Sdkterhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengancara dan keadaan sebagai berikut : 22+ n nn nnn nn nnne eenBahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung

SdkAdat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahmelakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatanpenganiayaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dankeadaan sebagai berikut : 220 220 222 222 eon enn oe oon Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan

Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut, jika mereka memiliki ijin tentu ditempelkan diacara tersebut ; Bahwa Ketua Panitia acara pelantikan Sulang Silima marga Kabeakantersebut adalah PAINGOT KABEAKAN, Sekretarisnya saksi tidak tahu,sedangkan Bendaharanya marga Bancin ; Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sebelum mereka memulai pelantikan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwamenyatakan keberatan, Terdakwa AMMAN KABEAKAN mengatakan merekadatang lebih dari 4 (empat)

Pakpak Bharat pada saatberlangsungnya pesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan ; Bahwa rombongan mereka datang ke pesta adat pelantikan Sulang Silimamarga Kabeakan sambil mengatakan tumpah darah, lalu terdakwa ditumbukoleh RAHMUDIN KABEAKAN pada pipi kanan, ketika itu terdakwa tidakmelawan, terdakwa ditarik ke dalam rumah ; Bahwa terdakwa sebagai orang yang dituakan memimpin pesta adatpelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa yang mengatakan stop agar pesta adat tersebut

SdkBahwa kami berpesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan adamengundang Kepala Desa, tapi ABDUL RAHIM KABEAKAN tidak kamiundang ;Bahwa sebelumnya ada selisin paham antara kelompok terdakwa dengankelompok ABDUL RAHIM KABEAKAN ;Bahwa terdakwa tidak ada melakukan apaapa terhadap rombongan ABDULRAHIM KABEAKAN yang datang ke pesta adat pelantikan Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut ;Bahwa yang mengamankan terdakwa pada saat terjadinya keributan adalahanak terdakwa yang bernama HASAN KABEAKAN

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini,gedung ini akan kami tutup, keluarkeluar.

datang rombonganorang atas nama GARDA TTU menggunakan truk melakukandemo di halaman depan gedung Biinmafo dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Putusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 20 dari 54e Bahwa saksi hanya mendengar orang berteriak makimaki namunsaksi tidak tahu pasti siapa

truk melakukan demo di halaman depan gedungBiinmafo dan masuk kedalam gedung sambil berteriakteriak hariPutusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 23 dari 54ini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi lalumembanting dan memukul kursi yang tersusun rapi di di dalamgedung sehingga saat itu saksi serta peserta pelantikan lainnyatakut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;e Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai Biinmafo adalah terdakwa diikuti oleh

TTUPutusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 31 dari 54di gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk

Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;Menyatakan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentangPedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa tidak mempunyai

Boyman (Bukti P.1 s/dP.1625);26.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa dan Penjelasannya (Bukti P.1 s/d P.1626);2/.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P.1 s/d P.1627);28.Fotokopi Peraturan Daerah

Menyatakan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;5.

, dan Pemberhentian KepalaDesa(Bukti TI,Ke5);Fotokopi Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2019Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (BuktiTI,Ke6);Fotokopi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (BuktiTI,Ke67);Halaman 48 dari

Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa;Panitia pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan)yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;Hal. 7 dari95 halaman Putusan Perkara

No.28/G/2012/PTUN.ABNPanitia pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkatDesa) yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal7 huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, PanitiaPemilihan Kepala Desa ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Walikota TualNomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, apabila dalam proses

, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, kemudian Peraturan DaerahKota Tual adalah tidak benar oleh karena hingga saat ini diKota Tual belum ada Peraturan Daerah yang mengaturtentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehinggamenjadi pertanyaan yang dimaksudkan dengan PeraturanDaerah dalam posita gugatan para penggugat adalahPeraturan Daerah yang mengatur tentang apa?

50Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,kemudian dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desapanitia pemilihan kepala desa telah melaksanakan tugasproses penjaringan dan penyaringan bakal calonsebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat 3Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, dengan demikian makapengangkatan panitia pemilihan

menelpon Para penggugat tentangpelantikan Kepala Desa Tayando Yamtel ;e Bahwa pada saat pelantikan tanggal 28 Juni 2012 saksi tidakmemberitahukan kepada Para Penggugat karena saksi dalamkeadaan sakit nanti, pada tanggal 08 Juli 2012 pada saat DullahRenhoat (Penggugat II) datang ke rumah saksi baru saksimemberitahukan tentang pelantikan Kepala Desa tayando Yamtelkemudian tanggal 09 Juli 2012 Dullah Renhoat (Penggugat Il)menelpon Wahab Renhoat (Penggugat ) ;Hal. 39 dari95 halaman Putusan Perkara No

Denganadanya undangan pelantikan dan acara pelantikan danpengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri olehpengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokohdan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desalainnya(bukti T20, T21, T23), maka Majelis Hakim berpendapatbahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaianperistiwa hukum Pengangkatan Perangkat Desa yangdilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awalsampai akhir proses.

Denganadanya undangan pelantikan dan acara pelantikan danpengambilan sumpah di Balai Desa yang dihadiri olehpengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokohdan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat desa lainnya(bukti T20, T21, T23), makaMajelis Hakim berpendapatbahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaianpernstiwa hukum Pengangkatan Perangkat Desa yangdilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awalsampai akhir proses.

Sehingga sejak awal proses pendaftaran perangkat desa,PENGGUGAT sudah pasti telah mengetahui bahwa tahapanpenetapan dan pelantikan telah ditentukan waktunya yaitutanggal 01 s/d 06 September 2020.3.

Tahap Penetapan dan Pelantikan : tanggal 24 Agustus s/d 06September 2020.5.

Sehingga acara pelantikan dilakukan secara umum danmasyarakat luas mengetahui adanya pelantikan TERGUGAT iiINTERVENSI.8. Bahwa semua tahapan proses pengisian perangkat desa jabatan Kadus Desa Kendaldoyong telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Perda No.1 tahun 2018, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI keberatan denganadanya gugatan PENGGUGAT karena tidak ada perbuatan yang melawanhukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.9.

Bupati dan Wakil Bupati terpilin telah menekankan bahwasetiap pengeluaran/penggunaan dana pelantikan harus seijin Ketua Panitiayaitu saksi CHARLY M.

SIMANJUNTAK;Sampai pada saat pelantikan tanggal 25 Maret 2013, terdakwa yang sulitdihubungi oleh Panitia Pelantikan akhirnya sebagian menggunakan dana uangdipegang saksi Agustinus Pagawak (Bendahara Il) serta uang pribadi Bupatidan Wakil Bupati terpilin guna mensukseskan acara pelantikan, sedangkanterdakwa yang menguasai uang/dana Panitia Pelantikan Bupati dan WakilHalaman 4 dari 33 hal.

Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PT JAPsetiap pengeluaran/penggunaan dana pelantikan harus seijin Ketua Panitiayaitu saksi CHARLY M.

SIMANJUNTAK;> Sampai pada saat pelantikan tanggal 25 Maret 2013, terdakwa yang sulitdihubungi oleh Panitia Pelantikan akhirnya sebagian menggunakan danauangdipegang saksi Agustinus Pagawak (Bendahara Il) serta uang pribadi Bupatidan Wakil Bupati terpilin guna mensukseskan acara pelantikan, sedangkanterdakwa selaku Bendahara yang menguasai uang/dana Panitia PelantikanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Memberamo Tengah dengan totalRp. 1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta rupiah) sampai dengan

Bahwa Terdakwa masih memegang sisa dana pelantikan karena belumdilakukan pertanggungjawaban pengeluaran dan juga karena Terdakwa telahdilaporkan ke Polda Papua sehingga tidak tau kepada siapa sisa danapelantikan tersebut diserahkan;4. Bahwa Terdakwa memberikan sisa dana pelantikan kepada penyidik hanyasupaya terdakwa merasa aman;5.

Disebabkan adanya pihakpihaktertentu yang tidak menginginkan pelantikan tersebut, Terdakwa I RAHMATYANI Als RAHMAT Bin AMIR HUSIN bersamasama dengan Terdakwa IIARDI SAPUTRA Als IPUT Bin MATYULIS serta kurang lebih 100 (seratus)orang warsa masyarakat yang menolak pelantikan tersebut mendatangi KantorCamat Tambang untuk menggagalkan pelantikan Sdr. ABDUL RAZAKmenjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati.

Tambang Kab.Kampar.Bahwa yang telah dirusak oleh para terdakwa adalah fasilitas instansipemerintah pada Kantor Kecamatan Tambang dan Mobil Dinas KecamatanTambang;e Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib, diKantor Camat Tambang sedang berlangsung Acara Pelantikan PejabatSementara Kepala Desa Aur Sati.

Pada saat itu saksi melihat orangorang tersebut membentangkanspanduk yang berisikan penolakan pelantikan Pjs Kepala Desa Aur Sati olehCamat Tambang. Saat itu saksi melihat sdr. Zulfhami, sdr.Aguswan danTerdakwa II secara bergantian melakukan orasi, dengan maksud agar CamatTambang memberhentikan acara pelantikan tersebut. Oleh karena tidakmendapat respons dari Camat Tambang, para pendemo mulai anarkis danmelakukan pelemparan terhadap kaca samping Kantor Camat denganmenggunakan batu.

Disebabkan adanya pihakpihak tertentu yang tidak menginginkan pelantikantersebut, Para Terdakwa bersamasama dengan kurang lebih 100 (seratus) orang wargamasyarakat yang menolak pelantikan tersebut mendatangi Kantor Camat Tambang untukmenggagalkan pelantikan sdr.Abdul Razak menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Satidan setelah warga masyarakat berkumpul di Kantor Camat Tambang, selanjutnya Terdakwa Idengan menggunakan menggunakan pengeras suara / Toa langsung menyampaikan orasinya;Menimbang,

Dengan tetapmelakukannya pelantikan tersebut sudah jelas Bupati Sumenep(Tergugat) dalam hal ini telah melakukan "penyalahgunaanwewenang" (detournement de pouvoir).

Adapun yang dimaksuddengan Asas Kepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep(Tergugat) masih melakukan proses pelantikan Kepala Desa Terpilihmeskipun proses pelaksanaan Pilkades telah menjadi sengketa diPengadilan Negeri Sumenep dengan adanya gugatan dariPenggugat, sehingga tindakan Bupati Sumenep tersebut telahmelanggar Asas Kepastian Hukum ;24.Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 318 / KEP /435.013 / 2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala DesaTerpilin atas nama : RAHMAWI

Danmakna pada kalimat tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin padaobyek sengketa adalah merupakan tindakan yang faktual yang harusdilakukan, dan setelah selesai pelantikan maka Surat Keputusanobyek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan mengikat lagi dengankata lain obyek sengketa dianggap bersifat satu kali pakai.Halaman 13 dari 20 halaman.

Akantetapi pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi menyatakandan berpendapat putusan Majelis Hakim PTUN Surabaya telahdibatalkan selanjutnya berkesimpulan bahwa pelantikan yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kemabali adalah suatu faktualyang berlaku untuk satu kali saja.

Oleh karenaTermohon Peninjauan Kembali masih tetap menerbitkan Surat KeputusanObyek Sengketa dan melakukan pelantikan, maka tindakan TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah melanggar ketentuan PERATURANBUPATI SUMENEP No. 01 Tahun 2013 Bab.

Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan PemberhentianKepala Pekon, dihubungkan lagi dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan BupatiTanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang TataCara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69Tahun 2019 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan

dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan danPemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagi dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon

tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus No. 79 Tahun 2020 Tentang PerubahanHalaman 6 dari 24

/Pelantikan DanPemberhentian Kepala Pekon, Pasal 1 angka 3, Jo.

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

olehTergugat.;4 Bahwa dalam seluruh gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telahmelanggar ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo ayat (5)Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaBahwa gugatan ini jelas tidak berdasar mengingat hanya menunjukkan ayat (5)saja yang

Bahwa berdasarkan uraiandiatas jelaslah objek sengketa telah diterbitkan dengan mengacu padaprosedur yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dan proses Pilkades dilaksanakan melalui tahapantahapansebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor: 8Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Nomor: 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan

tentangPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaSehingga jelaslah tidak beralasan secara hukum apabila objek sengketa inidigugat dengan dasar ketentuan tersebut.

Bukti P4: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :72 Tahun 2005 tentang Desa(foto copy dari foto Bukti P5 : Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor : 8 tahun2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa(foto copy dari fotocopy ) ; Bukti P6: Peraturan Bupati BandungNomor : 27 tahun 2006tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor : 8tahun 2006 tentangPencalonan, Pemilihan,Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa(foto copy dari fotocopy ) ; Bukti P7 : Peraturan

Perangkat DesaBunderan) tertanggal 15 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);T21 Berita Acara Pengucapan Sumpah Jawaban dan Pelantikan Perangkat DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 16 Maret2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);T22 Daftar Hadir Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Perangkat DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 16 Maret2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);T23 Fotofoto Pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyo

SekretarisDesa dan Kamituo Desa Bunderan Kecamatan WonosalamKabupatenDemak; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan karena adaacara kerja bakti dengan BuCamat; Bahwa, Saksi mendengar ada pelantikan Perangkat Desasatu hari setelah pelantikan;Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.

jabatan Sekretraris Desa danKamituo ditugaskan untuk menjadi Saksi dalam pelantikan tersebut; Bahwa, yang dilantik menjadi Sekretaris Desa adalah Anmad Soleh dan Kamituo MuhamadAnsori; Bahwa, pelantikan diadakan tanggal1i6 Maret2018;Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa, pelaksanaan pelantikan diadakan pukul 08.00 sampaidengan pukul 10.00; Bahwa, pada saat pelantikan Perangkat Desa Bu Camat tidakhadir tapi orang dari Kecamatanhadir; Bahwa, SK pengangkatan Perangkat Desa dibacakan padasaatpelantikan; Bahwa, setelah Pelantikan Perangkat Desa Sekretaris Desaterpilih mengadakan syukuran secara besarbesaran yang dihadirioleh ustad dariSemarang; Bahwa, pada saat Pelantikan Perangkat Desa Penggugattidakhadir; Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal16

Dengan adanya undangan pelantikan dan acara pelantikandan pengambilan sumpah di Balai desa yang dihadiri oleh pengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokoh dan lembaga masyarakat danmasyarakat desa lainnya bukti T20, T21, T23 maka, Majelis Hakimberpedapat bahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwahukum Pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbukadan terpublikasi dari awal hingga akhir proses.

, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala.

Terhadap posita Penggugat pada nomor 9 dapat kami sampaikan jawaban bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa jo Pasal 96 Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, sbb : Bupati menerbitkan Keputusan tentang

Apalagi acara tersebut juga diliput olehmedia massa.Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Penggugat untukmenyampaikan bahwa penetapan, pengesahan, dan pelantikan KepalaDesa Sidorekso Terpilih, tidak sesuai dengan Asas Keterbukaan.15.

T18 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 19 Tahun 2006,tanggal 20 Oktober 2006, tentang Pencalonan Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopidari fotokopi); 19. T19 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 4 Tahun 2007,tanggal 17 Maret 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa(fotokopi dari fotokopi); 20.

Sejak 2 (dua) hari sebelum pelantikan, KepalaDesa Ngelowetan membuat pengumuman yang ditempelkan padaPapan Informasi Desa dan di tempat lain apabila pada tanggal 15Maret 2018 ada pelantikan Tergugat II Intervensi di Kantor BalaiDesa dan juga hampir seluruh warga Desa Ngelowetan sudahdiberikan undangan pelantikan/pengambilan sumpah PerangkatDesa yang memperoleh nilai tertinggi tahun 2018 dengan jabatan Sekretaris Desa Ngelowetan yaitu Tergugat IIIntervensi;3.

MUSYAFAAH HADINIYAH sebagaiSekretaris Desa (foto copy sesuai dengan aslinya);20. 20 : Daftar Undangan Pelantikan Perangkat Desa+INgelowetan tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya);21. T21 : Daftar Hadir Rapat Acara Pelantikan Perangkat DesaNgelowetan tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya); 22.

Bahwa ada undangan untuk menghadiri pelantikan yang ditujukankepada LKMD, RT/RW, Polsek, Koramil, tokoh agama dan tokohmasyarakat serta PKK; Bahwa Saksi tidak mengetahui kehadiran Penggugat beserta temantemannya dalam acara pelantikan; Bahwa peserta yang mendaftar dalam Pilprades ada 11 orang, tetapipada saat ada penundaan sementara berdasarkan surat Bupati padatahun 2017, maka ketika dilanjutkan prosesnya ada satu orang pesertayang mengundurkan diri sehingga diikuti oleh 10 orang peserta saja; Bahwa

Bahwa yang Saksi kerjakan setelah mengetahui Bu Musyafaahmemperoleh nilai tertinggi adalah membuat berita acara yangdiserahkan kepada Tergugat untuk dilanjutkan ke Kecamatan supayaditerbitkan rekomendasi Camat guna pelantikan Bu Musyafaah danmenyebar undangan yang isinya pelantikan tanggal 15 Maret 2018tetapi dalam waktu 7 hari Pak Camat tidak mengeluarkan rekomendasipelantikan sehingga Tergugat melaksanakan pelantikan berdasarkanPasal 21 ayat (2) dan (3) Perda Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun2018;

Musafaah Hadiniyah sebagai sekretaris desayang ditandatangani olen Kepala Desa pada tanggal 12 Maret 2018 danT20,T22 berupa surat undangan dan daftar nama undangan pelantikan yangdidalamnya tercantum nama Para Penggugat yang masuk sebagaiundangan pelantikan pada tanggal 15 maret 2018; Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Bukti T19 jo T20 dan T22 secara logika hukum pengumuman tersebut dimaksudkan agarmasyarakat mengetahui adanya pelantikan /pengambilan sumpah atasnama Musafaah Hadiniyah (Tergugat

Terdakwa ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA menyatakan bahwaketerangan saksi tidak benar karena tidak ada kompromi bersamamasyarakat;Saksi ABDUL RAHMAN OHOIWUY:Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Tul Bahwa Pada tanggal 7 Februari 2019 ada pelantikan Kepala OhoiNgurko, sekitar pukul 12 siang Wit saksi mendapat telepon saudaraIDRIS RAHAYAAN yang menagatakan bahwa Ohoi Ngurko sudahterbakar.

Setelah selesai pelantikan kami menuju ke rumah Kepala OhoiNgurko di Fidabot dan disana kami melihat siaran langsung di akunfacebook saudara NINING NUR AZIZA dan di dalam rekaman tersebutkami melihat; Bahwa Saksi sampaikan informasi Ohoi Ngurko telah terbakar kepadaKepala Ohoi Ngurko; Bahwa Saksi sampaikan informasi tersebut pada saat pelantikan KepalaOhoi; Bahwa Tanggal 8 Februari 2019, oleh Kepala Ohoi Ngruko, saksi dansaudara SAIFUDIN RAHAYAAN Alias IPO diberikan tugas pergi ke OhoiNgurko untuk

Bahwa saksi dan masyarakat bertemu dengan bapak Bupati padatanggal 6 Februari 2019 sebelum pelantikan dan kami jelaskan ke bapakBupati mengenai mekanisme sebelum pelantikan Kepala Ohoi dan bapakBupati meresponnya dengan menyuruh kami membuat surat sebagaidasar pembatalan pelantikan dan bapak Bupati berjanji tidak melakukanpelantikan, namun ternyata pelantikan tersebut dilaksanakan danmenyebabkan kekecewaan; Bahwa sebenarnya persoalan ini, bisa diselesaikan secara adat namuntidak ada tanggapan atau

ZAKARIA RAHAYAAN Alias JAKA:Bahwa Pada tanggal 6 Februari 2019 jam 8 pagi Wit kami ketemu denganBupati Maluku Tenggara diruang kerjanya dan di dampingi Kabag HukumKabupaten Maluku Tenggara PETRUS PAULUS UPI, S.H dan kamimenanyakan apakah Ohoi Ngurko masuk dalam daftar pelantikan KepalaOhoi ? dan siapa yang akan dilantik sebagai Kepala Ohoi Ngurko ?

Namun sebelum jam 5 sore Wit surat sudah kamiserahkan ke Kabag Hukum dan Kabag Hukum mengarahkan kami ketemudengan Ibu yang membuat undangan pelantikan Kepala Ohoi dan KabagHukum menyampaikan kepada ibu tersebut bahwa kami dari Ohoi Ngurkosudah ketemu dengan Bupati.

No. 804 K/Pid.Sus/201022.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal6April 2001 An. Moh.Zuhdi ;23.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Moh.luhdi ;24.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201033.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/16811444.03112001, tanggal5 April 2001 An. Lies Megawati;34.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;35.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201049.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;50.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;51.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh CamatKranggan tidaklah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala16 Bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh PanitiaPemilihan dengan disaksikan oleh saksi dari masingmasingcalon Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas danfungsinya, bukan karena pengaruh pihak lain.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan PeraturanBupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desasebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa diKabupatenTemanggung ;20 Bahwa karena tidak adanya bukti pelanggaran yangdilakukan dalam proses pemilihan Kepala Desa Purwosari,maka seluruh hasil pemilihan Kepala Desa tersebut adalahsah.

P3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa (Fotokopi darifotokop1); 4. P4 : Berita Acara Pebentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaPurwosari tanggal 31 Agustus 2013, beserta daftar hadir(Fotokopi dari fotokopi); 5.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 2. T2 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3.

dan Pemberhentian Kepala Desa sertaPeraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat menurut hukumterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007tentang Petunjuk

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, maka Tergugattidak perlu menanggapinya lebih lanjut dalam uaraian dalil jawaban ini;.

Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka alasan Penggugat dimaksud sangat tidak berdasardan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalamperkara ini dengan segala akibatnya hukumnya;.

, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukumdan peraturan

Sembiring ;Bukti T16 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentangPerkara No. 31/G/2020/PTUNMDNHalaman 41Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;Bukti T17 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias

Selatan ;Bukti T18 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan ;Bukti T19 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati NiasSelatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Bukti T20

Bahwa Pelantikan Sdr. MUHAMMAD INDRO SUSILOsebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejodilakukan pada tanggal 15 Maret 2018;3.

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpilih diBalai Desa Tlogorejo informasi dari temennya melalui Bahwa sepengtahuan Saksi pekerjaan Penggugat adalahpegawai Bahwa saat pelantikan Saksi sebagai Ketua BPD tidakdiundang karena sedangMenimbang, bahwa Pihak Tergugat setelah mengajukan buktibukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalildalil Jawabannyadi dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yangmemberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnyatersebut

Bahwa sesuai Perda paling lambat 2 minggu setelahpengumuman harus sudah ada pelantikan, ya sekitar bulan Maret Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilih Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa pada HariKamis, tanggal 15 Maret Bahwa yang mengundang para undangan untukmenyaksikan proses pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyoterpilih Desa Tlogorejo adalah Panitia Pilperades diketahul Kepala Bahwa yang diundang untuk hadir dalam acara pelantikanSekretaris Desa dan Jogoboyo terpilih Desa

Tlogorejo olehKepala Desa adalah Para Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat,BPD, panitia dan unsur keamanan); Bahwa Saksi hadir pada acara pelantikan dimulai pukul Bahwa sifat dari proses pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilin Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalahsifatnya umum dan terbuka, semua warga dapat menyaksikan dantahu ada pelantikan Bahwa saat penambilan sumpah jaabatan saat pelantikanmenggunakan sound system sehingga undangan yang ada didalam dan yang menonton di luar balai desa

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpiliholeh Kepala Desa Tlogorejo di Balai Desa Tlogorejo karena Saksimendapat undangan secara tertulis dari panitia Pilperades; Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir pada acarapelantikan perangkat desa terpilin Desa Tlogorejo adalah KetuaPanitia Pilperades Desa Tlogorej0; Bahwa acara pelantikan peangkat desa terpilin oleh KepalaDesa Tlogorejo dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 15 Maret Bahwa formasi jabatan yang dilakukan pelantikan olehKepala Desa

di halaman depan gedung Biinmafo dan masuk kedalamPutusan No :68/Pid.B/2014/PN Kfm Hal 26 dari 55gedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa saksi hanya mendengar orang berteriak makimaki namunsaksi tidak tahu pasti siapa yang berteriak;Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai

datang rombonganmenggunakan truk melakukan demo di halaman depan gedungBiinmafo dan masuk kedalam gedung sambil berteriakteriak hariini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi lalumembanting dan memukul kursi yang tersusun rapi di di dalamgedung sehingga saat itu saksi serta peserta pelantikan lainnyatakut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai Biinmafo adalah Ludofikus Marseluas Afoan,S.Sos diikutioleh Piter

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Putusan No :68/Pid.B/2014/PN Kfm

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa benar pada waktu terjadinya

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu. saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa terdakwa masuk bersama dengan

mengetahui pukul atau jam berapaakan berlangsung, karena penyelenggara pengundanganyakni bawahan dari bawahan Tergugat tidak menyampaikanundangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011810.Penggugat masih berada di kantor Pusat PerbukuanKemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta diLantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namuntidak ada pemberitahuan apapun dari pihak yangberwenang akan ada pelantikan ;Bahwa undangan resmi yang kemudian

Penggugat' tahusebagai suatu surat Kepala Biro Kepegawaian an.Sekretaris Jenderal Kemdiknas Nomor 1687/A4.2/K/P2011tanggal 4 Januari 2011 hal Undangan pelantikan = dansifat Sangat Segera/Rahasia, adalah setelah acarapelantikan usai.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenaiundangan pelantikan, pengambilan sumpah jabatanHalaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN JKT20(pelantikan) dan pemeriksaan atas nama Penggugat,sementara itu petitum gugatan adalah memintapembatalan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011, halint membuktikan petitum tidak didukung oleh posita ;.

Penggugat memang mendalilkan bahwaTergugat memberikan undangan pelantikan atas namaPenggugat kepada pihak lain/orang sembarangan, halmana merupakan pelanggaran asas kecermatan (butir 10gugatan). Dalil Penggugat tersebut sama sekali tidakada kaitannya dengan Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 yang menjadi objeksengketa.

Bahwa dalil Penggugat mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) pejabatstruktural pejabat eselon III tanggal 7 Janual 2011 dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, danpemeriksaan atas nama Penggugat adalah dalil yang tidakrelevan dengan objek sengketa, sehingga menurutpendapat Tergugat tidak perlu ditanggapi ;Berdasarkan alasan alasan dan fakta hukum yang dikemukakandi atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis HakimPengadilan Tata UsahaHalaman 27 dari 48 halaman