Ditemukan 13551 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal palal pasau pasla
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-12-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 197/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA,SH
Terdakwa:
H. M. NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM.
133 — 68
  • NUR KHOLIS Bin NAILUL MAROM sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;SUBSIDAIR :wonnnnn= Bahwa ia terdakwa H. M.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 25 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. HADI SUHARTO, M.Si. Bin SOMO ATMOJO Diwakili Oleh : SYAMSUL ARIFIN SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KURNIAWAN ANDY NUGROHO, SH. MH.
134 — 113
  • BINWONGSOREJO .Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-08-2013 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 978 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — Drs. HENRY DEVY SOETANTO
129 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah Kota Bitung yaitu sebesarRp483.681.000, (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapanpuluh satu ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;SUBSIDER :Bahwa ia Terdakwa Drs.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-12-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 43/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 11 Februari 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RAHMAN FIRDAUS
Terbanding/Terdakwa : Ahmad Kuncoro SE MBa
102 — 60
  • OKCM) Nomor : LHAI9641/PW10/5/2009 tanggal 22 Desember 2009; Perbuatan Terdakwa ACHMAD KUNTJORO, SE, MBA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; SubsidiairBahwa terdakwa ACHMAD KUNTJORO, SE, MBA selaku DirekturKeuangan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 23-11-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA
Tanggal 14 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIKI GUSWANDRI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD ARIS Bin Alm. ZAINUDDIN JALIL Diwakili Oleh : Hendrawan Sofyan,SH.,MH.
168 — 72
  • diajukan dalam tenggang waktu dan menurutCaracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingtertanggal 17 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :A.Bahwa di dalam pertimbangannya (putusan Nomor :12/Pid.SusTPK/2020/PN.Bna) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBanda Aceh mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umumsebagaimana diatur dalam Pasal
    2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 28 Mei 2013 — SUJADI ;
72 — 26
  • Register Perkara : PDS01/ KNYAR/ Ft.1/ 01/ 2013,atas nama Terdakwa SUJADI ;Berkas perkara atas nama Terdakwa SUJADI ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan ahli serta Keterangan Terdakwa ;Telah melihat dan memeriksa surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan padatanggal 16 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan Primair dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2481 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Mei 2016 — H.Dasni Yuzar,S.H,M.M Bin Muhammad Daud
120 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2481 K/Pid.Sus/2015pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umummelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — H. YET DIMYATI, SE.MM
60 — 14
  • Yet Dimyati, SE, MM merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H. Pidana.Subsidair :SanSeRene Bahwa terdakwa H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-07-2009 — Upload : 20-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/PID.SUS/2009
Tanggal 22 Juli 2009 — Drs. H.A. MUTTAQIEN, SH., MSi Bin CARMA HAERUDIN
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2009 yang memperbaiki putusanPengadilan Negeri Garut No. 404/Pid.B/2008/PN.Grt tanggal 13 Februari 2009 tidakdapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi : Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalahserta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilandibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 22-11-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M.RIZA KUMALA HASAN,SH,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin ARISMAN
197 — 59
  • dipertimbangkan dandiuraikan sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Subsidair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-03-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2211 K/PID.SUS/2014
Tanggal 9 Maret 2015 — TRIMAN ADY, ST;
76 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa TRIMAN ADY, ST, terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi",sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan pertama;2.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 12 Oktober 2016 — ELIASER NORO, ST
57 — 60
  • Menyatakan terdakwa ELIASER NORO,ST tidak terbukti bersalahmelakukan tindap pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU41RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, Jo.Pasal 65 KUHP sebagaimana dalamDakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa ELIASER NORO,ST. dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 51/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 17 Desember 2018 — HARIANTO PARRUNG , ST alias HARRY
124 — 82
  • Ribu TujuhPuluh Sembilan Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan NegaraBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanSulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PembangunanJalan Poros dan Jembatan PangalaAwan Tahun Anggaran 2014 padaDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja UtaraNomor: SR445/PW21/5/2016 tanggal 20 Juni 2016.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
    2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUH PidanaSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa HARIANTO PARRUNG, ST als HARRY selakupelaksana/ pengendali operasional PT. RIANTINESA pada saat pekerjaanpembangunan jalan poros dan Jembatan Pangala awan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1675 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 September 2017 — RICHARD NAINGGOLAN, S.Sos alias RICARD bin J. NAINGGOLAN
119 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekadmemberantas tindak pidana korupsi di tanah air;Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal
    2 Ayat (1) jo.
    Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang NomorHal. 101 dari 118 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-11-2009 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/PID.SUS/2009
Tanggal 25 Nopember 2009 — Drs. BAMBANG TRIATMADI
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bambang Triatmaditelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.Bambang Triatmadi dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan dengan perintah untuk segeraditahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-08-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1022 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 80/PID.SUS.K/2013/PN.Mdntanggal 11 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal
    2 Ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana82Korupsi jo.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-10-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 11/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 4 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JOHN SIMBOLON Diwakili Oleh : Jefri Parnanda A.simbolon SH
351 — 111
  • Menyatakan Terdakwa JOHN SIMBOLON ierbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMASAMA sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UUNo. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 20-07-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PN SANGGAU Nomor 62/Pid.B/2011/PN.SGU
Tanggal 20 Juli 2011 — Pidana -. YANSEN AKUN EFFENDY, SH., M.Si., MH
302 — 30
  • MHdalam keserta harkat dan martMH dan keluargMembebankan biuntutan pidana dari Penuntut Umumum telah mengajukan nota pembelaanyang pada pokokn sebagai berikutTerdakw SEN AKUN EFFENDY, SH,M.Si, MH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar : Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,ayat (2), (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20tahun 2001 tentang perubahan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-11-2015 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN Gto
Tanggal 18 Nopember 2015 — - HOGA YUSUF WULKY
124 — 51
  • Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwatosebesar Rp. 145.821.000, (seratus empat puluh lima juta delapan ratus duapuluh satu ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa Hoga Yusuf Wulky tersebut di atas sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat(3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1811 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko ; AMANDEKA AMIR,S.Sos Bin AMIR HAMZAH;
165 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Utama Motor Bengkulu sehinggamengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 228.253.154.58 (duaratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluhempat koma lima puluh delapan rupiah);Atau setidaktidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.Hal.11 dari 65 hal.Put.No.1811 K/Pid.Sus/2011 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana