2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang29Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndang Undang Hukum Pidana .

ZUKHAIRI, MM BinGAFURI ARSYAD, telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentangPerubahan atas UndangUndang No.3! Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP.222eeeeeoeenneeneee2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Ir. H.

2 ayat ( 1 ) jo.

Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1KUHP;n Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidaritasmaka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair apabilatidak terbukti dilanjutkan dengan dakwaan subsidair,akan tetapi bila terbukti makadakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, untuk dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat( 1 ) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RInomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP serta berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan ; n Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilaibahwa alasanalasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam

2 Ayat (1) Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidakperlu dibuktikan lagi ; Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depanpersidangan Penuntut Umum berkeyakinan dakwaan yang terbukti secara sahdan meyakinkan adalah dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RINo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun

Pasal 55 ayat (1), jo Pasal 64 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa dakwaan primair para terdakwa diduga melakukanperbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut;1. Setiap orang. ;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah oleh UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana ;Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta mempertimbangkan

UDIN tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.Membebaskan terdakwa YAYAT. S Bin S.

UDIN daridakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18(1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menyatakan terdakwa YAYAT. S Bin S.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan. Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;SUBSIDAIR: Melanggar Pasal 3 Jo.

Begitu juga apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan seterusnyatidak perlu lagi dibuktikan ;Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

MASDUKI, saksi MARGELAP, saksiHASAN SAMSURI dan saksi AGUS AFANDI Alias AGUS GUNDUL untukalokasi bulan Juni, Juli, Agustus, September Tahun 2012 dan raskin alokasi ke13, dalam hal ini negara dirugikan sebesar Rp190.717.500,00 (seratussembilan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat(1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa HENKI NOVALIDIANTA BIN HAFANDI sebagaiSatker Raskin Perum Bulog Sub Divre Madura bersamasama dengan saksiBADRI MUNIR BIN H.

Menyatakan Terdakwa HENKI NOVALIDIANTA BIN HAFANDI bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi Secara bersamasama, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaanPRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1)KUHP, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa HENKI NOVALIDIANTA BINHAFANDI berupa pidana penjara selama : 4 (EMPAT) TAHUN,dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan DENDA sebesar :Hal. 32 dari 48 hal.

No. 1354 K/PID.SUS/2017Halhal yang memberatkan : Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasankorupsi;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo.

Jumlah pembayaran yang seharusnya sesuai dengan Perhitungan Tim Teknis/Ahli Dinas pekerjaan Umum Rp542 Jumlah kelebihan pembayaran PPN yang telah dipungut Bendahara Umum Daerah Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atau setidaktidaknya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sekitar jumlahitu. a Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

REG.PERKARA : PDS04/RND/06/2014 tanggal 12 September 2014 yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa JUNUS FANGGIDAE, SE, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah *melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana35dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001jo.

Jaksa PenuntutUmum menyimpulkan dengan tegas bahwa perbuatan Terdakwa adalah Primermelanggar Pasal 2 ayat (1 ) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah dirubahdengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;3 Sesuai dengan dengan dakwaan jaksa yang disusun secara subsideritas dan dalamtuntutannya jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RINo. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidanasebagaimana dalam dakwaan

Menyatakan terdakwa ENNY KUSUMAWATI BintSOEKOESWOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmenyuruh melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 60 dari 94 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PT SMGTindak Pidana Korupsi, jo.

Menyatakan Terdakwa ENNY KUSUMAWATI bintiSOEKOESWOKO tidak terbukti bersalah serta tidak terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsiyaitu telah melakukan, menyuruh melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1)Jo.

OlehKarena itu fakta ini ditambahkan sebagai fakta yang meringankan di tingkatbanding dengan tentunya tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1)jo.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana dakwaan primair ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIYONO Bin SULAIMANberupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesarRp.500.000.000,.

suratsurat bukti,salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 17 DESEMBER 2012 Nomor 83/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., memori banding yang diajukan PenasihatHukum Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangsependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor PengadilanNegeri Semarang bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehinggapertimbanganpertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil aliholeh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasandan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang 17 DESEMBER 2012 Nomor 83/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkanterdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, makakepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatperadilan ; Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

YUSUF TOJIRI Bin SUDIA bersamadengan Terdakwa II JAJA Bin MAKSUM sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa M.

YUSUF TOJIRI Bin SUDIA dan Terdakwa IIJAJA Bin MAKSUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;2.

pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan paraTerdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya berdasarkan pasal 242KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahananpatutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani pula untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasalpasal dari Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturanperundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;Halaman 35 dari 36, Perkara Nomor 16/TIPIKOR/2018/PTBag.MENGADILI1.

Saksi PURWO JATMIKO sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang R.I. Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan.Menimbang, bahwa Terdakwa TERRY HERDIAWAN didakwa melakukan tindakpidana :KESATUPRIMAIR :Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

Keuangan Desa Bekasebesar Rp.168.101.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta seartus saturibu rupiah)atau sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang Laporan HasilHalaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT PALPerhitungan KerugianNegara oleh Auditor BPKP Perwakilan SulawesiTengah Nomor : SR2/PW19/5/2018 tanggal 18 April 2018;Perbuatan terdakwa MARGASATWA tersebut diatas diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Subsidair melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalahSubsidaritas Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu) akanmempertimbangkan Dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum sebagaimanadiatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Sehingga Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat bahwa dana tersebut tidak menambahkekayaan terdakwa secara signifikan. dengan demikian unsur kedua dalamDakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam DakwaanPertama Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHalaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT PALdan ditambah dengan Undang Undang Nomor

. / 5Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RINo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RINo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa SOBUR BIN ASMUNI, dalamkapasitasnya selaku Kepala Desa Kencana Harapan, padatanggal 27 November 2007 sampai dengan tanggal O07 Januari2008 atau setidak tidaknya sekitar waktu tersebut dalamtahun 2007 sampai dengan tahun

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1)jo.

;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPrimair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis tanggal 17 Juli 2013terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut telahterdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dimana Anggota MajelisHakim

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PasalHal. 41 dari 50 hal. Put.

Jeremias David HKaiba,ST dan Andy Joko Prasetyo telah memperkaya diri Fransiskus XaveriusSasanto selaku Direktur CV PUTRA JAYA atau orang lain atau suatu Korporasidan mengakibatkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmimengalami kerugian sebesar Rp.2.830.635.454, (dua miliard delapan ratus tigapuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empatrupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan Terdakwa DAVID MAINATU sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2)dan Ayat (3) Undangundang RI Nomor.31 Tahun 1999 sebagiaman telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa DAVID MAINATU selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagai Staf pada Subdin Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmiberdasarkan SK Bupati Kabupaten Sarmi nomor SK.813.2123 tanggal 14 Agustus2005, pada suatu hari dan jam yang

Penuntut Umum dengan tuntutanhukum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa DAVID MAINATU terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni perbuatan Setiaporang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID MAINATU berupa pidanapenjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

di luar daridokumen lelang dan kontrak kerja yang sudah ada, sehingga telahmenyebabkan keugian bagi Negara yakni sebesar Rp139.775.000,00(seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)serta memperkaya saksi Syamsul Bahri Rp3.150.000,00 (selisih pemberianSyamsul Bahri ke Fikri Tani) dengan total kerugian Negara yaituRp52.925.000,00 (Lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima riburupiah);Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidanapenjara dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 TahunHal. 4 dari 22 hal.

SIDIK Terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan telah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimanadimaksudkan dalam pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Hal. 10 dari 22 hal. Put.

usaha = jual beli ikan ;Akibat dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukumoleh ia terdakwa tersebut diatas, telah merugikankeuangan negara dalam hal ini Kantor Pos Tangerang15000 sebesar Rp. 1.809.871.100, (satu milyar delapanratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribuseratus rupiah) sesuai dengan hasil audit internalkantor perwakilan SPI Regional II Jakarta tanggal 2Maret 2007 atau sekitar jumlah tersebut i Bahwa perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimanayangtelah dirubah dan ditambah dengan Undang undangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan JaksaPenuntut Umum tertanggal 08 Nopember 2007, Nomor : REG.PERKNOMOR : PDS03/07/2007, Terdakwa telah dituntut sebagaiberikutMenyatakan Terdakwa EMAN SULAEMAN bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang undang Nomor 21 Tahun 2001 tentangPemberantasan Korupsi Jo.

cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sebesar ' Rp.7.351.113.878,33 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratustiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma tiga puluhtiga rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa TengahNomor : LHA1453/PW1 1/5/2008, tanggal 30 Mei 2008 ;Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2449 K/Pid.Sus/2012Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Lanto Pallawa, MP sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Ir. Lanto Pallawa, MP bersamasama dengan H.

Andi Sirajuddin, SP.karena semua kegiatan pekerjaan termasuk telah menandatanganidokumendokumen yang menjadi dasar pencairan dana mulai dari terminpertama sampai termin ketiga tersebut di atas, sehingga harusbertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil sebagaimanadimaksud Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;Hal. 21 dari 24 hal. Put.

ROHAEDI telah bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaanKesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2698 K/Pid.Sus/20172. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir.

tujuh ratus lima puluh jutarupiah) atas 5 % pencairan DAK yang diterima oleh 70 (tujuh puluh)sekolah se Kota Probolinggo mengakibatkan kerugian negara seluruhnyasejumlah Rp.1.684.678.988,34 (satu milyar enam ratus delapan puluhempat juta enam ratus tujun puluh delapan ribu sembilan ratus delapanpuluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) sebagaimana AUDIT BPKPDEPUTI INVESTIGASI jakarta nomor SR 372 / D6 / 01 /2015 tanggal 3Juni 2015;Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesianomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaiamana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangRepublik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

tanggal 14 Desember 2015, yang pada pokoknyamenyatakan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakimmemutuskan:Menyatakan terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO tidak terpenuhi bersalahsecara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana secara melawanHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PT SBYhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umummelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP dan oleh karena itu meminta kepada majelis hakim untuk membebaskanterdakwa dari dakwaan primer penuntut umum;Menyatakan terdakwa AHMAD NAPON WIBOWO terpenuhi bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

ADAM ARDJAD LAMARAUNA ataukepentingan orang lain ;e Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikankeuangan Negara atau Keuangan Daerah PemerintahKabupaten Donggala sejumlah Rp. 8.352.930.950,00(delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilanratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)atau sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

sehingga akibatperbuatan Terdakwa yang membantu mengambil danmenandatangani kuitansikuitansi sebagai buktipengeluaran dana dari Kas Daerah KabupatenDonggala tersebut, telah merugikan kKeuangan Negaraatau keuangan Daerah Pemerintah KabupatenDonggala sejumlah Rp. 8.352.930.950,00 (delapanmilyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tigapuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atausekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke1 Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP ;SUBSIDAIR :Hal. 17 dari 41 hal.