BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) ; PT. BATRA TERUNA UTAMA

DEPARTEMEN KEUANGAN Cq KEPALA BPPN PUSAT, ;IBRAHIM G. ZAKIR, MA., dkk

PUTUSANNo. 1751 K/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEPARTEMEN KEUANGAN Cq KEPALA BPPN PUSAT,berkedudukan di Gedung E Jalan Dr. Wahidin No. 01 JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada USMANAMIRULLAH, SH., Advokat, berkantor di Gedung E Jalan Dr.Wahidin No. 01 Jakarta Pusat;Pemohon Kasasidahulu Tergugat Il/Pembanding Ill;melawan:1. IBRAHIM G.

(Bukti P15), yang menyatakan kutipan lengkap sebagai berikut:"BANK NIAGA telah melaporkan pada saat penyerahan Aset Transfer Kit (ATK)kepada BPPN bahwa pinjaman dan kewajiban tersebut dicatat atas nama PT.VODRIL PERMATA NUSANTARA, dengan demikian BANK NIAGA telahmengakui keberadaan PT.

VODRIL PERMATA untuk membayar seluruh pinjamankredit dari BANK NIAGA sesuai Aset Transfer Kit (ATK) kepada BPPN;6. Memerintahkan Tergugat Ill dan atau Tergugat IV mengembalikan SertifikatHGB 5467 atas nama DEWI MEIYANI ZAKIR kepada Penggugat;7.

VODRIL PERMATA untuk membayar seluruh pinjamankredit dari BANK NIAGA sesuai Aset Transfer Kit (ATK) kepada BPPN;6. Memerintahkan Tergugat Ill dan atau Tergugat M mengembalikanSertifikat HGB No. 5467 atas nama DEW! MEIYANI ZAKIR kepada paraPenggugat;7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsejumlah Rp. 1.216.948.949, (satu milyar dua ratus enam belas jutasembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluhsembilan rupiah);8.

bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 tahun 2009 danUndangUndang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DEPARTEMENKEUANGAN Cq KEPALA BPPN

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENYELESAIAN TUGASTUGASTP-BPPN VS ARGAJENDRA SENTOT

., telah masuk dalam program rekapitalisasioleh Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh asset dengan statusBarang Jaminan Diambil Alin (BJDA) termasuk tanah bangunan HGBNomor 180 telah dialihkan dan diserahkan kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN);Bahwa dalam masa kerja BPPN, Penggugat telah mengajukan permohonanuntuk penebusan sesuai kesepakatan opsi namun tidak mendapatkantanggapan bahkan setelah masa kerja BPPN bubar dan digantikan oleh TimPemberesan BPPN, di bawah naungan Departemen

/Prosedur Operasi Standar Tim Kerja Penanganan MasalahHukum Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian TugasTugas TimPemberesan BPPN (KMK Nomor 650/KMK.01/2006);b.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menggolongkan objekperkara a quo sebagai aset kredit, sebagaimana diatur dalam KetentuanUtama Penyelesaian Penanganan Aset Negara Berperkara eks BPPN/Tim Pemberesan BPPN poin 1 (a) Lampiran Il KMK Nomor650/KMK.01/2006;c.

Bahwa dengan demikian seharusnya peraturan yang digunakan olehMajelis Hakim sebagai dasar hukum bukanlah Ketentuan UtamaPenyelesaian Penanganan Aset Negara Berperkara eks BPPN/TimPemberesan BPPN poin 1 (a) Lampiran Il KMK Nomor 650/KMK.01/Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 242 K/Pdt/20142006, melainkan ketentuan dalam poin 4 (a) Lampiran Il KMK Nomor650/KMK.01/2006;.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, aset perkara a quotelah beralin menjadi aset negara yang dikelola oleh KementerianKeuangan c.g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya sesuaidengan ketentuan poin 4 (a) Lampiran Il KMK Nomor 650/KMK.01/2006,harga penebusan kembali untuk objek perkara a quo adalah sebesar100% dari nilai tertinggi NJOP 3 tahun terakhir;.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); PT Putra Surya Perkasa, Tbk.,

PUTUS AWNNo. 02 PK/N/2003DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara niaga dalam permohonan Peninjauankenbali telah mengambil putusan sebagai berikut dalamperkara kepailitan (Pembatalan Perdamaian) dariBADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),selaku pemegang Hak Piutang PT. BNI 1946(Persero), PT. Bank Dharmala, PT. BankLippo, PT. Bank Modern, PT. Bank MandiriAvy oy.

Faiz, SH., DennyChristyanto, SH., Suyanto, SH., Ketut MulyaArsana, SH. dan Zeto Bachri, SH., paraKkaryawan BPPN beralamat di Wisma BankDanamon Aetna Life lantai 15 Jalan JenderalSudirman Kav.4546 Jakarta 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember2002, sebagai Pemohon Peninjauankembalidahulu Pemohon kasasi/Pemohon PembatalanPerdamaian/Kreditur;MelawanPT.

Bank Dharmala/BPPN, Jakarta;3. PT. KLC Dharmala Finance, Jakarta;4. PT. Bank PSP/BPPN, Jakarta;5. PT. Bank BNI 1946/BPPN, Jakarta;6. PT. Bank Lippo, Tbk/BPPN, Jakarta;7. PT. Bank Modern, Tbk/BPPN, Jakarta;&. PT. Bank Unibank, Tbk, Jakarta;9. PT. Bank Internasional Indonesia Tbk., Jakarta;10.PT. Multibangun Adhitama Konstruksi, Jakarta;11.Kuswandi Sudarga, Surabaya;12.SCIETE GENERALE, Singapure;13.PT. Dharmala Intiland, Tbk., Jakarta;14.PT. Sunkyong Keris Indonesia, Tangerang;15.PT. AJ.

) sebesarus$ 45 juta dan non BPPN sebesar US$ 45 juta;Pinjaman FRN II senilai US$ 60 juta dimana didalamnya termasuk utang kepada Pemohon (BPPN) sebesar US$50 juta dan non BPPN sebesar US$ 10 jutabahwa pinjaman FRN 1 senilai US$ 90 juta tersebut dijamin dengan hasil pengelolaan dari proyekproyek yang dikelola Termohon yakni : Menara teeta Menara 7 Gading (M7G) di Kelapa Gading Jakarta,berupa proyek pembangunan komplek apartemen stratatitle terdiri atas 7 menara masingmasing terdiridari 24 lantai

Sedangkan BPPN (Pemohon) tetap mendapatkanpengelolaan penuh atas proyek PKV, PS dan M7G.Sementara itu seluruh kewajiban termohon yang berasal dari FRN II sebesar US$ 60 juta akan dilunasidengan tanah dan gedung Wisma Bank Dharmala yangharga pasarnya dinilai sebesar US$ 17 juta hinggaUS$ 30 juta dan tanah kosong di Mega Kuningan yangdiperkirakan bernilai Rp. 15 milyar.

KARYA CENTRAL SEJAHTERA, vs BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),

KARYA CENTRAL SEJAHTERA, beralamat di Jl.Hasyim Ashari 51, Roxy, Jakarta Pusat yang dalamhal ini memberikan kuasa kepada : RGK HANDARI,SH, Advokat, beralamat di Jalan Agung Jaya IllBlok D.I.D No. 5 Sunter Agung, Jakarta UtaraPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;melawan:BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),beralamat di Wisma Aetna Danamon Jalan JenderalSudirman Kav. 4546, Jakarta, Termohon Kasasidahulu Tergugat/ Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan

Bank Tamara telah diambil alih = olehBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).2. Bahwa penambahan hutang tersebutoleh Penggugat, akan = digunakansebagai pengembangan pembangunanrielistet dan juga sesuai denganAKTA = PENAMBAHAN DAN PERUBAHANPENGAKUAN HUTANG No. 31 tersebut diatas, juga untuk melunasi pinjamanAnuitet sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyarrupiah).3. Bahwa berdasarkan AKTA PENAMBAHANDAN PERUBAHAN PENGAKUAN HUTANG.

No. 2067K/Pdt/2008sekitar Februari 2001, ~~ ini pundidapatkan dari Tergugat (BPPN).14.Bahwa dalam rangka penyelesaianhutang, klien kami telah berulangkali melakukan pertemuan pertemuanterhadap PT.

Tamara Bank c/q BPPN(Tergugat), guna melakukanoutstanding yang sesungguhnya,karena Tergugat sampai saat inimenganggap hutang Penggugatberdasarkan AKTA PENAMBAHAN DANPERUBAHAN PENGAKUAN HUTANG No. 31sebesar US$. 7.500.000,00, (tujuhjuta lima ratus riobu dolar AmerikaSerikat), dalam hal ini adaperbedaan yang sangat jauh, olehkarena itu klien kami setiappertemuan selalu)= minta untuk dapatdiberikan perincian secara tertulisdan pasti mengenai besaroutstanding berdasarkan ATK, namunBPPN (LWO) selalu memberikanpenjelasan

Bahwa atas kejadian tersebutPenggugat mengirim surat terhadapTergugat pada tanggal 29 Mei 2002No. 358/BPPN/V02, untuk dilakukanpeninjauan atas pinjaman Penggugat.20.Bahwa atas surat tersebut Tergugattidak menanggap! ataumempertimbangkan itikad baikPenggugat, namun pada tanggal 31Mei 2002 Tergugat telah mengumumkanHal. 8 dari 14 hal. Put.

Argajendra Sentotmelawan Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas tugas TP BPPN

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), ; HAYCRAFT OVERSEAS LIMITED, PT. BANK DHARMALA, dkk.

PUTUSANNO.245 PK/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Bank Danamon,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4546, Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada : M. GAUSS SITOMPUL, SH. dkkberalamat di Gedung E Tower , Lt.15 Departemen KeuanganJalan DR.

Akta No.57, tanggal 11 Maret 1999 bankakan akan melakukan restrukturisasi atas hutang Debitur ;Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali /Bank Dharmala (dalamLikuidasi) menyerahkan kepada BPPN/Turut Tergugat I/PemohonPeninjauan Kembali, Pengalihan Hak Tagih PT. Jati Alam MuaraIndah/Turut Termohon Peninjauan Kembali Il/Debitur berdasarkan PerjanjianJual Beli dan Penyerahan Piutang No.

SP103/BPPN/0600, tanggal 8 Juni2000;BPPN/Turut Tergugat /Pemohon Peninjauan Kembali, menjual piutang/asetkredit terhadap PT Jati Alam Muara Indah dan dibeli melalui Program PenjualanAset Kredit oleh United Overseas Bank Kay Hian Private Limited/TurutTermohon Peninjauan Kembali IVTurut Tergugat Il berdasarkan Perjanjian JualBeli Piutang No. 127/P3AK/PortifolioTunai/0503 ;United Overseas Bank Kay Hian Private Limited/Turut Termohon PeninjauanKembali I/Turut Tergugat Il , menjual piutang/aset kredit

No.245 PK/Pdt/20096.10.Untuk permohonan pembatalan Akta No.57 tanggal 11 Maret 1999 yangdapat melakukannya adalah hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjiantersebut yaitu Bank Dharmala (BBKO)/ BPPN/Kreditur dan PT. Jati AlamMulia Indah, Turut Termohon Peninjauan Kembali Il/ PT.

Bahwa yang telahdilaksanakan oleh Bank Dharmala/Turut Termohon Peninjauan Kembali llkepada BPPN/ Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali/ Turut Tergugat /VBPPN, hanyalah menjual piutang beruva asetkredit dari PT.

BPPN CQ. TEMBERESAN. DKK

PROG0236/PPAP.4.1/BPPN/2003, yang menyatakan bahwa : Ong HerySuhendra sebagai peserta lelang No.NIP.SBYD40376 BPPNadalah merupakan pemenang lelang atas tanah dan bangunandimana berdiri 5 (lima) bangunan / ruko tersebut ;Bahwa perbuatan hukum yang ketiga: balik nama yangdilakukan antara BPPN (Tergugat ) sebagai penjual denganOng Hery Suhindra (Tergugat II) Ir.

Bukti (tertulis) PK4b.Surat dari BPPN No.S. 08/NCABPPN/SBY/0102, ditujukankepada Direktur PT. Surya Inti Permata, tanggal 4Januari 2002, yang isinya adalah: undangan' pertemuandengan lampiran hasil notulen pertemuan antara PT..GalaBumi Perkasa / PT.Surya Inti Permata dan BPPN tanggal 20Pebruari 2002 yang membahas penyelesaian obyek sengketa.

Gala BumiPerkasa), telah menerangkanBahwa saksi datang ke BPPN dua kali yaitu tanggal 10012002 dan tanggal 20022002 dan dalam pertemuantersebut PT. Gala Bumi Perkasa diminta menyerahkanruko ruko tersebut tetapi PT. Gala Bumi Perkasa tidakmau karena BPPN belum melunasi seluruh kewajibankepada Gala Bumi Perkasa.

Kemudian saksi menegor BPPNmelalui surat dan dua hari kemudian saksi mengajukansomasi BPPN, karena tidak ditanggapi maka saksimengajukan gugatan.( vide bukti PK4e).Dari semua bukti tulis dan keterangan para saksitersebut huruf a,o,c dan d diatas, semua membuktikanbahwa sejak awal pihak BPPN ( Termohon PK ) sudahmengetahui bahwa rukoruko yang diambil alih oleh BPPNtersebut masih dalam sengketa.Dan perlu) diketahui pada saat ruko tersengketa dijualkepada para Termohon PK oleh BPPN, tanah tersengketamasih

Surya Inti Permata Tbk.yang ditujukan kepada Ketua BPPN Pusat di Jakarta,tertanggal O06 Oktober 2003.Bukti PK5b:Bukti Surat dari Kuasa Hukum PT.

BPPN vs 1. DARWINTO, dkk

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) ; PT. BANK PRASIDHA UTAMA ; OESMAN SOEDARGO

PUTUSANNO. 378 PK/Pdt/2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),berkedudukan di Wisma Bank Danamon Aetna, Lantai 15 Jl.Jenderal Sudirman Kav.4546 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada 1. ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA, SH.,LLM., 2. BENNY HARMAN, SH., MH., 3. HAYKELWIDIASMOKO, SH., MH., 4.

BankPrasidha Utama telah dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha, yangsegala kegiatan usahanya telah berada di bawah BPPN, demikianpun untuksegala perbuatan hukumnya harus seijin dan sepengetahuan BPPN ;Bahwa di dalam gugatannya Penggugat antara lain mengemukakantentang penempatan danadana Penggugat di PT.

PPNo.47 Tahun 2001 Jo PP No.63 Tahun 2001 (PP No.17 Tahun 1999),adalah Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatanperbankan berdasarkan amanat yang ditentukan dalam Pasal 37 A ayat(1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahdengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangundangNo.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; Bahwa penegasan mengenai kedudukan BPPN sebagai badan khususyang bersifat sementara juga ditemukan dalam Bagian Penjelasan BagianUmum PP No.17

Tahun 1999 alinea ke3 dan ke4 ; Bahwa penegasan mengenai kedudukan BPPN sebagai badan khususyang bersifat sementara juga telah diakui Mahkamah Agung RI dalamHal. 9 dari 17 hal.

/0599 tentang Petunjuk PelaksanaanPemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran BankUmum ;Bahwa berdasarkan ketentuan Butir Il angka 1 huruf a.1.0 SKBNo.32/46/KEP/DIR dan 181/BPPN/0599 Jo ketentuan Pasal 8 ayat (2)dan Pasal 9 ayat (1) SK BI No.31/32/Kep/DIR. jelas terbukti bahwatindakan Pemohon melakukan pembayaran kepada Termohon berdasarkan perhitungan simple interest sesuai rate Sertifikat BankIndonesia (SBI) dari tanggal 21 Agustus 1998 sampai tanggal 15 Maret2000 memiliki dasar/

DEPARTEMEN KEUANGAN Cq KEPALA BPPN PUSAT vs IBRAHIM G. ZAKIR, MA, Dkk

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENYELESAIAN TUGASTUGASTP-BPPN VS ARGAJENDRA SENTOT

Surabaya Nomor87/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 26 September 2007 yang dimohonkanbanding tersebut; Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkaradi kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 242K/Pdt/2014 tanggal 28 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dai Pemohon Kasasi Tim KoordinasiPenanganan Penyelesaian TugasTugas TP BPPN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA d/h BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) Cq. TIM PEMBERESAN BPPN, vs Ir. JONO HERIYADI dan NY. NURNISMAH

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA d/h BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) Cq. TIMPEMBERESAN BPPN, beralamat di Jalan LapanganBanteng Timur No. 24 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikuasa kepada Dr. INDRA SURYA, SH.,LLM., dan kawankawan, Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum, beralamatdi Gedung Djuanda Lantai 15 Kementerian Keuangan JalanDr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 24 Mei 2010, Pemohon Kasasi dahuluTergugat Il/Pembanding ;2.

BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Tergugat yang dipimpinTergugat Il meminta perpanjangan peminjaman dan bermaksud menyewa ke4 sertifikat tersebut untuk waktu 4 (empat) tahun terhitung semenjak tanggal 17April 1999 sampai dengan tanggal 16 April 2003 dengan uang sewa sebesarRp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Menunjuk Bukti P7 ;Bahwa dalam perkembangannya, Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) dibekukan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan PresidenNo. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas BPPN, sehingga fungsi dankewenangan BPPN kembali kepada Pemerintah, kemudian melalui KeputusanPresiden No. 16 Tahun 2004 Pemerintah membentuk Tim Pemberesan BPPN(Tergugat Ill) dan melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 Pemerintahmembentuk P.T.

Dengan telah dikembalikanatau dikelola atas aset kredit ini oleh Menteri Keuangan, maka atas putusanperkara a quo sepatutnya tidak merugikan kepentingan Negara dikarenakanatas pengelolaan terhadap aset atau kekayaan Negara yang berasal dariBPPN dilakukan dalam rangka mengembalikan uang Negara yang dahulutelah disalurkan kepada bank bank yang berada di bawah pengawasanBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA d/hBADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) Cq. TIMPEMBERESAN BPPN, 2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (Persero), 3. PT.

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) ; PT. BUMIJAWA SENTOSA, dkk. ; PT. BANK ASIA PACIFIC (BBKU)

TJUEN WIE ALIAS DAVID NUSA WIDJAYA, DK VS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), DK

TARUNODJOJO NUSA, bertempat tinggal di Jalan Taman SarVilI/11, RT 002/RW 006, Kelurahan Taman Sari KecamatarTaman Sari Jakarta Barat;Pemohon Kasasi dalam hal ini diwakili oleh Pemohon KasasIl, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2010 danSurat Izin Beracara Insidentil Nomor W.10.U3.HT.04.10/07/201Ctanggal 9 April 2010;Para Pemohon Kasasi;LawanBADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukardi Wisma Bank Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4546, Jakarte12930, yang diwakili oleh

;Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 April 2010 dankontra memori kasasi tanggal 4 April 2011 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yangmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolakgugatan pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat merupakan bank yang bermasalah sehinggaditangani oleh Tergugat/Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) ; PT. ERA CIPTA CAHAYA MAS

HERMANTO GUNAWAN vs BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) qq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugatmelalui suratnya Nomor: PB1851/BPPN/0902 ~=itanggal 19September 2002 (bukti P14), dengan alamat Wisma DanamonAetna Life, Lantai 15, Jl.

Nomor rekening : 0.701090.438.Nama rekening : BPPN/Pelunasan PPAP III;Pada : Bank Permata Cabang SudirmanJakarta;b. Nomor rekening : 2.003.06647.3Nomor rekening : BPPN/PPAI Pelunasan Properti;Pada : PT BNK BII Tbk.

Bagian Kesatu Pasal 2 (4)menentukan pada pokoknya bahwa "BPPN (Tergugat) bertugasuntuk jangka waktu 5 (lima) tahun = sejak tanggalHal. 11 dari 32 hal.

No.SK1036/BPPN/0401 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemberianJaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BankUmum ("SK 1036(BPPN (0401") (Bukti T5 dan Bukti T6);Bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Il (kedua) KetentuanUmum butir 4 (empat) huruf b Ketentuan dan PedomanHal. 16 dari 32 hal.

Bahwa Pemohon Kasasi sekarang Termohon PeninjauanKembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali incasu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) danPT Bank Unibank Tbk./Turut Termohon PeninjauanKembali.

PT Interkon Kebon Jeruk ( PT Intercon Enterprises ); Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); PT Tdm Aset Management

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), dk vs PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

KETUA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN) ; KETUA KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN (KKSK) ; HAP SENG LIMITED

PUTUSANNo. 435 K/TUN/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAmemeriksaMAHKAMAH AGUNGperkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1.KETUA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN), berkedudukan di Wisma Bank Danamon lantai 24 dan30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45 46 Setiabudi, JakartaSelatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1.Zeto Bachri, SH., 2. Rein Ronald Silaen, SH. dan 3.

PROG1780/BPPN/0702 tentang Permintaan agar Penggugatmemasukkan kembali surat penawaran untuk program PPAK yang sudahdiperbaiki, karena penawaran yang telah diserahkan Penggugat masih dibawahharga dasar yang telah ditentukan Tergugat (P4) ;Bahwa dengan adanya surat Tergugat tersebut, kemudian pada tanggal26 Juli 2002 Penggugat telah memasukkan atau menyerahkan kembali kepadaTergugat surat penawaran yang telah diperbaiki (P5) ;Bahwa dengan adanya surat penawaran dari Penggugat yang telahdiperbaiki

Prog2488/BPPN/0802 yang isinyapada pokoknya adalah Penggugat diminta untuk memperbaiki lagi suratpenawaran dan harus dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahHal. 2 dari 15 hal. Put. No. 435 K/TUN/2004tanggal 7 Agustus 2002, dan selain itu Penggugat juga menerima suratTergugat tanggal 9 agustus 2002 No.

Prog2547/BPPN/0802 tentang hal yangsama (P6 dan P7) ;Bahwa atas suratsurat Tergugat tersebut Penggugat pada tanggal 13Agustus 2002 telah mengirimkan atau menyerahkan surat kepada Tergugat yang isinya memberitahukan kepada Tergugat bahwa surat penawaranPenggugat kepada Tergugat adalah sama dengan surat yang telahdiserahkan, oleh karena itu Penggugat minta agar Tergugat menurunkan hargadasar yang ditentukan Tergugat karena Penggugat telah menaikkan hargapenawarannya (P8) ;Bahwa akan tetapi hingga saat

, bahwa terlepas keberatankeberatan kasasi dari PemohonKasasi dan Pemohopn Kasasi Il tersebut di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum denganalasanalasan sebagai berikut : Bahwa baik Tergugat I/Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) dan Tergugat II/Ketua Komite Kebijakan Sektor Ketuangan (KKSk)dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 danHal. 13 dari 15 hal.