danmengikat (bindende);Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat ParaPemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahmenurut agama masingmasing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat buktisaksi;Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memilikiSumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukanketerangan dari orang lain (de auditu) dan keterangan kedua saksi ParaHIm

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta paraHim. 14 dari 15 hlm. Penetapan No. 0032/Pdt.P/2019/PA.PkpHakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagaiPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Drs. Herman Supriyadi Muhamad Syarif, S.HI., M.H.Hakim Anggota,Drs. H.

Nabil; Fajria; Miftahul Jannah; Halifah; Siti Fatiha Azzahra;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II dan selama itupula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikatdalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yangsakinah mawaddah warahmah;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dan setelah paraHim. 2 dari 15 hal.

Agama Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, dan HakimPemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon danPemohon II telah mengemukakan dalildalil dalam surat permohonan merekaberdua bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak mempunyai buku nikahsebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar diKantor Urusan Agama Moutong mengingat petugas yang dimintakan bantuanoleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan ParaHim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan paraPemohon tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai PencatatNikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakimmemerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata paraHim

PENGGUGAT(Penggugat).Bahwa suami istri tersebut disamping mendapatkan keturunan anak jugamendapatkan harta dari orang tuanya bernama AYAH AHLIWARSberupa tanah pekarangan seluas 60 RU dengan batasbatas :Utara : Jalan AspalSelatan : Tanah orang lainTimur : Jalan DesaBarat : Tanah orang lainTerletak di, Kabupaten Kediri. ( mohon disebut OBYEK SENGKETA )4.Bahwa obyek sengketa tersebut setelan AYAH AHLI WARI/Sdan /STRIAYAH AHLI WARIS meninggal dunia telah secara lisan dibagi IBU PARAHIm. 2 dari 7 hlm.Penet

:ceeeeee (Pewaris) meninggal dunia,hanya meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak lakilaki (ParaHim 6 dari 15 hlm Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2018/PA Mlg.Pemohon), sedangkan kedua orangtua Pewaris telah meninggaldunia lebih dahulu; Bahwa semasa hidupnya Pewaris beragama Islam serta masihdalam keadaan Islam dan ketika meninggal dunia juga dirawatsecara Islam; Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan iniadalah untuk pengurusan administrasi dan pengelolaan atas hartawarisan PewatiS (.......

Malang, untuk itu ParaHim 7 dari 15 hlm Penetapan Nomor 765/Pdt.P/2018/PA Mlg.Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4, ParaPemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P14 dan 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 (Fotokopi Kartu TandaPenduduk Pemohon sampai dengan Pemohon Ill) merupakan akta otentik,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai Pemohon

Para Pemohon maupun orangtua calon suami anak paraHim. 4 dari 6 hlm.

Bahwa akibat dari kesalahan biodata Kutipan Akta nikah tersebut, Makapara Pemohon ingin membetulkan biodata Pemohon II sesuai alasanalasantersebut diatas, nama ayah Pemohon II yang benar yaitu PEMOHON I, agardapat digunakan pula untuk pembetulan biodata Kartu keluarga ParaHim. 4 dari 8 him. Putusan No 0096/Pdt.P/2016/PA.JeprPemohon serta agar tidak terjadi kesalahan penyebutan hal hubungannasab atau asalusul Pemohon II dikemudian hari;8.

Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohonuntuk ditetapkan sah pernikahannya, karena telah memenuhi syarat dan rukunyang telah ditetapkan dalam agama Islam, serta tidak ada pihak yangmengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini ParaHim

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam positaPermohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal21 Nopember 1998 di wilayah KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon denganwali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin uangsebesar Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah ParaHim

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta paraHim. 5 dari 6 hlm. Penetapan No. 237/Pdt.P/2019/PA.SbsHakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Salhuddin, S.H sebagaiPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon Il.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Siti Marhamah, S.Ag Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.Hakim Anggota,Ali Akbarul Falah, S.H.I.Panitera Pengganti,H.

Pemohon dan Pemohon Il;Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxx) dengan Pemohon Il(Xxx) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008 diKecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara yang timbul akibat perkara ini;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa, pada persidangan pertama yang telah ditetapbkan, Pemohon dan Pemohon II datang menghadap namun pada persidangan selanjutnya ParaHim

belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihakyang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legalstanding untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2)PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak ParaHIm

Rouf, M.H.masingmasing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelispada hari itu juga dalam sidang terobuka untuk umum dengan dihadiri oleh paraHim. 4 dari 5 hlm. Penetapan No.0060/Pdt.P/2017/PA.Mlg.hakim anggota serta Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H. sebagai paniteraPengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon Il;Hakim Anggota, Ketua Majelis,Drs. Munjid Lughowi Dra. NurlinaHakim Anggota,Drs. Abd.

,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hariitu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta paraHim. 6 dari 7 him. Putusan No. 617/Pdt.G/2019/PA.SbsHakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Salahuddin, S.H sebagaiPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.Hakim Anggota,Siti Marhamah, S.AgHakim Anggota,Ketua Majelis,Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.Ali Akbarul Falah, S.H.I.Perincian Biaya Perkara:Panitera Pengganti,H.

berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohonmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganuntuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon, serta gunauntuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran diperlukanpenetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujukkepada ketentuan hukum Islam pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e)Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan ParaHim

Para Pemohonmengajukan Permohonan agar anaknya yang bernama ANAK PARAHim. 9 dari 29 him. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Prob.

Para Pemohonmengajukan Permohonan agar anaknya yang bernama ANAK PARAHim. 11 dari 29 him. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Prob.

atas, dikaitkandengan buktibukti (P.1), (P.4), dan (P.6), Para Pemohon dan anak ParaPemohon, serta seorang lakilaki yang menjadi calon suami anak ParaPemohon berdomisili di Kota Probolinggo, yang merupakan wilayahhukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Probolinggo;Menimbang, bahwa selain tempat tinggal, yakni Para Pemohon dananak Para Pemohon, serta seorang lakilaki yang menjadi calon suamianak Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Probolinggo, ParaPemohon dan anak Para Pemohon serta calon suami anak ParaHim

ditetapkan, para Pemohontelah hadir sendiri di persidangan;Bahwa permohonan istbat nikah para Pemohon telah diumumkan olehJurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas)hari dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak yangmenghadap ke Pengadilan Agama Kayuagung guna menyampaikankeberatannya terhadap permohonan para Pemohon;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat dan arahan agarpara Pemohon dapat mencari alternatif lain untuk penyelesaian masalah paraHIm

KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, danmemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakanbahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pembuatanakte kelahiran anak dan administrasi lainnya diperlukan penetapan pengesahannikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukumIslam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akanmemeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan ParaHim

Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (8) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak adahalangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan dan hukum syara serta dengan memperhatikankemaslahatan masa depan para Pemohon dan anakanak para Pemohontersebut, oleh karena itu permohonan para Pemohon tentang pernikahan ParaHim. 13 dari 15Penetapan 7/Pdt.P/2020/PA.MrbPemohon

akses masuk kearea tanah Para Penggugat di Kelurahan Mandati Ill, Kecamatan WangiWangi Selatan, Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara,sebagaimana yang tersebut dalam angka (1) kesepakatan perdamaian,Para Tergugat sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada ParaHim. 4 dari 9 Him. Putusan Akta Perdamaian Nomor 0225/Padt.G/2019/PA.