Ditemukan 957 data
93 — 106
yatimpiatu berlatar belakang ekonomi lemah di mana Yayasan Nurul Ikhlas Malukudari berdirinya sejak tahun 1993 belum pernah dibubarkan dan masih aktifsampai sekarang vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2008 tentang Pelaksanaan UndangUndang tentang Yayasan Nomor 16Tahun 2001 juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004, sehingga wajibhukumnya, badan usaha tersebut harus dijaga, dilindungi dandikembangkannya demi kemaslahatan Ummat
1.A. ASBEN AWALUDDIN, S.H
2.RIZAL F, SH,MH
3.NURHIDAYATI, SH
Terdakwa:
HASRI bin MARZUKI Alm. alias HASRI
83 — 64
., Advokat / Penasehat Hukum Majene Peduli Ummat berkantor di LembagaHalaman 1 dari 65 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.MjnBantuan Hukum Majene Peduli Ummat Jalan Lettu Muhammad Yamin KelurahanLabuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan PenetapanKetua Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2018 Nomor : 75 / Pen.
99 — 45
., Pengacara dan Konsultan Hukum di KantorLembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat (LBHPeduli Ummat), yang beralamat di Jalan DelimaNo.18, Komplek BIN Pale Indah Mas Koppe,Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, KabupatenPolewali Mandar, berdasarkan Surat KuasaKhusus bertanggal, 13 Maret 2020, yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanAgama Mamuju, pada tanggal 13 Maret 2020,Nomor : 21/SK/III/2020/PA.
1.MUHAMAD SYAFA', S.H.
2.HARLINA, SB,S.H.
Terdakwa:
ANDI ARUNGDANA PUTRA Alias DANA Bin Alm.ANDI ANSAR
87 — 21
., M.H. danIkhsan, S.H. beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yangberkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (belakang KantorPengadilan Negeri Majene), Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN MjnKabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/H/Pen.PidSus/2020/PN.Mjn tanggal 18 Juni 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor26/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 9 Juni
91 — 27
Para penggugat, karnamemang apabila orang tua akan mewakafkan tanahnya tidak perlumeminta persetujuan cucunya lebih dahulu.e Sedangkan terkait dengan uang ganti rugi yang dimintapenggugat yang nilainya sebesar Rp 1.150.000.000 (satu milyarseratus lima puluh juta) kami merasa ini adalah sesuatu yangsangat mengadaada yang tidak masuk akal karena selama inikami tidak pemah mengusai tanah tersebut apalagi mengambilkeuntungan dari tanah wakaf itu karena bukan milik kami, tanahwakaf itu adalah milik ummat
59 — 26
., keduanya adalah Advokat/Pegacara danKonsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum PeduliUmat (LBHPeduli Ummat), beralamat di Jalan Delima Nomor18 Komplek BTN Pole Indah Mas Koppe, Kelurahan Darma,Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018, terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor69/SK/X1I/2018, tanggal 16 November 2018, sebagai Kuasapara Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara
43 — 4
Sehingga perlu dilakukan tindakanhukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosialyang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan lahir dan bathin antara Penggugatdan Tergugat ; Menimbang, bahwa adanya konsep perkawinan menurut agama KristenKatholik yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya sebagai alasan untukmempertahankan keutuhan rumah tangganya (perkawinannya) adalah merupakansuatu ideal bagi ummat
390 — 205
Bahwa Tergugat IV membantah dalil Gugatan Para Penggugat padapoint 13, bahwa pembangunan ruko tersebut dilakukan atas dasarpenyerahan kepada Tergugat IV untuk mengelola semberdaya/manfaat ekonomis dari objek perkara, yang hasilnya untukkepentingan Ummat sebagaimana amanat Wakif;4.
85 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1829 K/PID.SUS/2017untuk melindungi semua ummat manusia dimanapun berada daripenyalahgunaan dan perlakuan kejam dari Kekuatan hukum;Bertitik tolak dari pendapat ahli hukum pidana tersebut diatas dandidukung oleh ketentuanketentuan yang bersifat universal tersebutdimana Indonesia juga tunduk kepada ketentuan yang dimaksud karenatelah ikut menandatanganinya, maka Terdakwa yang hanya berfungsisebagai kurir dalam perkara ini sudah semestinyalan dihukum secaraproporsional yaitu bukan hukuman mati
133 — 36
Bahwa tidak benar sama sekali halhal yang memberatkan yang dinyatakan olehJaksa Penuntut Umum sebagai halhal yang menjadi pertimbangannya, karenapada kenyataannya didalam sistim Perbakan Syariah ada alokasi dana yangnamanya dana Kebajikan Ummatyang berfungsi untuk menutupi segala keru giankerugian yang timbul, sehingga apapun permasalahan yang terjadi tidak akanpernah merugikan nasabah, karena adanya dana Kebajikan Ummat tersebut,sehingga tidak ada alasan yang menyebabkan perbuatan Terdakwa tersebut
1.MUHAMAD SYAFA', S.H.
2.HARLINA, SB,S.H.
Terdakwa:
HARIADI Alias ADI Bin SUYATNO
94 — 48
., M.H. danIkhsan, S.H. beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yangberkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (belakang KantorPengadilan Negeri Majene), Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/H/Pen.PidSus/2020/PN.Mjn tanggal 18 Juni 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN MjnSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor27/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 9 Juni
139 — 78
Sedangkan bila melibatkan lebih dari dua orang,adalah komunikasi kelompok, bahwa suatu pernyataan terbuka di ruangpublik seperti Group WhatsApp yang dibaca dan diketahui oleh banyakorang anggota atau peserta diskusi; dimana kalimat yang digunakanmengandung makna yang tidak pantas, melanggar kesusilaan danmenghina satu Agama atau SARA, akan mengakibatkan reaksi ataudampak berupa kemarahan, ketersinggungan dari ummat Agama yangdimaksud;Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor13/Pid.SusAnak/2019/PN MtrMenimbang
H.Kamaruzzaman,S.Pd.I, MM,
Tergugat:
Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya
202 — 102
Pancasila danUUD 1945, dengan maksud dan tujuan memberikan informasi masukan dankontribusi kepada masyarakat, ulama dan pemerintah, terutama menyangkuttentang pengkajian, pendidikan, pengajaran, pembinaan, penyuluhan,penyebaran, pengamalan Aqidah Islamiah secara kaffan sesuai denganSyariat Allah Subhanallah Taala dan Sunnah Rasul melalui Tauhid Tasawufdalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanallah Taala, serta kasihsayang sesama manusia demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatsecara menyeluruh atau ummat
1.NURSURYA, S.H., M.H.
2.HARLINA, SB,S.H.
Terdakwa:
1.AHMAD RIVAI Alias ACON Bin HUDA
2.M. ALI Alias ALI Bin Alm. SUNAENI
116 — 35
,dan Ikhsan, S.H. berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yangberkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (belakang KantorPengadilan Negeri Majene) Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,Kabupaten Majene berdasarkan Surat Penetapan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNMjn tertanggal 15 Juli 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor37/Pid.Sus/2020/PN Mijn tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/
1.HASBUDDIN B PASENG, SH
2.HEVBEN, SH
3.MUCHAMAD ADYANSYAH, SH.,MH
4.PONTI LUKWINANTI,SH
5.PERWIRA SAPUTRA.,SH
Terdakwa:
SONJAYA ALS BAGUS BIN ARNAMA
201 — 21
Catatan warna hitam Agenda Pro Extra ;
- 1 (satu) buah buku warna merah CAMPUS ;
- 1 (satu) buah buku keserakahan Yahudi Nasrani dan gengnya di Indonesia;
- 1 (satu) buah buku BAB X sejarah Harokah Islam Fi Indonesia ;
- 1 (satu) buah buku berjudul fakta dan data usaha kristenisasi di Indonesia ;
- 1 (satu) buah buku berjudul the road to paradise ;
- 1 (satu) buah buku berjudul DI/TII tidak ditolerir dan Pembinaan Internasional Ummat
141 — 29
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 11Medan 20111 yang dalam hal ini diwakili olen kuasanya M.DARMAWAAN SIAGIAN SH Dkk dari Lembaga BantuanHukum Ummat Islam Sumatera Utara yang beralamat di JI.Halaman 1Putusan Sela No.640/Pdt.G/2016/PN.Mdn.Raden Saleh No. 11 kota Medan sesuai dengan surat kuasakhusus tertanggal 30 Nopember 2016, yang untukselanjutnya disebut Sebagal ............:::cceceeeeeee TERGUGATI;3.
189 — 117
sahdan semata mata hanya Akal akalan Tergugat Il yang semula berniat danberusaha untuk menguasai harta warisan a quo secara sendiri.12)Bahwa oleh karenanya pemberian Hibah oleh almarhumah XXXXXXkepada Tergugat II yang dibuatnya dihadapan xxxxxx, Notaris di Jakarta No.XXXxxx Tertanggal 999999, menurut hukum tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum dan tidak hanya bertentangan dengan Hukum Positif Islam,baik Materiel maupun Formile, namun juga bertentangan dengan HukumKewarisan Islam dan sebagai Ummat
Sebagai Ummat Islam yang mengakumemeluk Agama Islam sudah sepatutnya untuk wajib patuh dan tunduk kepadaHukum Islam.17)Bahwa memberikan Hibah kepada salah seorang ahli waris saja, denganmengabaikan dan meninggalkan sama sekali ahli waris lainnya, jelas tidak adaaturan dan dasar hukumnya dan bertentangan dengan Hukum Islam danpendapat dan Fatwa Imam Mujtahid dan Para Fugoha serta ketentuan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pemberian Hibah, terutama Pasal 210Kompilasi Hukum Islam.18)Bahwa pemberian
125 — 88
Objek gugatan pada Butir 3.1. hingga Butir 3.12. dan Butir 14 adalahmerupakan asset wakaf dan sudah menjadi milik ummat sejak tahun 2008,sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam suratgugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Bogor dalamPerkara Reg. No. 961/PdtG/2011/PA.Bgr. tentang Gugatan PenggantianNadzir, perkara mana hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaanditingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia..
Menimbang bahwa atas objekobjek mana telahmelibatkan atau terkait pihak lain diluar pihak dalam perkara a quo, sedangkanputusan suatu perkara hanya berlaku mengikat pada pihak yang berperkara,maka peletakan sita jaminan hanya akan menimbulkan masalah hukum baruyang lebihi banyak mudaratnya dibanding maslahatnya dalam komitmenhubungan antar ummat, sehingga demikian, kiranya permohonan sita jaminanmana patut untuk dikesampingkan ;Bahwa demikian pula halnya dengan objek gugatan butir 3.16. dan butir
Bahwa benar objek gugatan pada butir 3.1. hingga butir 3.12. dan butir 14adalah merupakan asset wakaf dan sudah menjadi milik ummat sejak tahun2008, sebagaimana telah diakui secara tegas oleh penggugat dalamHalaman 79 dari 114 halaman, Putusan No. 1595/Pdt.G/201 5/PA.Dpkkesimpulannya yang disampaikan dalam sidang Perceraian Reg. PerkaraNomor: NOMOR. (bukti T5) dan dalam surat gugatan yang diajukan olehPenggugat di Pengadilan Agama Bogor dalam Perkara Reg. No. 961/PdtG/2011/PA.Bgr.
204 — 47
Bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangan hukumperwakafan, Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta AktaNomor : 10 tanggal 20 September 2006 berdasarkan KeputusanBadan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia ProvinsiJawa Tengah Nomor : 06/BWIJATENG/NZ/2014 tanggal 8 September2014 tentang Penggantian Nadzir Tanah Wakaf YayasanXXXXXXXXX (YARSIS) Kartasura Kabupaten Sukoharjo, makaNadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta mengeluarkanMaklumat Untuk Penyelamatan XXXXXXXXX Sebagai InstitusiWakaf Ummat
pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanpa Nomortanggal 14 Pebruari 1983, yang sudah dinasegelen dan bermaterai cukupsetelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelisdiberi tanda P19 ;20.Fotokopi Penerimaan dan pengeluaran dana Yarsis tahun 1979 s/d 1984tanggal tanpa Nomor tanggal 1 Nopember 1984, yang sudah dinasegelendan bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai denganaslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P20 ;21.Fotokopi satu bandel foto Prasasti wakaf yang ummat
bermaterai cukup dandapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;Halaman 76 dari 163 Salinan Putusan No 0589/Pdt.G/2015/PA.Skh34.Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nadzir Nomor 001/NZR/IX/2014tanggal 13 September 2014, yang telah di nasegelen dan bermaterai cukupdan dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;35.Fotokopi Maklumat Nadzir TERGUGAT KONPENSI 1/PENGGUGATREKONPENSI 1 untuk penyelamatan Rumah Sakit Islam Surakarta sebagaiInstitusi Wakaf Ummat
89 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan tanah lokasi berdirinya MASJID THOIYIBAH dengan ukuran9 meter x 17 meter yang terletak di Jalan Multatuli Lingkungan 1,Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan denganbatasbatas :* Sebelah Utara saat ini berbatasan dengan bangunan TERGUGAT ;* Sebelah Selatan saat ini berbatasan dengan bangunan TERGUGAT Sebelah Timur saat ini berbatasan dengan bangunan TERGUGAT ;* Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Multatuli Medan, adalahTANAH WAKAF ummat Islam yang diwakili PARA PENGGUGAT