• Harjoko Nimpuno, yang dijadikan jaminan pada Bank IntanCabang Semarang dan selanjutnya dialinkan kepada BPPN cq.Kementerian Keuangan;5.2. Bahwa dengan demikian sudah terang dan jelas, Para Penggugatbukanlah pemilik tanah objek sengketa, karena sejak tahun 1989SHM Nomor 409 dimaksud tercatat a.n. Harjoko NimpuNomor5.3.

  Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan(Tergugat Ildahulu BPPNBank Intan Cabang Semarang) dan BadanPertanahan Kota Semarang (Tergugat IV), sedangkan perkara Nomor24/Pdt/PLW/1993/PN.Smg Juncto Nomor 31/Pdt/1996/PT.Smg JunctoNomor 1541 K/Pdt/1999 diajukan oleh Purwati (Pelawan ) dan M.Indarto (Pelawan Il) selaku Para Pelawan melawan Harjoko Nimpuno(Terlawan ), Soekarno (Terlawan Il), Badan Pertanahan Kota Semarang(Terlawan Ill) dan Bank Intan Cabang Semarang (Terlawan IVselanjutnya menjadi BPPN

• No. 1958 K/Pid/2009Keputusan Menteri Agraria/BPPN SK.67/DJA/1987 No.7VIIl tahun 1999Surat Gubernur DKI No. 159/1.711.9, Tertanggal 27 Januari 1999Paspor atas nama Pemohon KasasiSurat kuasa dari Ny. Hj. Heny Suhendani kepada Drs. Sanusi 29 5 Surat Bapak Jenderal Polisi (Purn) H. Muhammad Sanusi kepada BPPN(Prof. Lutfi lorahim)f. Tanda terima Sertifikattanah Hak Milik No. 243g. Bukti tanda terima penyerahan uang dari Pemohon Kasasi kepadaNy. Hj.

  Sanusi yaitu 2 (dua) surat dari Gubernurdan dari BPPN. Pemohon tidak pernah membujuk dengan rangkaian katakata yanghanya cerita tanpa ada fakta atau bertolak belakang dengan keadaanyang sebenarnya (pembicaraan dengan kenyataan bertolak belakang),Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1958 K/Pid/2009karena semua telah terobukti dengan jelas dan terukur, dan masyarakatatau orang tahu kalau pekerjaan yang demikian ada bukan melakukanpekerjaan dengan rangkaian kata bohong.e.

• alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali bahwa tindakan BPPNyang mengambil alin PT Bank Dagang Nasional Indonesia (PT BDNI) karenadinyatakan bank likuidasi dan tidak memberitahu Penggugat sebagai debitursaat akan mengalihkan tagihan bank tersebut (cessie) tidak dapatdibenarkan, karena berdasarkan Pasal 37A ayat 3 huruf f Undang UndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan BPPN

• BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA PUSAT(BPN), berkedudukan di Jalan Tanah Abang Nomor 1Jakarta Pusat ;Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraTerbanding ;Dan:BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) qq.PT.

  Asta Makmur Sejahtera(Tergugat 1) yang diwakili oleh Bapak Herman Tambayong" ;Surat instruksi tersebut di atas menuai kejanggalan dan ada indikasidipalsukan, sebab surat tersebut di buat tanpa tanggal, tanpa kop surat dannomor surat dan pihak Penggugat belum pernah mengeluarkan surattersebut, hanya seingat Penggugat pernah disodori blanko kosong tanpa isidan tujuan surat dimaksud untuk meroya nantinya (bukti Surat instruksi PA),terlampir ;Terkait adanya pengalihan cessie dari Turut Tergugat (BPPN

• BankBank yang di bawah pengawasan Badan penyehatan Perbankan Nasional(BPPN), Gedung Danamon, Lantai 15, Jalan Jend. Sudirman Kav. 4546, Jakarta12930, yaitu:4.3.1. PT. Bank Niaga;4.3.2. PT. Bank Danamon;4.3.3. PT. Bank Uppindo;4.3.4. PT. Bank Duta:4.3.5. PT. Bank Dewa Rutji.5.

• delapan juta rupiah) pada Tergugat (PT Kiani Kertas/KertasNusantara), ternyata Tergugat masih mengalami kerugian sebesar Rp 6.446400.370.623 (enam triliun empat ratus empat puluh enam miliar empat ratusjuta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).Bahwa pada tahun 1999, sehubungan dengan PT Kiani Kertas mengalamikerugian (defisit) yang sangat besar sesuai dengan poin 3 tersebut di atas danPT Kiani Kertas mempunyai hutang kepada beberapa Bank Pemerintah, makaPemerintah RI melalui BPPN

  KERTAS NUSANTARA telahmempunyai hutang kepada beberapa Bank Pemerintah yang akhirnyaPemerintah Republik Indonesia melalui BPPN (Badan Penyehat PerbankanNasional) melakukan tindakan pemberesan dengan cara PENGGUGATbersama Pemegang Saham yang lain telah menjual saham yang ada padaTERGUGAT kepada Pihak Ketiga termasuk Modal Milik TERGUGAT Ilsebesar US$ 20.000.000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) setara denganRp. 40.808.000.000, (empat puluh milyar delapan ratus delapan juta rupiah)dialihnkan kepada

  Kiani kertas tidak mampu untuk bayar hutang pada Bank,akhirnya Perusahaan di take over sama BPPN ;e Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam hal keuangan di PT. KianiKertas adalah Direktur Utama dan Direktur Keuangan atau Direktur Produksi;e Bahwa Jabatan saksi di PT Kiani Kertas adalah sebagai Direktur Acounting ;e Bahwa jabatan Direktur Keuangan berbeda dengan Direktur Acounting ;e Bahwa saksi tidak tahu soal setoran dana dari Didi Darwis ke PT.

  satu Pemegang Saham pada Tergugat sebanyak 385.000.000 sahamdengan nilai nominal Rp.385.000.000.000, dan sekitar tahun 1999 Tergugat mengalami kerugian hingga senilai Rp.4.819.498.030.152, Tergugat Illmengetahui Tergugat II menanamkan modal sebesar US$ 20.000.000, ataupada saat itu setara dengan Rp.40.808.000.000, , selain mengalami kerugianbesar tersebut, Tergugat juga memiliki beberapa hutang antara lain hutangterhadap beberapa bank pemerintah, sehingga oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN

  Kiani Kertas)), masingmasing sebesar 385.000.000saham dengan nilai nominal sebesar Rp.385.000.000.000, dan 55.000.000saham dengan nilai nominal sebesar Rp.55.000.000.000, dan Tergugat III danTergugat IV mengetahui Tergugat II (Didi Dawis) menanamkan modalnyakepada fTergugat sebesar US$ 20.000.000, setara denganRp.40.808.000.000, selanjutnya Tergugat mengalami kerugian besar telahmempunyai hutang kepada beberapa bank pemerintah dan pemerintah RImelalui BPPN melakukan tindakan pemberesan dengan cara

• Bank Anrico dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi olehBank Indonesia pada Tahun 1997, dan sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 17 tahun 1999 tentang badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN), seluruh hak dan kewajiban PT. Bank Anrico beralihkepada BPPN.b.

  Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan dibubarkannyaHal 14 dari 22 Hal Putusan No. : 101/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, seluruh kewenangan BPPNberalin kepada Menteri Keuangan RI.c.

• MARDHIKA ARTAUPAYA,, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan,selanjutnya diberi tanda dengan : T.T.Il 2 ;Foto copy dari Copy yang teah dilegalisir Bukti Transfer Pembayaran PembelianTanah Akte Jual Beli No.25/GAMBIR/2000 kepada Bank Danamon atas rekeningBPPN tertanggal 1 September 2000, telah dinazegelen, aslinya tidak dapatdiperlinatkan di persidangan, selanjutnya diberi tanda dengan : T.T.Il 3 ;Foto copy Surat Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepadaBadan

• Jumlsh a+bPPN yang kurang dibayar (2. + 3.cSanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kensikan Pasal 13 (3) KUPce. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kensikan Pasal 13A KUPe. Kensikan Pasal 17C (5) KUP. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUPg. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (44) PPNh. Jumlah a+b+c+d+e+f+gJumlah PPN yang masih harus dibayar ( 4+5.h) oO O19 1010 f ur oO 2.

• No. 2239 K/PID.SUS/2012 subject : RE: MUP and RGMS 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto, 468. subject : MUP and RGMS469 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : MUP and RGMS470 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : IIS, MUP and RGMS474 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : BPPN Loan472 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy

  email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Gozali, Rizal, subject :477.

  out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : RE: MUP and RGMS468 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : MUP and RGMS469 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : MUP and RGMS470 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,. subject : IIS, MUP and RGMS474 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : BPPN Loan472 1 set

  print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Benny Setiawan,: subject : RE: lelang Tuah Sakato di BPPN1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Cayson Chia, subject :473.

• H.Imron Rosadi untuk transport Tim A (BPPN) tanggal02062003 sebesar satu juta rupiah, ditandatangani oleh KamjaWiyono ;Kuitansi an. H.lmron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal24042003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatanganioleh H.Ach Yunus,SH ;Kuitansi an. H.lmron Rosadi untuk Kas bon untuk rapat panitiaTukar Guling Tanah Desa tanggal 16052003 sebesar dua juta limaratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H.Ach Yunus, SH ;Kuitansi an.

  H.lmron Rosadi untuk transport Tim A (BPPN) tanggal02062003 sebesar satu juta rupiah, ditandatangani oleh KamjaWiyono ;Kuitansi an. H.lmron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal24042003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatanganioleh H.Ach Yunus,SH ;Kuitansi an. H.lmron Rosadi untuk Kas bon untuk rapat panitiaTukar Guling Tanah Desa tanggal 16052003 sebesar dua juta limaratus ribu rupiah, ditandatangani oleh H.Ach Yunus, SH ;Kuitansi an.

  H.lmron Rosadi untuk transport Tim A (BPPN) tanggal0206 2003 sebesar satu juta rupiah, ditandatangani oleh KamjaWiyono ;Kuitansi an. H.lmron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal24042003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatanganioleh H.Ach Yunus,SH ;Kuitansi an. H.Imron Rosadi untuk Kas bon untuk rapat panitia TukarGuling Tanah Desa tanggal 16052003 sebesar dua juta lima ratusribu rupiah, ditandatangani oleh H.Ach Yunus, SH ;Kuitansi an.

  H.lmron Rosadi untuk transport Tim A (BPPN) tanggal02062003 sebesar satu juta rupiah, ditandatangani oleh KamjaWiyono ;Kuitansi an. H.lmron Rosadi untuk pengurusan sertifikat tanggal24042003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah, ditandatanganioleh H.Ach Yunus,SH ;Kuitansi an. H.Imron Rosadi untuk Kas bon untuk rapat panitia TukarGuling Tanah Desa tanggal 16052003 sebesar dua juta lima ratusribu rupiah, ditandatangani oleh H.Ach Yunus, SH ;Kuitansi an.

• kepemilikan atas tanah Hak Milik Nomor 61 tersebut telah didukungpula dengan adanya buktibukti seperti tersebut dibawah ini :g..6Surat dari PKKRemaja RT.53/RK.VI bertanggal 28 Maret 1978 perihalpermohonan ijin membuat lapangan volley diatas obyek sengketatersebut ;Surat dari Ketua RT.53/RK.VI kepada Penggugat perihal mohon ijin untukmelebarkan jalan di sebelah Timur obyek sengketa dan minta obyeksengketa milik Penggugat tersebut dengan lebar + 2 M ;Surat dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

  ) NomorPPH047/LGL/SMG/BPPN/1200 bertanggal 6 Desember 2000 kepadaKepala Kantor Pertanahan Kotamadia/Kabupaten Semarang perihalpersetujuan penghapusan (roya) hipotik/nak tanggungan atas sebidangtanah obyek sengketa terdaftar atas nama Soenarto Prayitno(Penggugat) ;.

• in judicio adalah tidaksah, karena yang mempunyai kwalitas sebagai legal mandatory untuk mengajukangugatan perlawanan adalah Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar NahdlatulUlama (vide pasal 21 ayat 2 Anggaran dasar Nahdlatul Ulama), pendapat Majelistersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 10 K/N/1999 Dalam34kasus Presiden Direktur Bank Papan membuat dan memberi kuasa kepada seseoranguntuk mewakili di Pengadilan Niaga, padahal status Bank tersebut dibawah kendalidan pengawasan BPPN

  dimana segala tindakan hukum apapun yang dilakukan untukdan tas nama perseroan hanya dapat dilakukan oleh BPPN dalam kedudukan dankapasitasnya sebagai legal mandatory, (baca buku Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap.SH.

• Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan dalam kedudukannya sebagaipenjamin maka Termohon kasasi Il/Termohon Pailit II dan Termohon13Kasasi IlI/Termohon Pailit IIT selain mempunyai kreditur yaitu BPPN(in casu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit) sebagai pemegang hakpiutang dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

  (kini hakatas piutang tersebut dipegang oleh BPPN/Pemohon) adalah TermohonI/Termohon Kasasi Inamun berdasarkan bukti P.15 (Akte Notaris No.248 tanggal 28 Mei 1993) dan bukti P.16 (Akte Notaris No. 247 tanggal28 Mei 1993) para Termohon II dan III/para Termohon Kasasi II danIIT adalah penjamin atas semua utang Debitur Utama (Termohon I/Termohon Kasasi I) dengan melepaskan semua hak utama yangdiberikan kepada Penjamin (antara lain yang termasuk dalam pasal1340, 1831, 1837, 1843, dan 1847 sampai dengan

  1849 KUHPerdata) ;b. bahwa dengan dilepaskannya hakhak utama tersebut, maka para Termohon IT danIII/ Para Termohon Kasasi IT dan III menggantikan kedudukan Termohon I/Termohon Kasasi I sebagai Debitur dari BPPN (selaku pemegang hak piutangPT.

• YTG/PLTP Cibuni) ditangani oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN). BPPN dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK)telah menjual Hak Tagih atas kewajiban PT. YTG kepada PT. Bhinneka MakmurInvestama, dan kemudian dibeli oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK)PT.PLN (Persero).Sejak diterbitkannya Keppres 15/2002 yang merupakan pencairan atas Keppres 39/1997PT. YTG mulai melakukan usahausaha untuk dapat meneruskan kembali aktifitasoperasional di lapangan.PT.

  Bahwa besaran nilai Hak Tagih sebagaimana tercantum dalam dokumen Hak tagihsemenjak beralih dari Bank BTN ke BPPN dan ke Bhineka Makmur Investamadilanjutkan ke YPKPT. PLN (Persero) dan terakhir ke PT. AIE adalah sebesar Rp.21.005.093.460, (dua puluh satu milyar lima juta sembilan puluh tiga ribu empatratus enam puluh rupiah).Bahwa ketika Hak Tagih masih ditangan YPKPT. PLN (Persero) dan belum beralihke PT. AIE, PT. YTG pernah bermmegosiasi untuk menyelesaikan Hak tagih tersebutdengan YPKPT.

• KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), yangdiwakili oleh Kiagus Ahmad Badaruddin, SekretarisJenderal Kementerian Keuangan RI atas nama MenteriKeuangan, berkedudukan di Jalan Lapangan BantengTimur Nomor 24 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikuasa kepada Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawankawan,masingmasing selaku Pejabat dan Pegawai pada BiroBantuan Hukum Sekjen Kementerian Keuangan RI,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September2014;Para Turut Termohon Kasasi

• B/02/Set/BPGS/01/2000, yangditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Jakarta Pusat yang padaintinya bahwa pada saat ini masihdilakukan pembicaraan mendalamantara BPGS dan BPPN untuk mencaripenyelesaian masalah yang dihadapiHal. 45 dari 64 hal. Put.

  Selanjutnya berdasarkan Surat SekretarisBPGS tanggal 5 Januari 2000 No.B/02/Set/BPGSS/01/2000 yang ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan JakartaPusat yang pada intinya bahwa pada saatint masih dilakukan pembicaraan mendalamantara BPGS dan BPPN untuk ~~ mencaripenyelesaian masalah yang dihadapi paramitra kerja BPGS termasuk PT. INDOBUILDCO,oleh karena itu apabila ada penyampaiansurat ke Kantor Pertanahan diminta agardimohon petunjuk BPN Pusat;7.

  Robert Jeffrey Lumempouw,MSi., merespon usulan tersebut dengan meminta AliMazi, S.H. untuk terlebih dahulu memintarekomendasi kepada BPPN karena sertifikat HGB No.27/Gelora adalah dalam jaminan BPPN, tanpa memintarekomendasi dari Sekretariat Negara, padahal dalamsuratnya tertanggal 10 Juni 2002 No. S556/LD/BPP/0602, BPPN menganjurkan agar tetapmeminta rekomendasi dari Badan Pengelola GeloraBung Karno ataupun instansi lainnya.

• Pramono efendi , alamat Sepingan RT.004, RW.003 BPPN Balik papan;

• 2 (dua) buah kunci kontak;
• 1 unit sepeda motor yamaha vega nopol KT-5398-KB Nosin 44ST616556 noka MH34ST1053K280111; dan
• 1 (satu) buah helm warna merah dengan kaca pelindung dalam keadaan pecah;

Dikembalikan kepada Korban Kholil ;

• 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi biru terdapat tulisan KEHET;
• 1 (satu) potong masker merah terdapat bordiran

• Barata Indonesia (Persero)sebagai berikut :Restrukturisasi hutang BPPN sebesar Rp. 21996.129.600,Relokasi sebesar Rp. 32.986.222.962,82,Restrukturisasi hutang karyawan sebesar Rp. 9.675.796.971,Dana Pensiun sebesar Rp. 9. 726.423.354,Modal Kerja sebesar Rp. 9.636.499. 112.18,Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, sesuai laporanhasil audit investigasi dalam rangka PerhitunganKeuangan Negara terkait tindak pidana korupsi tahun2004 Nomor surat SR17/D6/02/2012, BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP

  Menimbang, terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum maupunTerdakwa secara khusus tidak mengajukan tanggapan dalam pembelaannya;Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan pada bagian sebelumnya, majelis berpendapatbahwa PT Barata telah mendapat Surat Persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Nomor: S501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 untuk melakukan penjualan dengancara penawaran secara terbuka tanpa lelang, mengingat keadaan asset yang sedang dalam jaminanpada BPPN dan

  Barata Indonesia (Persero) dan anak perusahaan dari Kantor AkuntanPublik SUPOYO, EDDY & REKAN1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat, pada halam pertamatertulis 29/1 RADIR1 (satu) bendel fotocopy salinan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor :KEP.01/K.KKSK/04/2001 tanggal 11 April 2011, beserta surat menyurat terkaitdengan restrukturisasi BPPN, BII, Tiga Pilar dan PT Basinale ;10 1 (satu) bendel Kronologis Kestrukturisasi Hutang PT.

  Barata Indonesia(persero) dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)Hal 469 dr 448 Putusan No.82/Pid.Sus/2012/PN.Sby470470111213141516171819201 (satu) bendel fotocopy Kronologis Restrukturisasi Hutang PT. BarataIndonesia (persero) dengan BPPN2 (dua) buku Legal Audit Pemeriksaan Hukum terkait Penjualan Aktiva TetapNon Produktif berupa tanah dan bangunan denga kondisi apa adanya namuntidak termasuk bangunan konstruksi pabrik dan mesinmesin produksi yangberada di Jl.

  BarataIndonesia , Juni 20102 (dua) lembar Perjanjian Penyerahan & Penanganan Perkara tanggal 7 Maret20013 (tiga) lembar dokumen masalah Truba Jurong1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor : ND91/BPPN/1103, tanggal 13 November2003 (berisi surat menyurat terkait dengan Restrukturisasi dengan BPPN danKonsorsium BIITiga Pilar)21ae232425262728aD30332331 (satu) Bendel Restrukturisasi Tahap 2 dalam Kerangka Rencana Strategis200220062 (dua) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Mikro kapasitas 4 GB danflashdisk berwarna

• Atas tanah yang dibebani HakTanggungan;4) Salinan/fotocopy Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitoryang harus dipenuhi;5) Salinan/fotocopy bukti bahwa:Hal 13 dari 24 hal putusan Nomor 51/Pdt/2018/PT SMGa) Debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;b) Debitor telah apailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/atau penetapan insolvasi (dalam hal Permohonan Lelangkreditor separatis); atauc) Debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN

  ;6) Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yangisinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdatadan/atau tuntutan pidana;7) Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelangkepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitor Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, BankBeku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN; dan8) Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yangisinya menyatakan bahwa