M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andi Jamaluddin bin Andi Dande), terhadap Penggugat (Asra binti Sakka);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang

Pdt.G/2017/PA.Smd.SeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:Asra binti Sakka, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan PahlawanKomplek Pasar Segiri RT.28 Kelurahan Sidodadi,Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,selanjutnya disebut penggugat;melawanAndi Jamaluddin bin Andi Dande

quo dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwaPertama, Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaanketentuan Pasal 1/7 ayat (2) UndangUndang Kepabeanan dan telahmengesampingkan keberadaan SPTNP sebagai dasar formal penerbitanSPKTNP a quo, sehingga secara yuridis Majelis Pengadilan Pajak danTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak menerapkandengan konsisten peraturan perundangundangan yang tercantum didalam UndangUndang Kepabeanan secara menyeluruh (holistik), dande

quo dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwaPertama, judex factie tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaanketentuan Pasal 1/7 ayat (2) UndangUndang Kepabeanan dan telahmengesampingkan keberadaan SPTNP sebagai dasar formal penerbitanSPKTNP a quo, sehingga secara yuridis Majelis Pengadilan Pajak danTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak menerapkandengan konsisten peraturan Perundangundangan yang tercantum didalam UndangUndang Kepabeanan secara menyeluruh (holistik), dande

Betoambari,Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari,Kota Baubau, selanjutnya mohon disebut sebagaiTergugat 38 ;LA KUMBU BIN LA BAANI, lahir di Katobengke, umur 50 tahun, beragamaIslam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.Sibatara, Kelurahan Katobengke, KecamatanBetomabari, Kota Baubau, selanjutnya disebutsebagai Tergugat 39 ;LA API BIN LA DANDE, lahir di Katobengke, beragama Islam, pekerjaan Tani,beralamat di JI.

LA RENDA BIN LA DANDE pernah menikah dan memilikianak yaitu : WA INDI, WA DAFI, LA ODO, WA DAYA, WA TIMA dan WAIPU (Tergugat 40 s/d 46 ) ;Bahwa Alm. WA ARA BINTI LA DANDE pernah menikah dan memilikianak yaitu : Alm. LA HARIMU, WA NGULU, LA ICI dan WA MAI (Tergugat50, 51, 52) ;Bahwa Alm.

LA HARIMU telah meninggal dunia dan memiliki anaksebanyak 3 (tiga) orang yang bernama : RUSDIN, RUSMA dan AANI(Tergugat 47, 48, 49) ;Bahwa anak dari LA DANDE yang bernama WA AZA BINTI LA DANDEpernah menikah dengan seorang lakilaki dimana keduanya telahmeninggal dunia dan melahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama LAHASA, Alm. LA HAZARU, WA UBA, LA NAZIMU dan WA IMA ;Bahwa Alm.

quodan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa Pertama,Judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaan ketentuanPasal 1/7 ayat (2) UndangUndang Kepabeanan dan telahmengesampingkan keberadaan SPTNP sebagai dasar formal penerbitanSPKTNP a quo, sehingga secara yuridis Majelis Pengadilan Pajak danTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak menerapkandengan konsisten peraturan perundangundangan yang tercantum didalam UndangUndang Kepabeanan secara menyeluruh (holistik), dande

Nyomba telah dilakukanberdasarkan hukum Islam di mana telah dilakukan di hadapan seorangwali nikah dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi dengan maharberupa cincin emas, akan tetapi tidak dicatatkan karena kelalaian Imamyang mencacat pernikahan tersebut yang tidak melanjutkanpencatatannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Mamajang Kotamakassar;Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohondengan Arsyad bin Dande Dg. Ngewa ini tergolong pernikahan dibawahHal 10 dari 13 hal.Pen.

quodan mengadili Kembali dengan pertimbangan hukum bahwa Pertama,Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaanketentuan Pasal 1/7 ayat (2) UndangUndang Kepabeanan dan telahmengesampingkan keberadaan SPTNP sebagai dasar formal penerbitanSPKTNP a quo, sehingga secara yuridis Majelis Pengadilan Pajak danTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak menerapkandengan konsisten peraturan perundangundangan yang tercantum didalam UndangUndang Kepabeanan secara menyeluruh (holistik), dande

nninnennnnnananananannmananannnnnnBahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman dirumah orang tua Termohon di DESA, kemudian Pemohon dan Termohonpindah dan bertempat kediaman di rumah dinas Madrasah IbtidaiyahNegeri dan terakhir berkediaman di RUMAH DINAS di KELURAHAN ;Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua)orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukunnamun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih danDe

quodan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa Pertama,judex factie tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaanketentuan Pasal 17 ayat (2) UndangUndang Kepabeanan dan telahmengesampingkan keberadaan SPTNP sebagai dasar formal penerbitanSPKTNP a quo, sehingga secara yuridis Majelis Pengadilan Pajak danTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak menerapkandengan konsisten peraturan perundangundangan yang tercantum didalam UndangUndang Kepabeanan secara menyeluruh (holistik), dande

quodan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa Pertama,jJudex factie tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaanketentuan Pasal 1/7 ayat (2) UndangUndang Kepabeanan dan telahmengesampingkan keberadaan SPTNP sebagai dasar formal penerbitanSPKTNP a quo, sehingga secara yuridis Majelis Pengadilan Pajak danTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak menerapkandengan konsisten peraturan Perundangundangan yang tercantum didalam UndangUndang Kepabeanan secara menyeluruh (holistik), dande

Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan danmenandatangani sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam BukuNikah Penggugat danDe OS ac ella li lle alae. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidupbersama di rumah orangtua Penggugat di Kab. Purbalingga selama 18tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Kab.

. , yang disaksikan oleh : 1. we. danDe ceseeeseeeeeeees , dengan mahar sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dalampermikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baikhalangan secara syari maupun halangan secara Adat setempat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon I danPemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan telah menghadapkan 2 (dua) orangsaksi ke persidangan;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, harus

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikanPenetapan Nomor 009/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 22 Maret 2016 hal 5 dari 9 dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agamadengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah padatanggal 28 Februari 1982 di Desa Makatara, Kecamatan Beo, KabupatenKepulauan Talaud dengan wali nikah ayah kandung nama HayaLumente yang menyerahkan kepada Yusuf Dande

tua Termohon diKecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo selama kurang lebih 4tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di KecamatanSukoharjo Kabupaten Wonosobo selama kurang lebih 6 tahun 2 bulandalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudahmelakukan hubungan kelamin (bada dukhul) sudah dikaruniai 1 oranganak yang bernama Ismiatus Saidah umur 10Bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2012 rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah mulai goyah, antara Pemohon denganTermohon diwarnai perselisihan danDE

Baso bin Dande, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahsebagai berikut : Bahwa saksi kenal para Pemohon. saksi adalah paman P2. Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri yangmenikah pada tanggal 8 Juni 1994 di Bolong Desa Bontomanai,Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA Sgm. Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun Bolongbernama Maruf yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungPemohon II bernama Kamisi.

quo dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwaPertama, Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaanketentuan Pasal 1/7 ayat (2) UndangUndang Kepabeanan dan telahmengesampingkan keberadaan SPTNP sebagai dasar formal penerbitanSPKTNP a quo, sehingga secara yuridis Majelis Pengadilan Pajak danTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak menerapkandengan konsisten peraturan perundangundangan yang tercantum didalam UndangUndang Kepabeanan secara menyeluruh (holistik), dande

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatanPenggugat, karena pada sidang yang diperuntukkan penyampaian jawabanTergugat sampai dengan sidang pembacaan putusan, Tergugat tidak pernahdatang lagi dalam persidangan meskipun sudah dipanggil dengan sah danDe ULL seeeneeensseesseneeereeseneenenseess nee eee eee eRe REEBahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor766/68/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008, telah bermaterai

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunanyang bernama; Muhammad Dande AlMaisan, Cirebon 05 Mei 2015 (umur 5tahun);4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohonberjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Agustus2015 mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon yangdisebabkan antara lain:a.

perjanjian antaraPenggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit (PK) No.2015.056, yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2015 ditandatangani olehMauritius Manurung selaku Pimpinan Bank BNI Cabang Dumai sebagaiPemberi Kredit agua Penggugat dan Genta Mukaram sebagai penerima kredit inaquo Tergugat (bukti P.4), sehingga dengan demikian Perjanjian Kredit (PK) No.2015.056, telah sah dan mengikat baik pihak Pemberi Kredit maupun PihakPenerima Kredit sehingga berdasarkan bukti P4 tersebut secara de Jure dande

quodan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa Pertama,jJudex factie tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaanketentuan Pasal 1/7 ayat (2) UndangUndang Kepabeanan dan telahmengesampingkan keberadaan SPTNP sebagai dasar formal penerbitanSPKTNP a quo, sehingga secara yuridis Majelis Pengadilan Pajak danTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak menerapkandengan konsisten peraturan Perundangundangan yang tercantum didalam UndangUndang Kepabeanan secara menyeluruh (holistik), dande