Pontianak Baratsampai saat ini belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Pontianakuntuk mendapatkan sertipikat wakaf;Bahwa PPAIW dan nadzir yang ditunjuk sampai saat ini tidak melaksanakanhak dan kewajibannya selaku PPAIW maupun NADZIR, salah satunyasebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 19, pasal 32 dan 33 UndangUndang Nomor: 41 tahun 2004 tentang WAKAF, yang menegaskan sebagaiberikut:Penjelasan Pasal 19: penyerahan surat surat atau dokumen kepemilikanatas harta benda wakaf oleh wakif atau

kuasanya kepada PPAIWdimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dankebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf dimaksud .Pasal 32: PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakafkepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakakta ikrar wakaf ditandatangani.Pasal 33: dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana diatur dalampasal 32, PPAIW menyerahkan:a.

kepada Penggugat, dan tanah wakaf tersebut telah dibuat AktaIkrar Wakaf dihadapan PPAIW ;Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat Majelis Hakim telahmenemukan halhal sebagai berikut:e Bahwa, Penggugat adalah sebagai pembeli terhadap objek tanah wakaf daripara ahli waris Wakif ;e Bahwa, Penggugat telah membeli tanah wakaf tersebut dengan para ahliwaris dan para ahli waris Wakif telah menyerahkan objek jual beli (tanahwakaf) tersebut kepada Penggugat ;e Bahwa, menurut pengakuan para pihak

berperkara (Penggugat dan paraTergugat) bahwa objek jual beli berupa tanah wakaf telah dibuatkan AktaIkrar Wakaf di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yaituKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat ;Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara Penggugat denganpara ahli waris Wakif, dan objek jual beli telah diserahkan oleh para ahli waris wakifkepada Penggugat sebagai pembeli, dan jual beli yang dilakukan antara Penggugatdengan para ahli waris wakif terjadi setelah wakaf

Wakif , ahli waris wakif dan Pejabat yangberwenang (PPAIW) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat secara hukum bukanlah sebagai persona standi injudicio, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah,maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dandikuasai oleh Wakif secara sah hal mana dipertegas kembali dalam pasal 17ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANGNOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF yang berbunyi : Hak atastanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimilikiatau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkarasengketa, dan tidak difaminkan.5.Bahwa, selain hal di atas, orang

pasal 1 Undang Undang No. 41 Tahun 2004Tentang Wakaf pasal 1 ayat (1) dikemukakan bahwa Wakaf adalah perbuatanhukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta bendamiliknya untuk dimamfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuaidengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah .

Dalam ayat (2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya,dan ayat (3) menjelaskan bahwa Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendakwakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkanharta miliknya;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang Undang No.41 Tahun2004 Tentang Wakaf dikemukakan bahwa Wakif perseorangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhipersyaratan;a. Dewasa;b. Barakal sehat;c.

Pemilik sah harta benda wakaf;Menimbang bahwa dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor; 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.41Tahun 2004 Tentang Wakaf dikemukakan; Hak atas tanah yang diwakafkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayjib dimiliki atau dikuasai oleh wakif sacarasah serta bebas dari segala sitaan, perkara,sengketa dan tidak dijaminkan.Menimbang bahwa bersarkan fakta tersebut di atas dapat dipahami bahwatindakan Tergugat yang telah mewakafkan

sebagian dari tanah milik Penggugatsebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah perbuatan yang tidak berdasarkanhukum ,karena Tergugat bukan pemilik yang sah dari tanah tersebut dan tidak adapula bukti yang memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat mewakafkannya.Sehingga Tergugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wakif;Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebagai wakif bagiTergugat maka tindakan Tergugat mewakafkan sebagian tanah milik Penggugattersebut batal demi hukum

Menyatakan Yayasan Aliya/Tergugat selaku Nadzir dan Tergugat Il,Tergugat Ill , Tergugat IV dan Tergugat V selaku Pengurus NadzirYayasan Wakaf Aliya tidak memenuhi persyaratan dan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku atas harta wakafPenggugat selaku Wakif untuk keperluan Pendidikan;.

Anggota : Agus Siswatama Singgih/Tergugat V;Posita angka 4 : Bahwa Surat Pengesahan Nadzir dilandasi AktaAkta Ikrar Wakaf sebagaimana tertuang dalam butir 2 gugatan ;Posita angka 5 : Bahwa pengakuan Penggugat selaku wakif tunggalsebagaimana tertuang dalam butir 1 sampai dengan butir 4 gugatanadalah tidak benar dan bertentangan dengan dalil Penggugat yangmenyebutkan bahwa harta benda wakaf pada butir 2 huruf (e)sampai dengan (k) adalah tercatat atas nama Tergugat IV/DianWulandarii.c. wakif lainnya

No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg35 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, KotaBogor, dengan sertifikat hak milik No.9/Bubulak tanggal 25September 1996 dengan wakif Ir.Trisiladi Supriyanto. (yang benaradalah tanggal 19 Juni 2008) ;c.

AIW Nomor : W.2/06/K.04/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berupasebidang tanah seluas 1360 M2 dengan ukuran panjang 48 x lebar29 M yang terletak di Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, KotaBogor, dengan sertifikat hak milik No.462 atas nama DianWulandari dengan wakif an Dian Wulandari, tempat tanggal lahir 13September 1964, alamat Jl.Raya Karang Tengah Rt.01.Rw.09,Kelurahan Tengah, Kecamatan KeramatJati, Jakarta Timur (bukanPenggugat sebagai wakif) tanggal 19 Juni 2008 ;d.

Agad atau Lafaz atau Sighat, yakni pernyataan penyerahan wakaf daripihak wakif kepada orang atau tempat berwakaf (mauqurtf alaih);Menimbang, bahwa unsurunsur wakaf sesuai ketentuan Pasal 6UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari :1. Wakif, yaitu orang yang menyerahkan wakaf;2. Nadzir, yaitu pihak yang diserahi wakaf;Hal. 19 dari 23 Hal. Put. No.195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg3.

Imam Mukti selaku wakif berikrar wakaf terhadap duaharta wakaf sebagaimana posita gugatan angka 3 (tiga) diatas, seluruhkeluarga wakif menjaga kedua harta wakaf tersebut karena telahdilepaskan kepemilikannya oleh wakif untuk selamalamanya sebagai hartaAllah SWT untuk kepentingan Agama Islam;5.

Bahwa Penggugat II yang tercatat sebagai bendaharanadzir, bahkan berkewajiban secara syari maupun secara hukumHalaman 28 dari 57 halamanuntuk menjaga harta wakaf sebagaimana amanah Wakif (KHI 220ayat 1).d. Bahwa selain itu, Para Pengugat yang merupakanketurunan wakif (H.

Imam Mukti selaku wakif. Dengan demikian maka paraPenggugat Konvensi masih termasuk keturunan dari H.

Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi;b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);c.

Imam Mukti selaku wakif tersebut sah atau tidak.

Pager Agung, Kec.Walantaka.Untuk selanjutnya di sebut WAKIF/PEMOHON Nama : DULAKHIRTempat/Tanggal Lahir : Serang, 10031969Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilAlamat : Link. Sadik RT. 012/004, Kel. Pager Agung, Kec.Walantaka.Untuk selanjutnya di sebut WAKIF/PEMOHON IINama : H. HASANUDINTempat/Tanggal Lahir : Serang, 19121959Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Link. Sadik RT. 012/004, Kel.

Pager Agung, Kec.Walantaka.Untuk selanjutnya disebut WAKIF/PEMOHON IIIDengan ini, mengajukan Permohonan Pembatalan Kepada :Nama : SAPRUDIN Bin YAMANTempat/Tanggal Lahir : Serang, 01011957Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Link. Sadik RT. 012/004, Kel.

Bahwa WAKIF/IPARA PEMOHON sanggup untuk membayar biayabiayayang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan halhal tersebut diatas, kami WAKIF/PARA PEMOHON mohonagar Ketua Majelis Hakim Agama Serang yang berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan Permohonan WAKIF/PARA PEMOHON untuk seluruhnya.2.

Bahwa, selanjutnya pada tahun 2004 tersebut antar wakif dengan PTPradipta telah membuat kesepakatan untuk tukar guling/ruitslag antaratanah para wakif yang ukurannya kurang lebih 6000 m dengan tanah milikPT tersebut yang ukurannya 6000 m dan disetujui oleh kedua belah fihak. Bahwa, pada tahun 2016 yang lalu para wakif mendaftarkan tanah hasilruitslag tersebut ke KUA dan terbitlah AKTA IKRA WAKAF, sedangkan fihakPT.

Pradita; Bahwa, benar telah terjadi tukar menukar tanah wakaf dari para wakif danPT. Pradita pada tahun 2004. Bahwa, pada tahun 2016 para wakif mendaftarkannya ke KUA dan terbitlahsurat Akta Ikrar Wakaf. Bahwa, pada pada saat PT. Pradipa akan mensertifikatkan tanahnya yanghasil tukar guling/ruitslag tersebut mengalami kendala karena tanah wakaftidak dapat ditukar guling kecuali dengan syarat tertentu. Bahwa, untuk mempermudah proses tersebut satu satu jalan para wakifmencabut AIW tersebut.

Mappirapi (wakif) tersebutmengandung pengertian bahwa wakif telah merubah peruntukan tanah wakaftersebut. Sesuai dengan akta ikrar wakaf nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11September 1989 bahwa wakaf tersebut adalah untuk kepentingan umum, denganadanya surat pernyataan tersebut dirubah menjadi untuk kepentinganMuhammadiyah. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi H.

Mappirapi (wakif) itu jugamengandung pengertian adanya penggantian nadzir, dari nadzir perseorangankepada nadzir organisasi dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah.Penggantian nadzir sebenarnya juga diperbolehkan, tetapi harus sesuai denganketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yangmenyatakan bahwa apabila nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AktaIkrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atasinisiatif sendiri, maupun atas usul wakif

Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan initidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada wakif atau ahliwarisnya untuk mengganti sendiri nadzir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.Jadi jelas bahwa penggantian nadzir harus melalui usulan dari KUA dandiputuskan oleh BWI, dan wakif tidak berhak mengganti sendiri nadzir yang ada;Menimbang, bahwa dalam Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 halaman 1905menyebutkan pendapat jumhur ulama yang diambil alin sebagai pendapatMajelis

Status harta tersebut telah berubah menjadi milikAllah SWT yang digunakan untuk kebajikan bersama, sehingga wakif tidak bolehlagi bertindak hukum terhadap harta tersebut.

terbukti sebagai ahli waris dari H.Mappirapi (wakif).

yang tertera dalamSertipikat; bahwa tidak ada keberatan Penggugat dengan keberadaanMasjid tapi hanya mempermasalahkan nama Wakif yangtertera dalam siertifikat wakaf;.

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapanPPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang SakSi;2.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkandan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untukdimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentusesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkansecara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakatkanharta benda Miliknyd; 22002 200002 nnn ne neen nnn nnnnnn= 4.

AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orangsaksi, dan/atau Mauguf alaih disahkan oleh PPAIW.e.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) danayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hajjah CHADIJAH BintiAHMAD Bin UMAR selaku WAKIF telah mengikrarkan kepadaNazir Almarhum HAJI AHMAD BANTAN atas sebidang tanah hakmilik Wakif persil Nomor 432 berikut rumah di atasnyaseluas 176 m2 untuk keperluan anak yatim piatu , fakirmiskin dan amal jariah;2.

Bahwa berdasarkan gugatan butir 1 di atas, Wakifalmarhumah HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR yang telahmengikrarkan kepada NAZIR Almarhum HAJI AHMAD BANTAN atassebidang tanah hak milik Wakif persil Nomor : 432 berikutrumah diatasnya seluas 176 m2, terletak di Waihaong,Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;Bahwa tanah dan bangunan rumah milik wakif sebagaimanagugatan butir 1 dan butir 2 diatas dengan batas batassebagai berikut : = 59+ 855505 sees eens eee eee Sebelah Timur dengan TUM SUKUR Sebelah Barat

Liem Sebelah Selatan dengan Masjid Al Falah ;Bahwa Almarhumah Hajjah CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMARselaku WAKIF dan Almarhum HAJI AHMAD BANTAN' selaku NAZIRsemasa hidupnya tanah hak milik wak i f sebagaimanagugatan butir 2 dan 3 di atas , hingga sampai meninggalnyaalmarhumah HAJJAH CHADIJAh Binti AHMAD Bin UMAR tanah danrumah ( objek sengketa ) yang telah diwakafkan oleh WakifHal. 3 dari 26 hal.

Menyatakan Surat Wakaf yang dibuat dan ditanda tanganioleh Almarhum HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMARselaku WAKIF dengan almarhum HAJI AHMAD BANTAN selakuNAZIR pada tanggal 30 Oktober 1996, atau 17 JumadilAkhir 1417 H dan disaksikan oleh saksi saksi adalah sahdan berharga serta mengikat menurut hukum berdasarkanUndang undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang WAKAF;Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB3.

Menyatakan perbuatan Tergugat selaku adik tiri yangmenyerobot dan mengmbil alih tanah dan bangunan ( objeksengketa ) milik wakif almarhumah HAJJAH CHADIJAH BintiAHMAD Bin UMAR adalah tindakan melawan hukum dan melawanhak orang lain sebagaimana diatur dalam Undang undangRI .Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;5. Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunanrumah objek sengketa tanah wakaf adalah tidak sah danbatal demi hukum ; 6.

W2/66/Vll/tahun 1998, Nama Wakif Bastiyah alias Bastiah(Almarhumah), Seluas 305 m2, surat ukur tanggal 10 Oktober 1998 No.01274/Cilempuyang/98 terletak di RT.003 RW.004 Desa Cilempuyang,Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap;Adapun batasbatas tanah tersebut:Sebelah Utara : Tanah milik Eni KaromahSebelahTimur : Tanah milik R.

MukhlasSebelah Selatan : Tanah milik H. lorohimSebelah Barat : Tanah milik Raden Mohammad Ngalim Misbahul MunirBahwa pada hari Rabu tanggal 18 Syawal Mulud 1419 H atau tanggal 12Agustus 1998 tanah pekarangan dimaksud oleh Bastiyah alias Bastiah(almarhumah) sebagai WAKIF mewakafkan untuk keperluan MadrasahDiniyah (Madrasah Diniyah As Sholihin) melalui Nadzir yang bernama HajiMasduki almarhum (Ketua), H.

Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat adalah merupakan abhliwaris dari Bastiyah alias Bastiah (Almarhumah) sebagai wakif ;03.

Menyatakan hukumnya bahwa wakaf tanah pekarangan dimaksud, tanahwakaf No. 00003, NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576, kepadaMadrasah Diniyah (Madrasah Diniyah As Sholihin) adalah sah menuruthukum dan telah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tersebutpada Akta lkrar Wakaf tanggal 12081998, No W2/66/Vil/tahun1998,Nama Wakif Bastiyah alias Bastiah (Almarhumah), Seluas 305 m2 terletakdi RT.0O3 RW.004 Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, KabupatenCilacap;Adapun batasbatas tanah tersebut

Menyatakan hukumnya bahwa penyalahgunaan wakaf oleh NADZIRsehingga kini wakaf tanah pekarangan dimaksud, tanah wakaf No. 00003,NIB 11. 30. 04. 05. 00632, Hak Milik No.00576, kepada MadrasahTsanawiyah Maarif NU Cimanggu dan Madrasah Aliyah Maarif NUCimanggu adalah tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai denganperuntukannya dan bertentangan dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 12081998, No W2/66/Vil/tahuni998, Nama Wakif Bastiyah alias Bastiah(Almarhumah), Seluas 305 m2 terletak di RT.003.

Pasal 19UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf,yang menentukan:Untuk dapatmelaksanakan ikrar wakaf,wakif atau kuasanya menyerahkan suratdan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.b.

Dalam buku Fikih Wakaf yang diterbitkan Kementerian Agama,diuraikan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu (hal. 19):1. wakif (orang yang mewakafkan harta);2. mauguf bih (barang atau harta yang diwakafkan);3. maugut alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);4. shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untukmewakafkan sebagian harta bendanya).Halaman 35, Putusan Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.CkrDalam hukum Indonesia, unsur wakaf ditegaskan dalam Pasal 6 UUWakaf, yaitu:a. wakif, yakni

:1. wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam majelis ikrar wakaf;2. ikrar wakaf diterima oleh mauquf alaih dan harta benda wakaf diterimaoleh nazhir untuk kepentingan mauquf alaih;3. ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhirdituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW;. akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:.

Status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan bendawakaf oleh wakif;b. syarat wakif, nazhir dan saksi.Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikanbahwa benda wakaf dikuasai oleh wakif.

ikrar wakafkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapatmenunjuk kuasanya dengan surat kuasa dengan diperkuatoleh 2 ( dua ) orang saksi. "7.

o Apakah ada harta selain tanah objek sengketa yang ditinggalkan olehwakif untuk ahli warisnya dan benarkan jumlah yang diwakafkan tersebuttidak lebih 1/3 dari tanah milik wakif yang ditinggalkan untuk ahliwarisnya?;.

Hakim Tingkat Bandingtidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis HakimPengadilan Agama Selong tersebut, dengan pertimbangan sebagaimanaterurai dibawah;Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukangugatan pembatalan wakaf atas sebidang tanah yang dilakukan oleh almarhumsuami/ayah para Penggugat/Pembanding, dengan alasan karena para ahliwaris tidak mengetahui tentang pelaksanaan wakaf dan lagi pula tanah wakafyang dimaksud masih merupakan harta bersama/gono gini antara wakif

Istri pertama H.Sadaruddin alias Amaq Zaenab (Wakif) yang bernamaHudud telah meninggal dunia (cerai mati) tapi tidak dijelaskan kapantanggal/tahun meninggalnya;2. Istri kedua H. Sadariddin alias Amaq Zaenab (Wakif) yang bernama Salmatelah bercerai, tapi tidak dijelaskan kapan tanggal/tahun cerainya;3. Istri ketiga H. Sadariddin alias Amaq Zaenab (Wakif) yang bernama Hj.Nuriah alias Inaq Inun, tidak dijelaskan kapan tanggal/tahun pernikahannyadan ketika pelaksanaan pernikahan antara H.

Disamping itu perlu dijelaskan juga apakah para istri maupun ahliwarisnya sudah menerima bagian harta waris dari wakif;Halhal tersebut di atas seharusnya dijelaskan secara rinci oleh paraPenggugat dalam membuat surat gugatan sehingga bisa tergambarposisi/status dari obyek sengketa, apakah memang masih merupakan hartabersama, kalau memang masih merupakan harta bersama tentunya harusdisebutkan milik siapa saja karena wakif istrinya ada tiga orang, ataukah hartatersebut memang milik Wakif pribadi.

Apabila memang terbukti tanahwakaf yang dimaksud masih merupakan harta bersama antara Wakif danistrinya, maka yang dianggap sah sebagai tanah wakaf adalah tanah yangmenjadi bagiannya Wakif karena sudah menjadi milik sempurna (milkuttam);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menilaibahwa gugatan para Penggugat/Pembanding tidak jelas dan kabur, makaMajelis Hakim bersepakat untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);him. 11 dari

;Bahwa Tergugat tidak melakukan mencari informasi yangbenar terkait siapa wakif atau Para ahli warisnya, siapa yangdiberikan kuasa untuk mengurus sertipikat dan siapa ParaNazhirnya.

Sunadi secara pribadiHalaman 63 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDGsebagai wakif perseorangan, bukan atas nama lembaga ataubukan wakif lembaga;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasamelakukan wakaf dalam Pasal 8 tersebut di atas tidak harusdimaknai bahwa sang Wakif melakukan tindakan yang bersifattekhnis dalam mengurus halhal administratif terkait terbitnya IkrarWakaf dan tindakan tekhnis lainnya.

Surat pengesahan Nazhir, serta dalam bukti T6tercantum keterangan Wakif in casu H.

) dengan benda wakafberakhir setelah wakif menandatangani Ikrar Wakaf.

Bahwa menurut UndangUndang Nomor41 tahun 2004 sebagaimana diurai di atas bahwa yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam mengajukan permohonan penerbitansertipikat wakaf setelah terbitnya akta ikrar wakaf adalah Para Nazhir, bukanlagi oleh wakif dan atau ahli warisnya, kecuali ahli waris wakif merupakanjuga anggota Nazhir.

Gani, maka sejak saat itu pula masingmasing wakif secara hukumtelah melepaskan haknya atas objek / harta benda wakaf dimaksud;Hal. 5 dari 32 hal.

telah memposisikan diri seolaholah turut mewakil/kepentingan hukum wakif dan ahli warisnya serta wakifwakif lainnyayang berkaitan dengan 3 (tiga) bidang tanah tercatat masingmasingatasnama Hj.

Bahwa terhitung sejak Ikrar Wakaf diucapkan dan telah dilaksanakansesuai dengan syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telahmelepaskan haknya atas segala harta benda wakaf kepada BadanHal. 7 dari 32 hal.

Ibrahim dan lebih kenal lagi Isterinyatermaksuk keluarga wakif, dan saksi pernah melihat Surat Keputusantentang Penggantian Nazhir dari BWI tahun 2014.

Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan aquo Para Penggugat tidak mempunyai legitimasi persona standi injudicio;Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwayang berwenang untuk mengganti Nadzir adalah BWI dan para Wakif tidakmemberikan persetujuan kepada para Penggugat untuk mengajukan gugatansehingga Para Penggugat yang mengatasnamakan diri sebagai wakif tidak lagimemiliki kapasitas (/egal standing).Menimbang, bahwa Penggugat memberikan jawaban dalam eksepsiyang

W.5/03.K9/XII/11 tahun 1991untuk mengelola tanah wakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh,Kota Padang;bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat telah menerimawakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkatdengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H. Syafri Musa(almarhum), yang telah berikrar dinadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakafuntuk mewakafkan tanahnya seluas + 4.505 meter persegi berikut bangunan diHal 2 dari 9 hal.

W2/02/05 tahun 1991;bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikanbangunan lain berupa:a. Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi:b. Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi:c.

., No.4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan Panti Asuhan PAKAMmenempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulan pada tahun1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif H.

Syafri Musa;bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut denganalasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak dimintapersetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anakanakwakif yang masih hidup lainnya tidak mempermasalahkan tanah wakaf tersebut;bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

bangunan);Bahwa kapasitas para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, karenapara Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Ketua dan Wakil KetuaYayasan Lembaga Pembangunan Mentawai/Nazir dan Bendahara Nazir:Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapasitaspara Tergugat dalam perkara ini apakah selaku ahli waris almarhum H.Syafri Musa ataukah selaku Pengurus Yayasan PembangunanPendidikan Anak Mentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lainmenyebutkan bahwa perampasan dilakukan oleh anakanak wakif

Tidak membuat pernyataan sanggup/melakukann sumpah untukmenjalankan amanat sebagai NadZzir;Tidak berdomisili di lokasi harta wakaf di Bogor;Tidak pernah hadir dalam kegiatan seharihari;Tidak membuat laporan kegiatan kepada Penggugat selaku Wakif;729 5Tidak melakukan audit dan Tidak membuat laporan pertanggungjawaban kepada pejabat berwenang setempat yang terkait;+Tergugat IV sebagai Bendahara Nadzir adalah sebagai isteri dariPenggugat selaku Wakif;g.

Tergugat IV dan V telah mengundurkan diri dari kepengurusanYayasan;Bahwa Penggugat selaku Wakif merasa sangat khawatir dan tidak ridhoterhadap keberadaan Yayasan Aliya/Tergugat selaku Nadzir yang tidakmemenuhi persyaratan dan tidak amanah serta menyimpang darimaksud dan tujuan Penggugat selaku Wakif dalam mewakafkanhartanya untuk keperluan pendidikan tersebut, sehingga Penggugatmemandang perlu untuk melakukan penggantian atas Nadzir tersebut;Bahwa Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004

Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatanhukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagiannvharta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya ..., adapunPasal 2 UndangUndang R.I.

Sehingga demikian pihakyang berwenang untuk mengganti Nadzir menurut undangundangadalah Badan Wakaf Indonesia dalam rangka pengawasan, bukanpihak Wakif ataupun atas inisiatif pihak Wakif baik secara langsungmaupun melalui lembaga peradilan, dengan menimbang bahwa sejakwakaf diikrarkan oleh Penggugat, maka sejak saat itu pula Penggugatsecara hukum telah melepaskan haknya atas objek/harta bendawakaf;Bahwa sehingga demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugata quo adalah tidak berdasar hukum, bertentangan

Putusan Nomor 689 K/Ag/2015dalam butir 2 gugatan, untuk kepentingan umat/umum danmengamanahkan' pengelolaannya kepada Nadzir di bawahpengawasan Badan Wakaf Indonesia;Bahwa terhitung sejak Ikrar Wakaf diucapkan yang telah dilaksanakansesuai syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telah melepaskanhaknya atas segala harta benda wakaf kepada Badan WakafIndonesia yang pengelolaannya diamanahkan kepada Nadzir, karenademikian menjadi tidak lagi terdapat hak Wakif atas harta bendaWakaf dimaksud;Bahwa Nadzir

Sadaruddin alias Amaq Zainab (Wakif) semasa hidupnyapernah menikah sebanyak tiga kali, Istri pertama bernama Hunudtelah dikaruniai satu orang anak bernama Zainab (P.5) dan Hunud istripertama (cerai mati) lebih dahulu meninggal dunia dari H. Sadaruddinalias amag Zainab atau (Wakif);Him 3 dari 70 halaman putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sel2. Bahwa istri kedua (wakif) bernama Salma (cerai hidup) dan dariperkawinan kedua tersebut dikaruniai satu orang anak bernamaZubaidah (P.6);3.

Bahwa istri ketiga (wakif) bernama Hj. Nuriah alias Inaq Inun dan dariperkawinan kertiga tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yakni:3.1 H. Musannip (P.2);3.2 Mahnim (P.3);3.3 Muhammad Nur (P.4);4. Bahwa para Penggugat tersebut diatas adalah merupakan istri ketigadan anakanak keturunan dari (wakif) H.

Bahwa wakif dalam hal ini (H.

Tugas dari padaPPAIW sebagai berikut:. meneliti kehendak wakif,.

hukum.Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakif, karena alasan yangHim 62 dari 70 halaman putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Seldibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan suratkuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.5.

Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I selaku wakif kepada Tergugat III selaku Nadzir Badan Hukum Muhammadiyah, pada tanggal 8 Desember 2015, adalah tidak sah;
3. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/KK 11.01.04/03/XII, yang dibuat oleh Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pada tanggal 08 Desember 2015, batal demi hukum;
4.

Kk.11.31.4/W.2/09/2011 tertanggal 14September 2011, jelas Penggugat adalah sebagai Wakif yang mewakafkanharta benda miliknya dengan diawali dengan ikrar sebagai bentukpernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya, videPasal 215 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat I, II dan Illadalah sebagai Nazhir yang juga merangkap sebagai saksi, yang ikutmenyaksikan atas ikrar yang dinyatakan oleh Wakif;Bahwa Tergugat I, Il dan Ill mensomir dan mohon akta terhadap tuduhanPenggugat

No. 41 Tahun2004 tentang Wakaf, tentunya ketika Penggugat mewakafkan harta bendamiliknya, maka kedudukan Penggugat sebagai Wakif yang diawali denganpembacaan ikrar wakaf di depan PPAIW, maka Sertifikat Hak Milik No. 1111dengan sendirinya berubah menjadi Sertifikat Tanah Wakaf No. 11 denganalas hak Akte Ikrar Wakaf, dan sesuai Pasal 3 UndangUndang R.I.

Pernyataan kehendak wakif (Zaenab) yang diucapkan secara lisan dansecara tertulis kepada Nadzir untuk mewakafkan sebidang tanah danbangunan di atas tanah hak milik SHM No. 1111, seluas 294 M2 yangterletak di JI.

Khususnya Bab Pasal 215 ayat 6Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Petugas Pemerintahyang diangkat berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku,berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkan kepada Nadzirserta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan;c. Undangundang perwakafan Nomor 41 Tahun 2004;Hal 19 dari 31 hal Put. No.230/Padt.G/2018/PTA.Smg. Pasal 6: Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagaiberikut : a. Wakif, b. Nazhir, c. Harta benda wakaf, d.

Pasal 7 :Wakif meliputi : a. Perseorangan, b. Organisasi, c. BadanHukum;. Pasal 9 : Nazhir meliputi : a. Perseorangan, b. Organisasi, c. BadanHukum;. Pasal 17 (1) : lkrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.(2) : Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakansecara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrarwakaf oleh PPAIW;.

FATIMAH selaku Wakif dan Ibu Rr.FATIMAH juga membubuhkan cap jempol pada Akta Ikrar Wakaftersebut;Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas disebutkan Ibu Rr.FATIMAH sebagai WAKIF dan Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat IItercantum sebagai Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHICabang Umbulharjo.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai persyaratan sebagai wakif,maka dapat diketahui bahwa lbu Rr. FATIMAH ternyata tidak memenuhipersyaratan sebagai seorang WAKIF.

FATIMAH sebagai Wakif dan H. Sunardi Syahuri(Tergugat Il) sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan PPAIW KecamatanUmbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf tersebut telah melanggarketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain secara hukumikrar wakaf tersebut tidak sah;Bahwa berdasarkan keterangan Bp. Drs. H.

FATIMAHselaku Wakif, menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada saat ituhanya ada seorang perempuan yang mengaku sebagai Ibu Rr.

Adanya penyimpangan niat wakaf dari wakif diberikanpersyarikatan Muhammadiyah yang dianggap oleh judex factisebagai iktikat tidak baik Sunardi Syahuri didasarkan padadasar hukum yang salah. Tidak ada satu saksi pun yangmengatakan demikian, bahkan sebaliknya Saksi AntonSudarmaji bin Muh.

AbubakarPodungge dan Hj.Nuni Helingo (Wakif) serta Penggugat PerimonPodungge dan diterima oleh ketua Takmirul masjid yakni alm.Ridwan Podungge' selaku anak dari wakif serta diketahui dandisahkan oleh Lurah Bulotadaa Timur, sehingga pemberian wakafoleh wakif kepada nazhir adalah sah menurut Hukum.5.

Dalam rekonvensi .1.Bahwa jawaban dalam konvensi diambil alin dalam gugatan rekonvensi.Bahwa pemberian wakaf atas tanah sawah yang terletak dikelurahan Bulotadaa timur sebagaimana yang tercantum dalam suratpemberian wakaf tanggal 1 Agustus 1985 dari wakif Hi. AbubakarPodungge dan hj.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk Memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu. sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secaralisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta bendamiliknya.4.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang Memiliki daya tahan lamadan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurutsyariah yang diwakafkan oleh Wakif.6.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalahpejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrarwakaf.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 215 ayat 2 KompilasiHukum Islam disebutkan Wakif adalah orang atau orangorang ataupun badanhukum yang mewakfkan benda miliknya;Menimbang, bahwa sebagaimana dengan aturan tersebut dalam30pasal ayat (2) Undangundang nomor 41 tahun 2004 dan pasal 215 ayat 2Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami mengenai kedudukan wakif adalahpihak