Ditemukan 8587 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 701/pdt.g/2012/pa.sbs 701/pdt.g/2014/pa.gtlo 701/pid.b/2015/pn.sky 701/pdt.g/2010/pa.btl 701/pid.sus/2017/pn bks 701/pdt.g/2016/pn. bks Pencurian 701/pid.b/2021/pn bta 701/pid.b/2014/pn kag Pemerasan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 27-06-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 3 Desember 2013 — SRI WARSITI; LAWAN; PT. TEMPO SCAN PACIFIC TBK;
163 — 43
  • Bipartit No. 699/BP/2013/PHI/PN.Bdg Tanggal 2 April 2013 antara PT Tempo Scan PacificTbk dan Yayan yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri KL IA Bandung ;Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No. 700/BP/2013/PHI/PN.Bdg Tanggal 2 April 2013 antara PT Tempo Scan PacificTbk dan Yeni Rosmawati yang didaftarkan pada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri KL IA Bandung ;Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit No. 701
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2018 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 398/Pdt.G/2018/PN.Bdg.,.,.
Tanggal 18 Oktober 2019 — DR. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja LAWAN Bapak Dr. Prianggada Indra Tanaya, DKK
261 — 75
  • Putusan Mahkamah Agung RI No. 701/KVDT/1997, tanggal 24Maret 1999 yang berpendirian " Peralinan hak .lual bell tanah yangmerupakan harta bersama harus disetujui pihak Isteri/Suami, hartabersama herupa tanah yang dijual Suami tanpa persetujuan Isteriadalah tidak sah dan batal demi hukum" (Yurisprudensi MahkamahAgung RI, Jilid 2, Penerbit Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009, him783).
Pengadilan PN BLORA Perdata Tanah
Register : 26-08-2010 — Putus : 26-08-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN BLORA Nomor 10/Pdt.G/Plw/2010.PN.Bla.
Tanggal 26 Agustus 2010 — SUKARNO Dkk (Penggugat) ; JAWI (Tergugat)
108 — 18
  • Ekespsi Terlawan adalah sebagai berikut:701. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan adalah tidak jelas(absrur libel) karena gugatan perlawanan Para Pelawantersebut positanya tidak jelas menguraikan hubungan hukumantara hak dan kepentingan Para Pelawan dengan tanah obyeksengketa putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor:29/Pdt.G/2004/PN.Bla.;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2294 K/Pdt/2014
Tanggal 22 Januari 2015 — NY. DJUMILAH, S.H., M.H melawan Ny. DEWI SETIAWATI, dkk dan WAN MARWAN, BA, dkk
75 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2294 K/Pdt/2014Pembanding/Penggugat ajukan dengan aslinya, karena berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974 menyatakan: , Bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat buktiapabila fotokopi itu disertai Keterangan atau dengan jalan apapun secarasah dari mana ternyata bahwa fotokopifotokopi tersebut denganaslinya.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-03-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
ZAIWARDI
Tergugat:
1.Kiky Zulfikar, S.Sos
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan
3.PT. Bank Negara Indonesia Persero Regional Recovery Medan
4.Kepala Kantor Pertanahan Negara Kota Medan
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
6.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
PT. Balai Mandiri Prasarana
76 — 16
  • Sei Mencirim, DesaSukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan buktikepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 701 Tanggal 07Januari 2009 (Bukti T Ill 12) atas nama Rosma Esda Nainggolan yangtelah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 73.200.000 (tujuhpuluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada Sertipikat Hak TanggunganNomor 2415/2009 tanggal 15 September 2009 (Bukti T III 13);5.
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Tanah
Register : 30-10-2012 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 01-11-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 21/PDT.G/2012/PN.SML
Tanggal 25 September 2013 — ABINADAB TITIOKA ; ANTHONI MEYASA VS MATHEUS RATALEMAN ; ABRAMPI RATALEMAN ;JONAS F.G. WUARLIMA ; FIRAT KANIKIR ; MOSES KANIKIR ; HEIN KANIKIR
94 — 120
  • Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976) ; Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alat alat bukti lainnya yang tidak tersebutdianggap dikesampingkan karena tidak relevan atau tidak memiliki keterkaitan dengan dalil dalilyang dipertimbangkan sebelumnya ; Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan para Penggugat haruslah ditolak untukseluruhnya sehingga berada di pihak yang dikalahkan, dan sesuai Pasal 192 Ayat (1) RBg makakepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan
Pengadilan PA KUPANG Perdata Agama
Register : 24-06-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PA KUPANG Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
129 — 50
  • Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor: 701 K/Pdt. 1977 menyatakan bahwa: harta bersama berupatanah yang dijual Suami tanpa persetujuan isteri adalah tiada sahdan batal demi hukum. Hal ini menegaskan bahwa tindakan atasharta bersama harus melibatkan suami istri. Dengan demikian,tindakan yang dilakukan Tergugat Intervensi Il sesuai GugatanPenggugat Intervensi point 14 tersebut yang tidak melibatkanTergugat Intervensi adalah batal demi hukum.9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 25-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853 K/PDT.SUS/2010
PT. MEGACITY DEVELOPMENT (d/h PT. Megacity Development Corporation); LIM SIONG KWONG, DKK
198 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal mana juga diperkuat olehYurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl. 1 April 1976, No. 701 K/Sip/1974,yang menyatakan "karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atassuratsurat fotocopy belaka, yang tidak secara sah dinyatakan sesuaiaslinya, jadi adalah berdasarkan buktibukti yang tridak sah" ;.
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-04-2020 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 29 April 2020 — Ny. Sermida Sinambela, Dkk Lawan Ahliwaris dari mendiang Nai Pinondang boru Raja Guk-Guk istri dari alm.Samin Rumahorbo alias Amani Pinondang Rumahorbo, dKK
170 — 81
  • membuktikan jikakeberatan Sermida Sinambela (Penggugat ) hanya terhadap tanah denganluas 1 (satu) rante sementara tanah objek perkara memiliki luas lebih dari 1(satu) rante, sehingga surat gadai yang dijadikan dasar mengajukan gugatanbukanlah tanah objek perkara;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.II1 tersebut di atas,dapat dinilai jika bukti surat tersebut hanyalah fotokopi tanpa dapatdiperlinatkan aslinya, dimana menurut kaidah hukum yang terkandung dalamPutusan Mahkamah Agung Nomor 701
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 16-02-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 503/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 16 Februari 2017 — CHRIS SUTRISNO UNARTO melawan LILIE WIBOWO
85 — 76
  • Tetapi Hukum Tidak Pernah Mati;50.Bahwa pendapat PENGGUGAT tersebut juga telah sesuai denganYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11September 2002, yang abstraknya berbunyi:Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilainilai hukum yang hidupdalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaandapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuanketentuanyang disepakati dalam perjanjian; Putusan Mahkamah Agung Nomor 701
    Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dantanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua halyang berkenaan dengan anakanaknya, dengan memperhatikankepentingan terbaik bagi anak;(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yangsama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan denganharta bersama tanopa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;3) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung: Putusan Mahkamah Agung Nomor 701
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3759 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — TOAT HASIBUAN, Dkk vs LAHAM MUNTHE, Dkk
59 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah,dan tidak mempunyai kekuatan hukum, cacat hukum, cacatadministrasi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, salahmenerapkan hukum dan telah melanggar hukum yang berlaku; Pasal 163 HIR s/d Pasal 169 HIR juncto 284 285 Rbg, Pasal1866, Pasal 138 s/d Pasal 147 Rv juncto BW juncto Pasal 1870BW juncto Pasal 1888 BW juncto Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9Desember 1997 juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRI Nomor: 701
    Mahkamah Agung RI sebagai berikut:a)Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 672 K/Sip/1972 tgl.18101972 menyebutkan: Pertimbangan dalam Putusan PengadilanNegeri hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan daripihak Tergugat, tanoa mempertimbangkan faktafakta apa dan dailildalilmana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruhgugatan tanpa suatu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dankarenanya harus dibatalkan;Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 701
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2015 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Srg
Tanggal 30 Nopember 2015 — Perdata P : H. NILLA SUPRAPTO T : AGUS RAHARDJO, DKK
251 — 55
  • anggaran 2013, tidak di lakukan / dilaksanakan olehPemerintah ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpermasalahan tesebut diatas, Majalis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkanbuktibukti dari Kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa terhadap bukti foto copy suratsurat yang diajukan parapihak yang aslinya ada di Kejaksaan Tinggi Banten, karena masih dipergunakanuntuk pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterima sebagai alat bukti yangsah, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.701
Pengadilan PN KOTABUMI Perdata Tanah
Putus : 31-08-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN KOTABUMI Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Kbu
Tanggal 31 Agustus 2016 — YUSANTI Lawan 1. PEMERINTAH RI c.q Kementrian Keuangan RI c.q Bank Indonesia c.q Direktur Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) di Jakarta c.q Direktur Bank Tabungan Pensiunan Bandar Lampung di Bandar Lampung c.q Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kotabumi di Lampung Utara. Dkk
136 — 26
  • , SH PPAT di Kabupaten Lampung utara, yang telah diberimaterai secukupnya dan diberi tanda dengan T20;Fotokopi dari fotokopi Setifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 213/2010,tertanggal 31 Maret 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)NO. 85/KOTABUMI SELATAN/2010,tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat danditanda tangani dihadapan BENY FEBRIYANTO, SH PPAT di KabupatenLampung Utara, yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tandadengan T21;Fotokopi dari fotokopi Setifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 701
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-11-2014 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 22-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 686/PDT.G/2014/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Nopember 2015 — KAHAR SUNDARISMAN Lawan 1.Hj. ANTARINI MALIK selaku Pribadi dan sebagai Presiden dari THE ADAM MALIK CENTER 2.JARKASI
104 — 113
  • 2012September 2012 (sesuai dengan asili);: Formulir Pembayaran No. 523/pulauIX/2012September 2012 (sesuai dengan asili);: Formulir Pembayaran No. 526/pulauIX/2012September 2012 (sesuai dengan asili);: Formulir Pembayaran No. 525/pulauIX/2012September 2012 (sesuai dengan asli);Desember 2012 (sesuai dengan asli);Desember 2012 (sesuai dengan asli);Desember 2012 (sesuai dengan asli);tanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggaltanggal: Formulir Pembayaran No.701
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 07-09-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
1.Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si
2.Ir. H. MUHAJIRIN, MP
Tergugat:
1.H. PAHMI, S.Sos
2.MOHAMAD AMIN, S.E
3.BARDIANSYAH, S.E
4.SUPRIANTO
5.SUHARDI, S.Pd.I.,MA
6.ADIRESIDO, A.Md
7.BUDI PRAYITNO, S.Pd.I
8.KPU REPUBLIK INDONESIA Cq KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq KPU KABUPATEN KAPUAS
9.Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT
10.Drs. H. NAFIAH IBNOR, MM
11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PKB KABUPATEN KAPUAS
16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS. DEMOKRAT PROV. KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS
169 — 20
  • Pdt.G/2018/PN KIkMenimbang, bahwa terdapat persamaan bukti surat yaitu bukti surat P20 =T.VIIN11, bukti Surat P21 = T15 = T.VIII9, bukti Surat P22 = T.VIII10, bukti suratP24 = T.IIl7 = T.VIII7, bukti Surat P25 = T.VIII8, bukti surat T17 = TIII2= TVIII2, bukti Surat T18 = T.VIII12, bukti surat T.lll 1 = T.VIII 1, bukti surat T.III3 =T.VIII3, bukti Surat T.1ll4 = T.VII4, bukti surat T.ll5 = TVIII5, bukti surat T.II6 =bukti surat T.VIII6;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.701
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 05-12-2014 — Putus : 02-03-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 674/Pid.Sus/2014/PN Pdg
Tanggal 2 Maret 2015 — YUSRIL Pgl. RIL
124 — 16
  • Bankdilikuidasi adalah Bank Indonesia dandasarnya apabila tidak tercapaikecukupan modal ;Bahwa lama suatu Bank dinyatakanlikuidasi adalah 6 (enam) bulansebelum dilakukan pencabutan izin ,dalam tenggang khusus tersebut kalautidak tercapai target maka izin Bankakan dicabut ;Bahwa kredit atas nama SHINTA EVITAdengan PK Nomor : 710/PT.BPR.CN/VIII.2012, tanggal 7 Agustus 2012dengann plafond Rp.55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) telahdilunasi bulan Februari 2014, kreditatas nama GUSRINA dengan PKNomor : 701
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 26-06-2012 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 38/ Pdt.G / 2012 / PN.Dpk
Tanggal 26 Juni 2012 — DRG. INNEKE PANJAITAN, ;DR. IRWAN DJAYARAHARJA,DKK VS DR. H. TEGUH SOEDARSONO, SIK, MS ; RLLLY AGUNG HELMY PUTRA,DKK
143 — 402
  • PPAT, wilayah Kecamatan DepokKabupaten Bogor;BUKTIP 701. Sertifikat Hak Milik No. 779, Kavling 112, 118, 54 A, 54 B, 56, Luas Tanah 2.500 M2,atas nama Ny. HENY SUTANDIONO yang terletak di Kelurahan Pancoran MasKecamatan Pancoran Mas Kota Depok;e Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 320/12/JB/1974tanggal 27 Mei 1974, SOEMARSO, BA. PPAT, wilayah Kecamatan DepokKabupaten Bogor;BUKTIP 711.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-11-2010 — Upload : 28-09-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 653/Pid.B/2010/Pn.Sda
Tanggal 23 Nopember 2010 — Drs. H. MOH. RIFAI, M.Ag dan Drs. H. KUSAIYIN WARDANI, M.Si
68 — 22
  • diserahkan dan siapapun bisa mengambil uang itu asalkanuntuk melunasi makelar ; Bahwa sekarang sudah tidak ada masalah dan suratsuratnya sudah selesai ;Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Mei 2006 Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) uang muka pembelian tanah diterima oleh Khafidz Afandi ; e 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Mei 2006 Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) pengurukan tanah diterima oleh CKhafidz Afandi ; 701
Pengadilan PN KUPANG Perdata Tanah
Register : 16-02-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 31/PDT.G/2015/PN. KPG
Tanggal 2 Nopember 2015 — BALTASAR JUNUS AMTARAN Lawan MIKAEL WOKA, dkk
164 — 118
  • No. 701 K/Sip/1974 , menegaskan bahwa Foto CopySertifikat Hak Tanah yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya , makasecara yuridis foto copy Sertifikat tanah tersebut , tidak dapat diterimasebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili diPengadilan Negeri tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan olehPenggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat bahwaPenggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya bahwatanah
Pengadilan PT PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-07-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 67/PDT/2018/PT PDG.
Tanggal 10 Juli 2018 — DIANE AMANDA, dkk. Melawan : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Bukittinggi sebagai Pengarah Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass, dkk.
65 — 41
  • Pol.LP/701/K/XIV/2010 tanggal10 Desember 2010 pada polres Bukittinggi dan perkara tersebut sudahdiputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam putusanNomor: 46/Pid.B/2012/PN.BT tanggal 14 Januari 2016 dengan amarnyamelepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan putusantersebutpun telah dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Mahkamah AgungRI tanggal 29 Juni 2016 dengan menolak kasasi dari JPU yang manaputusan tersebut bisa di akses melalui website Mahkamah Agung Rl(https:/www.mahkamahagung.go.id