masih kosong tahun 20102 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Bendaharabulan Januari tahun 2010 s/d Juni tahun 2010Dikembalikan kepada Pemda Sarolagun Cq.Badan BPMPD Kab.Sarolangun.Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini agar memutuskan:1Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah13dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwan Primer;2 Menyatakan bahwa Terdakwa, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan subsidair Pasal 3 jo pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun

sembilan puluh sembilan jutalima ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah)tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, apakahTerdakwa telah dapat dinyatakan bersalah berdasarkan Dakwaan dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa adapun susunan dakwaan diajukan Penuntut Umumkepada Terdakwa adalah sebagai berikut:Primair : bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidanaberdasarkan ketentuan ancaman pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;Subsidair : bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidanaberdasarkan ketentuan ancaman pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20Tahun 2001

SECARA BERSAMASAMA SEBAGAI SUATU PERBUATAN YANGDILANJUTKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanpertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat(2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada bentuk surat dakwaan PenuntutUmum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndangNomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

pidanapenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan palinglama 20 (dua puluhtahun) dan denda paling sedikit Ro 200.000.000,00 (duaratus jutarupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan,yaitu: pembayaran uang penggantiyang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa unsurunsur Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana disebut diatas, adalah sebagai berikut :1.

juta rupiah)dan selanjutnya Terdakwa Mangku Laba menyuruh saksi NI MADE134SUMERTAYANTI, SH ALS YANTI membuat laporan pertanggungjawaban dankegiatan fiktif.Menimbang, bahwa bersasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelisberpendapat unsur dilakukan secara bersamasama terbukti terpenuhi padaperbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;Menimbang.berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa seluruh unsur daridakwaan Subsidair pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ,oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal denganperbuatannya.

Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp.3.140.621.827, (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh saturibu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ; Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN (Rp.3.140.621.827, Rp. 320.934.754, = Rp. 2.819.687.073, ) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat(1) Jo. pasal 18 Jo.

semuanyamerupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidanadari pasalpasal yang telah didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapatdipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumkarena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagaiberikut :Dakwaan Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana ;Dakwaan Subsidair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahuluyaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia

;Bahwa tidak terbukti unsur melawan hukum sebagai unsur pokok TindakPidana Korupsi yang didakwakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat(1) Jo, Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo.UndangUndang No.20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi ;Bahwa adapun perbuatanperbuatan lain yang didakwakan yang bukan dilakukanoleh Terdakwa, maka pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tersebuttidak dapat dibebankan kepada Terdakwa JACOB,SE.

satu juta seratus delapan puluh empat ribu delapan puluhrupiah) ;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan Faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan yang disusun secara Subsidairitas, berdasarkan dakwaan tersebut makaMajelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diaturdalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Ad. 1 Unsur

memberatkan :Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giatgiatnyauntuk memberantas korupsi;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa mengaku bersalah dan berjanjiperbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;tidakakan mengulangi 251Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukupadil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa JACOB,S.E..M.M.

Dengan uang yang peroleh SANDI PASANDA YUDHANEGARA, MUGIONO, RETNO W ASTUTI, maka telah menambah jumlahharta kekayaan SANDI PASANDA YUDHA NEGARA, MUGIONO, RETNOW ASTUTI;Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentangperubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;KESATU SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa I.

., telahtidak terbukti bersalah secara sah menurut hukummelakukan tindak pidana Secara bersamasama melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapatmerugikan keuangan negara, sebagaimana diatur pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 71 dari 91 hal. Put.

Menyatakan terdakwa MUSASHI PANGERAN BATARA telah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.

169.718.181,00.Sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LAPKKN)yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Provinsi Bengkulu Nomor : SR2232/PW06/5/2014 tanggal 13 November2014 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(LAPKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan PenyusunanMaster Plan Kawasan Komersial Kota Bengkulu TA. 2013.oo Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV,sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumPIdANA, oon nn nnn nnn n nn nn enn nnn nnn nn nnn en ne nnn nn nn en nnn secon ncomnnsancea=SUBSIDAIR :nee Bahwa terdakwa I. IMAM SUPARDI, ST Bin (Alm) SAMIAN yangmerupakan Direktur CV.

Bahwa judex facti Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dalammenerapkan unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam surat putusan atas diriTerdakwa sudah diuraikan dengan sangat jelas dan terperinci mengenaihalhal yang menjadi pokok keberatan penasehat hukum terdakwa.

karena penerbitan 3.421buah sertifikat, yang mana terdapat 3.376 buah sertifikat pada KantorPertanahan Kabupaten Lebak merupakan sertifikat yang tidakmemenuhi syarat dan tidak tercatat dalam Buku Pal A (SK Kinag JawaBarat), sehingga perbuatan terdakwa bersamasama dengan DadiRahmanhadi, SH.MH. dan Fani Fahlevi, A.Ptnh, telah memperkaya dirisendiri terdakwa dan orang lain yaitu 3.376 petani penerima sertifikat diKabupaten Lebak.o= Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang dilakukan perubahan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 21 dari 171 halaman, Perkara No.03/Pid.Sus./2014/PT.BTIN.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Dengan sangkaanPrimair: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 sebagimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair pasal 3 UndangundangNomor: 31 tahun 1999 jo.

yang terletak di Dusun Ireng daya,Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan berdasarkan apakah berdasarkan fakta hukumtersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah dakwa oleh Jaksa/PenuntutUmum didakwa dengan surat dakwaan subsidairitas, maka MajelisHakim terlebih dahulu) mempertimbangkan dakwaan primairsebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JoPasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

;Halaman 72 dari 89.Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor: 43/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, terdakwa telah didakwaPenuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.

Asulana tidakterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair.2. Membebaskan Terdakwa Diswarti S.Pd., Binti (Alm) H. AsulanadariDakwaan Pertama Primair tersebut.3.

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabiladakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidairharus dipertimbangkan;Halaman 83 dari 146 halaman Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2017/PN.BglMenimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbuktibersalah atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umumkepada terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhiunsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umummelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat(3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Menyatakan terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaBersamasama telah Melakukan Korupsi. sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1

Majelis Hakim Tingkat Banding akanmenambah pertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dede HutmanDjunaedi telah didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaanyang disusun secara kombinasi antara bentuk alternatif dan subsidairitasyakni terdiri dari DAKWAAN KESATU PRIMAIR, SUBSIDAIR atauDAKWAAN KEDUA atau DAKWAAN KETIGA atau DAKWAAN KEEMPATdengan urutan sebagai berikut :DAKWAAN KESATU* Primair : Perouatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

.140/1/2012 tanggal 17 Januari 2012tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial KementerianPertanian Tahun Anggaran 2012.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersamaSama dengan SUNARYA tersebut berdasarkan Hasil Audit BPKP dalam28rangka Penghitungan Kerugian Negara dengan Nomor: SR211/PW11/5/2014, tanggal 8 April 2014, negara mengalami kerugian sebesarRp. 360.380.000, (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh riburupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Drs.

dengan Nomor: SR211/PW11/5/2014, tanggal 8 April2014 dan diperkuat dengan keterangan AHLI, Negaramengalami kerugian sebesar Rp. 360.380.000, (tiga ratusenam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).Menimbang,bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah faktafaktahukum tersebut relevan dengan dakwaan jaksa penuntut umum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas sebagai berikut :PRIMAIR Melanggar Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor 20 tahun 2001tentang Perubahan AtasUndang UndangRepublik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo pasal 64 ayat 1KUHP ; 167 SUBSIDIAIR ; Melanggar Pasal 3 JoPasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor

., terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanajo.

2016yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai alatbukti .Halaman 149Putusan Pengadilan TipikorNo : 59/Pid.Sus TPK/2016/PN.MdnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengansurat dakwaan yang disusun secara alternatif subsideritas yaitu : Kesatu : Primair: Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

faktafakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaanalternatif kesatu yang bersifat subsidair, selanjutnya sesuai dengan karakteristikdakwaan yang bersifat subsidair tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbuktimaka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaanprimair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair terdakwa didakwamelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang unsurunsurnyaterdiri dari :1.

PUAD tidak terbukti secara sah danmeyakinan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1),(2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

ALI SURAHMAN sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :sone== Bahwa terdakwa H. ASPIN Bin H.

PUADoleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaiberikut :PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) , (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR : pasal 3 jo

OEKING oleh putusan Mahkamah Agung R.I nomor :2407 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Pebruari 2012 menyatakan perbuatanterdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE bersalah Secara Melawan HukumMelakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau SuatuHalaman 143 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDNKorporasi Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara (unsur :Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Reg.Perkara : PDS01/L.2.18/Ft.3/06/2020, yang telah dibacakan pada persidanganyang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26November 2020 telah berkesimpulan bahwa perbuatan TERDAKWA telah terbuktisebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu :Dakwaan Kesatu Primair :Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara BersamaSama sebagaimanaDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH.Pidana;Bahwa terhadap Nota Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terhadapPEMBANDING Drs.