pisau cuter;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sebagaimanasurat Visum Et Repertum Nomor : 188.4

dudukbergabung dengan saksi Jarkasim dan saksi lainnya, setelah itu saksi Jarkasimbertanya kepada terdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing milik saksiJarkasim dan kalau ada mengambil kucing milik saksi Jarkasim agar dikembalikansaja kepada saksi Jarkasim dan mendengar bahasa itu terdakwa marah lalumemegang kerah baju saksi Jarkasim dari belakang dan membacokmenggunakan pisau cuter;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jarkasim mengalami lukasebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 188.4

bangun dari tempat duduk danlangsung menyayat saksi Jarkasim dengan pisau cutter kearah pundak danpunggung saksi Jarkasim secara berulang kali setelah itu temanteman saksiJarkasim dan terdakwa melerai terdakwa dengan saksi Jarkasim;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jarkasim mengalamiluka robek padapunggung sebelah kanan dan kiri serta robek pada pundak kiri;Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu hasilVisum Et Repertum Nomor : 188.4

kepada terdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing miliksaksi Jarkasim dan kalau ada mengambil kucing milik saksi Jarkasim agardikembalikan saja kepada saksi Jarkasim dan mendengar bahasa itu terdakwamarah lalu memegang kerah baju saksi Jarkasim dan langsung membacokmenggunakan pisau cutter yang pada saat itu dipakai terdakwa untuk mengupas danmengiris bawang untuk bumbu ayam panggang; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jarkasim mengalami lukasebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 188.4

Putusan Nomor 320/B/PK/Pjk/2018itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79858/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/61/Tahun 2015 Tanggal

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Maret 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/61/ Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: 188.4

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/05/KEP/52.2005/2013 tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Sdr. Surahmad dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;-------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/05/KEP/52.2005/2013 tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pemberhentian sdr. Surahmad dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;-------------------4.

Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal12 Agustus 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Agustus 2013dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN.Smg, dan telahdilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 16 September 2013,sebagai berikut : 222022 nnn oon nnn nn one nn one nee neBahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangNomor : 188.4

dan b Undang UndangNomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dan mohon kepada Pengadilan TataUsaha Negara Semarang untuk menyatakan batal/tidak sahkeputusan TERGUGAT tersebut dan memerintahkan kepadaTERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan dari TERGUGATberupa : Surat Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4

SURAHMATsebagai Kepala Dusun Bangsren Desa Krincing, KecamatanSecang, Kabupaten Magelang (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/04/KEP/52.2005/2013tanggal 26 April 2013 Tentang Pemberhentian SementaraSdr.

Subiyanto tanggal 23 April 2013(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/04/KEP/52.2005/2013tanggal 26 April 2013 Tentang Pemberhentian SementaraSdr. SURAHMAD dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren DesaKrincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang (Fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr.

Fakih tanggal 15 Mei 2013(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/05/KEP/52.2005/2013tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Sdr.SURAHMAD dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren DesaKrincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr.

Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/398/Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT. Freeport Indonesia atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Juni 2017Nomor 973/1001/BAPPENDA tanggal 3 Juli 2017, atas nama: PT.

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juni2017 Nomor 973/1001/BAPPENDA Tanggal 3 Juli 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/398/Tahun 2017 Tanggal 15Desember 2017; dan,4.

Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

nama Pemohon Banding,NPWP: 01.069.536.9091.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudengan pertimbangan :a.Bahwa pengajuan banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (dulu Pemohon Banding) masih dalamtenggang waktu 3 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat(2) UndangUndang Pengadilan Pajak, oleh karena PemohonPeninjauan Kembali (dulu Pemohon Banding) baru menerima SuratKeputusan Termohon Peninjauan Kembali (dulu) Terbanding)Nomor: 188.4

Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1783, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79856/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Januari2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/59/Tahun2015, tanggal 06 Maret 2015; dan,4.

Putusan Nomor 237 B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/59/ Tahun 2015 Tanggal 06 Maret 2015, tentang Penolakanterhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Nomor: 973/1783 Tanggal 08Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Januari 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9.091000

Obyek6 aSurat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/270/2013, tentang PengesahanPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala Desa DiKabupaten Purworejo Tahun 2013 Menjadi Kepala Desa, tertanggal 29 April2013, sepanjang mengenai Lampiran Nomor Urut 90 mengenai pengangkatanWAHYU WIDAYAT sebagai Kepala Desa Kaliwungu;Tenggang.

Bahwa SURAT KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO No.188.4/270/2013,tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih HasilPemilinan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2013 MenjadiKepala Desa, tertanggal 29 April 2013 sepanjang mengenai LampiranNomor Urut 90 mengenai pengangkatan Wahyu Widayat sebagai KepalaDesa KaliwUngU. nnnn nn nnnnnn nnn nnn nnn nnn ne nnn ncnnnennnncnnns.

No.188.4/270/2013, tentang Pengesahan PengangkatanCalon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan Kepala Desa Di KabupatenPurworejo Tahun 2013 Menjadi Kepala Desa, tertanggal 29 April 2013beserta Lampiran Nomor urut 90 atas nama Wahyu Widayat pada tanggalB DUNT 201 D jee eseeee eee ere eee eeeMaka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktuyang diperbolehkan oleh Undangundang sebagimana diatur dalam pasal55 UU No.5 tahun 1986 ~~ nn nnn nn nnn nn nnnDasarKGLIQ ELI j~~ ~~~ ~~~ mmm ncAdapun

karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79857/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79857P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

/60/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 tanggal 8Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Februari 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/158/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/60/Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.

Objek Gugatan ;Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan Penataan Ruang kota Medan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/X1I/19 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran ; Il. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;1.

Putra Pertama (nomor : 188.4/14180/DPKPPR/IX/19) ; CV. Putra Samudera (nomor: 188.4/14175/DPKPPR/XI/19) ; CV.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kotaMedan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam olehKepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PenataanRuang sebagai Pengguna Anggarean ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruangkota Medan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam olehKepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PenataanRuang sebagai Pengguna Anggarean ; 4.

Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan Penataan Ruang Kota Medan Nomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tentang Penetapan Sanksi Daftar HitamOleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Sebagai Pengguna Anggaran tanggal 15November 2019.0... ..c.ccccccccccccceceseeeseaeeeeeeeeeeeeeees (Bukti P8);9.

Beli biji jarak 28.000 kg 1.000 28.000.000pagarJumlah Biaya Produksi 30.000.000 Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta menerbitkan danmenandatangani Surat Keputusan Kepala DinasPerkebunan DaerahKehutanan dan PropinsiIstimewa Yogyakarta Nomor : 188.4/3867 tentangPenunjukan Kelompok Sasaran Penerima BantuanKelembagaan untuk Kegiatan Pengelolaan HasilKomoditas Perkebunan Tahun 2008.

Beli biji jarak 28.000 kg 1.000 28.000.000pagarJumlah Biaya Produksi 30.000.000 13Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, terbit SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartanomor : 188.4/3867 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untukKegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008.

Samijo Gumawang, 60.000.000Karya Putat, Patuk,GunungkidulMete Mitra = Suraji Kelor, 65.000.000Agung Karangmojo,GunungkidulDadi Bambang Purwodadi, 30.000.000Makmur Abdul Sulur Tepus,GunungkiduI Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta nomor : 188.4/3867tanggal 26 Juli 2008 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untuk14Kegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008, Kelompok Tani/Kelompok

Dadi Bambang Purwodadi, 30.000.000Makmur Abdul Sulur Tepus, 2d Gunungkidu Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta nomor : 188.4/3867tanggal 26 Juli 2008 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untukKegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008, Kelompok Tani/Kelompok UsahaBersama mempunyai kewajiban :. Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan usulan/rencanayang telah dibuat;.

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) pada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga dan Transmigrasi Prov. Kep. Babel TA. 20166. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 26 April 2011.7.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/029/TK.T/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2015-20178.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 Tentang Penggantian antar waktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2015-2017 tanggal 26 Mei 2016. Dikembalikan kepada Terdakwa Sukanto bin Sumarto;9.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKepulauan Bangka bBelitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentangPerubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 TentangPenggantian antar waktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga KerjasamaTripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 20152017 tanggal 26Mei 2016.Dikembalikan kepada Terdakwa Sukanto.

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga danTransmigrasi Prov. Kep.

ProvinsiKepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang PerubahanKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 Tentang Penggantian antarwaktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Periode 20152017 tanggal 26 Mei 2016.Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN Pgp9.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/029/TK.T/2015 tanggal 23Februari 2015 tentang Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga KerjasamaTripartit Provinsi Kepulauan Bangka bBelitung Periode 20152017, SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KepulauanBangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang Perubahan KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4/131

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02 Januari 2015tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) padasatuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga dan TransmigrasiProv. Kep.

Putra Pertama (nomor : 188.4/14180/DPKPPR/IX/19) ; CV. Putra Samudera (nomor: 188.4/14175/DPKPPR/XI/19) ; CV.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota MedanNomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tanggal 15 November 2019Tentang : Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kepala Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Penataan Ruang sebagai PenggunaAnggaran;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota MedanNomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI1/19 tanggal 15 November 2019 TentangPenetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran;4.

Bukti P3 Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Nomor:188.4/14179/DPKPPR/XI/19 Tentang Penetapan Sanksi DaftarHalaman 18 Putusan No. 24/G/2020/PTUNMDN4. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89.

Bukti T2 Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Nomor :188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam Oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Sebagai Pengguna Anggaran tanggal 15November 2019 ;3.

Banding mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/1701 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113372.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan September2016 Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016; dan,4.

Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak September 2016Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon BandingAtas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85791/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding

terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015 Nomor973/2498/DISPENDA tanggal 2 November 2014, atas nama PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9091.000, alamat: Plaza 89 Lantai 5, JalanH.R.

Putusan Nomor 4212/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Oktober

Pemohon Banding mohon Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan973/0513 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117526.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali Untuk Membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah Atas Pajak Air Permukaan Bulan Maret 2017Nomor 973/0513/DISPENDA, tanggal 7 April 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 5 Juli2017; dan,4.

Putusan Nomor 2794/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 05 Juli 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Maret 2017 Nomor973/0513/DISPENDA, tanggal 07 April 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp21.911.950.224,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan

R Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa2013 t 125Febru 2013 Novi Valentino, ST Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/ JasaSyafrial Os wari, SH Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaTasman, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaArry Haryudiansyah, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa2. 188.4/06/B.4/DP U/ BU/2013 tanggal 01 Maret Syaftians yah, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)20133, 188.4/28/B.4/DP U/ BU/2013 tanggal 01 April Ahyat, S.Ip Pengawas Lapangan20134. 188.4/26/B.4/DP U/ BU

Nomor Surat Keputusan Nama Jabatan1. 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 Rusli.

R Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasatanggal 25 Februari 2013 Novi Valentino, ST Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/JasaSyafrial Os wari, SH Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaTasman, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaArry Haryudiansyah, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa2. 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 Syaftians yah, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatantanggal 01 Maret 2013 (PPTK)3. 188.4/28/B.4/DPU/BU/2013 Ahyat,S.Ip Pengawas Lapangantanggal 01 April 20134. 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013

M.SiBinti ISKANDARTJAJA (Alm) 52FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TENTANGPEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULUUTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 08 APRIL 2013 53FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR:188.4/26/B.4/

Nomor ;188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013 Sebagaimana telah diubahdenngan SK. NO ; 188.4/B.4/DPU/BU/2013 Tannggal 07 Juni 2013 sebagai berikutKetua Panitia Pengadaan Barang/jasa :RUSLI.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa KorlekoNomor 188.4/14/Pem/2017, tentang Pemberhentian Kepala DusunGubuk Timug dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timug, DesaKorleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tanggal14 September 2017;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaKorleko Nomor 188.4/14/Pem/2017, tentang Pemberhentian KepalaDusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun GubukHalaman 1 dari 6 halaman.

Penggugat(Termohon Kasasi) tidak dapat diterima;2) Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa, bertentangan dengan peraturan yanglebih tinggi yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesajJuncto UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan;3) Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Kepala Desa KorlekoNomor 188.4

Sus/201939)AO)41)42)43)4A)45)1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/34/19.05.01.2006/2014 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Hibah Pemerintah Desa Belo LautKepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/35/19.05.01.2006/2014 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Desa BeloLaut Kepada Organisasi Sosial

Masyarakat Desa Belo Laut TahunAnggaran 2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/36/19.05.01.2006/2015 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Sosial Pemerintah Desa Belo LautKepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa BeloLaut T.A. 2015:1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/4/19.05.01.2006/2015 tanggal 12 Januari 2015 TentangPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa PadaAnggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/14/19.05.01.2006/2015 tanggal 01 Juli 2015 Tentang PerubahanPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa PadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/31/19.05.01.2006/2015 tanggal 12 Oktober 2015 TentangPerubahan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan PengadaanBarang

Desa Belo Laut Nomor:188.4/15/19.05.01.2006/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa(Kepala Seksi Kesejahteraan Desa) yang ditandatangani oleh KepalaDesa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Maret 2017:102) 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan Legalisir Surat Keputusan Kepala DesaBelo Laut Nomor: 188.4 /14/SK/19.05.01.2006/2017 TentangPengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan Perencanaan Desa)yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal01 Maret 2017:103) 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan

Legalisir Surat Keputusan Kepala DesaBelo Laut Nomor: 188.4 /13/19.05.01.2006/2017 Tahun 2017 TentangPengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan Keuangan Desa) yangditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01Maret 2017:Hal. 11 dari 33 hal.