,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 3 tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Jaenudin Umur,S.H.,S.E.,M.Kn;

Amatra Citra Indonesia; Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agarTermohon melaporkan pertanggung jawaban sebagai Direktur untukmendapatkan data atau keterangan dan apabila diperlukan dapatmenunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit perusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Amatra Citra Indonesia;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPSyang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 danRUPS II tanggal 20 Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KellTermohon telah menyerahkan Laporan Keuangan PT.

Amatra CitraIndonesia kepada Pemohon, namun ditolak oleh Pemohon dengan alasanlaporan keuangan tersebut belum pernah disahkan oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana ketentuan yang termaktubdidalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan:(1). "Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporankeuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisarisdilakukan oleh RUPS."

No. 1689 K/Pdt/2015Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)agar Termohon melaporkan pertanggungjawaban sebagaiDirektur untuk mendapatkan data atau keterangan dan apabiladiperlukan dapat menunjuk Akuntan Publik untuk mengauditperusahaan PT.

No. 1689 K/Pdt/2015 Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.Bahwa, pada penetapan pada perkara Nomor 54/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel, Judex facti telah menjatuhkan putusan yang bersifat positif,yakni sebagai berikut:Dalam eksepsi menolak eksepsi dari Termohon;Dalam pokok perkara Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan rapatumum pemegang saham (RUPS) PT.Amarta Citra Indonesia; Menetapkan agenda rapat umum pemegang saham (RUPS) agarTermohon melaporkan

Menyatakan perbuatan tergugat memberi kuasa kepada Kusnadi Tjandra agar memimpin RUPS PT NEW WORLD RUBBER FACTORY Ltd.NV adalah perbuatan melawan Hukum;4. Menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan di singosari yang dipimpin KUSNADI TJANDRA selaku kuasa dari STEPHANUS SETIAWAN(Tergugat) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;5.

Menyatakan RUPS dari PT NEW WORLD RUBBER FACTORY Ltd.NV dengan segala keputusannya yang tercantum dalam Akta No. 13 Tanggal 22 September 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT NEW WORLD RUBBER FACTORY LTD. Nv YANG DIBUAT OLEH Notaris PRIME CIPTA BUDI SANTOSO,SH adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;6.

LB) untuk memutuskan pembubaran badan hukum danpembentukan Tim Likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005;Bahwa berdasarkan surat Tim Pengelola Sementara Bank Nomor 023/BI/BGIDIR/II/2005 tanggal 21 Februari 2005, dilaporkan bahwa pada tanggal18 Februari 2005 telah diagendakan untuk diselenggarakan RUPS LB untukmemutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim LikuidasiBank Global (Dalam Likuidasi) bertempat di Restauran Sari Kuring

Sudirman Kav. 5253 SCBD Lot. 21 Jakarta, namun demikian RUPSLB tersebut tidak dapat diselenggarakan karena tidak dihadiri olehpemegang saham/pemilik atau wakil pemegang saham/pemilik;Bahwa menindaklanjuti tidak terselenggaranya RUPS LB Kedua yangdirencanakan pada tanggal 28 Februari 2005, Tim Pengelola SementaraBank dengan surat Nomor 065/BGIDIR/III/2005 tanggal 4 Maret 2005meminta penegasan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAM) mengenai langkah yang perlu dilakukan untuk dapattercapainya

pembubaran badan hukum perseroan dan pembentukan TimLikuidasi yang diperlukan, terkait dengan ketentuan Anggaran DasarPerseroan khususnya mengenai Pembubaran dan Likuidasi Pasal 29 ayat (3)yang menyebutkan bahwa dalam hal RUPS kedua tidak kuorum, maka ataspermohonan perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan,Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 245 K/Pdt.SusPHI/2015101112panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh ketuaBAPEPAM;Bahwa Bank Indonesia telah mengirimkan surat Nomor

7/72.DPwB1/PwB11 tanggal 18 Maret 2005 kepada BAPEPAM berkenaan dengan tidakterselenggaranya 2 (dua) kali RUPS LB tersebut, mengingat bahwa badanhukum tersebut merupakan Perusahaan Terbuka, serta sesuai dengan Pasal29 ayat 3 Anggaran Dasar Bank Global (Dalam Likuidas), disebutkan bahwadalam hal RUPS tidak kuorum maka atas permohonan perseroan, kuorum,jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktupenyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM, sehingga BankIndonesia meminta penegasan

Pasal 14 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, meminta kepada Pengadilan untukmengeluarkan penetapan yang berisi Pembubaran Badan Hukum Bank,Penunjukkan Tim Likuidasi, Perintah Pelaksana Likuidasi dan Perintah agarTim Likuidasi mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bank Indonesiadan selanjutnya permintaan Penetapan Pengadilan tersebut wajib diajukanselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktupenyelenggaraan RUPS;Bahwa berkenaan dengan

Mutiaranusa Antarsamudra Lines dan PT.Pelayaran Prima Jaya Samudra, tanoa melalui RUPS pada Januari 2014Terdakwa kembali membeli satu unit kapal motor Nee Diak milik PT. FoongSoon dengan cara hutang, pembayaran kapal akan dilakukan setelah kapalmotor Nee Diak dibalik namakan menjadi milik perusahaan, setelah kapal motorNee Diak menjadi milik perusahaan kemudian Terdakwa mengangunkan keduakapal motor Uranis dan Nee Diak ke Bank BNI cabang Batam sebesarRp8.400.000.000.

(tiga miliar empatratus juta rupiah), sisa uang tersebut sesuai dengan janji Terdakwa kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto seharusnya Terdakwabayarkan untuk membayar pinjamannya kepada Saksi Yohanes Ivan Santosodan Saksi Edy Susanto, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidakmembayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes lvan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4

(tiga miliar empat ratus juta rupiah) sisauang tersebut seharusnya Terdakwa bayarkan untuk membayar pinjamannyakepada Saksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto, akan tetapiTerdakwa tidak membayarkannya dengan alasan akan membeli kapal lagi;Bahwa Terdakwa tanpa melalui RUPS, kembali meminta uang kepadaSaksi Yohanes Ivan Santoso dan Saksi Edy Susanto dengan alasan untukmembeli kapal sebanyak 4 (empat) unit, Terdakwa menjanjikan akan segeramengembalikan pinjaman uang milik Saksi Yohanes Ivan

Pelayaran Prima Jaya Samudra dan PT.Mutiaranusa Antarsamudra Lines padahal masalah susunan pengurus danbesarnya saham belum ada dibicarakan sama sekali dalam RUPS, akantetapi berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, berdalihpenyetoran dana tersebut merupakan kewajiban Saksi Yohannes IvanSantoso tidaklah dapat diterima;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohannes Ivan Santoso, Budimandan Edy Susanto, dana yang disetorkan kepada Terdakwa bukanlahpenyertaan modal atau saham Saksi Yohannes Ivan

;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tan Kamelo, tindakan Terdakwayang tidak melakukan RUPS untuk mensahkan uang dan atau barangmodal yang dimasukkan oleh salah satu pemegang saham menjadibagian dari aset perusahaan adalah menjadi tanggungjawab pribadiTerdakwa;e Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yohanes lvanSantoso mengalami kerugian sebanyak Rp2.400.000.000.

JM) OLEH KOMISARIS DAN DILANJUTKANDENGAN PEMBERHENTIAN TETAP PENGGUGAT DARIJABATANNYA SELAKU DIREKTUR UTAMA DALAM RUPS LUARBIASA SESUAI UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UU PT). 7.

yang dilakukanoleh organ Perseroan yang memberhentikan sementaratersebutPasal 106 ayat (5) UU PTDalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri..

MENGELUARKAN SUARA DALAM RUPS LB TERKAITPEMBERHENTIAN PENGGUGAT MERUPAKAN HAK TERGUGAT II SELAKU PEMEGANG SAHAM YANG DILINDUNG! OLEH ANGGARAN DASAR DAN UU PT.1.

JM mengatur:Pasal 94 ayat (5) UU PTKeputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian,dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkansaat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentian tersebut.Pasal 11 ayat (3) Anggaran DasarHalaman 48 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIAnggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu5 (lima) tahun dengan tidak mengurai hak RUPS untukmemberhentikannya sewaktuwaktuPasal 11 ayat (7) Anggaran DasarJabatan anggota Direksi berakhir, jika

MENGELUARKAN SUARA DALAM RUPS LB TERKAITPEMBERHENTIAN PENGGUGAT MERUPAKAN HAK TERGUGAT IIl SELAKU PEMEGANG SAHAM YANG DILINDUNGI OLEH ANGGARAN DASAR DAN UU PT.1.

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ;

Rp

20.000.000,00

46.

Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012;

Rp

50.000.000,00

49. Panjar gaji bapak Purwanta bulan januari 2012 tanggal 07 Februari 2012 ;

Rp

5.000.000,00

50.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ;

Rp

7.500.000,00

51.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ;

Rp

3.600.000,00

55.

Untuk Biaya RUPS di Ambon sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ; tanpa bukti penggunaan dan tidakdiakui oleh saksi Ir. Antonius Purwanta selaku Direktur UtamaPT. Banda Permai, saksi Saleh Watiheluw, SE. MM selakuDirektur Produksi dan Pemasaran PT. Banda Permai karenaPT Banda Permai tidak pernah mengadakan RUPS ;8. Untuk Biaya persiapan RUPS di Ambon tanggal 03 Januari2012 sebsar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanpa buktipenggunaan dan tidak diakui oleh saksi Ir.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasatanggal 30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acaratertanggal 30 Desember 2009 ;Halaman 27 dari 90 Putusan No. 8/Pid. Tipikor/2015/PT.AMB. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Biaya untuk RUPS di Ambon tanggal 19 Januari2012, saksi Rajab Saleh serahkan kepada terdakwa SoemitroMalok, SE selaku Direktur Umum dan Keuangan sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) ;24.

Keputusan untuk diberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir ;Dan ketentuan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atauKomisaris dengan menyebutkan alasannya ;2.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS ;5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggora Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;6. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan ;7.

No. 508 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena itu terbukti pemberhentian Penggugat dari pekerjaandan jabatannya tersebut tidak berdasarkan pada RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Surat Keputusan Bersama antara PT. Bank Bali Tbk. denganAnggota Direksi No.

Bank Bali Tbkberdasarkan RUPS dan berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Bersamamenentukan pemberhentian Penggugat harus melalui RUPS, oleh karenatindakan Tergugat dinilai telah menyalahi kesepakatan tersebut makadiajukan gugatan ini dengan menggugat PT. Bank Bali Tbk dengan demikiangugatan Penggugat cukup jelas dan terang ;Dikarenakan pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, dengan dasardasar sebagai berikut :a.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 100 ayat 3 UU No. 1Tahun 1995/Pasal 118 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007) ;3. Setiap anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya.

Menyatakan perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam penerbitan Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham [ RUPS.] PT.Anugerah Alam Katingan yang sah menurut Aggaran Dasar Perseroan adalah Perbuatan Yang Melanggar Hukum ;4.

Menyatakan Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham [ RUPS.] PT.Anugerah Alam Katingan yang sah menurut Anggaran Dasar Perseroan adalah akta yang Cacat Hukum atau batal demi hukum dengan segala akibat huykumnya ;5.

Antara Sulastri ( Pengugat I ) dengan Tuan Adinata Tupel (Tergugat I) yangmemberi persetujuan penjualan saham sebanyak 2.500 lembar saham atauRp.250.000.000, ( 60 % ), Sementara Penggugat I tidak pernahmemberikan persetujuan dalam bentuk apapun termasuk menghadiri RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS ) sebagaimana disebutkan dalam Aktayang dibuat oleh Tergugat III tersebut ;5.

Akan tetapi ternyata hingga saat ini, menurutTergugat III, Tergugat I bersamasama dengan Tergugat II tidak pernahmenepati janjinya tersebut untuk menyerahkan Risalah Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ) kepada Tergugat III yang merupakan syarat wajib untuk dapatditerbitkannya akta perubahan perseroan No.109 tanggal 23 November 2010tersebut ;.

Menyatakan perbuatanTergugat I,Tergugat II danTergugat III baikbersamasama maupun sendirisendiri dalam penerbitan Akta Nomor 109tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atasAkta No.39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Anugerah Alam Katingan yang sah menurutanggaran dasar perseroan adalah perbuatan yang melanggar hukum(onrechmatige daad);5.

Menyatakan Akta Nomor 109 tanggal23 November 2010 yang dibuatsepihak oleh Tergugat I,Tergugat II danTergugat III baik secara bersamasama maupun sendirisendiri sebagai perubahan atas Akta No.39 tanggal31 Desember 2003 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )PT. Anugerah Alam Katingan yang sah menurut anggaran dasar perseroanadalah akta yang cacat hukum atau batal demi hukum dengan segala akibathukumnya;6.

Antara Sulastri ( Pengugat I ) dengan Tuan Adinata Tupel (TergugatI) yang memberi persetujuan penjualan saham sebanyak 2.500 lembarsaham atau Rp.250.000.000, ( 60 % ), Sementara Penggugat I tidakpernah memberikan persetujuan dalam bentuk apapun termasukmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) sebagaimanadisebutkan dalam kedua Akta yang dibuat oleh Tergugat III tersebut ;.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acararapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia dikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal RUPS diadakan"Ayat 5:"Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dirnaksud pada ayat3 kepada pemegang saham secara Cumacuma"Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 (tentang Perseroan Terbatas):Ayat 3:"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan

Bahwa Agenda RUPS LB tanggal 13 Agustus 2007 adalah sebagaiberikut:(i) Pengesahan Hasil Audit;(ii) Dispensasi Keterlambatan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2003,2004 dan 2005iii) Peningkatan Modal Perseroan ; daniv) Lainlain.3.4. Bahwa RUPS LB tanggal 13 Agustus 2007 juga memberikan kuasa kepadaDireksi Perseroan untuk:MERUBAH KETENTUAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN,3 .5.

PRIMA JAGATNUSAberkedudukan di Jakarta tanggal 13 Agustus 2007.Panggilan RUPS Luar Biasa tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 ayat l.a. AnggaranDasar PT. Prima Jagatnusa.Dengan kata lain Panggilan RUPS Luar Biasa ini telah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, khususnya Pasal 22 ayat la. Anggaran Dasar PT. PrimaJagatnusa.8.

Bukti T4 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaTan Eng Lip (Penggugat);5. Bukti T5 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaEddy Effendy Iskandar (Tergugat 2) berikut lampiran bukti pengiriman Pos surat tercatatdari Pos Indonesia ;6. Bukti T6 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaLisman Zasli (Tergugat 3) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dari PosIndonesia;7.

Bukti T7 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaSujitno Hidayat (Tergugat 4) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dariPos Indonesia ;8. Bukti T8 : Foto copy sesuai fotocopy, Panggilan RUPS Luar Biasa atas namaOscar (Tergugat 5) berikut lampiran bukti pengiriman pos surat tercatat dari PosIndonesia;9.

kepada Pungky B Priyambodo, tanda bukti T7 ;5110111213141516171819Foto copy Permohonan Terdakwa untuk tidak hadir pada RUPS Luar Biasa,tanda bukti T8 ;Foto copy Pokok Pikiran dan saran oleh terdakwa terhadap RUPS Luar BiasaPT.

, ketika rencana terdakwa mau melakukan RUPS padapertengahan tahun 2011 atau setelah pengurusan lahan selesai, pada bulan Mei2011 sudah didahului dengan RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh KomisarisUtama dan pemegang saham yang lain dengan agenda penggantian pengurusdan pemilik.

Dan hasil dalam RUPS Luar Biasa tersebut perusahaan sudahberubah pemilik atau pemegang saham, sementara posisi saya dari hasil RUPSLuar Biasa sudah dikeluarkan dalam arti tidak jadi pengurus lagi, sehinggasampai dengan saat ini saya menunggu RUPS lagi terjadi dan pemegang sahamPT.

Eco Enviromental Energi Indonesia dan akan terdakwapertanggungjawabkan di RUPS ;Bahwa terdakwa rasa tidak perlu mendapat persetujuan dari PT. IDLP selamauang tersebut dipergunakan untuk pengurusan lahan sesuai kesepakatan ;Bahwa pada saat RUPS terdakwa tidak hadir, karena sudah memberikan kuasakepada sdr. Al Faisal, dikarenakan terdakwa ada keperluan lain untukkepentingan PT.

Eco Environmental EnergiIndonesia Kota Batam mengadakan RUPS Luar Biasa dengan mengundangsemua pemegang saham termasuk terdakwa, namun terdakwa tidak hadir danmenyuruh kuasanya, yaitu sdr. Faisal untuk menghadiri dalam RUPS Luar Biasatersebut tetapi ditolak, berdasarkan kesepakatan pemegang saham yang hadir ;Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaanterhadap laporan keuangan PT.

Bahwa ternyata hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 28 Juni 2003 untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan atau audittersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga Penggugat mengulang lagimeminta untuk adanya transparansi laporan keuangan pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 5 Maret 2005 yang secara khususdituangkan dalam poin 6 (enam) huruf b dan bagian kata penutup dalamrisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Ludira Sarana Utamatanggal 5 Maret 2005;.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.menjalankan operasional perusahaan adalah pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa sejak pendirian hingga sekarang ini, Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang secara rutin dilaksanakan sesuai Anggaran Dasarselalu menerima pertanggungjawaban direksi in casu Tergugat IIdalam menjalankan jalannya perusahaan; Bahwa oleh karena pertanggungjawaban Tergugat II selaku direksiselalu dierima di dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), maka permintaan Penggugat

; =Bahkan pada RUPS tersebut pihak penggugat mewakilkan kepada Lawyerdengan membawa hasil appraisal dan meminta pemegang saham lain danDirektur Utama PT Ludira Sarana Utama menandatanganinya.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.mengapa sejak RUPS tahun 2003 hingga RUPS tahun 2006 pertanggungjawabannyaselalu diterima oleh pemegang saham dan ia tetap berkedudukan sebagai direkturutama, selain itu Dewan Komisaris PT.

; 3 nn nn nnn nn nnn nnn non enn ne nnn ne nnn nnnMenimbang, bahwa mengenai dalil adanya kerugian yang dialami olehpenggugat, terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa penggugat tidak pernahmempersoalkan dividen yang ditetapkan dalam RUPS, majelis menilai dengan tidakmempersoalkan salah satu isi dari hasil RUPS berarti penggugat menerima jugalaporan pertanggungjawaban tergugat I, padahal terbukti perusahaan belum pernahdiaudit, pada RUPS tahun 2006 disepakati dividen yang akan dibagikan Rp600.000.000,00

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajarsebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi dan/atau DewanKomisaris;2.

yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7Januari 1997 (Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPSdilaksanakan ) yang dibuat dihadapan Notaris SoehendroGautama, S.H. di Batam juga menyatakan bahwa :RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usaha*;Bahwa selain ketentuanketentuan yang mengatur tentang tempatpelaksanaan RUPS yang berlaku pada saat RUPS tanggal 10 Mei2005 dilaksanakan, terdapat juga ketentuanketentuan yangmengatur tentang tempat pelaksanaan

RUPS yang berlaku saatini, yaitu ketentuan yang di atur dalam Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,(UndangUndang yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan)menyatakan RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroanatau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utamasebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, di dalam Pasal 9 ayat (1)Anggaran Dasar PT.

Sintai Industri Shipyard (Tergugat ) yangtermuat dalam Akta Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008(AD yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan ) yang dibuatdihadapan Notaris Yulianistri, SH. di menyatakan:RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usaha*;Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang tempatpelaksanaan RUPS yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris Nomor 7tanggal 7 Januari 1997 maupun Undang

Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan denganpersetujuan RUPS;4.

Koperasi Karyawan 16 48.000.000, 2Departemen KehutananTotal 800 2.400.000.000, 100 RUPS tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum tapi mendapatkan persetujuan dariTergugat ;Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, PT. Kodeco Timbermenyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham :a. PT. Bintang Bengawan, pemilik 280 saham atau setara 35 % ;b. PT. Dwi Usaha Sari, pemilik 184 saham atau setara 23 % ;c.

KodecoTimber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 83 tanggal 27 Agustus 1998(bukti P6) diatur dan dipersyaratkan bahwa kuorum RUPS, baik pertamamaupun kedua, untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasukperubahan modal PT.

Kodeco Timber dapat dilakukan apabila RUPS dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruhsaham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah ;2/3 bagian adalah setara dengan 66,66 % (enam puluh enam koma enam puluhenam persen), atau dalam hal PT.

Terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenaipengurangan modal ;Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a, makaTermohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk memeriksaapakah suatu perubahan anggaran dasar bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar atau tidak, termasuk didalamnya memeriksa tatacara penyelenggaraan suatu RUPS antara lain meliputi kuorum (apakahRUPS yang diselenggarakan telah mencapai kuorum atau tidak) ;Oleh karenanya Surat Keputusan

Kodeco Timber mempunyai waktu untukmemperbaiki RUPS yang tidak mencapai kuorum sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut, termasuk cukupwaktu untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT. Selain itu,terbatasnya jangka waktu satu tahun, tidak dapat dijadikan alasan untukmemberikan persetujuan akta atau RUPS yang tidak memenuhi syaratkuorum.

Menyatakan Keputusan-Keputusan RUPS Tergugat I yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2012 dan 21 September 2012 cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian, akta-akta di bawah ini merupakan akta yang tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, yaitu : (a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh RUPS Tergugat I lainnya yang telah diselenggarakan oleh Tergugat I yang diselenggarakan setelah tanggal 6 Maret 2008 dan didasarkan pada Anggaran Dasar selain Anggaran Dasar Tergugat I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008;7.

Menghukum Tergugat TI, II, III, IV, V, ,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak melakukan tindakan apa pun yang didasarkan pada Keputusan-Keputusan RUPS selain keputusan RUPS yang didasarkan pada Anggaran Dasar Tergugat I yang tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008;8.

Menyatakan bahwa selama belum ada Warga Negara Indonesia Badan Hukum Indonesia yang menjadi pengganti kedudukan Tergugat I, maka guna menjalankan usaha Tergugat I, Penggugat berhak untuk menyelenggarakan RUPS Tergugat I sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Akta No. 15 tertanggal 6 Maret 2008 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;13.

dengan suara bulat.Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatasmenegaskan bahwa :a. pemanggilan RUPS hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu palinglambat (minimal) 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPStersebut diadakan dan apabila pemanggilan tersebut tidak sesuaiketentuan maka RUPS menjadi tidak sah kecuali semua pemegangsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan RUPS tersebut disetujui dengan suara bulat.b.

selakupemegang saham baru padahal RUPS yang mengesahkan merekaHalaman 23 dari 275 hal.

pemanggilan dan tanggal RUPS(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan, iklan diberta Surat Kabar;Pasal 9 ayat (2) dan (8) Anggaran Dasar Tergugat :Ayat (2): RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilantedebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Ayat (3): Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Kata

Putusan No.312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.64.65.66.disalurkan para pemegang saham melalui Organ RUPS.

dan tanggal RUPS.Ayat (2): Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdar/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Pasal9 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Tergugat :Ayat (2): RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;Ayat (3): Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;73.

Adapun unsurunsur yang disyaratkanoleh UndangUndang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal82 UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 82 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas :1)2)3)4)5)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam Jangka Waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan Iklan dalam Surat Kabar.Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal

., dimana merupakan tindaklanjut dari RUPS PT.

Dengan demikian pengajuan gugatan a quo yang salah satunyadidasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa mekanisme RUPS /RUPS LB PT.

Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta mengadili perkara yang diajukan ParaPenggugat yang pada dasarnya mempermasalahkankeabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Singatin Samudra Mining, yangdiselenggarakan pada tanggal 24 Nopember 2014 danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SingatinSamudra Mining yang diselenggarakan pada tanggal 27April 2015, baik dari segi substansi, mekanisme danhasil RUPS LB;.

Akta tentang RUPS, akta keputusanpemegang saham di luar RUPS ataudokumen lainnya tentang ganti namapemegang saham; dan2. Keputusan intansi terkait mengenaiperubahan nama pemegang sahame. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksidan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atauakta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentangperubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;f.

Hasbullah Chadidyang juga merupakan salah satu Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT. Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Hal 3 dari 38 hal.

Putusan No.197/Pid.B/2013/PN.Jkt.UtJindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal Bulan Januari 2010datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry, namundalam RUPS Luar Biasa ini tanpa dihadiri oleh Choi Gye Wol selaku Direktur UtamaPT.

Jindo Kodeco Heavy Industry serta Korea Development Company Limited sebagaipemegang saham terbesar, dan pada RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwa mengangkatdirinya sebagai Direktur Utama dan Saiful Mahdi Chalid sebagai Direktur pada PT.Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPS Luar Biasa tersebut Terdakwabawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk di buatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebutTerdakwa

,M.H:e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;Bahwa organorgan dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuanUndangUndang No.40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, OrganPerseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris dan posisi tertinggi ada di dalam RUPS yaitu untuk menjalankantugas dan fungsi perusahaan lalu RUPS juga dapat menunjuk Direksi yangbertugas untuk mengelola asetaset perusahaan, mewakili perusahaan baikdidalam maupun diluar

Anugerah Sahabat Pratamabeserta Risalah RUPS PT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi SriJuwariyati;Bahwa kemudian saksi Sri Juwariyati memberikan minuta akta pernyataankeputusan rapat PT. Anugerah Sahabat Pratama beserta Risalah RUPSPT. Anugerah Sahabat Pratama kepada saksi untuk diarsipkan;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 saksi Sri Juwariyati mengecek adakesalahan berupa nama penghadap di Risalan RUPS PT.

Anugerah Sahabat Pratamasejak tahun 2006 di Tangerang namun dikarenakan ada akte yang saksitidak pernah tandatangani RUPS nya saksi berubah menjadi Komisaris.

Khengdarmawan membuat laporan ke Polda Metro Jaya.Bahwa saksi tidak pernah menandatangani RUPS di Kantor Notaris SriJuwariyati, S.H., M.Kn., alamat JI. Perintis Kemerdekaan No. 38 Kayu PutihPulogadung Jakarta Timur, dan tidak pernah menandatangani RUPS secarasirkular;Bahwa kerugian saksi akibat terbitnya akta pernyataan keputusan rapatPT. Anugerah Sahabat Pratama No 36 tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuatdi Kantor Notaris Sri Juwariyati, S.H., M.Kn., alamat Jl.

Tim.Bahwa yang hadir adalah terdakwa sendiri tanpa saksi Ridwan Sutanto karenadiundang tidak pernah hadir (terdakwa sudah membuat surat undangan danterdakwa), terdakwa lupa kapan dibuatnya RUPS tersebut.Bahwa terdakwa lupa siapa yang membuat notulen RUPS Luar BiasaPT.

Anugerah SahabatPratama tanggal 13 Agustus 2015 untuk terdakwa tandatangani di atas tulisanTuan Chan Freddy adalah saksi Franciscus Oktovianus selaku biro jasa yangbiasa tersangka gunakan untuk membuat akta.Bahwa setelah terdakwa tandatangan di notulen RUPS Luar BiasaPT. Anugerah Sahabat Pratama tanggal 13 Agustus 2015 di atas tulisan TuanChan Freddy, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi FranciscusOktovianus.Bahwa setelah terdakwa menyerahkan notulen RUPS Luar BiasaPT.

Bahwa setelah diadakan Keputusan Rapat Pemegang Sahamsebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS denganSirkuler PT.

mana telah disetujul dalam Akta RUPS, nyatanyaTergugat tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yangseharusnya ditanda tangani oleh Tergugat.

RUPS;6.

Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantiandan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS,dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagaiPengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dengan Sirkuler PT.Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secarasah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah danmengikat, salah satunya pengangatan Eddy sebagai Direktur Utama;Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejakditutupnya RUPS;Adapula pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPSatau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.

Prosedur penyelenggaraan RUPSLB diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT yang selengkapnya Pemohon Kasasikutip sebagai berikut:Pasal 79 (UUPT)(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh)

pada ayat (5);a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakanmasalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan mata acara

rapat lainnya yang dipandang perluoleh Direksi;(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk padaketentuan undangundang ini sepanjang ketentuan peraturanperundangundangan di bidang pasar modal tidak menentukanlain;1.3.

Ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1);b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3);c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataud.