., masing masing Hakim Adhoc sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanHubungan pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 35/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdntanggal 11 Februari 2016, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016diucapkan dalam persidangan terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, YUSMAN HAREFA, S.H.,M.H.

HakimHakim AdHoc pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakim Hakim Ad Hoctersebut dan dibantu) oleh A.K. Setiyono, SH.MH. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim AdHoc Ket uattd./ttd./Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 170K/Pdt.Sus/2010.Arsyad, SH.MH.Marina Sidabutar, SH.MH.ttd./Bernard, SH.MM.Panitera Penggantittd.

BD. 96360 TS yang dinahkodai olehterdakwa berikut ABKnya dibawa /di ADHOC ke PPNS SatkerPSDKP Tarempa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal92 jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 76A Jo.

BD 95360 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dariPemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).e Bahwa selanjutnya KM BD. 95360 TS yang dinahkodai oleh trdakwaberikut ABK nya dibawa terdakwa /di ADHOC ke PPNS SatkerPSDKP Tarempa.o Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 93ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Jo.

BD. 95360 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke PPNS Satker PSDKP Tarempa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 97 ayat(1) Jo. Pasala 38 ayat (1) Jo. Pasal 76A Jo Pasal 102 Undang Undang No. 31tahun 2004 tenang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan.

S.Sos sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Tergugatdan tanpa dihadiri oleh Penggugat.Hakim Hakim AdHoc Hakim KetuaDito dtoAdri, S.H Siswatmono Radiantoro,S.HdtoIr. Amjelvis AgoesPanitera Pengganti,dtoSri Hartini.S..Sos

Akibatnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadikabur (obscuur libel);Bahwa sebagaimana Penggugat menjadikan objek sengketaberupa Surat Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim AdHoc Hubungan Industrial Pada MA Tahun 2017 No: 08/PENG/PIM/RH.04/10/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, dst...

Bukti T14: Surat Pengusulan Calon Hakim Ad Hoc HI Di MahkamahAgung dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh SejahteraIndonesia kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim AdHoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung KomisiYudisial Republik Indonesia, Nomor : AB.346/DPPSBSI/IX/2017, tanggal 18 September 2017, PerihalPengusulan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial DiMahkamah Agung, atas nama Daulat Sihombing, S.H., M.H.

(Fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Pengusulan Calon Hakim Ad Hoc HI Di MahkamahAgung dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh SejahteraIndonesia kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim AdHoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung KomisiYudisial Republik Indonesia, Nomor : AB.349/DPPSBSI/IX/2017, tanggal 18 September 2017, PerihalPengusulan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial DiMahkamah Agung, atas nama Sardo MariadaManullang, S.H., M.H.

(Fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Pengusulan Calon Hakim Ad Hoc HI Di MahkamahAgung dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh SejahteraIndonesia kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim AdHoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung KomisiYudisial Republik Indonesia, Nomor : AB.350/DPPSBSI/IX/2017, tanggal 18 September 2017, PerihalPengusulan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial DiMahkamah Agung, atas nama Jilun, S.H., M.H. (Fotokopisesuai dengan asili);Halaman 37 dari 49 halaman.

Bukti T17 :Keputusan Ketua Komisi Yudisial Republik IndonesiaNomor : 05/PIM/RH.04/10/2017, tanggal 10 Oktober 2017,Tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim AdHoc Hubungan Industrial Di Mahkamah Agung RepublikIndonesia Tahun 2017.

Dengan demikian sudah sesuai hukum apabila putusan Judex Facti untukdibatalkan.4 Bahwa dalam Putusan Nomor.135.PHI.G/2014/PN.JKT.PST tidak terdapat namaHakim AdHoc yang memutus sebagaimana di syaratkan Pasal 102 ayat 1 point gUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 :Pasal 102(1) Putusan Pengadilan harus memuat:a. Kepala putusan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa";b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan parapihak yang berselisih;c.

Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim AdHoc yang memutus, namaPanitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial.Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebuah Putusan Pengadilan sebagaimanadijelaskan Pasal 102 ayat 1 point g Undangundang.Nomor.2 Tahun 2004 makaPutusan Nomor 135/PHI.G/2014/PN.JKT.PST menyebabkan batal demi hukumPutusan

pertimbangan sebagai berikut:e Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang mengadili karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensirelatif;e Bahwa ternyata Judex Facti tidak salah dan telah benar menerapkan ketentuanPasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap peristiwa hukumnyakarena terbukti Penggugat menerima Surat Peringatan dari Tergugat;Hal. 11 dari 13 hal.Put.Nomor 65 K/Pdt.SusPHI/2015e Penulisan hakimhakim anggota pada putusan a quo dibaca HakimHakim AdHoc

No. 302/B/2014/PT.TUN.JKT9 Membebankan biaya perkara sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)kepada Pemohon;10 Memerintahkan kepada Panitera Sidang Majelis Arbitrase Ad Hoc BAORIuntuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase AdHoc BAORI ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atasbiaya Pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalamProsedur dan Mekanisme Badan Arbitrase Olagraga (BAORI);Menimbang, bahwa amar angka 7 dari putusan BAORI tersebut bersifatalternatif

Rusdi, MM dan Bambang Ruseffendi).Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pelaksanaan Munastersebut dilaksanakan selambatlambatnya 90 hari sejak putusan BAORIdiucapkan sebagaimana disyaratkan dalam amar angka 6 putusan BAORItersebut; Menimbang, bahwa Putusan BAORI Nomor 05.P.BAORI/II/2012diucapkan pada tanggal 15 Juni 2012, (bukti P9 dan lampiran bukti T3) ;Menimbang, bahwa Putusan itu kemudian didaftarkan di PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Akte Pendaftaran Nomor : 10/WASIT/ADHOC

28 Juni 2012, (bukti P9A);Menimbang, bahwa setelah itu terbit Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat Perkara Nomor : 99/2012.EKS Jo.Perkara Nomor : 05/P.BAORI/IH/2012 tanggal 2 Nopember 2012 yang amarnya berbunyi : Menyatakan bahwaPutusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor : 05/P.BAORI/III/2012tanggal 15 Juni 2012, tersebut diatas didaftarkan/disimpan (dideponir) diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Kamis, tanggal 28 Juni2012 terdaftar dibawah Nomor : 10/WASIT/ADHOC

Dalam hal ini, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telahmenerbitkan Surat Nomor S6519/PB/2011 perihal Pemotongan PajakPenghasilan (Pph) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan bagi Hakim AdHoc dan Surat Nomor S 1170/WPB.07/KP.0121/2011 tentang pemotonganPajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Uang Kehormatan atau Tunjangan BagiHakim Ad Hoc nyatanyata telah melanggar azas kepastian hukum, khususnyaHalaman 13 dari 38 halaman.

S6519/PB/2011 tanggal 7 Juli 2011 (obyek sengketa I / Bukti P3) pada angka 4dinyatakan bahwa pembayaran uang kehormatan atau tunjangan Hakim AdHoc dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah;c Demikian juga pada surat yang dikeluarkan oleh Kepala KPPN PalembangNo.

Bahwa Hakim Adhoc Tipikor adalah merupakan Pejabat Negara berdasarkan :aUndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanPasal 1 angka 5 jo. Pasal 31 ayat (1);UndangUndang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pasal 1 jo. Pasal 21;UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaiansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 43 Tahun 1999Pasal angka 4 jo.

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri JayapuraNomor 49/Pdt.SusPHI/2019/PNJap tanggal 25 Oktober 2019,Penetapanmanadiucapkanpadapersidanganyang teroukauntukumumpadahariitujugaoleh Hakim KetuadidampingiolehHakimHakim anggotatersebut, dibantuolehNurlaila Abdul Gani, S.T., S.H.PaniteraPenggantiPengadilanNegeriJayapura yangdihadiriolenkuasaPenggugatdantanpadihadirilergugat;HakimHakim Anggota

Syukri,SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Rustan Sinaga,SH dan HasnuldiMiaz,S.H,.M.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPadang Nomor ;20/Pdt.SusPHI/2016/PN.PDG tanggal 5 April 2016, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadirioleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulizar,SH Panitera Pengganti serta KuasaPenggugat

Rusydi, SH telahmengajukan Desenting Opinon dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Hakim Anggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN,tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DK!

Jakarta, karena itu HakimAnggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN, mengajukan Dissenting Opiniondengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang , bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DK! Jakarta menyatakan bahwaTerdakwa Mohamad Aminudin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tertera dalam Dakwaan Keduamelanggar pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo.

UU No. 20 tahun 2001, sedangkanmenurut Hakim Anggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN, yang terbuktiseharusnya adalah Dakwaan Pertama melanggar pasal 12 huruf e UU No.31 tahun1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.Menimbang, bahwa pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001mengandung unsurunsur :1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3.

(dua ibu lima ratus rupiah)Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH, tidaksependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangdikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena itu Hakim Anggota 4AdHoc Drs. H.

UU No. 20 tahun 2001 sedangkanmenurut Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH yang terbukti seharusnyaadalah Dakwaan Pertama melanggar pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UUNo. 20 tahun 2001.Menimbang, bahwa pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001mengandung unsurunsur :1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3.

HakimHakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusanmana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, olehHakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dan dibantu oleh SriHartini,S.Sos. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan KuasaTergugat.Hakim Hakim AdHoc Hakim Ketuad.t.o d.t.oAdri, S.H Jamaluddin, S.H.,M.Hd.t.oSyahril Yakub, S.HPanitera Penggantid.t.oSri Hartini, S.Sos

TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM)jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di AdHoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudiandiserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud PoldaKepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa CHRISMION selaku Nahkoda KM. TANPA NAMAbersama sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMILHASIBUAN selaku Anak Buah KM.

TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solarsebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di AdHoc keDermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudian diserahkankepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud Polda Kepulauan Riau gunapemeriksaan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa CHRISMION bersama sama dengan saksiMUHAMMAD AMIN HASIBUAN Bin JAMIL HASIBUAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UndangUndang RI No. 22tahun 2001 tentang

TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM)jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di AdHoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudiandiserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud PoldaKepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;2. Saksi BEYCARS ANDULUNG dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa dengan diamankannya Kapal KM.

TANPA NAMA serta muatan Bahan Bakar Minyak (BBM)jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) liter di AdHoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupang Batam kemudiandiserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu Ditpolairud PoldaKepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 6.816 (enam ribu delapan ratus enam belas) Liter Bahan Bakar Minyakjenis solar;2. 1(satu) unit kapal tanpa nama warna hijau;Halaman 19

TANPA NAMA serta muatan Bahan BakarMinyak (BBM) jenis solar sebanyak 6.816 (enam ribu delapan ratus enambelas) liter di AdHoc ke Dermaga Ditpolairud Polda Kepri di sekupangBatam kemudian diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantuDitpolairud Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang,

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);Ditetapkan di : Medan.Pada Tanggal: 3 Mai 2021Hakimhakim ADHoc, Hakim Ketua,MEILINUS GANTI P.H. GULO. S.Kom AHMAD SUMARDI,SH.MHUMSURYA DHARMA,SH,SE,MHPanitera Pengganti,VERANITA PURBA,SH.MH.

HakimHakim AdHoc PHI padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbukaHal. 16 dari 12 hal. Put. No. 888K/Pdt.Sus/2009.untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim AdHoc PHI tersebut dan dibantu' olehSumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak ;Hakim Hakim AdHoc PHI Ketuattd./ttd./Jono Sihono, SH.Marina Sidabutar, SH.MH.ttd./Arief Sudjito, SH.MH.Panitera Penggantittd.

yang bersifat otonom berjumlah 5(lima) orang yang bertugas mengumpulkan data, bukti danmempelajari Quduk permasalahan serta merumuskan solusipenyelesaiannya.(3) Hasil keya Tim AdHoc dituangkan dalam bentukrekomendasi dan wajib disampaikan kepada Pimpinan Pusat.(4) Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI sesuai dengankewenangannya berwenang mengambil keputusanpenyelesaian perselisihan internal organisasi atau pelanggarankode etik dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim AdHoc,dankeputusan Pimpinan Pusatterkait

Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Adhoc PengkajianPelaksanaan Musnik PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia,Tergugat menerbitkan surat keputusan pengesahan/pengukuhan danmelantik PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII(Tergugat Il).g.

Bahwa merujuk pada pemeriksaan berkas maupun hasil kajian dariTim AdHoc pengkajian Permasalahan PUK SP KEP SPSI PT. FreeportIndonesia, Penggugat Rekonpensi menyimpulkan pelaksanaan SOLB telahsesuai dengan Pasal 45 ADART SP KEP SPSI;23.

Pasal 47 Anggaran DasarSP KEP SPSI, menerbitkan surat keputusan Nomor Kep.019/PP FSPKEP/SPS/IX/2017 Tentang Tim AdHoc Pengkajian Pelaksanaan Musnik VIIIPUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia;37.

FI, tertanggal 16 September 2017,maka berdasarkan Pasal 47 AD Tergugat membentuk Tim AdHoc untukmengkaji pelaksanaan Musnik VIIl PUK SP KEP SPSI PT.

Rusydi, SH telahmengajukan Desenting Opinon dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Hakim Anggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN,tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena itu HakimAnggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN, mengajukan Dissenting Opiniondengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang , bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang dikuatkan oleh Majelis

UU No. 20 tahun 2001, sedangkanmenurut Hakim Anggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN, yang terbuktiseharusnya adalah Dakwaan Pertama melanggar pasal 12 huruf e UU No.31 tahun1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.Menimbang, bahwa pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001mengandung unsurunsur :1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3.

UU No. 20 tahun 2001.Tentang uang yang diserahkan oleh kedua saksi kepada Terdakwa MohamadAminudin, Hakim Anggota 3 AdHoc Hening Tyastanto, SH,CN, menimbang sebagaiberikut.Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Syamsul Bahri kepada TerdakwaMohamad Aminudin sebesar Rp10.000.000. (Sepuluh juta rupiah), dan masih tersisaRp6.400.000. (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di kas kantor SukuDinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kec.

(dua ibu lima ratus rupiah)Menimbang, bahwa Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH, tidaksependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangdikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena itu Hakim Anggota 4AdHoc Drs. H.

UU No. 20 tahun 2001 sedangkanmenurut Hakim Anggota 4 AdHoc, Drs. H. Rusydi, SH yang terbukti seharusnyaadalah Dakwaan Pertama melanggar pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UUNo. 20 tahun 2001.Menimbang, bahwa pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001mengandung unsurunsur :1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3.

Syukri,SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Rustan Sinaga,SH dan MangarajaManurung,,S.H,.M.H masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPadang Nomor ;21/Pdt.SusPHI/2016/PN.PDG tanggal5 April 2016, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan dihadirioleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulizar,SH Panitera Pengganti serta KuasaPenggugat

JAMARIS, S.H, masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang NomorHalaman 2 dari 3 Putusan Nomor 21/Padt.SusPHI/20 1 7/PN Pdg21/Pdt.SusPHV2017/PN Pdg tanggal 15 Maret 2017, putusan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September2017 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantuoleh M.

., HakimHal 8 dari 9 hal.Put.Nomor 356 K/Pdt.SusPHI/2015Hakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisoawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim AdHoc PHI , Ketua Majelis,ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd./Bernard, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.