Keberatan Nomor KEP29/WPJ.10/BD.0402/2002 tertanggal 2 April 2002tersebut, telah kami ajukan permohonan bandingke Pengadilan Pajak di Jakarta dan telah diputusTidak Dapat Diterima dengan Putusan PengadilanPajak Nomor PUTOO109/PP/M.I/17/2002 tanpamelalui Ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37ayat (1) UndangUndang No 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak ;Tuntutan yang kami ajukan dalam surat bandingkami mengenai PPNBM tahun 1997 adalah karenaadanya koreksi pemeriksa yang sebagian besardidasarkan pada perhitungan

Pemeriksa Pajak menafsirkan jenis Radio CassetteRecorder/Player serta Karaoke dianggap masukdalam kelompok HS.No.8520xxxx (Pesawat perekam pita magnetic dan perekam suara lainnya,disatukan atau tidak dengan alat reproduksisuara) yang masih termasuk dalam kelompok barangmewah ;Sebagai akibat dari cara perhitungan yang dilakKukan Oleh pemeriksa pajak tersebut, terjadipenambahan pajak yang harus dibayar sebesarRp.486.824.304, (empat ratus delapan puluh enamjuta delapan ratus dua puluh empat ribu tigaratus

Nomor 253 K/Pdt.SusPHI/2016Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan;Dengan demikian permintaan ganti rugi materil dan immateriil sebagaimana yangdituntut oleh Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum jelas bukanmerupakan Perselisinan Hak sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPHI;Lebih jauh lagi Penggugat sama sekali tidak menjelaskan latar belakang, faktamaupun dasar hukum pengajuan tuntutan ganti rugi immateriil, apalagi denganmendasarkan pada perhitungan mata uang asing (USD) terhadap

perhitungan"ganti rugi materil" yang justru nilainya jelas dalam mata uang rupiah.

Tergugat Rekonvensi selaku Senior Manajer Penjualan dan Pemasarantentunya sangat memahami dan mengetahui tata cara perhitungan suatuproyek.

Namun sayangnya, fakta hukum tersebut tidak berdasarkan buktibukti yang sah terkait dasar penentuan perhitungan gaji Termohon Kasasi(dahulu Penggugat) pada saat pensiun, yang justru menjadi kelalaian yangsangat fatal yang dilakukan oleh Judex Facti dalam mengambil keputusan.Tidak ada bukti maupun kesaksian yang dapat meneguhkan dalil TermohonHalaman 19 dari 31 hal. Put.

Lebih jauh lagiPemohon Kasasi dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya menyanggahkembali secara tegas proses dan hasil Anjuran di Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat menyangkut nilai gajiTermohon Kasasi pada saat pension, karena nilai tersebut akanmempengaruhi hasil perhitungan atas kompensasi PHK Termohon Kasasi;Berikut ini kami kutipkan dari Makalah Alat Bukti Pengakuan Dalam HukumAcara Perdata oleh Eman Suparman (Lektor Kepala Hukum Acara Perdatapada Fakultas

dari pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telah menerimaSKPKB PPh Badan Nomor: 00004/206/06/052/08 tanggal 24 Maret 2008 dengan jumlahyang masih harus dibayar sebesar Rp.11.161.990.108,00;Bahwa dari jumlah tersebut, selanjutnya Pemohon Banding telah membayar denganmenggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp.5.090.161.546,00 pada tanggal 3Nopember 2008 dan Surat Setoran Pajak sebesar Rp.500.000.000,00 pada tanggal 10Desember 2008;Bahwa berikut ini Pemohon Banding sajikan persandingan antara perhitungan

Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dalam penulisan,dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;b. Lengkap adalah memuat semua unsurunsur yang berkaitan dengan obyekpajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam SuratPemberitahuan;c. Jelas adalah melaporkan asalusul atau sumber dari objek pajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;6.7.

Maligi Il Lot C 4B, KarawangJawa Barat, danpajaknya dihitung kembali sebagaimana perhitungan di atas;adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat :1.

Rp 107.709.202 Bahwa setelah Pemohon Banding teliti antara perhitungan Surat KeputusanKeberatan Terbanding dibandingkan dengan permohonan keberatan PPN masaApril 2008 Pemohon Banding terdapat koreksikoreksi sebagai berikut: Uraian Perhitungan Menurut Koreksi YangSa ie Permohonan Selisih Objek PPNa oo, Surat Keberatan disetujui Tidak disetujui Yang dimohonWajib PajakBesar(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 271/B/PK/PJK/2016 Penyerahan BKP: Eksport BKP yg PPN dipungut

sendiri BKP yg PPN dibebaskanNumlah penyerahan BKP ..Perhitungan PPN PPN Keluaran harus dipungut+ Dikurangi: PPN Masukan PPN dibayar sendiriDikompensasikan bulan berikutPPN Kurang BayarBunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUP PPN yg masih harus dibayar025.314.002.6860016.770.040.1860(2) (3)08.543.962.500008.543.962.5000016.770.040.1860 25.314.002.68616.770.040.1868.543.962.5008.543.962.50016,770.040.186 2.531.400.269 1.677.004.019 854.396.250 Q 854.396.250 1.677.004.0193.197.442.436 3.588.790.438

Permasalahan PPN Jasa Giling ini adalah merupakan permasalahannasional yang dihadapi semua pabrik gula seluruh Indonesia yangmempunyai pola kemitraan dengan petani dan permasalahan ini masihdalam pembahasan Instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak);Bahwa Terhadap halhal tersebut di atas, maka koreksi Terbanding PPN JasaGiling tidak dapat Pemohon Banding setujui dan mohon agar Terbandingmembatalkan PPN Jasa Giling sebesar Rp.8.543.962.500,00;PPN Masukan Perhitungan Menurut Koreksi TerbandingUrai

Pajak Masukan yang dapat di perhitungkanJumlah perhitungan PPN kurang (lebih) Bayara. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya5. Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13(3) KUP6.

tersebut adalah kerjasama usaha kedua pihak (PG dan Petani)Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 271/B/PK/PJK/2016mulai dari penanaman sampai dengan proses penggilingan menjadi gulasehingga tidak ada penyerahan jasa giling dalam KSU ini; Dasar pengenaan PPN pada SE 10/PJ.51/1999 tanggal 26 Mei 1999bertentangan dengan UU PPN karena DPP PPN sesuai PP Nomor 50Tahun 1994 tentang dasar pengenaan pajak (DPP) PPN adalah 10% xHarga Jual atau Nilai Penggantian bukan sebagaimana SE10/PJ.51/1999 dengan perhitungan

ChevronPacific Indonesia;Bahwa sesungguhnya kewajiban pajak Pemohon Banding PPh Pasal 21adalah Rp 77.776.550,00 sesuai perhitungan yang dilakukan oleh KantorPelayanan Pajak Dumai Surat Nomor S123/WJP.02/KP.0504/2007 tanggal17 Februari 2007 dan bukan Rp 228.615.153,00 sehingga jelas terjadi lebihbayar;Bahwa terhadap pembayaran upah dan hakhak normatif Pemohon Bandingperiode Desember 1955 s/d November 2003 dikenakan aturan baru yaitu pada saatpembayaran 2007 Tahun Pajak 2007 adalah sudah sangat melukai

2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:e Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP169/WPJ.02/BD.0603/2008 tanggal 28 April2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan OrangPribadi Tahun Pajak 2007 Nomor 00001/505/07/ 212/08 tanggal 26 September 2008,atas nama : Lowisten Simanungkalit, NPWP : 08.135.198.3212.000, alamat :Komplek Prambanan Nomor 2 Bukit Jin, Dumai, sehingga perhitungan

Tahun 2003;Berdasarkan perhitungan di atas, Pajak Penghasilan Pasal 21 yangseharusnya dipotong atas penghasilan Pemohon Banding pada Tahun 2007sebesar Rp 268.651.692,00 hanya Rp 51.205.500,00.

Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara tidak didasarkan pada prinsip sebagaimana disebutkan dalam :a.

Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp5.392.959.152,00 (limaHal.22 dari 86 hal.

Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.Hal.33 dari 86 hal.

(lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluhsembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).Sebagaimana hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambidengan surat Nomor : SR3528/PW05/5/2012 Tanggal 11 September 2012Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang DukuJambi Tahun Anggaran2011.

Asli 1 (satu) Perhitungan volume profil bedasarkan PETA Final SoundingSpot : 4200 s/d 0.00 kemajuan fisik 100% Tanggal 14 Desember 2011konsultan PT. Multi Hexaguna Karya.Hal.47 dari 86 hal. Put.

DaftarPembayaran Uang KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Sekolah tentang penugasan Guru dalamkegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan danLampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang PembagianTugas Guru dalam proses belajar mengajar yang semestinyadijadikan acuan untuk perhitungan jumlah KJM setiap penerima;7.

Sidarmin Tetap, M.Pd pada tanggal 11 November 2014kembali mengirimkan Surat Nomor 800/1182/Dikbud/KK/2014yang ditujukan kepada Kepala BPKP Provinsi Bengkulu perihaldata perhitungan kelebihan jam mengajar dimana pada intinyasurat tersebut menyatakan bahwa data perhitungan KelebihanJam Mengajar (KJM) SD Negeri Wilayah UPTD Kaur UtaraTahun 2009 ternyata belum dapat dijadikan dasar bagi upayapengembalian dana yang dimaksud, sebab banyak guruguruyang sudah pindah diluar dari sekolah yang dimaksud, untuk

Nomor 1403 K/Pid.Sus/20151.4.Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis terkait siapa yangberhak mendapatkan dana KJM dan perhitungan KelebihanJam Mengajar. Hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksisaksi lainnya yaitu saksi Adrianto, saksi Mislan, saksi SidinTono dan saksi Harsisman, S.Pd Bin Cikdri.

Namun saksiAhmad Marzuki mengatakan bahwa Kasubag Dinas yaituRosnidja (digantikan saksi Laila Novitri Ristianawati) yangseharusnya membuat syaratsyarat tentang siapa yang berhakmendapatkan dana KJM dan perhitungan Kelebihan JamMengajar;Keseluruhan uraian di atas, menegaskan bahwa tidak ada satupun saksisaksi yang mengatakan atau menyebutkan bahwaPemohon Kasasi memiliki Kewenangan untuk melakukanverifikasi tentang siapa yang berhak mendapatkan dana KJMdan perhitungan kelebihan jam mengajar;Berdasarkan

SidarminTetap, M.Pd pada tanggal 11 November 2014 kembali mengirimkanSurat Nomor 800/1182/Dikbud/KK/2014 yang ditujukan kepada KepalaBPKP Provinsi Bengkulu perihal data perhitungan kelebihan jammengajar dimana pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa dataperhitungan kelebihan jam mengajar (KJM) SD Negeri Wilayah UPTDKaur Utara Tahun 2009 ternyata belum dapat dijadikan dasar bagi upayaHal. 78 dari 92 hal. Put.

Perjanjian Kredit ke1 yaitudengan bunga 25,2 %, per tahun yangdihitung dengan perhitungan bunga efektif dari jumlah hutang yangternyata dalam akta ini dan bilamana terjadi keterlambatan atas tidakdibayarnya bunga tersebut hutang dikenakan biaya keterlambatan sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) per hari bunga dan biaya keterlambatan manadapat ditagih dan harus dibayar sekaligus dan seketika itu juga .3.2.

Menurut perhitungan Tergugat total tunggakan Tergugat atas 5 perjanjiankredit kepada Penggugat adalah sekitar Rp. 350.000.000,. tanpa ada biayalainlain sebesar Rp. 75.000.000, yang tidak jelas peruntukannya. Namundemikian Tergugat tetap beritikad baik untuk membayar tunggakan hutangnyakepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, khusunyaaturan hukum mengenai koperasi.

Namun karena Penggugat yang tidakterbuka dengan menunjukkan print out angsuran pembeyaran hutang Tergugatdan hanya menujukkan jumlah total yang harus dibayar yang menurut Tergugatterlalu besar dan tidak sesuai dengan perhitungan Tergugat, sehingga antaraPenggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat nomor 8 adalah tidak benar danterlalu berlebihan.

90 hari dihitung sejak terdaftarnya perkara di PengadilanTata Usaha Negera bukan perhitungan pada tanggal gugatan yang dibuatoleh penggugat ; Jika kita memperhatikan pengakuan penggugat dalam gugatannyatentang tanggal diketahuinya keputusan tergugat yakni tanggal 3 Januari2020 dan tanggal pendaftaran tanggal 13 April 2020 ternyata ditemukanHalaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.

Tidak jelas kepentingan apa bagiPenggugat lalu mengajukan keberatan atas perhitungan suara PanitiaPemilinan Kepala Lembang Paku Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019tersebut padahal penggugat bukanlah peserta dari pemilihan KepalaLembang Paku.

Selanjutnyahasil perhitungan suara tersebut telah dilaporkan kepada Badan PerwakilanLembang Paku, Kecamatan Denpina Kabupaten Toraja Utara.

KemudianBPL Lembang Paku meneruskan hasil perhitungan tersebut kepada Bupati(Tergugat) untuk disahkan oleh Bupati Toraja Utara dan Bupatimengesahkan melalui Keputusan aquo sebagai Kepala Lembang Terpilih ;Bahwa selesainya Proses Pemilihan Kepala Lembang Paku, KecamatanDenpina Kabupaten Toraja Utara hingga pelantikannya, Pihak yang Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor : 38/G/2020/PTUN.

Ada berita acara siap menang, siap kalah ;Bahwa setelah perhitungan diumumkan tidak ada keberatan ;Bahwa ada berita acara perhitungan suara ;Bahwa ada 2 calon Kepala Lembang ;Bahwa hasil perhitungan ditandatangani oleh kedua calon dan tidak adakeberatan dari siapapun ;Bahwa saksi ada SK Bupati :Bahwa saksi pernah linat dan sebagai coordinator di lapangan ;Bahwa ada teknik computer ;Bahwa ada tim teknisi computer ;Bahwa saksi adalah tim teknis lapangan ;Bahwa jumlah DPT 446 orang ;Bahwa saksi lupa

No. 1127 K/Pid/2005Terdakwa tidak turut secara langsung dalam perhitungan AnggaranBiaya menyangkut harga borongan itu yang dalam hal ini dari pihakpemborong dilakukan/dihitung oleh Ir. Henry Panjaitan dan KompiAritonang selaku para pemodal yang berkepentingan dalamperhitungan itu karena menyangkut nasib dari Investasi Modalmereka ;Ir.

biaya Rp.415.000.000. yang disebutkansaksisaksi adalah berdasarkan fakta dan kebenarannya telah dibantaholeh Terdakwa sendiri";e Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalamperkara ini telah meragukan kebenaran keterangan saksi ahli sendiridalam melakukan perhitungan RAB tersebut, dan kemudian sebagaiorang awam, dalam dunia kontraktor Majelis Hakim telah melakukanperhitungan sendiri sepertinya menurut Majelis Hakim denganperhitungannya dalam pertimbangan putusan tersebut, perhitungan

atasRAB adalah perhitungan sederhana seperti yang dilakukan oleh "inanginang" dalam melakukan jual beli di Pasar Horas ;e Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli dalam perkara ini, ternyatabahwa dalam melakukan perhitungan atas RAB tersebut adalah harusdilakukan dengan standart perhitungan tersendiri yang lazimnya dapatdilakukan oleh seseorang yang ahli dalam bidang konstruksi ;e Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli di persidangan menerangkanbahwa : "Biaya terpakai untuk pembangunan sesuai

RAB yang cukup rumitdan menyatakan telah terjadi mark up dalam perkara ini hanyaberdasarkan perhitungan inanginang Pasar Horas sebagaimana telahdiuraikan Majelis dalam perkara ini dengan mengabaikan adanya Pajak,Faktor Resiko dan Overhead ;Bahwa seharusnya untuk dapat menetapkan telah terjadinya mark updalam perkara ini haruslah ditetapkan berdasarkan perhitungan standarttehnis bidang konstruksi, setidaktidaknya hal itu ditetapbkan olehseorang yang ahli untuk itu dari dan oleh karenanya dalam perkara

initidaklah terbukti telah terjadinya mark up yang didakwakan olehPenuntut Umum oleh karena saksi ahli yang diajukan dalam perkara inibelumlah dapat menetapkan secara pasti adanya mark up dan berapabesaran perhitungan mark up tersebut ;Bahwa di samping itu selain secara tidak professional menetapkanadanya besaran angka RAB yang di mark up, Majelis Hakim juga telahbersikap ambivalensi dengan menetapkan standart ganda dalammenilai pertanggungjawaban Ir.

kerugian negara harus ditentukansecara pasti berdasarkan analisis dan pengujian secara factual dan yuridis.Pendapat Ahli BPKP yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum yanghanya Aspek Administratif ansin (hanya sekedar perhitungan notanotatanpa melakukan kejian secara faktua) tidak dapat dijadikan pedomanyuridis untuk membuat kesimpulan telah terjadi kerugian Negara dalamperkara a quo.

Hal mana telah dipertimbangkan secara cermat oleh judexFactie Tingkat Pertama dalam putusan a quo pada halaman 199 alinea 3.Yang berbunyi sebagai berikut :"Menimbang bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalamrangka tata keuangan Negara yang bersifat administrative,sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Cq.Majelis Hakim adalah dalam kerangka yuridis, dan akan sampaipada kesimpulan yang dapat tidaknya sesorangdipertanggungjawabkan

M.Si, CA, CFE, CF rAdari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah melakukanHalaman 80 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.audit perhitungan kerugian keuangan negara serta Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatanPembangunan Gedung Serbaguna dilakukan dengan cara/metode menghitungpertanggungjawaban

kerugiankeuangan negara, sedangkan perhitungan kerugian keuangan negaradilakukan oleh Team Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraBarat;Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memperhatikanperhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14

yangdilakukan oleh BPKP;Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara padakegiatan lainnya pada dasarnya sama antara perhitungan yang dilakukan olehBPKP dengan perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,kecuali kerugian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDES TA 2018 yangmenurut BPKP kerugiannya sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sedangkan menurut perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sebesar Rp 45.500.000, (empat puluh lima juta

,Sehingga total uang sewa yang hams dibayar oleh Tergugat dalamRekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi sejak tahun 2010 sampaidengan gugatan rekonpensi ini diajukan adalah sebesar Rp. 154.312.000,(Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), nilaisewa mana sudah termasuk PPN sebesar 10%;Bahwa dengan perhitungan jangka waktu persidangan perkara a quoditingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Mahkamah Agung akanmemakan waktu cukup lama, sementara Tergugat dalam Rekonpensi

tetapmenempati rumah dinas a quo, maka sudah sepatutnya Tergugat dalamRekonpensi tetap dikenai kewajiban membayar uang sewa kepadaPenggugat dalam Rekonpensi dari tahun 2016 sampai dengan rumah dinas aquo dikosongkan, dengan perhitungan kenaikan uang sewa sebesar 10 %setiap tahunnya ;Bahwa gugatan dalam rekonpensi ini segala sesuatunya dilandasi oleh buktiyang cukup otentik, maka adalah wajar jika putusannya dapat dilaksanakanHalaman12dari35 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2014/PN.

Bdgsampai dengan rumah dinas a quo dikosongkan, dengan perhitungan kenaikanuang sewa sebesar 10 % setiap tahunnya ; Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ParaTergugat dalam Rekonpensi mengajukan upaya verzet, banding, kasasi danatau upayaupaya hukum lainnya ;DALAM KONPENSI!

BdgTergugat dalam Rekonpensi dikenai biaya sewa sejak tahun 2010 sampaidengan gugatan rekonpensi ini diajukan (tahun 2015), dengan perhitungan : Tahun 2010 Rp. 20.000.000, Tahun 2011 Rp. 22.000.000, Tahun 2012 Rp. 24.200.000.

Tahun 2013 Rp. 26.620.000, Tahun 2014 Rp. 29.282.000, Tahun 2015 Rp. 32.210.000,Sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh Tergugat dalamRekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi sejak tahun 2010 sampaidengan gugatan rekonpensi ini diajukan adalah sebesar Rp. 154.312.000, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), nilaisewa mana sudah termasuk PPN sebesar 10%;Bahwa dengan perhitungan jangka waktu persidangan perkara a quo ditingkatPengadilan Negeri sampai dengan tingkat

gambar, Pemadatan dengan Menggunakan Compactorserta Pembuatan Kavling, yang dimana yang dikerjakan HANYAPEMOTONGAN LAHAN DAN PEMBUANGAN yang dimana jika hanyaHalaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2020/PN Btmuntuk pekerjaan Pemotongan Lahan dengan biaya alat berat yangdimana diperlukannya beberapa alat sebagai berikut: Bulldozer denganbiaya sewa Rp 1.700.000,00/hari (total 28.7 Hari X Rp 1.700.000,00 =Rp 48.790.000,00), Excavator E 300B dengan sewa Rp 270.000,00perjam (dengan perhitungan

124 jam X Rp 270.000,00 = Rp33.480.000,00), Excavator Sk 07 dengan sewa Rp 150.000,00/Jam(dengan perhitungan 93 jam X Rp 150.000,00 = 13.950.000,00) danPenimbunan biasanya harga sebesar Rp 60.000,00/ Trip dengankapasitas Lorry 5 M, maka dengan ini telah terjadi kelebihanpembayaran yang dilakukan oleh Pengggugat sebesar Rp 58.000,00/tripnya dengan total kelebihan (16.310 Trip X Rp 58.000,00) sebesar Rp945.980.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratusdelapan puluh ribu rupiah), Rp

pekerjaan pemadatan lahan; Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada kedua butirdiatas, dengan Penggugat tidak kunjung memberikan gambar teknis /site plan/pemetaan pembuatan kavliing dan gambar elevasi kepadaTergugat, dan kini Tergugat dihadapkan dengan permasalahan hukumini;Maka sudah sepatutnya untuk Tergugat dinyatakan tidak atau belumdapat dinyatakan melakukan wanprestasi, dengan sebab perintah(pekerjaan) itu belum diberikan secara jelas oleh Penggugat kepadaTergugat; Bahwa Tergugat membantah perhitungan

kelebihan bayar yangdikemukakan Penggugat dalam poin 11 dan poin 12 Gugatannya.Formulasi perhitungan kerugian kelebihan bayar yang dikemukakanoleh Penggugat dengan total sebesar Rp. 849.760.000, (delapanratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);bukan merupakan kalkulasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian;Oleh karenanya, sudah sepatutnya perhitungan kelebihan bayartersebut adalah merupakan perhitungan sepihak yang tidak memilikikekuatan hukum mengikat, sehingga tidak

124 jam X Rp 270.000,00 = Rp33.480.000,00), Excavator Sk 07 dengan sewa Rp 150.000,00/Jam(dengan perhitungan 93 jam X Rp 150.000,00 = 13.950.000,00) danPenimbunan biasanya harga sebesar Rp 60.000,00/ Trip dengankapasitas Lorry 5 M*, maka dengan ini telah terjadi kelebihanpembayaran yang dilakukan oleh Pengggugat sebesar Rp 58.000,00/tripnya dengan total kelebihan (16.310 Trip X Rp 58.000,00) sebesar Rp945.980.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratusHalaman 30 dari 38 Putusan Perdata

Perhitungan limit lelang terlalu rendah, tidak mendasarkan perhitungan appricialyang independent.Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN Kds14.15. Tergugat telah memblokir Rekening Nomor : 1.1.009061 atas nama Ulin Nuha /Penggugat Para Penggugat tidak pernah menerima salinan Surat Perjanjian Kredit yangdibuat dengan Tergugat di hadapan Tergugat II.

ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Tergugat III nampak jelashanya bertujuan menutup hutang Para Penggugat tanoa memperdulikan hargasebenarnya ( Nilai Pasar / minimal Nilai Likuidasi ) sehingga sangat merugikan ParaPenggugat.Bahwa Tergugat dalam menentukan nilai limit lelang sangat rendah serta tidakmendasarkan perhitungan apricial yang akurat dan Independen (agar tercapai hargayang berkeadilan bagi Para Penggugat dan Tergugat

Perhitungan limit lelang terlalu rendah tidak mendasarkan perhitungan appricialyang independen .ternyata tidak pernah ada survey oleh team penilai . Memblokir Rekening Nomor : 1.1.009061 atas nama Ulin Nuha / Penggugat sehingga tidak dapat melakukan transaksi padahal masih terdapat sisatabungan.

Kewajibanyang harus dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :Pinjaman A/n : Ulin HuhaNo Pinjaman : 10011011000032955Pokok : 299.992.000,Bunga > 61.893.333,Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pat.G/2020/PN KdsDenda > 93.435.361, 455.320.694Pinalty : 44.000.000,Total Kewajiban bayar : 499.320.694,Sehingga sampai dengan perhitungan tersebut diatas Para Penggugat masihmenunggak angsuran ....... bulan dan belum melakukan kewajiban pembayaransepenuhnya kepada Tergugat ;Bahwa

Kewajibanyang harus dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut : Pinjama A/n : Ulin HuhaNo Pinjaman : 10031011000033514Pokok : 268.750.000,Bunga : 47.190.000,Denda > 65.969.422., 381.909.422Pinalty : 33.000.000,Total Kewajiban bayar : 499.320.694,Sehingga sampai dengan perhitungan tersebut diatas Para Penggugat masihmenunggak angsuran ....... bulan dan belum melakukan kewajiban pembayaransepenuhnya kepada Tergugat ;Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 9 ,10 dan 11yang

Bahwa atas permohonan tagihan dari Penggugat, Tergugat dengan suratnyatertanggal 3 Oktober 2013, menyatakan akan membayar Angsuran ke1dengan perhitungan :Angsuran Ke1 : 25% x Rp. 33.833.700.000, ..............68 Rp.8.458.425.000,Pengembalian uang muka 25% x Rp. 6.486.940.000, ....... =Rp.1.621.735.000, Angsuran Ke1 yang dibayar Tergugat kepada Penggugat ...

Pts.pdt.No.404/Pdt/2015/PT SMG24.Bahwa adapun perhitungan sisa pembayaran yang belum dibayar Tergugatkepada Penggugat atas volume pekerjaan 91,9841% yang disepakatitersebut adalah sebagai berikut :a. Nilai Proyek Pekerjaan sesuai Kontrak jo. Addendum Rp.33.833.700.000, (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga jutatujuh ratus ribu rupiah) ;b. Pembayaran yang seharusnya untuk Angsuran ke4 dan Angsuran ke5sesuai kontrak jo.

Pihak Kedua akan melakukan penagihan sisa pembayaran sesuaiprogress phisik hasil perhitungan PT.

dimaksud adalah penetapan berdasarkanPasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeananyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 yangketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untukperhitungan Bea Masuk.bahwa Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 dengantentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 menyatakan:Nilai pabean untuk perhitungan

bea masuk adalah nilai transaksi daribarang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri KeuanganNomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabeanuntuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:Pasal 2I.

atau dataobjektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabeanyang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut.bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yangwajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Beadan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentangNilai Pabean untuk perhitungan

Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16ayat (2) UndangUndang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006.bahwa Terbanding menyerahkan LPPNP kepada Majelis.bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwapenetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabeanuntuk perhitungan

Bahwa berdasarkan perhitungan Para penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena dalam perjanjian Positaangka 1 gugatan jelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulanterhitung mulai pada tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan 5 Agustus2016 tetapi oleh Tergugat dalam Perubahan perjanjian kredit yangtersebut pada Posita angka 2 gugatan justru tidak diperpanjang malahjangka waktunya diperpendek menjadi 36 (tiga puluh enam) bulanterhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan

Bahwa dengan adanya perhitungan yang tidak jelas antara ParaPenggugat dengan Tergugat maka Para Penggugat menurut hukummerasa dirugikan, dan tidak adanya kepastian jangka waktu yang harusdipedomani oleh Para Penggugat kepada Tergugat , oleh karena ituPara Penggugat minta secara tegas kepada Tergugat agar menjelaskanyang dimaksud Restrukturisasi/ perpanjangan jangka waktu dalamkenyataan malah diperpendek jangka waktunya dalam Perubahanperjanjian kredit pada posita angka 2 gugatan;.

Bahwa Tergugat dengan bantuan Tergugat II akan menjual melaluilelang benda yang menjadi obyek sengketa Posita angka 3 gugatansenilai Rp299.200.000,00 padahal jumlah hutang Para Penggugatkepada Tergugat belumlah jelas kepastian karena perhitungan yangdiberikan oleh Tergugat tidak cocok jumlahnya dihitung secara manualoleh Para Penggugat;.

No.462 K/Pat/2015Berdasarkan posita Para Penggugat angka 4 halaman 2 dan angka 15halaman 5 Gugatan berbunyi sebagai berikut:angka 4:"Bahwa berdasarkan perhitungan Para Penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena dalam perjanjian Positaangka jelasjelas jangka waktu kredit selama 60 bulan mulai tanggal 05Agustus 2011 sampai dengan 05 Agustus 2016. dst"Angka 15:Bahwa perbuatan Tergugat dengan bantuan Tergugat II menjual lelangObjek Sengketa sebelum berakhirnya jangka waktu kredit

Kabupaten Maros;Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu)orang anak;Bahwa saksi mengatahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsejak bulan Februari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran.Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdi sebabkan karena Tergugat suka marahmarah dan berkata kasarbahkan pernah memukul badan Penggugat selain itu sifat Tergugatyang perhitungan

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 yanglalu sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marahmarah dan berkata kasar bahkan pernah memukul badan Penggugat selainitu sifat Tergugat yang perhitungan persoalan uang belanja;4.

satupersatu dengan mengaitkan faktafakta yang terjadi dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandangtelah memenuhi unsurunsur terjadinya Suatu perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang disebabkan karenaTergugat suka marahmarah dan berkata kasar bahkan pernah memukulbadan Penggugat selain itu sifat Tergugat yang perhitungan

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatawalnya rukunrukun saja, namun sejak tahun 2013 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan antara lain:Tergugat Perhitungan dalam hal nafkah, dikarenakan penghasilan Tergugatdinikmati Tergugat sendiri, sehingga membuat Tergugat tidak bisamemberikan nafkah secara layak untuk Penggugat, hal tersebut membuatPenggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan seharihari;3.

tertutup untuk umum, hal tersebut Ssesuaiketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ceraiadalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyarukunrukun saja selama tahun 2013, namun setelah itu dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat teruS menerus terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Tergugat Perhitungan

dalildalilgugatan Penggugat, Majelis menemukan faktafakta yuridis sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan BukuNikah Nomor 170/15/X1/2000 Tanggal 16 November 2000 dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan HarualKabupaten Tabalong dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatbelum dikaruniai anak / telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerusterjadi pertengkaran disebabkan Tergugat Perhitungan

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karenaTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dengansikapnya yang pelit dan perhitungan dalam memberikan uang belanjakepada Penggugat, Penggugat sering menggunakan uang hasil kerjaTergugat untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan dariPenggugat dan apabila ditegur Tergugat tidak pernah menghiraukanPenggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihari dan biayasekolanh anakanak Penggugat harus bekerja apa saja yang

Muhammad Tohari, lakilaki, umur 15 tahun, sekarang keduanyatinggal bersama dengan Penggugat;e Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugatsejak bulan Oktober 2015 sering terjadi perselisihan danpertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaikepala keluarga, dengan sikapnya yang pelit dan perhitungan dalammemberikan uang belanja kepada Penggugat, Penggugat seringmenggunakan uang hasil kerja Tergugat untuk kepentingan pribadiTergugat tanpa sepengeetahuan dari Penggugat