Pacific Mining Jaya sehingga tidaktumpang tindin dengan IUP Operasi Produksi PT. Inko BersatuInternasional dan PT.Dunia Resources yang masih berlaku;7. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatassesuai dengan Legalitas Pendirian dan perubahan terakhirnya yakni AktaNotaris Arie Soesanto , SH , Akte Tanggal 7 September 2004, Nomor 10,kemudian mengalami perubahan dengan Akta Notaris Arie Soesanto , SH,Hal. 12 dari 105 Hal.

Jadi, IUP OP TIl INTII dan IUP OP INTIIl berasal dari satu IUPEksplorasi, UP Explorasi TIl INTII;Bahwa dalam tahapan rekonsiliasi clear dan clean pada tahun 2012ditemukan fakta bahwa WIUP PENGGUGAT berada di WIUP EksplorasiTIl INTIIl sehingga berdampak pada tumpang tindin dengan WIUP OP TIIINTIl dan WIUP TI INTIII;Bahwa IUP Explorasi TIl INTI menghasilkan IUP OP TII INTIIl dan IUPOP TIl INTIII berdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengaturbahwa : /JUP diberikan oleh: Bupati/walikota apabila

Putusan No. 3/G/2020/PTUN.JPR17.18.19.20.21.TIl INTIl dengan demikian berdampak pada WIUP PENGGUGATtumpang tindin dengan WIUP OP TII INTIII;Bahwa IUP Explorasi TIl INTIIl, IUP OP TIl INTII diperoleh berdasarkanberdasarkan Pasal 37 huruf a UU 4/2009 yang mengatur bahwa : /UPdiberikan oleh: Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satuwilayah kabupaten/kota.

GunungSubur Sentosa ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.217 menyatakan padaintinya bahwa: permohonan penerbitan sertipikat atas nama Penggugatsesuai berkas permohonan nomor: 7239/2013 tanggal 04 April 2013 tidakdapat diproses lebih lanjut dengan dalih/alasan bidang tanah yangdimohonkan oleh Penggugat tumpang tindin dengan Sertipikat Hak GunaBangunan No.697/Harjamukti dan Sertipikat Hak Guna BangunanHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015No.1252/Harjamukti, kKeduanya tercatat atas

:Pada saat dikeluarkannya SHGB No.697, Tergugat tidak secaracermat meneliti suratsurat bukti hak yang diberikan oleh PTGunung Subur karena kemudian Tergugat melalui Surat No.217Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 320 K/TUN/2015menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugattumpang tindin dengan tanah pada SHGB No.697 padahaldalam penunjuk pada SHGB No.697, tanah milik Penggugatbukan merupakan bagian dari tanah hak milik adat yangmerupakan dasar dari dikeluarkannya SHGB No.697;(3) Melanggar Pasal

Bahwa keterangan dari Notaris/PPAT Apsari Sri Ekowati menyebutkanKeputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang telah mengeluarkan duaobjek sengketa a guo diatas tanah milik Penggugat, sehingga terjaditumpang tindin dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.840/Jelupang, Gambar Situasi No. 19211 tertanggal 14 Desember 1992dengan luas kurang lebih 3.670 M (tiga ribu enam ratus tujuh puluhHalaman 4 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 402 K/TUN/2015Dari kronologis yang Tergugat II Intervensi 2 gambarkan di atas terbukti,bahwa Penggugat telah mengetahui adanya tumpang tindin Kepemilikantanah antara Penggugat dengan Tergugat Il Intervensi 2 sejakpertengahan Bulan Januari 2014 saat pihak Penggugat memeriksa AsliSertipikat Tergugat Il Intervensi 2, atau setidaktidaknya pada akhirJanuari 2014, yaitu saat Penggugat menerima Foto Copy kepemilikantanah dari Tergugat Il Intervensi 2, yang kalau dihitung sampai dengantanggal

Apabila dibuktikan di lapangan maka akan terjaditumpang tindin tanah ahli waris Koestomo (alm) dengan tanah parapenggugat ahli waris dari Tasiarul Bahri Z (alm). Tanah Sertifikat Hak MilikNomor 3835/B.Utara, tahun 1980 seluas 12.941 M2 sampai dengan saatint luas tanah tersebut masih utuh dan belum dibagibagikan kepada ahliwaris Koestomo (alm);2. Bahwa dalam lembaran 3 butir 3 surat gugatan penggugat pembayaranpajak bumi dan bangunan (PPB) tidak merupaka bukti kepemilikan hakatas tanah.

Sitorus adalah bukti adanyapengakuan yang sah/resmi oleh instansi Badan Pertanahan Nasional bahwalokasi tanah sengketa yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk diterbitkan sertipikat, tidak tumpang tindin dengan lokasi SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 1/ Pondok Kacang yang diakui TermohonPeninjauan Kembali;Bahwa adanya fakta hukum hasil penelitian Tim/Panitia A yang bertugasmemproses permohonan hak atas nama M.Sitorus adalah sesuai denganperaturan perundangundangan, maka dengan demikian dapat

Bahwa gugatan Penggugat tersebut membuktikan dengan sendirinya(feitelljk grond) bahwa batas batas tanah kepemilikan Penggugat seluas3.460 M2 (tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) sama sekalitidak dapat membuktikan adanya tumpang tindin dengan batasbatastanah dengan milik Tergugat II Intervensi seluas 16.500 M2 (enam belasribu lima ratus meter persegi), sehingga dengan demikian gugatanPenggugat adalah tidak berkualitas dan kabur (Obscuur Libel) ;4.

sengketa pokokdalam gugatan rekonpesi berkaitan serta berhubungan hukum dengan apa yangHalaman 21 dari 23 HalamanPutusan Perdata Nomor 100/Pat.G/2019/PNMdndisengketakan dalam gugatan konpensi, sehingga gugatan rekonpensiberalasan dan dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata diperiksa secarabersamaan;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa pokok dalam gugatanrekonpensi berhubungan hukum dan bersangkut paut dengan sengketa pokokdalam gugatan konpensi, untuk itu guna menghindari uraian pertimbangan yangtumpang tindin

PDT/2021/PT KDIdengan Kelanjutan Pembangunan Perumahan Baruga Griya Ashri, dan olehPemerintah Kota Kendari masih tetap memberikan KRK sesuai RencanaPembangunan/Site Plan semula terhadap luas tanah milik Penggugat yangdimaksud tersebut, yakni seluas 29.107 m2 (dua puluh sembilan ribuseratus tujun meter persegi) sesuai Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 653/134/KRK/14/2019 tanggal 30 April 2019, dan karenanya tetap sesualdengan Site Plan semula atas tanah seluas 29.107 m2 serta tidak adatumpang tindin

Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Bppquo wajib periksa, diadili dan di putus oleh lembaga peradilan yangmemiliki kewenangan tersebut.i) Oleh karena gugatan aquo ditujukan kepada lembaga peradilanyang tidak memiliki Kewenangan, maka secara yuridis Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo memiliki alasan hukum vang kuat untuk MENOLAK gugatan aquo.j) Jika Pengadilan Neaeri Balikpapan tetao memeriksa mengadilidan memutus perkara aquo. maka telah teriadi overlaoina atautumpang tindin

Olehsebab itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkaraini untuk mengeluarkan penetapan Schorsing/penundaan atau penyetopanbangunan Perumahan yang sedang dibangun di atas tanahn PENGGUGATyang telah tumpang tindin (Overlapping) dengan objek sengketa, sesuaidengan Pasal 67 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sampai ada putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap.

No. 558 K/Pid/2015Gunawan, dan pernah pula dilakukan mediasi untuk menyelesaikanmasalah tersebut, artinya Terdakwa mengetahui tanah yangdikuasainya tersebut sebagian memang tumpang tindin dengan tanahmilik saksi GUnawan, namun Terdakwa tetap menguasai tanah tersebutdengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 Tahun 1999 yangdiagunkan oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang Terdakwa di BankBRI Cabang Muaro Bulian, fakta tersebut membuktikan bahwaTerdakwa secara sadar mengetahui tanah yang dikuasainya

Sebelah utara > Milik Lawi bin Solo Sebelah timur : Lorong Sebelah selatan : Bagian milik penggugat 1 dan Tergugat Sebelah barat : Milik Lawi bin soloAdalah bagian/milik Penggugat Il, Orang Tua Penggugat Ill danOrang Tua Penggugat IV.Bahwa putusan ini mengandung suatu kontroversi yang bersifattumpang tindin karena berdasarkan pertimbangan hukum yangdilakukan oleh Putusan Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertamamenyebutkan : ...... bahwa berdasarkan bukti surat mMaupun saksiyang telah diajukan oleh

persidanganPenggugat tidak mengajukan bukti yang cukup maupun suatu putusan yangtelah memiliki kKekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman serta tidakpula mengajukan suatu jaminan, sehingga telah ditegaskan dalam SEMAHal. 22 dari 25 Hal..Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN MpwNomor 4 tahun 2001 tersebut Majelis untuk bersikap hatihati dalammenjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 2tahun 2000, disamping itu Majelis Hakim berpandangan bahwa agar tidakterjadinya suatu tumpang tindin

. , maka untukmenghindari adanya tumpang tindin keputusan (overlapping ) atas duagugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat!

,atas namaPerseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yang tumpangtindih dengan Sertifikat Hak milik No.1973/ Kelurahan Landasan UlinTengah tanah seluas 9.996 M2 atas nama Tjoa Tjitra Bintoro.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan No.46/Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Januari 2000, SuratUkur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999 luas 149.872 M2, atasnama Perseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yangtumpang tindin dengan Sertifikat Hak milik No.1973/

, tercatat atasnama TJOA TJITRA BINTORO, yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1990;Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa a quo terbuktimenumpangi atau tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1973/Landasan Ulin Tengah atas nama TJOA TJITRA BINTORO (Penggugat),maka hal tersebut membuktikan pula jika Tergugat dalam menetapkan batasbatas bidang tanah pada objek sengketa a quo sebagaimana terurai dalamSurat Ukur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999, nyatanyata tidakmemperhatikan batasbatas

Bahwa ternyata penerbitan Sertipikat sertipikat tersebut pada angka 1(satu) tersebut di atas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor884/Kalisuren, Gambar Situasi tanggal 20041984 Nomor 2616/1983seluas 11.930 M2 atas nama Tan Kim Yok terbit tanggal 21041983,sehingga di atas tanah objek sengketa terjadi tumpang tindih kepemilikan;Bahwa, terhadap permasalahan tumpang tindin kepemilikan tersebut telahdiupayakan penyelesaiannya dengan mengadakan penelitian data fisik dan datayuridis serta dilakukan

masalah keperdataan antara Para Penggugat dengan pihakHalaman 55 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGpemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 884/Kalisuren atau dengan para pihak yangmenjual tanah kepada para Penggugat, Karena yang menjadi pokok masalahadalah sengketa keperdataan dan bukan karena Keputusan TUN yang menjadiobjek gugatan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenangmengadili perkara a quo, selain itu apabilagugatan Penggugat dikabulkan justru akan terjadi tumpang tindin

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionalsesuail kewenangannya menerbitkan keputusan pembatan sertipikat yangtumpang tindih, sehingga diatas tanah tersebut hanya ada satu sertipikatHalaman 58 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGhak atas tanah yang sah yang kewenangan pembatalannya berada padaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terhadap pemberianhak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 dinyatakan bahwatumpang tindin

tetap terkait PEMBATALAN NIKAH antara Tergugat II dan TurutTergugat yang dilaksanakan secara Islam oleh karenanya jika dilihat dariKewenangan Mengadili (attributie van rechtsmacht) atas perkara a quo makaPengadilan Negeri Manado TIDAKLAH BERWENANG MENGADILI perkara in litisa quo melainkan kewenangan dari PERADILAN AGAMA untuk memeriksa sertamengadilinya; yang apabila Pengadilan Negeri Manado meneruskan untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo maka hanya akan menimbulkan suatuputusan yang tumpang tindin

Nomor 960k/Pdt/2016dengan GS Nomor 1576/1991, pada saat dilakukan pengukuran ulangtanggal 14 Agustus 2012 oleh petugas ukur bernama Arif Permana tidakbertumpang tindin dengan SHM Nomor 793/Kelurahan Demang LebarDaun dengan Surat Ukur Nomor 148/DL.Daun/2008 milik Termohon KasasiI/Terbanding /Tergugat , namun kondisi pada saat Pemeriksaan Setempattanggal 16 Desember 2014 telah membuktikan bahwa tanah milik PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah dikuasai oleh TermohonKasasi I/Terbanding I

Sangat jelas posita tersebut hanyalah merupakanpengulangan belaka yang sama sekali tidak didasari oleh buktibukti hukumdan karenanya harus ditolak;Bahwa oleh karenanya untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukumdan menghindari tumpang tindin putusan perkara di Pengadilan NegeriJakarta Pusat ini yang pokok perkaranya ternyata sama, yang mana atasperkara tersebut telah terlebih dahulu diputus di Pengadilan Negeri JakartaPusat ini juga serta telah berkekuatan hukum yang tetap dan telahdimohonkan

Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan Surat keputusan yangmenjadi objek sengketa tersebut sehingga bertumpang tindin dengantanah Hak milik Para Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB), dalam hal ini: Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat di dalammenerbitkan Surat kKeputusan yang menjadi Objek sengketa tersebuttelah