Pusponjolohal 1 dari 31 hal Put No. 14/Pid.Sus/2012/PT.TPK.SmgTengah VI No. 6 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15Nopember 2011; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: 1Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli2011 ;Perpanjanga Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2011 sampaidengan tanggal 21 Agustus 2011 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sejak tanggal22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;Perpanjangan

Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sejak tanggal22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 ;Penuntut Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampaidengan tanggal 08 Nopember 2011 ; Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sejak tanggal 02Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30Januari 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29Pebruari 2012 ; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejaktanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ; 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 MeiPENGADILAN TINGGI TERSEBUTTelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat

dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhisyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingdengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : e bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtersebut diatas belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat diDesa Sanggung, Kec.

ELIS RUSMIATI, SH.MH. sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan suratPenetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 16 April 2012 Nomor 14/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan Penasehat Hukum para terdakwa ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor 98/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut ; Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

PerumBlimbing I Blok B4 No:12B, Kota Semarang , berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 27 Juni 2012.PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGITERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 98/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan olehJaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat

Menetapkan supaya mereka dibebani biaya perkara masing masingRp.5.000 (lima ribu rupiah ).Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umumtersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 26 Juni 2012 Nomor 98/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa I KH. M.

Smg. jo Nomor 98/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa masingmasingpada tanggal 16 Juli 2012 dan 24 Juli 2012 ;Menimbang, bahwa terdakwa I dan Penasehat Hukum terdakwa IImasingmasing pada tanggal 2 Juli 2012 telah menyatakan minta bandingdihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan NegeriSemarang sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7172/Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. jo

1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UndangUndang No. 8 tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangundangan yangbersangkutan lainnya ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Demak dan Penasehat Hukum para terdakwa ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Juni 2012 Nomor 98/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut ;e Membebankan biaya perkara kepada

Wakil PaniteraPengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Panitera PenggantiTipikor, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan paraterdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Tertanda TertandaHj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. H. SUWARDI, SH.TertandaDERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.Hal.183 dari184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.Panitera Pengganti,TertandaJ. PUDJIWIYONO, SH.

., ;Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal19 Juli 2017, sebagaimana Surat Risalah Pemberitahuan dan PenyerahanKontra Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid.Tipikor/2017/PN.Amb ;Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor Pengadilan Negeri Ambonmasingmasing tertanggal 25 Oktober

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat setuju terhadap Putusan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon dalam menjatuhkan hukumanpidana pada diri Terdakwa adalah benar dan adil dengan berkaca padapenjatuhan hukuman terhadap Herold Ledrik Sinanu, S.Pd selaku PPTKdalam perkara a quo (perkaranya diajukan secara tersendiri) yang telahdituntut olen Jaksa/Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon

CHOMARIJAH LITAHal 53 dari 54 Halaman Putusan No. 21/PID.SUSTPK/2017/PT AMBSAMSI, SH.CN,MH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon,masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Maluku tanggal 15 Nopember 2017 Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari RABUtanggal 6 Desember 2017, oleh Hakim KetuaMajelis tersebut dengan

Tipikor/2017/PN.Amb., yang pada pokoknya mengemukakan :1. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum merasa dirugikan serta tidak diberikesempatan untuk mempelajari maupun membuat Memori Banding denganbaik, demi untuk mendapatkan keadilan yang hakiki berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, karena Jaksa/Penuntut Umum belummenerima salinan Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2017/PN.Amb tanggal 19Hal 67 dari96 Halaman Put.

Tipikor/2017/PN.Amb., yang pada pokoknyamengemukakan:1.

paragraf ke 3 (tiga) sudah tepat dan mencerminkan rasakeadilan ;Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal4 September 2017 sebagaimana Surat Risalah Pemberitahuan dan PenyerahanKontra Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.Tipikor/2017/PN.Amb ;Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor

Tipikor/2017/PN.Amb., dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan BerkasPerkara Nomor 16/Akta.Pid.Tipikor/2017/PN.Amb., ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara sesuai syaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Judex Factie PengadilanTinggi

,MH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon ,masingmasingsebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Ambon tanggal 6 September 2017 Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LATAMIN, SH., Panitera Pengganti

SUMLANG, SH dan ENCANG HERMAWAN,SH (Hakim Ad.Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2012 diucapkan dalam persidangan yangterouka untuk umum kami RUDI WIDODO, SH.,MH sebagai Ketua Majelis,FERRY MJ. SUMLANG, SH dan ENCANG HERMAWAN, SH (Hakim Ad.HocTipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RASUNA JUNUSsebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh RACHMAT IDRAK, SH.

Tipikor;PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalembang Nomor ...... /Pen.Pid.sus/2014/PN.PLG tanggal oo... eee2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor ..........

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiAmbon sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;8.

biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senintanggal 31 Juli 2017, oleh Kami, TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum, Hakim Tinggipada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, dengan EKA BUDHIPRWUANTA, SH., MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dan Drs.HMP HARYOGI, SH, Sp.N, MH, Hakim Ad Hoc Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk semua tingkatperadilan dan untuk tingkat Banding masingmasing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa padatanggal 23 Oktober 2015, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi

Bengkulu tersebut;Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16November 2015, Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 27 Oktober 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo, tangal 19 Nopember 2012 No: 08/Pid.Sus Tipikor/ 2012/PN.Gtlo,tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ;2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 08/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Gtlo.,tentangPenetapan hari sidang pemeriksaanperkara ini ;3.

Tipikor/2012/PN.GTLODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorantalo yangmengadili perkaraperkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraterdakwa ;Nama Lengkap : RUSLI POU ;Tempat lahir : Limboto ;Umur / tanggal lahir : 47 Tahun /03 Maret 1965 ;Jenis Kelamin : Laki Laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : JI.

(HakimAdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Juni2013, oleh Kami : JUPRIYADI, S.H., MHum sebagai Ketua Majelis, FERRY M.J.SUMLANG, S.H. dan ENCANG HERMAWAN, S.H.(Hakim AdHoc Tipikor)masingmasing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANTON ROMPIS ,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupdi pada PengadilanNegeri Gorontalo dan dihadiri oleh TAUFIQ EKO BUDIANTO, S.H.

Desember2014 sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 31 Desember 2014 sebesarRp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018, yang mengubah nilaikerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 7 Tahun 2012, perihal ambangbataskerugiannegara yang seharusnya dikenakan pasal 2 atau pasal 3 UU No. 31 Tahun1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yaitu untuk kerugian negara sampai Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU Tipikor

dimohonkan oleh PT.Mardy International selaku pengembang;Menimbang, bahwa dengan mengingat rumusan yang dimuat dalam SEMA No. 3Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 7Hal.197 Putusan No. 90/Pid.SusTPK/201 8/PN.Bag.Tahun 2012, perihal ambang bataskerugiannegara yang seharusnya dikenakan pasal 2 ataupasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yaitu untuk kerugian negara sampaiRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU Tipikor

Lihat juga, Putusan MARI Nomor 979K/PID/2004,tanggal 10 Juni 2005, him. 8688), bahwa menyalahgunakan kewenangan dalam hukumpidana, khususnya dalam Tipikor tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Olehkarena itu, dipergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya (Hukum Administrasi Negara) melalui pendekatan ektensifberdasarkan doktrin De Autonomie van het Materiele Strafrecht dari H.A.

,MH, (hakim ad hoc tipikor) masingmasing sebagai HakimAnggota, diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada hari RABU, tanggal 10 April2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RADENDJUNIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,DARIYANTO, SH,MH. SUDIRA, SH.,MH.Dr. H. MARSIDIN NAWAWI,SH.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Ambon sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni2017 ;8.

upaya hukumbanding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksamakepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Mei 2017, sebagaimanaRisalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Akta Pid.SusTPK/2017/PN.Amb, yang dibuat oleh Daud J Samadara Jurusita padaPengadilan Negeri Ambon ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum bandingtersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 26 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori BandingNomor 10/Akta Pid Tipikor

merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawanhukum yang bersifat general, universal dan umum oleh karenanyaperbuatan Terdakwa tersebut bisa menimbulkan akibat dikarenakankewenangan yang melekat pada jabatannya tersebut, sekaligus adanyakesempatan maupun sarana untuk melakukan perbuatan itu, makaMajelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama berpendapat untukperbuatan sedemkian itu lebih tepat dikenakan pada ketentuan yangtelah mengaturnya secara spesifik yaitu ketentuan pasal 3 UndangUndang Tipikor

,Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Anggota, berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 5 Juli 2017Nomor 15/PID.SUSTPK/2017/PT AMB, putusan mana diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh CAROLINANUSSY, S.H Panitera) Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, tanpadihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ttd ttdEKA BUDHIPRIJANTA, S.H., M.H.

2014 s/d 2019 berdasarkanKeputusan Gubernur Maluku Nomor 249 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2014tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan PerwakilanRakyatDaerah Kota Tual Periode 20142019 dan Peresmian pemberhentiananggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 20092014 danHalaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT AMBSEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos (Almarhum), (yang masingmasingperkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, telah diputus terbukti olehPengadilan Tipikor

Periode 20042009 dansebagai anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2014 s/d 2019 berdasarkanKeputusan Gubernur Maluku Nomor 249 Tahun 2009 tanggal 10 Oktober 2014tentang Peresmian pengangkatan anggota Dewan PerwakilanRakyatDaerah Kota Tual Periode 20142019 dan Peresmian pemberhentiananggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 20092014, danSEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos (Almarhum), (yang masingmasingperkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, telah diputus terbukti olehPengadilan Tipikor

Menjatunkan hukuman yang seringanringannya terhadap Terdakwa.Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor Pengadilan Negeri Ambon masingmasing tertanggal 29 Januari 2018, Nomor W27UI/211/HT.07//2018 danNomor W27UI/212/HT.07/I/2018, serta berdasarkan pada Berita AcaraPemeriksaan Berkas Perkara tanggal 5 Pebruari 2018, memeriksa berkasperkara tersebut telah dilaksanakan

ketentuan sepertiyang tercantum di dalam kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah AgungRepublik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor04 Tahun 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun2012, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan TugasBagi Pengadilan tertanggal 28 Maret 2014 Nomor04/BUA.6/HS/SP/III/2014, yang intinya adalah apabila unsurmemperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 ayat 1UU TIPIKOR

,Sp.N, MH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Pebruari 2018, Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukHalaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT AMBumum pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh Majelis Hakim tersebut,dengan dibantu oleh GUTRUIDA

Tipikor/2011/PN.GTLODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontaloyang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada pengadilantingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa:Terdakwa berada dalam :1.Nama lengkapTempat lahirUmur/Tgl lahirJenis kelaminKewarganegaraan :Tempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanRICHARD EDUARD SEE, S.Kom.

Penetapan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo tanggal tanggal 19 Desember 2011Nomor:04/Pen.Pid.Sus tipikor/2011/PN.GTLO. tentang penetapan harisidang;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa RICHARD EDUARD SE,S.Kom.Beserta seluruh lampirannya;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa PenuntutUmum No.REG.

,tidak terobukti memenuhi seluruh unsur rumusan pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU TIPIKOR sebagaimana dalam dakwaan primair dansubsidair Penuntut Umum;2. Membebaskan (Vrijsprak) atau setidaktidaknya melepaskan iaTerdakwa RICHARD EDUARD SIE, S.Kom., dari segala tuntutanhukum (Onslaag Van Alle Rechtvervolging);3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik TerdakwaRICHARD EDUARD SIE, S.Kom., sebagai orang yang tidak bersalah;4.

Sus Tipikor/2011/PN.GTLO atas nama TerdakwaRICHARD EDUARD SIE,S.KomMenangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Menimbang, bahwaguna untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengarketerangannya dibawah sumpah dipersidangan; yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:1. REYNI ANASIRU, SKM,M.Kes.

SUMLANG, S.H.danBANELAUS NAIPOSPOS,S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri masingmasingsebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 oleh MajelisHakim tersebut,dengan dibantu olehOny S. AmaiPanitera Pengganti, serta dihadiri olehnJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontala danTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,TTD TTDFERRY M.J. SUMLANG, S.H.

24/Pid.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PL

BAYUAJI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FELIX DA LOPEZ, SH,MH dan FAUZI, SH HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri masingmasing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu EVIHalaman 65 dari 6666SEPPA,SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh DONI SURYAHADI KUSUMA,SHJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ampana dan Terdakwa maupun PenasihatHukum Terdakwa;Hakim Anggota,

Rasuna SaidKav.C.17 Setiabudi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Agustus 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung No.69/B/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 11 Agustus 2014 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.69/Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 12 Agustus 2014, tentang hari Sidang ;Telah membaca

Ogan Komering Ulu.Agama : IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Diknas SMP 3 Lubuk Raja OKU(Mantan Bendahara Rutin Gaji Guru dan Pegawai SMPN 3OKU).Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) Berijazah.Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/PenetapanPenahanan :12Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Raja sejak tanggal 05 Februari 2014 sampaidengan tanggal 24 Februari 2014;Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

PUTUSANPerkara No: 06 / Pid Sus Tipikor / 2011 / PN.GTLODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Gorontaloyang mengadili perkaraperkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalamperkara terdakwa :Nama : Ningsi Kude S.Pd.Tempat lahir : Gorontalo.Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 29 Maret 1970.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : Indonesia.Tempat

Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (LimaRibu Rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan majelis padahari Senin, tanggal 11 Juni 2012 oleh kami RUDI WIDODO, SH, sebagai KetuaMajelis, FERRY M.J SUMLANG, SH dan SUKATMA, SH (Hakim Ad Hoc Tipikor)masingmasing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum kami RUDI WIDODO, SH, sebagaiKetua Majelis, FERRY MJ.