Faisal Aswan, NIKNo.1471071612800021 (BB 7) ;sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 20 Mei 2013dalam perkara atas nama Ir.

Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriPekanbaru No. 22/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR. tanggal 29 Juli 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.

No. 61 PK/Pid.Sus/2014182Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 29 Juli2013 atas nama Terdakwa Syarif Hidayat,Terdakwa II Adrian Ali dan Terdakwa Ill Drs.Roem Zein,M.Pdi dengan amar putusanpidana penjara masingmasing selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah),subsidair 1 (satu) bulan kurungan;.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.38/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 05Februari 2013 atas nama Terdakwa TaufanAndoso Yakin dengan amar putusan pidanapenjara masingmasing selama 4 (empalt)tahun dan pidana denda sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah),subsidair 2 (dua) bulan kurungan;. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.34/Pid.Sus/PN.PBR tanggal 17 Desember 2012atas nama Muhammad Dunir dan M.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.019/Pid.B/Tipikor/2011/PN.JKT.PST. tanggal 16Hal. 183 dari 180 hal. Put.

Kartini No.2,Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadlan TinggiTersebut ;Telah membaca:Hal 1 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMG1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor07/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT SMG tentang Penunjukan MajelisHakim untuk mengadili perkara ini;2.

(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PaniteraMuda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 07Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan BandingNomor : 35/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.

Nomor 65/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7Nopember 2016 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut PenasehatHukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding yang dibuatdihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal O7 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam AktaPermintaan Banding Nomor : 43/Banding/Pid.SusTPK/2016/PN Smg jo.Nomor 65/Pid.SusTPK/2016/PN Smg dan permintaan

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sebagai Ketua Majelis dengan Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.Hal 87 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGdan Sutan Badri, SH.MH., HakimHakim Ad. Hoc.

Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 Maret 2017 olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota danRusmawarti Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Hulman Siregar, Ak.SH.CfrA.CA.

Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Komplek Wengga Trikora Raya Blok RB270 Rt.41 Rw.03 Kelurahan GuntungManggis,Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.Agama > Islam;Pekerjaan : ASN ( Kepala Seksi Pemerintanan PadaKelurahan Mentaos, Kec.Banjarbaru utaraKota Banjarbaru;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masingmasing oleh:1.2.Penyidik : Tidak ditahan.Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengantanggal 03 Oktober 2018.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada PN.Banjarmasin sejak tanggal 19September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin sejaktanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018.Perpanjangan Penahanan yang Ke oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Desember2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;.Perpanjangan Penahanan yang Ke II oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 1/7

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp7.900, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari2019 Nomor : 04/Akta/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum padatanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin;Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepadaPenasihat Hukum Terdakwatanggal 8 Februari 2019 NomorHalaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor : 4/PID.SUSTPK/2019/PT.BJMW15.U01/591/Pid/Tipikor/VI/2018 yang ditanda tangani oleh H. SATRIOPRAYITNO, S.H. M.H.

Hakim Tinggi dan Hadi Sutjipto, SH, M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinmasingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 4 Maret 2019,Nomor : 4/PID.SUSTPK/2019/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusanmana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untukumum pada Hari Kamis, Tanggal 11 April

Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 s/d 2 Oktober 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungpinang, sejak tanggal 15 September 2017 s/d 14Oktober 2017;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d 13 Desember 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d 12Januari 2017;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejaktanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;8.

Tipikor Betty Desnita, S.H., M.H dan K.A. Syukri, S.H.,M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padahari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 pada persidangan yang terbukauntuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusnidar, S.HPanitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1.

Arsip .sy Model 03/Pid/PNPenetapan perintah penahanan dari HakimPengadilan Negeri ( Pasal 26 ayat (1) KUHAP )PENETAPANNomor: 43/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat/berkas perkara pidana No:43/Pen.Pid/tipikor/2013/PN.BJM atas terdakwa :Nama HERLINA BINTIH. KURSANI.Tempat lahir : Balikpapan.Umur/tgl.lahir : 51 tahun /09 September 1962.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal JI.

OKTOBER 2013MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARMASINKetua ,Tembusan CHRISFAJAR SOSIAWAN.SH.MH.1 Terdakwa.2 Keluarga terdakwa3 Kepala Rumah Tahanan Negara di Banjarmasin.4 Arsip.Model 03/Pid/PNPenetapan perintah penahanan dari HakimPengadilan Negeri ( Pasal 26 ayat (1) KUHAP )PENETAPANNomor: 43/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat/berkas perkara pidana No:43/Pen.Pid/tipikor/2013/PN.BJM atas terdakwa :Nama HERLINA

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 27 Desember 2011Nomor :32/Pen.Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Majelisuntuk mengadili perkara terdakwa H.YUSERAN FAHMI bin HELMY ;2. Pelimpahan Perkara ERWAN SUWARNA, SH,MH Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 22122011 Nomor B.2237/Q.3.11/Ft. 1/12/2011 atas perkara terdakwa Reg.Pid. No.32/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm ; 2 22222 n enn nn nnn nnn nnn nnn n=Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU.

Hakim Pengadilan Negeri BanjarmasinASTEA BIDARSARI, SH.MH.PENETAPAN No. 19/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 23 Mei 2011 nomor02/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Majelismengadili perkara terdakwa NARYONO,SE bin KARTO DASI ;2.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28092012 Nomor19/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Tunggal untukmengadili perkara terdakwa MARYAM AGUSTINA,S,Psi.M.Kes binti ABDULKARIM(alm).2.Pelimpahan Perkara Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasintertanggal 28092012 Nomor B03/Q.3.10/Ft.1/09/2012, atas perkaraterdakwa Reg.Pid. 918/ Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm. ; Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981 ) ;MENETAPKAN1.

PUTUSANNomor : 14/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Palangkarayayang memeriksa dan mengadili perkara perkara Tindak Tidana Korupsi pada PeradilanTingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama LengkapTempat LahirUmutr/Tgl LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanYUDEALBERT,STPalangkaraya37 Tahun /

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palangkarayatanggal 30 Mei 2013 Nomor : 17I/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R sejak tanggal30 Mei 2013 s/d. 28 Juni 2013;. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 17II/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL.R sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d. 27 Agustus 2013;.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 09PP I/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.PR sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 26September 2013;.

2013 Nomor 14/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ;Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PengadilanNegeri Palangka Raya tanggal 30 Mei 2013 Nomor : 14/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL.R mengenai hari sidang;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar dan membaca dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan

Hakim Ad Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013, oleh Hakim Ketua dan HakimHakim Anggotatersebut dengan dibantu oleh RUSPELIATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh HENDRA, SH.

Penahanan hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018.4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta sejaktanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Timggi DKI Jakarta sejaktanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018.6.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanHal 1 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT DKITinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengantanggal 23 Januari 2019;9. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua MAHKAMAH AGUNGRI , tanggal 11 Januari 2019 No.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:Hal. 44 dari 53 hal. Put.

Nomor 1694 K/PID.SUS/2014pencairan dana sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) darirekening Nomor 33214059 atas nama Kelompok Tani Nailaka.Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa Acher La Betoterbukti bersalah melakukan Tipikor yang diatur dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangdidakwakan dalam

TIPIKOR/2012/PN.AB., tanggal 30Juli 2013;Hal. 48 dari 53 hal. Put.

,HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai anggota, danHal. 52 dari 53 hal. Put. Nomor 1694 K/PID.SUS/2014diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehTETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Tid.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.Ttd.M.S.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KabupatenKepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;1 (Satu) lembar slip tanda bukti setoran Bank BRI tanggal 17Nopember 2016 ke Rekening Nomor 216301000345301 atas namaBendahara Penerimaan Kejaksaan dengan penyetor Ade Chandradengan keterangan: Strn Bang Bukti Tipikor

Bendahara Penerimaan Kejajaksaandengan penyetor Ade Chandra, Ket: Strn Bang Bukti Tipikor Bndra Sananasenilai Rp 725.000.000; 1 (satu) rangkap pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang AmbonPantai Mardika No. Rekening 1520007847961 an.

Bendahara Penerimaan Kejajaksaandengan penyetor Ade Chandra, Ket: Strn Bang Bukti Tipikor Bndra Sananasenilai Rp 725.000.000; 1 (satu) rangkap pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang AmbonPantai Mardika No. Rekening 1520007847961 an. Ema Sabar, SP bersertasatu lembar mutasi rekening Giro periode 17 Januari 2015 s/d 28 Agustus2018; 1 (Satu) rangkap foto copy disposisi DPPKA Sanana beserta 1 (satu) lembar Halaman 40 dari 42 hal.

,HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI., tanggal 29 Mei 2019ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, dan mengadili perkara inipada Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari RABU tanggal 17 JULI 2019, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh DWIANGGARAWATI

banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umumtersebut ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 12 Maret 2012 Nomor 24/Pid.Sus.K/2011/PNMdn, yangdimohonkan banding tersebut ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/AKTA.PID.SUS.K/ 2012/PN.MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Simanjuntak ;2Bahwa Ir.Albert Marpaung, M.Si adalah sebagai Kepala Badan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKKD)Kabupaten Toba Samosir, sedangkan Drs.Halomoan Simanjuntak adalah sebagaiKepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;Bahwa Nomor Perkara 23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn atas nama Terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si dengan Majelis, JONNY SITOHANG, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis,s HMUHAMMAD NUR, S.H., M.H. dan DENNYISKANDAR, S.H., Hakim Ad Hok Tipikor

Hakim Ad Hok Tipikor, masingmasing sebagai anggota ;Bahwa persidangan kedua Terdakwa tersebut, dijadwal pada hari yang bersamaan dengan pemeriksaan Terdakwa Ir. Albert Marpaung, M.Si terlebihdahulu, baru kemudian disusul dengan pemeriksaan Terdakwa Drs.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety SitiRochmat Setyawati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd. ttd.Dr.Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaHalaman 27 dari 77 halaman Putusan No. 62/G/2019/PTUNKPGMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telahdiputus oleh Pengadilan Tipikor

atas,jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidanaatau Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaerah ; 222222 onan nnn nn nn nnn nnn nnnBahwa setiap lembaga negara / pemerintah mempunyai peran,tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnyadengan pengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor mempunyai cakupanbidang atau materi wewenang untuk memeriksa dan memutusperkara perdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindakpidana korupsi), tetapi tidak mempunyai cakupan bidang ataumateri wewenang di bidang kepegawaian sehingga tidak mungkinHalaman 32 dari 77 halaman Putusan No. 62/G/2019/PTUNKPGPengadilan memutus perkara di bidang kepegawaian karenamemang bukan kewenangannya, apalagi sampai denganmemutuskan dalam

Bahkan Penggugat juga telah membuat suratpernyataan untuk itu ; Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat oprihatin danmemberikan simpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisiyang menimpa Penggugat dan kawankawan, karena sejak awalsesungguhnya Tergugat tidak ingin untuk mengambil keputusansesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telahmengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yangterkena kasus tipikor dengan mempertimbangkan

dan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ini, sesuaidengan fakta hukum secabagaimana telah diuraikan di atas adalah unsuredengan menyalahgunakan kekuasaannya, karena unsur tersebut yangdigunakan oleh Terdakwa sebagai alat (instrument) didalam melakukan deliksebagaaimana yang didakwakan kepadanya tersebut.Menimbang, bahwa mengenai' pengertian dari unsur denganmenyalahgunakan kekuasaannyasebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf eHalaman 76dari92Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgUU TIPIKOR

Dengan demikian, atas dasar doktrin ahli hukum tersebutdapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang ataukekuasaan sudah pasti merupakan perbuatan melawan hukum, namun setiapperbuatan melawan hukum belum tentu merupakan perbuatan penyalahgunaankekuasaan atau wewenang.ts Menimbang, bahwa mengenai pengertian kata memaksa seseorangmengingat UndangUndang TIPIKOR tidak memberikan penjelasan tentangpengertian unsure tersebut, maka untuk mengartikan unsur tersebut Majelissependapat dengan

Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuaidengan kehendaknya.Didalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang menjadi obyek perbuatan memaksatersebut bukan fisiknya, tetapi kKehendaknya (psychisnya), yaitu adanya rasa takut,perasaan tidak enak, dan lainnya.

Sesearang", dalam Pasal 12 e UU Tipikor, yang menjadiobyek perbuatanmemaksa tersebut bukan fsiknya, tetapi kehendaknya (psychisnya).Didalamperbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, didalamnya pasti ada arahyang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangandengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namunharusdipenuhinya.

(Adami Chazawi,Ibid. halaman 242)Bahwa dalam doktrin yang lainmengatakan bahwa yang dimaksud denganmemaksa seseorang dalam pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah suatu perbuatanyang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasatakut tersebut baik karena tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendangmaupun adanya tekanan psikis misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidakakan disusulkan naik pangkatnya (R.

PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG PUTUSANNomor : 99/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.1 Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa : Nama Lengkap : Drs. R. HIDAYAT MAKBUL, M.Si bin Alm. M.

Perpanjangan Penahanan Wakil KetuaPengadilan Negeri Tipikor Bandung sejaktanggal 18 September 2013 s.d 17 Oktober2013, jenis Penahanan Rutan ;4. Hakim Majelis Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 19 September 2013 s.d tanggal18 Oktober 2013 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan TipikorBandung sejak tanggal 19 Oktober 2013 s.dtanggal 17 Desember 2013 ;6.

Perpanjangan Penahanan ke. dari WakilKetua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 18 Desember 2013 s.d 16Januari 2014, jenis Penahanan Rutan ; Ts Perpanjangan Penahanan ke. 2 dari WakilKetua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 17 Januari 2014 s.d 15 Februari2013, jenis Penahanan Rutan ; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KARNAEN, SH.MH& YOSEPH LUTURYALI, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan DidiPrawirakusuma No.13.B.Kabupaten CianjurJawaBarat,berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.438/KP/SK/X/2013 dan No.439/KP/SK/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kls.1 Bandung tanggal 19 September 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ; Telah membaca Surat

Nomor : 293/KP/X/2013 tersebut, serta tanggapan/pendapatPenuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2013 tersebut, Majelis Hakim akan menentukansikap dengan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 29 Oktober 2013, yang amarnyasebagai berikut :MENGADILI:e Menyatakan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung berwenang untuk mengadili tindakpidana korupsi ;e Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;e Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.PDS04/CINJ/08/2013, tanggal 29

/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa padatanggal 08 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenerangkan, bahwa pada

SuryaJaya, S.H., M.Hum., sebagai Pembaca yang berpendapat:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex FactiPengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, Terdakwasebagai pemilik tanah yang tumpang tindin dengan masyarakat pemiliktanah lain, sekaligus bertindak sebagai kuasa dari beberapa pemilik

tanahyang lainnya bermasalah mempunyai kedudukan sebagai orang perorangansebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor.

Berhubung karena tidak adahasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh badan pemeriksaan keuangan yang mempunyai legalitas dan otoritaskewenangan maka Ketua Majelis akan memperhitungkan kerugian pemiliklahan yang harus dibebankan kepada Terdakwa SAPLI; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo.

PERMA tentangUang Pengganti secara tegas menentukan bahwa pidana uang penggantidijatunkan terhadap Terdakwa yang memperoleh harta kekayaan dari tindakpidana korupsi; Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memperoleh hartakekayaan dari tindak pidana korupsi sehingga harus dirampas dandikembalikan kepada negara; Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 ayat (1) huruf UU Tipikor, Terdakwa tidak dapat

Menguatkan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMataram Nomor 40/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR, tanggal 16 Maret 2016,yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengantanggal 4 November 2019;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.PENGADILAN TINGGI tersebut :Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 22 Oktober 2019 Nomor 238/PID/2019/PT BNA, serta berkas perkarahalaman 1 Perkara Nomor 238/Pid/2019/PT BNAPengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Ksp tanggal 20Mei 2019 dan suratsurat

., M.H. masingmasing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Nomor : 10/Pen.Pdt/2017/PT.BNAtanggal 16 Pebruari 2017 dan putusan tersebut diucapkanHalaman 10 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNAdalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Nur Afifah,S.H.

No 237/Pdt.G/2020/PA.Stbputusan Majelis Hakim Nomor 953/Pdt G/2018/PA.Stob 6 September 2018(Copy Putusan Majelis Hakim PA Stabat (terlampir), namun karenapemohon tidak memiliki Kemampuan untuk membayar seluruh jumlah biayayang telah ditetapkan maka ikrar talak sampai sekarang belum dapatdilakSanakan, mengingat Pemohon adalah mantan Narapidana Tipikor yangsaat ini sudah tidak memiliki pekerjaan/penghasilan lagi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, Pemohon merasakehidupan rumah tangga Pemohon dan

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwaadalah perbuatan yang dapat membahayakan maut.Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dapat membahayakan maut bagisaksi korban, oleh karena itu kami berpendapat perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa adalah penganiayaan yang mengakibatkan lukaluka berat,sebagaimana dimaksud dalam tuntutan kami yaitu melanggar pasal 351ayat (2) KUHP.Berdasarkan alasanalasan sebagaimana kami kemukakan di atas, dengan inikami mohon kiranya Pengadilan Tinggi/Tipikor

Rp 6.000, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh2. Redaksi ......... Rp 5.000, Panitera.Be LOBES i swsrmass x Rp 3.000,4. Biaya proses .....Rp136.000,Jumlah ......... Rp. 150.000,H.SAID SALEM, SH.MHATIM ANANN TAT ANNE AN A ANHal 11 Putusan No.89/Pdt/2014/PT.BNA