Bahwa atas informasi masyarakat LSM Obsesi menduga bahwa ijazah SDyang digunakan oleh terdakwa untuk megikuti pileg DPRD Muratara tersebutadalah palsu dan terdakwa menggunakan ijazah tersebut untuk mengikutipeleg DPRD Muratara tersebut.

karenajangka waktu 12 tahun sebagaimana detentukan dalam pasal 78 ayat (1) ke3 KUHPtersebut telah terlampau, sehingga penuntutan perkara atas nama terdakwa adalahmenjadi daluwarsa.Menimbang, bahwa akan tetapi perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwadalam perkara ini adalah juga menyangkut perbuatan penggunaan ijazah SD Negeri.39 Palembang atas nama terdakwa tersebut oleh terdakwa sebagai salah satupersyaratan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Muratarapriode 20142019, dimana pada pileg

Palsutersebut dengan cara membuka di internet pada situs KPU MusirawasHalaman 22 dari 26 putusan Nomor 1152/Pid.B/2015/PN PlgUtara,menggunakan Lap Top dirumah saudara Harisun JIl.Megang Kab.Musirawas.Dari internet tersebut telah terbukti kalau ijazah tersebut telah digunakan terdakwasebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Pileg DPRD.Musirawas utra priodetahun 20142019.Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas maka jelaslah sudah,bahwa terdakwa telah menggunakan Surat berupa Foto

Copy ijazah SD.Negeri 39atas nama dirinya tersebut untuk mengikuti Pileg DPRD Musirawas Utara preode20142019, dengan demikian unsur menggunakan surat yang isinya tidak benar ataupalsu tersebut telah terpenuhi.Menimbang, bahwa tindakan/ perbuatan terdakwa yang menggunakan STTBSD.Negeri 39 palembang atas nama dirinya sebagai salah satu persyaratan untukmenjadi Calon Legeslatif DPRD Muratara tahun 20142019 tersebut bukanlahsesuatu hal yang tak disadari atau diinsyafi ,melainkan sangat disadari n diinsyafinya.Meskipun

Bahwa pada tahun 2013 termohon terikat kontrak dengan BPS lagiterkait dengan sensus pertanian dan terikat kontrak lagi dengan KPUuntuk pemilu Pilgub,Pileg, dan Pilpres.Bahwa kegiatan di atas semua diketahui oleh pemohon dan setiaptermohon keluar rumah diketahui oleh pemohon.Bahwa dengan demikian pernyataan pemohon yang menyatakantermohon sering keluar rumah tanpa ijin dan tanpa alasan yang tidak jelasadalah tidak benar.Bahwa begitu pula dengan tuduhan pemohon, bahwa termohon menjalinhubungan asmara

dengan Helmi adalah tidak benar dan dapat kamijelaskan sebagai berikut : bahwa Helmi adalah rekan kerja termohonterkait dengan KPU dalam penyelenggaraan Pilgub, Pileg, dan Pilpres.Dan termohon mengurus PPK di Kecamatan Jati untuk mengumpulkandatadata tersebut, termohon mengirimkan ke Kecamatan Blora dimanaHelmi berkedudukan sebagai wakil dari Kecamatan Blora selaluberhubungan dengan termohon.

Bahwa Penggugat adalah individu orang yang berkepentinganlangsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara tersebut;Bahwa KPUD Musi Banyuasin mendapat surat undangan Kklarifikasipelanggaran penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin berdasarkan laporan 015/TM/PILEG/V/2014 tanggal 27 Mei2014 dari Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin.

(Bukti P4);Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 KPU Musi Banyuasin menjawabsurat Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor015/TM/PILEG/V/2014 undangan klarifikasi;Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Komisi Pemilihan Umum KabupatenMusi Banyuasin diminta klarifikasi oleh 5 Komisioner KPU ProvinsiSumatera Selatan (Bukti P5 );Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSumatera Selatan membuat kajian terhadap KPU Kabupaten MusiBanyuasin dalam putusannya menyatakan tidak dapat membuktikanpelanggaran

administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten MusiBanyuasin dan tidak dapat melaksanakan rekomendasi PanwasluKabupaten Musi Banyuasin Nomor 015/TM/Pileg/V/2014 tanggal 14 juni2014.

Bahwa seandainya Tergugat terpilin dalam pileg DPRD KabupatenKapuas 2019 maka Tergugat yakin seyakinyakinnya bahwa tidak adasidang hari ini tidak akan pernah ada.9.

Tidak benar, tidak ada hubungan dengan pileg itu alasan yang dibuatbuat. Bagaimana bisa harmonis suatu hubungan rumah tangga kalaukepala rumah tangga nya tidak bekerja dan tidak mau bekerja padahal fisiksehat punya ijazah Sarjana dimana pikiran nya. Kerjaan nya dirumah hanyatidur saja,dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Padahal ada istridan 2 anak yang harus diberi nafkahi. Itupun keperluan rumah tanggadibantu oleh saudara dan orang tua saya.8.

Jawaban sama dengan point 7 tidak ada hubungan nya dengan pileg,sudah 2 kali mencaleg tapi tidak terpilin. Bagaimana bisa terpilihseharusnya sudah tau dari awal modal tidak ada dikenal masyarakat puntidak. Tergugat terlalu berambisi untuk hidup enak karena didalam pikirannya menjadi Anggota Dewan gaji besar kerjaan santai. Seharusnya tautidak ada yang instan dalam hidup perlu usaha dan perjuangan.Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 848/Pdt.G/2019/PA.Bjm9.

Gtlo.sebab Pemohon selalu berada di Kabupaten Bualemo dalam rangkakampanye Pileg;Bahwa Termohon selalu mendengarkan nasehat Pemohon, karenameskipun Pemohon berada di Bualemo, Termohon tetap minta izin jikaingin keluar rumah, meskipun hanya melalui telephon genggamPemohon dan sebaliknya justru Pemohon yang jarang menghubungiTermohon sehingga Termohon berpendapat, awal ketidak harmonisanrumah tangga Pemohon dan Termohon pemicunya dari Pemohonsendiri;Bahwa sebuah rumah tangga pasti ada masalah, namun

telah memenuhi ketentua Pasa 185 R.Bg;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan awalnya tinggal di rumahorang tua Pemohon selama 5 tahun lamanya, lalu tinggal di rumah bersamaPemohon dan Termohon sampai berpisah, namun sejak tahun 2018 rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran karena Termohontidak mendengar nasehat Pemohon dan bila diingatkan agar jangan mengikutikegiatan di luar rumah, namun nasehat Pemohon diabaikan oleh Termohon,selain itu Termohon tidak mendukung Pemohon menjadi Pileg

Bahwa menurut Termohon adanya pertengkaran terjadi karena Pemohontidak perduli lagi kepada Termohon ketika Pemohon mengikuti Pileg diKabupaten Bualemo;4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohonyang pergi meninggalkan Termohon dan anakanaknya, sejak bulan Agustus2019;5.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor291K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009, menyatakan bahwa dalam hukum Islamkewajiban suami terhadap istri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatasmengenai mutah dan nafkah selama dalam masa iddah;Menimbang, bahwa oleh karena penyebab ketidak harmonisan rumahtangga adalah sikap Penggugat yang tidak taat, tidak perduli dan tidak mengusTergugat, dan sebaliknya Penggugat menegaskan pertengkaran terjadi karenaTergugat tidak perduli lagi kepada Penggugat setetalh mengikuti Pileg

Wirta Jaya Putramengurus sengketa Pileg di DPP Partai PDIP.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidakpernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan kesatuanyaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namunTerdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwamaupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas

Wirta Jaya Putra mengurussengketa Pileg di DPP Partai PDIP, dan di halaman parkir kantor DPP PartaiPDIP Terdakwa telah menggunakan shabushabu di dalam mobil sendirian.Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada diKota Bumi Terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi kakak sepupu Terdakwayaitu Sdr.Wirta Jaya Putra.Bahwa benar selain di Kota Bumi selama meninggalkan kesatuan tanpa ijinTerdakwa juga pernah ke Kerinci Jambi untuk menjemput isteri Terdakwa danTerdakwa juga pernah ke

Wirta JayaPutra mengurus sengketa Pileg di DPP Partai PDIP.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwatidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan dimanakeberadaannya.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin KesatuanTerdakwa yakni Kodim 0426/TB, telah berusaha untuk melakukan pencarianterhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkankesatuan yaitu dengan cara

) telah menegaskanbahwa penyelesaian sengketa mengenai PHPU anggota DPR, DPD, DPRDTahun 2014, baik sengketa antar Partai maupun sengketa internal Partaiadalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagai satusatunya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa,mengadili, dan memutusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat (1)UU Pileg.

Pasal 272 ayat (2) UU Pileg juga menegaskan adanya batas waktupaling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam pengajuan permohonanpembatalan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini,Penggugat tidak pernah mempersoalkan hasil pemilihan umum anggota DPRdari DAPIL JATIM ke Mahkamah Konstitusi.

Citarum No. 2 KotaSurabaya adalah Posko Tim Pemenangan Pileg 2014 DPC Partai Demokrat Kota Surabaya.Tidak benar telah terjadi pendudukan pada Kantor JI. Citarum No. 2 oleh TurutTergugat Il karena faktanya pada saat itu selurun calon saksi Caleg hadiruntuk memfotocopy Formulir C1 dengan syarat membawa kertas masingmasing. Pada saat itu hadir Caleg Pasangan Calon Nomor 6 yangmenyediakan mesin Fotocopy dengan tujuaan memudahkan penggandaandokumen.

; Bahwa Pasal 215 UU Pileg yang menjadi acuan untuk penentuanperolehan suara adalah calon yang diusung oleh Partai yangmemperoleh suara terbanyak.

Fandi Utomomendukung Khofifah sebagai calon Gubernur Jawa Timur; Bahwa saksi terlibat dalam Pileg 2014 ketua DPAC Sawahan, KotaSurabaya, dan sebagai tim pemenangan Pileg Partai Demokrat; Bahwa pada saat pembekalan saksi partai, saksi partai bukan direkrutoleh Partai Demokrat tapi oleh para Caleg DPRD Surabaya; Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Ir. Fandi Utomomelakukan pemaksaan terhadap saksi partai untuk memilih dirinya; Bahwa saksi menyatakan ir.

kawankawan yang lain untukmerapat ke Gor ada suara tembakan kemudian Terdakwa dipinjamihandphone milik saksi Karoline Ervia untuk menghubungi pararelawan yang lain untuk segera berkumpul di Gor Bandara RukoOdessa dengan cara membuka aplikasi whatsapp dan mengirimkansebuah voice note ke dalam grup RGP Batam Kota, kemudian saksiKaroline Ervia pergi meninggalkan tempat berkumpul; Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama para relawanberkumpul di Gor Bandara Odessa adalah untuk menjaga kotak suaraPilpres dan Pileg

meminjamkan handphone milik saksi, saksiberikan dalam keadaan aplikasi whatsapp terbuka lalu Terdakwamengirimkan voice note pukul 02.28 Wib, kemudian = saksimengirimkan sebuah kalimat dengan tulisan mohon penjagaan diperketat seluruh batam pada pukul 02.30 Wib di grup whtasapp RGPBatam Kota; Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama para relawanlainnya berkumpul di Gor tersebut untuk menjaga suara Pilpres danPileg karena tempat tersebut tempat yang dijadikan penyimpananSurat Suara C 1 (satu) Pilpres dan Pileg

handphone miliknya dengankeadaan aplikasi whatsapp terbuka lalu Terdakwa membuat voivenote dan mengirimkannya di grup whatapp RGP Kota Batam; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat voice notetersebut yang mengajak para relawan lainnya, LPI dan FPI datang keGor tersebut untuk menemani Terdakwa dan para relawan lainnyakarena takut mendengar sura tembakan tersebut; Bahwa Terdakwa berada di Gor tersebut dengan pararelawan lainnya untuk mengawal kotak suara seKecamatan BatamKota hasil Pemilu Pilpres dan Pileg

lalu Terdakwa membuat voivenote dan mengirimkannya di grup whatapp RGP Kota Batam; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat voice notetersebut yang mengajak para relawan lainnya, LPI dan FPI datang keGor tersebut untuk menemani Terdakwa dan para relawan lainnyakarena takut mendengar sura tembakan tersebut;Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2019/PN Btm Bahwa Terdakwa berada di Gor tersebut dengan pararelawan lainnya untuk mengawal kotak suara seKecamatan BatamKota hasil Pemilu Pilpres dan Pileg

dan kemudiandatang terdakwa dan berteriak;Bahwa saksi sebelumnya mengatakan agar pulang saja dan saksi danterdakwa sempat duduk bersama namun karena terdakwa tidak bisadiam maka saksi lalu memukulkan sapu ked egodego hingga patah;Bahwa terdakwa lalu memaki saksi dengan katakata babi, germo,perempuan kotor dan tukang hutang;Bahwa saksi sangat malu atas perkataan terdakwa dan tidak akanmemaafkan;Bahwa perbuatan terdakwa ini sudah yang ketiga kalinya;Bahwa semua ini berawal dari masalah pilihan di pileg

terjadi pertengkaran yang terus menerus antaraPenggugat dengan Tergugat karena pada bulan April 2019 Tergugat jarangdi rumah dan menginap di Sape disebabkan Tergugat sibuk melakukankonsolidasi dan sosialisasi di wilayahn Sape dan Lambu terkait Tergugatsebagai Caleg pada Pemilihnan Legislatif 2019 yang puncakpelaksanaannya tanggal 17 April 2019Bahwa apa yang di dalilkan Tergugat tersebut adalah tidak benar, padahalTergugat pada bulan April 2019 masih pulang ke rumah bahkan sesudahkekalahannya pada Pileg

Bahwa pada poin 3 huruf C Tergugat dalam dalil jawaban gugatanmenyatakan bahwa semua uang Tergugat baik yang ada sama Tergugatdan yang diutangi orang lainpun diambil semuanya oleh Penggugat dandigunakan sampai habis.Bahwa terhadap pernyataan tersebut Penggugat memberikan bantahan :bahwa memang benar Tergugat memberikan uang belanja kepadaPenggugat tetapi apa yang diberikan oleh Tergugat terlebin pascakekalahan di Pileg 2019 tidak mencukupi kebutuhan Penggugat beserta 5orang anak sehingga Penggugat

Bersama :- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPh 22 atas biaya cetak spanduk dan baliho Pileg 2014 PPK Kec.Turikale- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPn 10% atas biaya cetak spanduk dan baliho Pileg 2014 PPK Kec.Turikale- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPh 22 atas biaya cetak spanduk dan baliho Pileg 2014 PPS se Kec.Turikale.- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPn 10% atas biaya cetak spanduk dan baliho Pileg

pembayaran PPn Pembelian spanduk dan baliho Pileg 2014 PPS Se Kec.

Lau bersama :- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPh 22 atas belanja spanduk dan baliho Pileg 2014 PPK Kec.

.- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPn atas belanja spanduk dan baliho Pileg 2014 PPK Kec.Lau.- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPh 22 atas belanja spanduk dan baliho Pileg 2014 PPS se Kec.Lau.- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPn belanja spanduk dan baliho Pileg 2014 PPS Se Kec.Lau.72. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI 4967 Unit Maccinibaji Maros dengan Nomor Rekening 4967-01-006388-53-9 , An

Pileg 2014 PPS se Kec.Cenrana- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPn belanja spanduk dan baliho Pileg 2014 PPS Se Kec.Cenrana.77. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Buku Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI 4965 Unit Camba Maros dengan Nomor Rekening 4965-01-011577-53-1 , An.

Nipah Kuning Dalam Kelurahan PalLima Kecamatan Pontianak Barat tepatnya TPS 26 dan TPS27.Bahwa Peran saksi dalam Pileg 2014 selain sebagai PesertaPemilih saksi juga sebagai Pemantau pelaksaan Pileg 2014khususnya daerah Kecamatan Pontianak Barat.Bahwa orang yang telah menyerahkan uang kepada pesertapemilu di TPS 26 dan TPS 27 Kelurahan Pal Lima yaitu saksiLISA MAYASARI dan sdr MAT SAHIR, yang tinggal di JalanNipah kuning dalam Kelurahan Pal Lima KecamatanPontianak Barat.Bahwa pada awalnya saksi tidak

Zulkifli juga menerima uang dari saksi LISAsebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) disertai kartuKartu Peraga caleg atas nama ANTONG NOVIANTI,dansambil mengatakan mohon dipilih nama yang tertera dalamkartu tersebut.Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut : pada HariMinggu tanggal O06 April 2014, saksi selaku petugasPemantau Pileg 2014 mendengar informasi bahwa ada salahsatu Caleg akan memberikan sejumlah uang dan kartuCaleg kepada peserta Pemilih di TPS 26 dan TPS 27Kelurahan Pal Lima kemudian

Hanura No Urut 2 ANTONGNOVIANTI adalah sdr LISA MAYASARI dan sdr MAT SAHIRBahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar jam19.30 wib saksi menemui sdr LISA MAYASARI dan sdr MATSAHIR di rumah masingmasing dan melakukan tanya jawabdan memperoleh keterangan apabila sdr LISA MAYASARI dansdr MAT SAHIR memperoleh uang dan kartu Peraga CalegHanura No Urut 2 ANTONG NOVIANTI dari ANTONGNOVIANTI sendiri di rumahnya;10e Bahwa pada tanggal 4 Mei 104 sekitar jam 19.30 Wib saksimembuat laporan pelanggaran Pileg

PerihalPenyelesaian sengketa Pileg 2014 ditujukan kepada Ketua DPD PartaiNasDem Kabupaten Pidie;Surat dari DPD Partai NasDem Kabupaten Pidie Sigli tertanggal 12Januari 2017 Nomor Surat : 001/SlL2/DPDNasDem Pidie//2017. Perihal :Penyelesaian Sengketa Pileg 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPW PartaiNasDem Aceh;Surat dari DPP Partai NasDem Jakarta, tertanggal 23 Maret 2017 NomorSurat : 002UND/DPPNasDem /Il/2017.

/DPWNasdemAceh/X1/2016, Perihal : Penyelesaian sengketa Pileg 2014 ditujukan kepada KetuaDPD Partai Nasdem Kabupaten Pidie, setelah diteliti, bermaterai cukup diberi tandabukti T.I. 12 ;Photo copy sesuai dengan Photo Copy, Surat dari DPD Partai Nasdem KabupatenPidie Sigli tertanggal 12 Januari 2017 Nomor Surat: 001/S.L2/DPDNasDemPidie//2017.

Perihal : Penyelesaian Sengketa Pileg 2014 yang ditujukan kepadaHalaman21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pat.G/2017/PN Sgi14.15.16.17.18.19.20.ketua DPW Partai Nasdem Aceh, setelah diteliti, bermaterai cukup diberi tandabuktiT.. 13 ;Photo copy sesuai dengan Photo Copy, Surat dari DPP Partai Nasdem Jakarta,tertanggal 23 maret 2017 Nomor Surat: 002UND/DPPNasDem/II/2017, Perihal:Undangan Penyelesaian Rapat PAW yang ditujukan kepada Kompemwil DPPPartai NasDem Propinsi Aceh Ketua DPW Partai Nasdem

Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun2003 dan setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik Pemohon danTermohon di Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya;Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 250/Padt.P/2019/PA.AGM Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut antara Pemohon denganTermohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anaksekarang dalam asuhan Termohon; Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakrukun lagi atau terjadi pertengkaran, sejak Pilres/Pileg

tahun 2003 yang lalu; Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohonsetelah itu tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di DesaTalang Tua sampai kemudian keduanya berpisah; Bahwa yang saksi lihat pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohondan Termohon rukun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarangdalam asuhan Termohon;Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 250/Padt.P/2019/PA.AGM Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakrukun lagi sejak Pilpres dan Pileg

Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul22.00 WITA ketika saksi Bakri sedang di depannya rumahnyayang berada di Jalan Ujang Dewa Sedadap Nunukan telahterjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi Bakri;Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat kabar dari temantemannya yang sering nongkrong di posko jika saksi Bakrimau membongkar posko tersebut padahal posko tersebutdidirikan bukan di tanah SaksiBakri; Bahwa posko tersebut sebenarnya didirikan waktu dahulu untuk pemenangan caleg pada pemilu pileg

dan berdekatandengan rumah SaksiBakri; Bahwa setelah pemilu pileg, posko tersebut menjadi tempat temanteman terdakwa nongkrong dan pernah ada yang ributdan membuat kegaduhan di posko tersebut;Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Bakri untukmeminta penjelasan mengenai pembongkaran posko tersebut,namun terdakwa sudah terlanjur emosi sehingga memukulSaksi Bakri berkalikali secara membabibuta; e Bahwa terdakwa memukul saksi Bakri berkalikali yaitu kearah dagu, telinga, dan hidung sehingga saksi Bakrimenunduk

peristiwa lain yangsebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;Menimbang, bahwa maksud membuat keputusan dan/atau tindakanyang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon harusdimaknai frasa menguntungkan atau merugikan pada dasarnya berkaitan eratdengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang Jabatan publikdalam melakukan tindakan yang melawan hukum (misconduct) yang dapatmembawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalamsebuah proses pemilu (Pilkada/Pileg

Sedangkan dalam konteks pemilu, perbuatan hukumsemacam ini juga dinilai melanggar prinsip netralitas public service;Menimbang, bahwa seorang pejabat negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah dalam melaksanakan kebijakan publik, programprogram pemerintah daninstansi serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam setiapkontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres harus menjaga netralitas, maka beberapa hakyang dimiliki oleh masyarakat

partai politik; ikut melakukan canvassing, mengikutikegiatan di TPS ssebagai pendukung atau saksi peserta pemilu; membantutransportasi pemilih dari rumah ke TPS sebagai bentuk dukungan kepada calonatau. partai politik tertentu; turut mendistribusikan bahan kampanye;menggunakan atribut kampanye atau partai politik; atau memasang atributkampanye di rumah mereka;Menimbang, bahwa pejabat publik dan civil servant (ASN) dilepaskanbeberapa hak individualnya terkait dengan aktifitas politik dalam Pilkada/Pileg

bersifattidak menjaga netralitas, karenaTerdakwa mengetahui bahwa pose tangan dalam foto tersebut adalah simboldalam nomor urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam PilkadaKabupaten Pohuwato 2020 dan pose tangan tersebut merupakan tandabahwaTerdakwa sudah berpihak ke salah satu pasangan Calon Wakil Bupati dalamPilkada Kabupaten Pohuwato 2020, dimana seharusnya Terdakwa harus selalumenjaga netralitasnya dan sebagai pejabat publik ada pembatasan hakindividual politik dalam setiap kontestasi Pilkada/Pileg

ketentuan Pasal107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, setelah Majelis Hakim mencermati jawabjinawab, pemeriksaan alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, terungkapfaktafakta hukum yang relevan dengan sengketa ini, sebagai berikut : bahwa .....34bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Klungkung yang berasal dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK)Indonesia masa bakti tahun 2009 2014 (vide bukti P 1);bahwa untuk Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg

) tahun 2014, Partai NasionalBenteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia tidak lolos verifikasi dan tidak menjadipeserta Pileg tahun 2014; bahwa oleh karena (PNBK) tidak lolos sebagai peserta Pileg 2014, maka Penggugatmendaftarkan diri kembali sebagai calon anggota DPRD dalam Pileg 2014 melaluibahwa oleh karena Penggugat masih menjabat sebagai anggota DPRD dan menjadianggota Partai PNBK,maka untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggotaDPRD melalui Partai GERINDRA,Penggugat diwajibkan untuk membuat

Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk pulang dan lebih baikTergugat melaksanakan kampanye di masa pileg, namun masukan dariPenggugat tidak diperdulikan;202. Bahwa pada bulan Desember 2018 Penggugat mengetahui Tergugatmengajak menikah seorang WIL dengan imingiming akan mentransferuang dan membelikan rumah di Jawa. Bahwa Tergugat juga menjeleklekkan Penggugat kepada WILnya bahwa Penggugat memiliki sifatcemburuan dan tidak memberi uang kepada Tergugat.

Bahwa Penggugat merasa dizalimi berkalikali dan akhirnya tetap akanmenggugat cerai pada bulan Februari 2019, namun Tergugat memintaditunda hingga proses pileg April 2019 berakhir dan dikabulkan olehPenggugat;23. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat sudahberpisah kamar;24. Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat mengetahui Tergugat mengajakWIL untuk menikah;2.

Mesakh,SE yaitu: Pinjaman kegiatan pileg Tahun 2013 senilai Rp5.000.000,00tanggal 12 Juli 2013;> Panjar makan Catring Januard senilai Rp1.500.000,00 tanggal31 Juli 2013;> Panjar makan Catring Januard senilai Rp5.000.000,00 tanggal09 Agustus 2013;> Panjar makan Catring Januard senilai Re2.000.000,00 tanggal02 September 2013.19) Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor01/KPU/KAB.018433959.V1I/2013 tanggal 25 Juni 2013 dariSekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor TengahSelatan.20) Foto

Mesakh,SE yaitu:> Pinjaman kegiatan pileg Tahun 2013 senilai Rp5.000.000,00tanggal 12 Juli 2013;> Panjar makan Catring Januard senilai Rp1.500.000,00 tanggal31 Juli 2013;Hal. 13 dari 23 hal.

Bahwa Perbuatan / Tindakan Tergugat yang Tidak MenggunakanDPT Pilpres & Pileg tahun 2019 sebagai dasar Acuan DPT Pilkades Tahulutahun 2019, telah melawan / melanggar Pasal 19 ayat (1) Perbub Tuban No34 Tahun 2016. Maka Perbuatan / Tindakan Tergugat adalah PerbuatanMelawan Hukum.28.

Perbuatan Tergugat dengan Memasukan NamaHak Pilih Ganda, Orang yang sudah Meninggal, Orang Sakit Jiwa dan AtauAnak dibawah Umur, adalah bagian dari upaya sistematis untukmenyamarkan Jumlah Hak Pilih yang diselundupkan / disisipkan dalam DPTdan ketika digantikan dengan Orang / Hak pilin baru agar tidak mencolokPerbedaan Jumlahnya yaitu hanya Tampak 5 (lima) Hak Pilih, dan denganTidak Menggunakan / menghapus /menghilangkan nama nama / Hak Pilihsebagai pendukung Calon 01 dari Daftar DPT Pilpres & Pileg