Ditemukan 834 data
125 — 33
Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimanaTerdakwa dalam menyusun dan menyiapkan HPS tersebut tidakberdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan' karenatelah mengambil data harga barang alat berat dari 6 (enam)brosur/pricelist tersebut tanpa pengecekan terlebih dahulukebenarannya dan menambahkan persyaratan Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) bagi penyedia barang/jasa dalampelaksanaan pengadaan adalah bertentangan dengan ketentuanPasal 11 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 20038
216 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketenagakerjaan, bahwa perjanjiankerja untuk waktu tertentu (PKWT) tidak dapat diadakanuntuk pekerjaan yang bersifat tetap;Bahwa pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimanadijelaskan dalam penjelasan ayat (2) Pasal 59 tersebutadalah, pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidakterputusputus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagiandari suatu proses produksi dalam satu perusahaan ataupekerjaan yang bukan musiman;Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) juncto Pasal 52 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 20038
1.Chandra Saputra Firdaus
2.Apip Pudin
3.Muhamad Ramadan
4.Muhamad Wahyudin
5.Muhamad Bayu Nursugih
6.Gandi Ginanjar
7.Nurul Huda
8.Suparli
9.Dani Andriansyah
10.Sandi Nasrulloh
11.Aa Saepurahman
12.Lilis Suryani
Tergugat:
PT. MILAGROS PUTRA MANDIRI
169 — 42
Bahwa karena Penggugat adalah pekerja/karyawan yang setiap waktudiperpanjang kontrak kerjanya / PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu)secara teruS menerus dan tanpa jeda kontrak kerjanya, Maka demi hukumPara Penggugat haruslahdinyatakansebagaiKaryawantetap /PKWTT, sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat 7 UndangUndang No.13Tahun 20038, yaitu : Peranjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), danayat (6) maka demi hukum
96 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengeluaran atas dasar SKO Nomor921/R/471/2003, tanggal 1 Desember 2003, SPP nomor tidak tercantum,tanggal 28 Desember 20038, diterima oleh saksi Erhan Fadillah ;Hal. 40 dari 78 hal. Put. No. 12 PK/Pid.Sus/2007(40) Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan KeuanganDaerah melalui disposisi memerintahkan secara berjenjang kepadasaksi Drs. Sudirman Majid Sekretaris Daerah, dan kepada saksi Drs.Muh.
66 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1658 K/Pid.Sus/200816.Untuk pencairan anggaran rutin Oktober 2003 terdakwa telah mengajukanNota Dinas Nomor : 173.1/554/DPRD tanggal 19 September 20038, perihalPermintaan Biaya Keperluan Rutin untuk pembayaran gaji Anggota DPRDKabupaten Bungo bulan Oktober 2003, yang ditandatangani oleh terdakwa,dan diketahui oleh Drs. H. A.
48 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa telah mengeluarkan perintah secaratertulis, dan SK tersebut seharusnya tidak dapatdigunakan untuk mengeluarkan pembayaran, karenayang dapat digunakan sebagai dasar untukmengeluarkan anggaran adalah Surat KeputusanOtorisasi Walikota (SKO).Bahwa ternyata isi Surat Keputusan (SK) PimpinanDewan tersebut telah bertentangan dengan SuratKeputusan (SK) Walikota Magelang Nomor : 027/27/112tanggal 12 Desember 2002 tentang Standarisasiindeks biaya kegiatan, pelaksanaan, pengadaan danhonorarium tahun 20038
199 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kwitansi tanggal 17 November 2003 diterima Tjapah dari Ditjen AHU uangsebesar Rp. 1.500.000, untuk THR Tahun 20038 ;984. Kwitansi tanggal 17 November 2003 diterima Ny Y. Tala, SH. dari Ditjen AHUuang sebesar Rp. 1.500.000, untuk THR Tahun 2003 ;985. Kwitansi tanggal 17 November 2003 diterima Ny Aan Daru G., SH. dari DitjenAHU uang sebesar Rp.1.500.000, untuk THR Tahun 2008 ;986.
Kwitansi tanggal 17 November 2003 diterima Syamsudin Manan Sinaga dari Ditjen AHU uang sebesar Rp. 1.500.000, untuk THR Tahun 20038 ; Hal. 137 dari 504 hal. Put. No.655 K/Pid.Sus/2010 987. Kwitansi tanggal 14 November 2003 untuk pembayaran pemasangan tendadalam rangka buka puasa dirumah dinas Lebak Bulus dari Ditjen AHu sebesarRp. 10.000.000, ;988. Kwitansi diterima oleh M. Arifin dari Ditjen AHU uang sebesar Rp. 2.000.000,untuk THR Protokol dan TU Menteri ;989.
Tahun 2003 ;1932. 1 (satu) bundel arsip, Pembatalan (2) 301600 Tahun 2003 ;1933. 1 (satu) bundel arsip, Pembatalan (3) 601900 Tahun 2003 ;1934. 1 (satu) bundel arsip, Pembatalan yang disetujui (3) 601900 Tahun 2008 ;1935. 1 (satu) bundel arsip, Pembatalan (4) 9011200 thaun 2003 ;1936. 1 (satu) bundel arsip, Pembatalan yang disetujui (4) 9001200 Tahun 2008 ;1937. 1 (satu) bundel arsip, Pembatalan yang sudah tidak ada masalah thaun 2003 ;1938. 1 (satu) bundel arsip, Pembatalan (5) 12011500 Tahun 20038
Kwitansi tanggal 17 November 2003 diterima Syamsudin Manan Sinaga dariDitjen AHU uang sebesar Rp. 1.500.000, untuk THR Tahun 20038 ;987. Kwitansi tanggal 14 November 2003 untuk pembayaran pemasangan tendadalam rangka buka puasa dirumah dinas Lebak Bulus dari Ditjen AHu sebesarRp. 10.000.000, ;988. Kwitansi diterima oleh M. Arifin dari Ditjen AHU uang sebesar Rp. 2.000.000,untuk THR Protokol dan TU Menteri ;989.
Kwitansi tanggal 17 November 2003 diterima Syamsudin Manan Sinaga dariDitjen AHU uang sebesar Rp. 1.500.000, untuk THR Tahun 20038 ;987. Kwitansi tanggal 14 November 2003 untuk pembayaran pemasangan tendadalam rangka buka puasa di rumah dinas Lebak Bulus dari Ditjen AHu sebesarRp. 10.000.000, ;988. Kwitansi diterima oleh M. Arifin dari Ditjen AHU uang sebesar Rp. 2.000.000,untuk THR Protokol dan TU Menteri ;989.
190 — 134
Negeri Lama 10112003 19.872Seberang Seberang/20033 Herawani 446 DesaNegeriLama 23122003 03/Negeri Lama 10112003 15.421Seberang Seberang/20034 Herawani 447 DesaNegeriLama 23122003 04/Negeri Lama 10112003 19.918Seberang Seberang/20035 Herawani 448 DesaNegeriLama 23122003 05/Negeri Lama 10112003 19.918Seberang Seberang/20036 Herawani 449 DesaNegeriLama 23122003 06/Negeri Lama 10112003 19.918Seberang Seberang/20037 Herawani 450 DesaNegeriLama 23122003 07/Negeri Lama 10112003 19.918Seberang Seberang/20038
61 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2003 tentangPenetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 20038 (vide alatbukti TDW.52);Bahwa mata anggaran Belanja DPRD yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,yaitu Bantuan Pemeliharaan Rumah, Tunjangan Khusus, Penunjang KegiatanDewan, air/telepon/listrik terumuskan/tertulis dalam Peraturan Daerah tentangAPBD dan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD;Bahwa penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui PeraturanDaerah, sebagaimana yang
91 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put. 135PK/Pdt.Sus/2010merek terdaftar "HTC dan Logo" Daftar No. 540048untuk alat danperangkat telekomunikasi: telepon, handphone, daninterphone, sejaktanggal pendaftaran 12 Juni 20038, dan Daftar No.IDM000041015 untukdan perangkat telekomunikasi: pesawat telepon, sejaktanggalpendaftaran 8 Juni 2005.V, Sesuai dengan bukti bukti yang akan diajukan dalamacara pembuktian maka sudah selayaknya jikasebagian jenis barang yang dilindungi olehpendaftaran merek "HTC dan Logo" atas nama Tergugatdihapuskan
973 — 287
YykMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebutTurut Tergugatdidalam jawabannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya telahmengemukakanjawabansebagai berikut:1.Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ( Turut Tergugat )berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49Tahun 20038, telah mengangkat anggota Direksi Bank PembangunanDaerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2003 2007,dengan susunan dan namanama sebagai berikut:1. DRS.
91 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembayaran UUDP angsuran rutin/pembangunan tanggal10 Mei 2003 ;Daftar perincian pembangunaan UUDP rutin/oembangunan lampiran padaSPP Nomor : 02/SPP/V/2003 tanggal 10 mei 2003 ;1 (satu) lembar kwitansi dari Bupati Rokan Hulu untuk belanja rutin posangsuran pinjaman/hutang dan bunga pemerintah daerah KabupatenRokan Hulu tahun anggaran 2003 10 Mei 2008 ;Permintaan SKO pos angsuran pinjaman/hutang dan bunga SekretariatDaerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2003 sebesarRp 6.085.145.000, tanggal 10 Mei 20038
HERRY WIYANTO, SH
Terdakwa:
EKO BUDI SETIONO
158 — 60
Menyatakan EKO BUDI SETIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam DakwaanKetiga melanggar Pasal 13 huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkanmenjadi UndangUndang No. 15 Tahun 20038 ;2. Menjatuhkan pidana terhadap EKO BUDI SETIONO dengan pidana penjaraselama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.3.
194 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerbitan SKO Pos Tidak Tersangka TahunAnggaran 2003 dan Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 01Oktober 2003 sejumlah Rp.1.090.581.730. beserta lampirannya.Surat Setda Rokan Hulu Nomor : 07/Bend/2003 tanggal bulan Nopember2003, Tentang Permintaan penerbitan SKO Pos Tidak Tersangka TahunAnggaran 2003 dan Surat perintah membayar uang (SPMU) tanggal 13Nopember 2003 sejumlah Rp.519.318.273.00. beserta lampirannya1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengeluaran TidakTersangka untuk bulan Maret 20038
59 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketika dalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialantara Para Penggugat dan Para Tergugat, pada sekitar bulan Desember2009 tanpa alasan yang jelas, tanoa persetujuan sebagaimana dimaksudPasal 151 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 20038, dan tanpaHal. 19 dari 101 hal. Put.
157 — 26
Hasil pembahasan tersebut disampaikan oleh Pansus dilaporkan padaParipurna tanggal 20 September 20038, hasilnya adalah:a. Merekomendasikan kepada Pimpinan Dewan untuk mencabut PerdaNo.4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;b.
Tunjangan kesejahteraan menyimpang dari ketentuan perundangundangan yang berlaku yaitu:1) Tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat UUNomor 22 Tahun 2003 Pasal 101 ayat (3) yang menyatakan:"Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan PeraturanPemerintah;2) Tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:161/3211/SJ tanggal 29 Desember 20038, perihal: Pedoman tentangKedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD.
149 — 23
Hasil pembahasan tersebut disampaikan oleh Pansus dilaporkan padaParipurna tanggal 20 September 20038, hasilnya adalah: Merekomendasikan kepada Pimpinan Dewan untuk mencabut PerdaNo.4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, Menyarankan bahwa dalam menentukan dan menyusun anggaran DPRDditetapkan dengan Keputusan DPRD melalui pembahasan sesuai denganmekanisme yang telah diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Kab.Boyolali.
Tunjangan kesejahteraan menyimpang dari ketentuan perundangundangan yang berlaku yaitu:1) Tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat UUNomor 22 Tahun 2003 Pasal 101 ayat (3) yang menyatakan:"Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan PeraturanPemerintah;2) Tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:161/3211/SJ tanggal 29 Desember 20038, perihal: Pedoman tentangKedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD.
277 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
tagihan prestasi proyek pembangunan dermaga pontonantara lain 1 (satu) buku tagihan prestasi periode ke (satu) tanggal 3November 2003, nomor kontrak 37/KONTPPDP/DINHUB /2003 1buku tagihan prestasi periode ke (satu) tanggal 3 November 2003Nomor : kontrak 37/KONTPPDP/DINHUB /2003, 1 buku tagihanprestasi periode ke 2 (dua) tanggal 3 Desember 2003 Nomor : kontrak37/KONTPPDP/ DINHUB /2003 dan 1 buku fotocopy tagihan prestasiperiode ke 3 (tiga) tanggal 16 Desember 2003 Nomor : kontrak37/KONtPPDP/DINHUB / 20038
660 — 619 — Berkekuatan Hukum Tetap
Foto Copy Arsio SPB tahun 20038 : (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No.A.02.012.01.03.1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) BulanJanuari 2003.1 lbr Laporan Realisasi Mutasi Produksi Kayu Bulat dan/atauBahan Baku Serpih (LRMP) Bulan Januari 2003.1 Ibr Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No.A.02.012.01.03.1
Foto Copy Arsip SPB tahun 20038 : (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran / Pemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No :A.02.012.01.03.1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) BulanJanuari 2003.1 lbr Laporan Realisasi Mutasi Produksi Kayu Bulat dan / atauBahan Baku Serpih (LRMP) Bulan Januari 2003.1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran / Pemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No :A.02.012.01.03.1 lbr Surat Perhitungan
Foto Copy Arsip SPB tahun 20038 :(1)(14)1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran / Pemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No :A.02.012.01.03.1 lbr Daftar Perhitungan Bulanan PSDH dan DR (DPB) BulanJanuari 2003.1 lbr Laporan Realisasi Mutasi Produksi Kayu Bulat dan / atauBahan Baku Serpih (LRMP ) Bulan Januari 2003.1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran / Pemungutan bulananProvisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPB), No :A.02.012.01.03.1 lbr Surat Perhitungan Pembayaran
163 — 66
Lampiran Ill: A.IX/R Perda No. 7 Tahun 2003tentang Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Kab.Sragen TA 20038.n. Keputusan Bupati Sragen Nomor: 23 Tahun 2003tanggal 8 September 2003 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan kegiatan dan Proyek Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sragen TA 2003.O. Lampiran II: A/2/R = Keputusan Bupati SragenNomor: 23 Tahun 2003 tanggal 8 September 2003tentang Otoritas Perubahan Anggaran Belanja Rutin TA2003 beserta lampiran.p.