Gugatan para Penggugat point 3 karena sudah jelas dalam Jawaban ParaTergugat point 1 ( satu ) Soemar B.P Djoewarah atau P Djoewarah adalahpemilik asal obyek sengketa yang telah dibagi sesuai porsi ( legitime portie )masing masing untuk ahli warisnya sehingga obyek sengketa I, II dan IItidak dapat dikatakan Obyek Sengketa, karena Para Tergugat mengerjakanatau menggarap sawah peninggalan dari orang tuanya ( Mbok Tori ) yangmerupakan keturunan atau ahli waris dari Soemar B.P.

yang diajukan oleh Penggugat telahmenegaskan bahwa Minase Tobutu memiliki tanah seluas + 7 Hektar /70.000 meterpersegi dilokasi objek sengketa dan 2 Hektar/20.000 meter persegi di daerahBalaesang Tanjung serta 1 Hektar/10.000 meter persegi yang merupakan tanahbudel Minase Tobutu di daerah Balaesang Tanjung pula, sehingga Majelisberpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Minase Tobutu kepada FredyWowiling/ Tergugat tersebut telah diberikan dengan tetap memperhatikan hakbagian mutlak (/egitieme portie

Mulia Binti H.Hamis kepadaOedin Achmad itu benar terjadi sebagaimana yang didalilkan olehPenggugat maka hibah tersebut sudah melebihi Legitime Portie ( bagianwarisan ) para ahli waris lainnya, sebagaimana Tergugat II dan TurutTergugat I, Il, Ill,V dan V merupakan ahli waris serta keturunan dari Hj.Mulia Binti H.

Hamis pula yang berhak akan tanah tersebut ;Bahwa penghibahan yang demikian, yang menghilangkan/ mengurangihak bagian para ahli waris lainnya tentu saja tidak diperbolehkanmenurut undangundang, sebagaimana bunyi pasal 913 KUHPerdata/BW sebagai berikut : /egitime portie atau bagian warisan menurut undangundang talah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepadapara ahli waris dalam garis /urus menurut undangundang, yangterhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatubaik

jatuhmiskin, sehingga tidak terpenuhinya syaratsyarat tersebut penarikan hibahkembali yang telah didaftarkan kepada badan pertanahan harus memintaPenetapan Pembatalan Akta Hibah dari Pengadilan Negeri (bagi yang tundukdengan hukum perdata) dan apabila penarikan kembali akta hibah tidak dipenuhisecara sukarela, maka penuntutan pembatalan hibah harus dengan gugatan kePengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemberian/hibah/(schenking)tidak boleh melanggar bagian mutlak/(/egitieme portie

) para ahli waris legitimerisdalam garis lurus, dan untuk menentukan besarnya bagian mutlak/(/egitiemeportie) hendaknya dijumlahkan semua harta milik pewaris (Hani Than) dijumlahkandengan yang telah dihibahkan sebagai syarat dipenuhi penghibahan, adanyapelanggaran terhadap bagian mutlak/(/egitieme portie), ahli waris legitimeris dapatmeminta Pembatalan Akta Hibah ke Pengadilan Negeri (bagi yang tunduk denganhukum perdata) sehingga oleh Majelis Hakim selama belum ada pembatalanterhadap Akta Hibah

Perjanjian Pengikatan Hibah melanggar Bagian Mutlak atauLegitime Portie sebagaimana Pasal 881 Ayat (2)KUHPerdata.7. Perjanjian Pengikatan Hibah melanggar Pasal 913KUHPerdata.8.

Perjanjian Pengikatan Hibah melanggar Instruksi MenteriDalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982.Bahwa Pasal 881 Ayat (2) KUHPerdata, menyatakan :Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibahyang demikian, si yang mewariskan tak boleh merugikanpara ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.Bahwa Pasal 913 KUHPerdata, menyatakan :Bagian mutlak atau legitime portie adalahsuatu bagian dariharta peninggalan yang harus diberikan kepada para warisdalam garis lurus menurut undangundang, terhadap

/Tergugat XVI dalam Surat Pernyataan tersebut juga mengetahuiPenggugat adalah ANAK KANDUNG SATUSATUNYA YANG SAHSECARA HUKUM, sehingga berdasar hukum berhak mendapatbagian waris yang lebih besar (Sesuai Legitime Portie) berbedadengan 12 Anak Luar Kawin / Para Tergugat ;> Bahwa perbuatan Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH.

dan 2 tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa mengenai alasan angka 3 dan 4 yang menyatakan bahwahibah tersebut cacat hukum karena melanggar Pasal 881 Ayat (2) KUHPerdata dan913 KUHPerdata, Majelis berpendapat bahwa dalam Pasal 881 ayat 2 KUHPerdatadisebutkan Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yangdemikian, si yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhakatas sesuatu bagian mutlak, sedangkan dalam Pasal 913 KUHPerdata disebutkanBagian Mutlak atau Legitime Portie

Bahwa dalam petitum nomor 3, 4 dan poin 8 gugatan para Penggugat, paraPenggugat meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang berkaitandengan hukum waris yaitu: Petitum poin nomor 3 mengenai subjek hukum yang menjadi ahli waris darialmarhum Adam Lagu Nasution; Petitum poin nomor 4 mengenai objek sengketa sebagai harta peninggalanalmarhum Adam Lagu Nasution; Petitum poin nomor 8 mengenai bagian/portie dari ahli waris almarhumAdam Lagu Nasution;Hal. 9 dari 23 hal.

Nomor 2840 K/Pdt/2013kecuali halhal yang berifat prinsip seperti tidak cakap dalam melakukanperbuatan hukum harus melalui perwalian, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I/Terbanding sebagai ahli warisyang sah dari almarhum Made Dana mempunyai hak bagian mutlak atasobjek sengketa dalam perkara ini (vide Pasal 913 KUHPerdata dan hukumadat kewarisan tentang bagian mutlak atau /egitime portie);5.

Bambang Slamet (alm) tidak akanmungkin bisa datang menghadap ke PPAT Kecamatan (Turut Tergugat)artinya sudah barang tentu Akte Hibah yang dijadikan dasar peganganuntuk menguasai harta peninggalan Bambang Slamet (Alm) tersebut dibuatdengan cara tidak benar atau rekayasa;Bahwa kejanggalan lain dapat dilihat dengan mata telanjang dari carapemberian hibah yang jelasjelas bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHPerdata bagian kedua tentangbagian mutlak atau /egitime portie

sudahdiatur dengan mengacu keputusan terbaru, yaitu:Keputusan Adat Bali Nomor 01/KEP/PSM3/MDP/MDP Bali/X/2010,tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil hasil Pasamuhan Agung III MajelisUtama Desa Pakraman (MUDP) Bali (yang diselenggarakan 15 Oktober2010, di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Provovinsi Bali);Bahwa sebelum adanya Surat Keputusan Adat tersebut di atas, wanita tidakdapat bagian waris, sedangkan semua warisan diserahkan kepada anaklakilaki;Bahwa dalam Hukum Adat Bali tidak dikenal /egitime portie

Nasuroh berusaha untukmenguasai seluruh harta Kondjin bin Simun tanpa memperhatikan bagiandari ahli waris lainnya (legitieme portie);Bahwa demikian juga tindakan ahli waris Kondjin bin Simun dalam hal iniEnas bin Kondjin/H.

dan Jalan Saharjo, dekat Masjid Manggarai, yang dibeli ayahPenggugat tahun 1949, tahun 1963 dibujuk supaya dijual dan hasilpenjualannya disimpan oleh Djunaidah dan sebagian dibelikan masmurni/oatangan dan hasil penjualan mas tersebut dibelikan M.2932/TebetTimur, yang sekarang dikenal rumah Jalan Tebet Timur Dalam VIII Nomor11, RT. 006, RW. 06, Jakarta Selatan, rumah mana kemudian telahdihibahkan oleh Djunaidah kepada Arwansyah, dan dibaliknamakan atasnama Arwansyah, tanpa melihat asas /egitieme portie

Bahwa Akta Wasiat No. 4 tersebut di atas dibuat pada saat Almarhumberusia 91 tahun dan tanpa melibatkan satupun pihak dari ahli waris,padahal aset dan saham yang diwasiatkan tersebut jelas melebihihak bagian mutlak (Legitime Portie) Para Ahli Waris yang atur dalamPasal 913 KUHPerdata dan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islamsehingga seharusnya Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selakuAhli Waris WAJIB untuk dilibatkan dan dimintai persetujuan dalampembuatan Akta Wasiat No. 4 tersebut sehingga

Bahwa untuk lebih jelasnya Pasal 913 KUHPerdata dan Pasal 195 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :Pasal 913 KUHPerdataBagian mutlak atau legitime portie menurut undangundang, adalahsuatu dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang, terhadap bagian manaorang yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu,baik selaku pemberian antara yang masth hidup, maupun selakuwasiatPasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum IslamWasiat

Soehoed.Aset dan saham yang diwasiatkan dalam surat wasiat dimaksudmelebihi hak bagian mutlak (/egitime portie) dari harta warisan para AhliWaris yang diatur di dalam Pasal 813 KUH Perdata dan Pasal 195 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam;Pengangkatan Tergugat II (Ny.

Bahwa Tergugat juga dengan tegas menolak dalil/alasan ParaPenggugat pada angka 2 (c) yang menyatakan aset dan saham yangdiwasiatkan dimaksud melebihi hak bagian mutlak (/egitime portie) dariharta warisan para Ahli Waris yang diatur di dalam Pasal 813 KUHPerdata dan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.9.

A.R.Soehoed dan melebihi hak bagian mutlak (/egitime portie) dari harta warisanpara Ahli Waris yang diatur di dalam Pasal 813 KUH Perdata dan Pasal 195ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.4. Bahwa kami Para Turut Tergugat yang juga selaku ahli waris Alm. Bapak.A.R. Soehoed menegaskan kami tidak memiliki hak atas sahamsahamPT. Aldevco tersebut karena sahamsaham PT Aldevco adalah bukan hartapribadi dari suami/ayah kami sehingga sahamsaham PT Aldevco tidaktermasuk dalam harta peninggalan dari Alm.

yangsecara khusus telah jelas mengatur hubungan hukum hibah antara orangorang yang beragama Islam yaitu UndangUndang No. 50 Tahun 2009 Jo UUNo 3 tahun 2006 Jo UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danKompilasi Hukum Islam, sehingga bukti T.1.1 (Akta Hibah) yang dimaksudadalah mengandung cacat hukum, mengandung klausula yang tidak halalkarena penghibahan dilakukan terhadap seluruh harta satusatunya milikpara Pembanding (penghibah) dan melebihi dari 1/3 hartanya, sehinggamelanggar legitieme portie

Oleh karena karena pemberian hibah saham tersebutmengandung cacat hukum maka sudah sepatutnya hibah saham a quo dibatalkan,tidak sah atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;Dan juga, sangatlah tidak logis dan tidak sesuai ketentuan pemberian hibah karenamelanggar asas legitimatie portie, karena bagaimana mungkin suatu Perseroan yangmengharapkan keuntungan (profit) menghibahkan seluruh sahamnya, yangberakibat kerugian pada Perseroan.

Larangan atau pembatasan serupa juga diatur di dalam ketentuanHukum Perdatayaitu Pasal 913, 914, 915 Kitab Undang UndangHukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek) yang hingga kini masih dipakaisebagai Pedoman oleh para hakimbaik hakim di lingkungan peradilanHalaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1148/Pdt.P/2017/PA.Ckr.14.umum maupun di lingkungan peradilan agama larangan mana dikenaldengan istilah legitieme portie;Bahwa sejalan dengan Hukum Positif a quo, di dalam khasanahYurisprudensi Islam, pembatasan

Nomor 48 PK/Pdt/2017adalah cacat hukum karena melanggar azas /egitimatie portie sehingga bataldengan segala akibat hukumnya;Bahwa berdasarkan alas analasan hukum tersebut di atas maka PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 56/PDT/2013/PT DPS., tertanggal 3 Juni2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 67/PDT.G/2012/PNGIR.

pertimbanganputusan, yaitu Hibah yang tidak dapat ditarik kembali adalahbertentangan dengan fakta hukum dimana Termohon Kasasi adalahanak kandung dari Termohon Kasasi II, karenanya Hibah yang dilakukanorang tua in casu Sugiarto (Termohon Kasasi II) kepada anak in casuTermohon Kasasi adalah pengecualian dari Hibah yang dapat ditarikkembali sebagaimana ketentuan Pasal 924 KUHPerdata, dalam hal sipemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak mencukupiuntuk memenuhi bagian mutlak (/egitime portie

Namun setelah pelaksanaan tersebut orang itu sebelumnya menampakankelakuan baik namun berubah seiring perubahan waktu karena ahli waris merasadirugikan maka ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan hibahberdasarkan prinsip /egitieme portie berdasarkan putusan Mahkamah AgungNo.990.K/Sip/1974, tanggal 6 April 1976 bagaimana seseorang tersebut untukmemenuhi haknya dengan memperkarakan di Pengadilan, dimana PengadilanAgama adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilisengketa

Ketentuan ini berkaitan denganlegitime portie, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernahdiberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimilikioleh ahli waris;17. Bahwa berdasarkan Pasal 920 KUHPer, ahli waris dapat melakukantuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal bagian mutlak yangseharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi.

Oleh karena itu ahli waris boleh mengajukan tuntutanpengurangan atau pengembalian benda yang telah dihibahkan kepada salahPutusan nomor 4610/Pdt.g/2021/PA.Tgrs Page 36 of 123satu ahli waris dalam hal legitime portie (bagian mutlak) para ahli waris tidakterpenuhi;18.

LEGITIMATE PORTIE merupakanHUKUM WARIS PERDATA (KUH PERDATA).e. Bahwa apa yang Para Penggugat sampaikan terlihat bertolakbelakang karena disatu sisi menyatakan ini Hukum Waris Islam tapidisisi lain mengambil dalildali Waris Hukum Perdata yang tidak bisadicampur adukkan kecuali terkait hukum acara atau hal yang memangtercantum dalam Hukum Waris Islam.f.

Pemberian hartaharta yang terdapat dalamAkta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut tidak terikat denganketentuanketentuan /egitieme portie yang diatur dalam KUH Perdata maupunketentuanketentuan lainnya mengenai waris/pembagian waris yang diaturdalam KUH Perdata ;Bahwa begitupula kedudukan Legataris adalah khusus di dalam hukum waris,yaitu Legataris tidak dapat disamakan dengan ahli waris, oleh karenanyaLegataris berhak langsung menuntut hartaharta yang diberikan kepadanyasetelah Pewaris yang

executeurtestamentair berhak untuk menerima 11 (sebelas) harta berupa benda takbergerak tersebut (bidang tanah dan segala yang berada di atasnya), dengankata lain berhak untuk menerima peralihan hak atas tanah sesuai denganketentuanketentuan PP No. 24 Tahun 1997 atas 11 (sebelas) harta yangdihibahwasiatkan dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut,Halaman 33 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI10.11.12.pemberian mana tidak terikat dengan ketentuanketentuan waris, pembagianwaris dan legitieme portie

Putusan Nomor 347 K/Pdt/2015menyelesaikan sengketa ini adalah dengan membagikan seluruh hakhakPara Ahli Waris tanpa terkecuali (/egitieme portie) dan seluruh harta warisanharus dibagikan secara proporsional terhadap seluruh ahli waris;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, mohon kiranya Yth.